Pemerintah mendorong agar setiap perusahaan melakukan penerapan SMK3 di lingkungan kerja masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Penerapan K3 sering kali dianggap sebagai cost atau beban biaya bagi perusahaan, bukan investasi untuk mencegah kecelakaan kerja. Menurut data organisasi perburuhan internasional (ILO) sekitar 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Kinerja SMK3 dan tingkat pemahaman budaya keselamatan karyawan di Perusahaan X. Data Penelitian meliputi data primer dengen FGD menggunakan kuisioner safety culture maturity The Hudson Model dalam 6 kelompok Jabatan dan data sekunder (hasil temuan eksternal audit ISO 45001 : 2018 dan SMK3 sesuai PP No. 50 tahun 2012). Metodelogi penelitian menggunakan deskriptif analitik dan mix metode (semi kuantitatif dan kualitatif). Ada 20 variabel metode Hudson diperoleh tingkat kematangan budaya pada angka 3,33 (kategori Kalkulatif). Ini berarti keselamatan dianggap sebagai tanggung jawab Petugas K3 atau unit K3 saja yang berfokus terhadap pemenuhan standar atau peraturan saja yang menjadi minimum requirement. Tingkat pengukuran kinerja SMK3 perusahaan telah berada di level memuaskan menunjukan bahwa hasil SMK3 Perusahaan mengkonfirmasi apa yang dideteksi tingkat kematangan budaya keselamatan Perusahaan baru mulai untuk pemenuhan standar K3 dan kebutuhan peraturan perundang-undang. Perusahaan belum melakukan improvement ke arah generative yang sesungguhnya untuk menuju level proaktif dan generative tidak bisa hanya berfokus pada kebutuhan SMK3 namun banyak hal yang dibutuhkan improvement. Jika Perusahaan ingin menuju tingkat proaktif keselamatan dan nilai tingkat budaya generative maka keselamatan harus menjadi nilai yang diyakini secara bersama di seluruh organsasi dan unit kerja.

The government encourages every company to implement SMK3 in their respective work environments. In accordance with Republic of Indonesia Government Regulation Number 50 of 2012. Implementing K3 is often considered a cost or burden for companies, not an investment to prevent work accidents. According to data from the International Labor Organization (ILO), around 2.78 million workers die every year due to work accidents and occupational diseases. The research aims to analyze the suitability of SMK3 performance and the level of understanding of employee safety culture at Company in accordance with PP No. 50 of 2012). The research methodology uses analytical descriptive and mixed methods (semi quantitative and qualitative). There are 20 variables in the Hudson method, the level of cultural maturity is 3.33 (Calculative category). This means that safety is considered the responsibility of the K3 Officer or K3 unit which focuses on fulfilling standards or regulations which are the minimum requirements. The level of measurement of the company's SMK3 performance has been at a satisfactory level, indicating that the Company's SMK3 results confirm what was detected. The maturity level of the company's safety culture is just starting to fulfill K3 standards and statutory regulatory requirements. The company has not made improvements in a truly generative direction. In order to reach a proactive and generative level, it cannot only focus on SMK3 needs, but there are many things that need improvement. If the Company wants to move towards a proactive level of safety and a generative cultural value level, then safety must become a value that is shared across the organization and work units. Key words: Conformity, Safety Performance, Safety Culture Maturity Level

Seiring dengan peningkatan pendidikan, semakin banyak masyarakat Indonesia yang
bekerja di perkantoran. Sektor perkantoran tidak luput dari berbagai potensi bahaya dan
risiko, baik yang berasal dari pekerjaannya ataupun dari lingkungan kerjanya. Oleh
karena itu, implementasi K3 di lingkungan perkantoran diperlukan untuk mencegah dan
mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain, serta kecelakaan kerja pada
karyawan, dan menciptakan perkantoran yang aman, nyaman, dan efisien untuk
meningkatkan produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi standar K3 perkantoran di kantor PT X Gandul, menganalisis faktor yang
berhubungan dengan hasil implementasi tersebut, dan memberikan rekomendasi
perbaikan terkait implementasi K3 Perkantoran. Penelitian menggunakan metode analisis
deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan telaah
dokumen untuk menilai penerapan K3 pada aspek kebijakan, keselamatan kerja,
kesehatan kerja, ergonomi, dan kesehatan lingkungan kerja. Hasil penilaian menunjukkan
bahwa implementasi K3 di kantor PT X Gandul secara umum berada pada kategori sangat
baik dengan capaian total 84%, di mana aspek kebijakan (100%), keselamatan kerja
(91%), ergonomi (85%), dan kesehatan lingkungan kerja (92%) memperoleh nilai sangat
baik, sementara aspek kesehatan kerja berada pada kategori baik dengan capaian 66%.
Faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi K3 di kantor PT X Gandul
adalah komitmen manajemen, ketersediaan sumber daya, tingkat pengetahuan dan
awareness pekerja, serta evaluasi dan pemantauan berkala. Namun, ditemukan beberapa
indikator yang belum terpenuhi seperti ketiadaan water sprinkler dan heat detector,
ketiadaan stopper pada slot parkir, ketiadaan jalur khusus troli, belum optimalnya fasilitas
ruang ASI, serta pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini
merekomendasikan PT X untuk melakukan peningkatan pada fasilitas pendukung,
pemerataan program kesehatan kerja pada seluruh kantor PT X, membuat KPI perprogram, dan melakukan pembagian tugas secara spesifik sesuai pilar K3KL. Selain itu,
peneliti juga merekomendasikan adanya pengkajian ulang indikator penilaian pada
Permenkes Nomor 48 Tahun 2016 dan Instrumen Penilaian Mandiri, agar lebih fleksibel
dan relevan dengan kondisi nyata perkantoran di Indonesia. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan dan praktik K3
perkantoran yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Along with the increase in education, more and more Indonesian people work in offices. The office sector is not free from various potential hazards and risks, both from their work and from their work environment. Therefore, the implementation of K3 in the office environment is needed to prevent and reduce occupational diseases and other diseases, as well as work accidents in employees, and to create a safe, comfortable, and efficient office to increase work productivity. This study aims to analyze the implementation of K3 office standards at the PT X Gandul office, analyze factors related to the results of the implementation, and provide recommendations for improvements related to the implementation of K3 Office. The study uses a descriptive analysis method with a qualitative approach through observation, interviews, and document reviews to assess the implementation of K3 in the aspects of policy, occupational safety, occupational health, ergonomics, and work environment health. The assessment results show that the implementation of K3 at the PT X Gandul office is generally in the very good category with a total achievement of 84%, where the aspects of policy (100%), occupational safety (91%), ergonomics (85%), and work environment health (92%) received very good scores, while the occupational health aspect is in the good category with an achievement of 66%. The main factors supporting the success of K3 implementation in PT X Gandul office are management commitment, availability of resources, level of knowledge and awareness of workers, and periodic evaluation and monitoring. However, several indicators were found that have not been met such as the absence of water sprinklers and heat detectors, the absence of stoppers in parking slots, the absence of special trolley lanes, suboptimal breastfeeding room facilities, and waste management that needs to be improved. This study recommends PT X to improve supporting facilities, equalize occupational health programs in all PT X offices, create KPIs per program, and divide tasks specifically according to the K3KL pillars. In addition, the researcher also recommends a review of the assessment indicators in Permenkes Number 48 of 2016 and the Independent Assessment Instrument, to be more flexible and relevant to the real conditions of offices in Indonesia. The results of this study are expected to be a reference in developing more effective and sustainable office K3 policies and practices.