Obesitas merupakan salah satu tantangan utama dalam kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan prevalensi yang terus meningkat, terutama pada kelompok usia produktif di wilayah perkotaan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hidup, peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM), serta beban ekonomi terhadap sistem kesehatan nasional. Jepang berhasil menurunkan prevalensi obesitas melalui kebijakan Metabo Law, yaitu program skrining tahunan dan intervensi gaya hidup berbasis risiko metabolik yang terintegrasi dalam sistem asuransi nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan adopsi kebijakan Metabo Law ke dalam sistem kebijakan kesehatan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain studi kebijakan, yang didukung oleh kerangka teori Policy Cycle (pada tahap adopsi kebijakan) dan Diffusion of Innovation. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari sektor akademik, pembuat kebijakan, dan praktisi klinis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian obesitas di Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan belum terintegrasi dalam sistem skrining kesehatan nasional secara berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan di Jepang terbukti efektif berkat dukungan regulasi, pendanaan, serta komitmen multisektoral yang kuat. Potensi adopsi kebijakan serupa di Indonesia cukup besar, khususnya dalam konteks reformasi sistem kesehatan, bonus demografi, dan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan penyesuaian terhadap konteks lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan politik dan lintas sektor.
Kesimpulannya, kebijakan skrining tahunan berbasis risiko metabolik seperti Metabo Law memiliki potensi sebagai strategi nasional pengendalian obesitas di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup integrasi skrining ke dalam kebijakan nasional, penguatan peran pemerintah daerah, serta pengembangan pendekatan edukatif dan regulatif yang berkelanjutan, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Analisis penerapan Penganggaran berbasis Kinerja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2025, Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (PBK) terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) ODGJ Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok telah mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Meskipun capaian SPM tercatat mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, alokasi anggaran justru mengalami penurunan signifikan: dari (0,06%) pada 2023 menjadi hanya (0,02%) pada 2024 dari total anggaran Dinas Kesehatan. Kontradiksi ini mencolok, terutama ketika prevalensi gangguan jiwa di Kota Depok masih sangat tinggi 9,1% di kalangan pegawai pemerintah dan 15,3% di masyarakat umum, angka provinsi (4,4%) dan nasional (2%). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan PBK yang seharusnya mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan evidence-based. Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif terhadap komponen struktur, proses, dan komitmen daerah, untuk menilai apakah kebijakan penganggaran yang diterapkan sudah mendukung keberlanjutan layanan kesehatan jiwa secara substantif, bukan sekadar administratif.

Analysis of the Implementation of Performance-Based Budgeting for Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office in 2025,This study analyzes whether the implementation of performance-based budgeting (PBB) for the Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office reflects the actual needs in the field. Although SPM achievements reached 100% in 2023 and 2024, the allocated budget experienced a significant decline—from 0.06% in 2023 to only 0.02% in 2024 of the total Health Office budget. This contradiction is striking, especially considering the high prevalence of mental disorders in Depok: 9.1% among government employees and 15.3% in the general population, far exceeding the provincial average (4.4%) and the national rate (2%). This situation highlights serious challenges in the application of PBB, which should prioritize effectiveness, efficiency, and evidence-based principles. This study adopts a comprehensive approach by examining structural components, processes, and regional commitment to assess whether the current budgeting policy supports the sustainability of mental health services in a substantive, rather than merely administrative, manner.

Penelitian ini mengkaji kecelakaan kerja di industri pertambangan yang tergolong dalam kategori cedera, menggunakan metode Human Factors Analysis and Classification System in Mining Industry (HFACS-MI). Industri pertambangan dikenal sebagai sektor dengan risiko tinggi, di mana insiden besar seperti cedera kerja serius dan kematian sering kali terjadi meskipun telah dilakukan investigasi dan tindakan pencegahan.
Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama kecelakaan berdasarkan pendekatan sistem HFACS-MI yang mengklasifikasikan kesalahan manusia dan kelemahan sistemik dalam organisasi tambang. Berdasarkan data kecelakaan kasus cedera Tahun 2024, analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap berbagai faktor, dari tingkat operator hingga organisasi.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kecelakaan paling banyak dipicu oleh unsafe acts, terutama skill-based errors, yang menunjukkan kelemahan pada kompetensi atau keterampilan dasar pekerja. Selain itu, faktor latent failures seperti lemahnya supervisi dan ketidakefisienan sistem organisasi juga berperan penting.

This research examines work-related accidents in the mining industry categorized as injury cases, using the Human Factors Analysis and Classification System in Mining Industry (HFACS-MI). The mining industry is known as a high-risk sector, where serious incidents such as major injuries and fatalities frequently occur despite investigations and preventive measures. The study aims to identify the main causal factors of workplace accidents based on the HFACS-MI framework, which classifies human errors and systemic weaknesses within mining organizations. Using data from injury-related accident cases in 2024, both qualitative and quantitative analyses were conducted to assess contributing factors from the operator level up to the organizational level. The findings reveal that the majority of accidents were triggered by unsafe acts, particularly skill-based errors, indicating deficiencies in workers' basic competencies. Additionally, latent failures, such as inadequate supervision and organizational inefficiencies, were also found to play a significant role.