Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 30890 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Marina Anggraeni Rosa; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Puput Oktamianti, Jaslis Ilyas, Herni Lestyaningsih, Murniasi Hutapea
Abstrak:
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang kesehatan, maka Rumah Sakit memiliki hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun indikator pemberian remunerasi bagi Dokter Spesialis saat ini dinilai belum komprehensif karena belum menunjukkan keadilan dan kinerja diluar tugas utama yang dilakukan oleh Dokter Spesialis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis indikator (struktur pembentuk) pemberian remunerasi untuk pegawai rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta, khususnya untuk tenaga medis Dokter Spesialis di RSUD X Jakarta. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus menggunakan wawancara kepada informan untuk memperdalam, memperluas/ memperlemah dan memberi makna, dengan cara wawancara mendalam dan penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling. Hasil studi ditemukan bahwa indikator pemberian remunerasi yang digunakan saat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada kinerja berupa koefisien tindakan sesuai ICD-9 namun belum mencakup pada faktor individu yang juga perlu dipertimbangkan dalam pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, seperti masa kerja, kondisi kerja/kegawatdaruratan dan posisi/tangggung jawab. Selain itu penerapannya belum maksimal karena belum terlaksananya penilaian atas kinerja dari dokter spesialis tersebut, dan belum dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala kepada dokter spesialis melalui komite medik. Namun dengan dilaksanakannya pemberian jasa pelayanan terhadap dokter spesialis dengan menggunakan pola perhitungan remunerasi, memperlihatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan saat pemberian jasa pelayanan dengan pola per-kehadiran.

In accordance with the latest laws and regulations on health, the Hospital has the right to receive service fees and determine remuneration, incentives and awards in accordance with applicable regulations. However, the current indicator of remuneration for Specialist Doctors is considered not comprehensive because it has not shown fairness and performance outside the main duties carried out by Specialist Doctors. This study aims to analyze the indicators (forming factors) of remuneration for employees of regional public hospitals in DKI Jakarta, especially for medical personnel of Specialist Doctors at X Hospital. A qualitative approach with the type of case study research uses interviews with informants to deepen, expand/weaken and give meaning, by means of in-depth interviews and determination of informants is carried out by purposive sampling. The results of the study found that the remuneration indicators currently used in accordance with Governor's Regulation Number 51 of 2021 focus more on performance in the form of coefficients of action in accordance with ICD-9 but do not include individual factors that also need to be considered in providing remuneration to specialist doctors, such as working period, working conditions/emergencies and positions/responsibilities. In addition, the implementation has not been maximized because the assessment of the performance of the specialist has not been carried out, and periodic monitoring and evaluation have not been carried out to specialist doctors through the medical committee. However, with the implementation of the provision of services to specialist doctors using the remuneration calculation pattern, it shows better performance than when providing services with a per-attendance pattern.
Read More
B-2485
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Muhammad Abshar Ridwan Hasyim; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Puput Oktamianti, Djoni Darmadjaja, Amila Megraini
Abstrak: Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan padaMei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjangpelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baikdi Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasisebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN.Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitiankuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primerdidapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasiltelaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokterspesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsipremunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance danPay for People).Kata kunci : rancangan remunerasi, remunerasi dokter, remunerasi di era JKN,remunerasi di rumah sakit swasta, prinsip remunerasi, komponenremunerasi.
ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS HealthInsurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialistservices in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC HospitalJakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as anallowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era.The research method used was a combination of quantitative and qualitative studyusing primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews andsurveys, while secondary data was taken from the results of document review. This studyresulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Ministerof Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of2016, which taken into account the principles of remuneration and three components ofremuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People).Keywords : remuneration design, remuneration for doctor, remuneration in NHC era,remuneration in private hospital, principles of remuneration, component ofremuneration.
Read More
B-1961
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Roy Michael Suranta; Pembimbing:Ascobat Gani; Penguji: Adang Bachtiar, Atik Nurwahyuni, Ani Ruspitawati, Vera Marietha
Abstrak:
Jumlah dan jenis rumah sakit di Jakarta setiap waktu semakin meningkat dan menyebabkan timbulnya kompetisi untuk mendapatkan pelanggan atau pasien. Rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam hal menyediakan layanan dokter spesialis dengan kinerja terbaik untuk masyarakat, hal ini erat kaitannya dengan imbalan yang ditawarkan kepada dokter spesialis. Salah satu Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis adalah dengan mengeluarkan peraturan pemberian remunerasi bagi Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebijakan remunerasi dengan kinerja dokter dokter spesialis di RSUD Kramat Jati. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada 11 dokter spesialis dengan kuesioner dan wawancara mendalam kepada informan. Hasil studi menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Kramat Jati meningkatkan rata-rata pendapatan dokter spesialis sebesar 42,9% dari pendapatan dokter spesialis sebelum pemberlakuan remunerasi. Studi ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD kramat jati memiliki hubungan terhadap kinerja dokter spesialis secara kuantitas.

The number and types of hospitals in Jakarta are increasing every time and causing competition to get customers or patients. Hospitals owned by the DKI Jakarta provincial government face challenges in terms of providing specialist services with the best performance to the community, this is closely related to the rewards offered to specialist doctors. One of the local government's efforts to improve the performance of specialist doctors is to issue regulations on providing remuneration for hospitals. This study aims to determine the relationship between remuneration policy and the performance of specialist doctors at RSUD Kramat Jati. The research was conducted using the case study method with a qualitative approach. The study was conducted on 11 specialist doctors with questionnaires and in-depth interviews with informants. The results of the study found that the implementation of the remuneration policy at RSUD Kramat Jati increased the average income of specialist doctors by 42.9% of the income of specialist doctors before the implementation of remuneration. This study also found that the implementation of remuneration policy at RSUD Kramat Jati has a relationship with the performance of specialist doctors in quantity.
Read More
B-2361
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Eka Yuliartiningsih; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Jaslis Ilyas, Khafifah Any, Ahmad Hijazi
Abstrak: ABSTRAK Nama : Eka Yuliartiningsih NPM : 1706005256 Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis Kebutuhan Dokter Spesialis Pelayanan Medik Spesialis Dasar Berdasarkan Beban Kerja di RSUD Petala Bumi 2019 Situasi ketenagaan Dokter Spesialis Pelayanan Medik Spesialis Dasar di RSUD Petala Bumi mengalami kesenjangan, sehingga terdapat keluhan baik dari pasien karena pembatasan pelayanan, keluhan dari dokter karena beban kerja yang banyak, dan adanya konflik antara manajemen dan dokter. Sehingga diperlukan analisis kebutuhan dokter spesialis pelayanan medik spesialis dasar berdasarkan beban kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods), yang menghasilkan data kualitatif berupa aktifitas yang dilakukan oleh dokter spesialis, serta menghasilkan data kuantitatif berupa perhitungan kebutuhan jumlah tenaga. Aktifitas dokter dicatat menggunakan teknik time motion study, perhitungan kebutuhan jumlah tenaga dokter menggunakan metode Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan tenaga dokter spesialis pelayanan medik spesialis dasar berdasarkan beban kerja di RSUD Petala Bumi masing-masing adalah 4 orang untuk dokter spesialis penyakit dalam, 3 orang untuk dokter spesialis anak, 2 orang untuk dokter spesialis obstetri ginekologi dan 3 orang untuk dokter spesialis bedah. Sebagai kesimpulan penelitian ini adalah perbandingan situasi ketenagaan dan jumlah kebutuhan dokter spesialis pelayanan medik spesialis dasar di RSUD Petala Bumi mengalami kesenjangan berupa kekurangan tenaga pada Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Anak, dan Dokter Spesialis Bedah, serta kelebihan tenaga pada Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi. Kata kunci : Dokter Spesialis, beban kerja, time motion study, ABK Kes ABSTRACT Name : Eka Yuliartiningsih NPM : 1706005256 Study Program : Hospital Administration Study Title : Analysis of Needs of Basic Spesialist Medical Services Doctors Based on Workload at RSUD Petala Bumi 2019 The situation of the staff of the Basic Specialist Medical Services Doctors in RSUD Petala Bumi experienced a gap, so that there were complaints from both patients due to service restrictions, complaints from doctors because of the large workload, and the existence of conflicts between management and doctors. So that it is necessary to analyze the needs of basic specialist medical service doctors based on workload. The research method used is a combination of qualitative and quantitative research (mixed methods), which produces qualitative data in the form of activities carried out by specialist doctors, and produces quantitative data in the form of calculation of the amount of needed. Doctor activities are recorded using a time motion study technique, calculation of the need for the number of doctors using the Health Workload Analysis method. The results showed that the number of basic medical specialist services doctors based on workload in Petala Bumi Hospital was 4 people for internal medicine specialists, 3 for pediatricians, 2 for gynecology obstetricians and 3 for surgeon. In conclusion, the comparison of the workforce situation and the number of needs of basic specialist medical service doctors in Petala Bumi Hospital experiencing gaps in the form of lack of needs for internal medicine specialists, pediatricians and surgeon, excess needs for gynecological obstetricians Keywords: Specialist Doctors, workload, time motion study, Health Workload Analysis methode.
Read More
B-2114
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
D.A.N. Martasari B.; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Adang Bachtiar, I Made Indra Waspada
Abstrak: Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan salah satu langkah dalamSepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui dalam program Rumah SakitSayang Ibu dan Bayi (RSSIB). Rumah sakit X telah dikenal sebagai rumah sakityang mendukung program IMD. Ketidakseragaman pelaksanaan IMDpascapersalinan caesar oleh dokter spesialis merupakan hal penting untukditangani oleh manajemen RS X sebagai RSSIB. Didapatkan data bahwakontribusi operasi caesar dalam tidak terlaksananya IMD di RS X terusmeningkat, yaitu dari 58% pada tahun 2010 meningkat menjadi 72% pada tahun2013. Oleh karena itu, analisis perilaku dokter spesialis pada pelaksanaan IMDpascapersalinan caesar perlu dilakukan karena dokter spesialis adalah penentukeputusan pelaksanaan IMD tersebut.Tujuan penelitian kualitatif ini untuk mengetahui faktor internal daneksternal yang mempengaruhi perilaku dokter spesialis pada pelaksanaan IMDpascapersalinan caesar di RS X. Pada penelitian ini digunakan modifikasi theoryof planned behaviour dan teori perilaku Gibson, Informan penelitian berjumlah 18informan yang ditentukan menggunakan prinsip adequacy dan appropriateness.Teknik analisis yang digunakan adalah dengan content analysis. Dari hasilanalisis dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumendisimpulkan bahwa norma subjektif dokter spesialis, kepemimpinan manajemendan sumber daya rumah sakit adalah yang paling mempengaruhi perilaku dokterspesialis. Perlu upaya untuk melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai StandarProsedur Operasional IMD pascapersalinan caesar agar pelaksanaannya bisaberjalan dengan lebih baik, sehingga berdampak positif bagi kepuasan pasien danjuga kinerja dokter spesialis terkait pelaksanaan IMD ke depannya.Kata kunci : Inisiasi menyusu dini, perilaku, dokter spesialis
Early Initiation of Breastfeeding (EIB) is one step in the Ten Steps toSuccesful Breastfeeding which is form the basis of The Mother-Baby FriendlyHospitals Initiative (MBFI). Hospital X has been known as a hospital thatsupports the EIB program. Variability from the implementation of EIB aftercesarean procedure by specialists is important to be handled by the hospitalmanagement as MBFI. The data obtained that the contribution of caesareanprocedure to the non-performance of EIB in X hospital continues to increase,from 58 % in 2010 increased to 72 % in 2013. Therefore, the analysis of thebehavior of specialists in the implementation of EIB after cesarean procedureneeds to be done because the specialists are the decision makers.The purpose of this qualitative study is to determine the internal andexternal factors that influence the behavior of specialists in the implementation ofEIB after caesarean procedure in X hospital. This study used a modified theory ofplanned behavior and the theory of behavior Gibson. Research informants were 18informants that determined using the principles of adequacy and appropriateness.The analysis technique used is the content analysis. From the analysis with in-depth interviews, observation and document review concluded that the subjectivenorm of specialists, leadership of hospital management and hospital resources areinfluencing the behavior of specialists. Hospital needs an effort to conduct furtherreview of the Standard Operating Procedures of the implementation of EIB, sothat there will be a positive impact on patient satisfaction and also on specialistsperformance related to the implementation of EIB.Keywords : Early initiation of breastfeeding, behaviour, specialists.
Read More
B-1584
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Muhammad Ade Armansyah Siregar; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Anhari Achadi, Muhammad Khotib, Chairulsjah Sjahruddin
Abstrak: Latar Belakang: Sistem remunerasi bagi pegawai RSUD Tebet telah ditetapkan sejak tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebet, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2021. Kebijakan remunerasi ini diantaranya bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas kinerja bagi pegawai. Penerapan kebijakan remunerasi ini belum memberikan dampak yang signifikan dari capaian kinerja pegawainya, khususnya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak PNS tampak kurang peduli dan ada juga yang menyatakan kurang transparan sistem dan perhitungan remunerasi di RSUD Tebet. Metode: Penelitian ini adalah studi kasus menggunakan desain kualitatif yang mengangkat tema tentang pelaksanaan kebijakan sistem remunerasi di RSUD Tebet. Telaah dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dilakukan termasuk melibatkan sembilan (9) informan kunci. Lokasi penelitian terletak di lingkungan DKI Jakarta dengan status kelas C. Hasil: Transmisi komunikasi dan kejelasan sistem remunerasi di RSUD Tebet sudah dilaksanakan tetapi belum optimal, sehingga menghambat pemahaman tentang perhitungan formula remunerasi khususnya bagi PNS. Dalam pelaksanaan sistem remunerasi, keterbatasan sumber daya pengelola data, baik secara kuantitas dan kualitas dirasakan sudah cukup walau masih membutuhkan peningkatan substansi melalui pelatihan dan/atau sosialisasi perhitungan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan di RSUD Tebet saat ini mengkondisikan PNS berada di zona nyaman karena insentif belum memasukkan variable kinerja dan kompleksitas pekerjaan dalam formula remunerasi. Kendati demikian, pegawai PNS siap memberikan dukungan untuk peningkatan pendapatan RSUD yang juga akan menjadi dasar besarnya remunerasi. Dalam mendukung implementasi sistem remunerasi di RSUD Tebet, ketersediaan SOP serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan masih harus di integrasikan untuk menghindari bureaucratic fragmentation. Kesimpulan: Komunikasi adalah hal terpenting dalam implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Tebet, sehingga proses perhitungan remunerasi dapat dijelaskan secara transparan kepada para PNS. Kedepan, dibutuhkan perbaikan terhadap sistem pemberian insentif kepada seluruh pegawai dengan menerapkan insentif berbasis kinerja agar tercapai rasa keadilan dan kelayakan remunerasi bagi pegawai dan dapat memacu motivasi dan kinerja pegawai menjadi lebih baik.
Background: In 2022, RSUD Tebet, a class C Regional General Hospitals in DKI Jakarta, implemented a remuneration system for its workforce following the guidelines set in DKI Governor Regulation Nomor 51 of 2021. Contrary to the aim of this policy, the adoption of this remuneration system did not yield substantial enhancement in employee performance quality, particularly among civil servants. Some civil servants appeared disinterested, highlighting a lack of transparency in the remuneration process at RSUD Tebet. Employing a qualitative approach, this study examines how the 2022 implementation of this remuneration system policy at RSUD Tebet using the policy implementation theory by Edward III (1980). Methods: Researchers analyzed the implementation of the remuneration system policy by reviewing documents and conducting in-depth interviews with nine informants from RSUD Tebet, all within the framework of Edward III (1980)’s policy implementation theory. Results: The outcomes of this qualitative study underscored that communication transmission and clarity surrounding the remuneration system at RSUD Tebet fell short of optimazation, thus hindering transparency. While the data management resources for the remuneration system's implementation were adequate in quantity, there was a noticeable need for improvements in training and/or the dissemination of more comprehensive calculation methodologies. Furthermore, it was revealed that the remuneration system in place at RSUD Tebet tended to maintain civil servants within their comfort zones, as the incentives failed to assess performance variables and the intricacy of job roles in the remuneration formula. Nevertheless, civil servants were inclined to support revenue generation, as it is directly correlated with the extent of remuneration obtained. The study also highlighted the necessity of integrating operational standards and regulations related to the policy, with the objective of preventing bureaucratic fragmentation and reinforcing the implementation of the remuneration system at RSUD Tebet. Conclusion: Effective communication emerged as a central theme to ensure the successful implementation of the remuneration policy at RSUD Tebet. Transparent articulation of remuneration calculations is pivotal to engage civil servants. Moving forward, it is imperative to improve the incentive distribution system for all employees, incorporating performance-based mechanisms to cultivate a sense of equity and appropriateness in remuneration. Such reforms can ignite employee motivation and subsequently drive enhanced performance levels.
Read More
B-2401
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Endah Kartika Dewi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Jaslis Ilyas, Puput Oktamianti, Khafifah Any, Fify Mulyani
Abstrak: RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun 2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitungan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasi berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsi kesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas dengan penghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasi dan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belum mampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapat menurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untuk menerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikan regulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yang dipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadap pendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yang diajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini. Kata Kunci : Remunerasi, Pergub DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board (BLUD). This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222/ 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221/2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system based on Governor Regulation No 222/2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research. Key word : Remuneration, Governor Regulation No 222 Year 2016.
Read More
B-1923
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Yurna Nengsih; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Mieke Savitri, Puput Oktamianti, Sumijatun, Amila Megrani
Abstrak:

Latar Belakang. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh mutu sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berperan sebagai pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan kesehatan. Meningkatnya angka kesakitan dan beragamnya jenis penyakit menuntut untuk lebih berbenah dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang lebih besar. Mempersiapkan tenaga- tenaga kesehatan yang handal dengan kualitas dan kuantitas yang memadai serta mengikuti perkembangan dunia kesehatan. Karena SDM merupakan bagian terpenting dari sebuah pelaksanaan pelayanan, maka penelitian ini akan difokuskan pada SDM yang terkait dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan disertai dengan gambaran kualifikasi yang dibutuhkan nantinya dalam pengadaan kebutuhan tersebut. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode Workload Indicators of Staffing Need (WISN) adalah merupakan indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana kesehatan berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi/relokasi akan lebih mudah dan rasional. SDM yang jadi sampel adalah tenaga dokter dan perawat di pelayanan rawat inap RSUD Bangkinang Analisis dalam penelitian ini untuk menghasilkan gambaran kebutuhan dan Kualifikasi SDM kesehatan. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang significant mengenai gambaran jumlah kebutuhan perawat dengan SDM yang tersedia saat ini. Di gambaran kebutuhan dokter hanya menghasilkan selisih dalam jumlah kecil. Sedangkan kualifikasi tenaga, pihak RSUD lebih menyerahkan kepada Pemda setempat. Hal ini dikarenakan RSUD masih di biayai sepenuhnya oleh Pemda. Sedangkan menurut pendapat ahli, SDM yang bertugas harus memiliki credentialing dan preveleging, pengalaman di bidangnya serta kompetensi yang mendukung dalam pelaksanaan tugasnya.


 Background. The success of health development is strongly influenced by the quality of human resources (HR) that acts as a health thinkers, planners and implementers of health development. Increasing morbidity and various types of diseases demanding for more clean up in the face of greater health problems. Preparing medical personnel that are reliable with sufficient quality and quantity as well as follow the development of world health. Because HR is the most important part of a service implementation, so this research will be focused on human resources related to the total needs required accompanied with images of the qualifications required later in the procurement of those needs. Methode. This research is descriptive method Workload Indicators of Staffing Need (WISN) is an indicator that shows the amount of manpower needs in healthcare facilities based on the workload, so the allocation/ relocation will be easier and rational. .Human resources so the sample is of doctors and nurses in inpatient services Bangkinang hospital The analysis in this study to produce a picture of health human resources needs and qualifications. Result. The results showed that there are significant differences regarding the picture of the number of nurses with the needs of human resources currently available. In the picture of the needs of physicians resulted in a difference only in small quantities. While the qualifications of personnel, the hospital handed over to local government. This is because hospitals still be financed entirely by the Government. Meanwhile, in the opinion of experts, in charge of human resources must have experience in their fields and competencies that support the execution of his duty.

Read More
B-1284
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nurhaidah; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Mieke Savitri, Nina Rosyina
Abstrak:

Resume medis atau disebut juga ringkasan keluar merupakan kesimpulan atau ringkasan yang menjelaskan tentang penyakit pasien, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan yang telah dilakukan oieh dokter. Resume medis diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat. Hasil pemeriksaan pasien akan terlihat secara lengkap, ringkas dan akurat dalam resume, terisi atau tidaknya resume tergantung kepada dokter yang rnerawat pasien, hal ini berkaitan dengan kepatuhan dokter sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan dokter dalam mengisi resume medis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen terhadap resume medis pasien bedah dan non bedah Ruang Topaz bulan April sampai Oktober Tahun 2008. Hasil penelitian pada formulir resume medis pasien bedah dan non bedah pada bulan April - Oktober Tahun 2008 didapatkan angka ketidaklengkapan resume medis pasien bedah sebanyak 89,47% dengan penilaian dokter bedah tidak mengisi minimal satu item dari I0 item yang ditentukan. Untuk resume medis pasien non bedah didapat angka ketidaklengkapan sebanyak 42.59% dengan penilaian tidak mengisi minimal satu item dari 9 item yang ditentukan. Adapun item-item yang tidak lengkap adalah hasil pemeriksaan, pengobatan selanjutnya/kontrol ulang, pengobatan, nama dokter yang merawat dan tanda tangan dokter yang merawat. Faktor yang berpengaruh dengan kepatuhan dokter adalah status dokter, persepsi mengenai pelaksanaan SOP dan persepsi mengenai format resume medis, sedangkan pengetahuan, masa kerja, persepsi mengenai beban kerja, insentif, motivasi dari pimpinan dan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dokter. Saran yang diajukan adalah (1) untuk Depkes mensosialisasikan Permenkes mengenai resume medis, (2) untuk manajemen rumah sakit agar meninjau ulang format resume yang terbaru dan SOP mengenai dokter umum yang harus mengetik formulir resume medis, membuat peraturan khusus untuk dokter visit dan dokter bangsal mengenai kewenangan mengisi resume medis, dan mengadakan rapat rutin untuk membahas dan mengevaluasi mengenai kelengkapan pengisian resume medis (3) Untuk ketua komite medik mengadakan rapat komite medik dan membahas mengenai format resume medis yang baik dengan mengacu pada peraturan yang ada (4) untuk dokter spesialis yang merawat pasien agar mengisi resume medis dengan tulisan yang jelas dan terbaca, bersikap lebih proaktif dan koordinasi dengan perawat, dan mengikuti perkembangan hukum kesehalan. (5) Untuk Peneliti lain mengembangkan penelitian kuantitatif mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dokter dalarn mengisi resume medis dan mengembangkan penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi hasil dan dampak kepatuhan dokter dalam pengisian resume medis.


Medical resume or summary which describe patient illness, examination, treatment and therapy, and measure that have already given. These medical resume, filled and signed by physicians who was taking care. Result of the examination can provide a comprehensive, complete, breaf and accurate description about the patient when he or she needs further medical treatment. Medical resume filling is depend on physicians who taking care the patients, so that the obyective of this research is to analize physicians compliance in filling medical resume, as well as affecting factors. This research is qualitative approach was done using in-depth interview method document study to medical resume of surgical and non surgical patient in Topaz ward on April until October 2008. Result of this research in medical resume formulir of surgical and non surgical patients on April until October 2008 concluded rate of medical resume absence is 89,47% in appraisal that surgical doctors had not filled minimally one of nine variables identified. Medical resume formulir of non surgical patients concluded is 42,59% in appraisal that nonsurgical physicians had not filled minimally one of nine variables identified. Uncompleted variables of medical resume were examination result, further therapy, therapy, physician?s name and physician's sign. Affecting factors of physicians compliance are physicians status, Perception of Standard Operating Procedure and Perception of medical resume format whereas factors not affected are knowledge, work period, percepcion of work load, motivation, incentive, and sanction. Suggestion to (1) Health Department to socialize Ministry of Health regulation about medical resume, (2) Hospital management to reform new medical resume and SOP about general physicians who type medical resume formulir and to act routine meeting to discuss and evaluate about filling of medical resume completely, (3) Head of Medical committee to act medical committee meeting and discuss about good medical resume format in following the regulation (4) specialist doctor who taking care the patient to till medical resume in written clearly and readable, to act actively and coordinate with nurse, to follow improvement of health law (5) Another Researcher to develope quantitative research about factors influenced physical compliance in filling medical resume and to develope qualitative and quantitative reasenches to evaluate the result and impact of physical compliance in filling medical resume.

Read More
B-1146
Depok : FKM UI, 2008
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Elfry Syahril; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Ede Surya Darmawan, Helen Andriani, Dwi Noerjoedianto, Muhammad Syukri
Abstrak: Formularium obat adalah pedoman penggunaan obat secara rasional yang diresepkan kepada pasien, namun faktanya masih terdapat penulisan resep obat yang tidak sesuai dengan standar formularium dalam resep yang dituliskan oleh tenaga medis kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan tenaga medis dalam penulisan resep berdasarkan standar obat formularium nasional di Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif Kuala Tungkal. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang (cross-sectional study). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga medis (dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis) RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal sebanyak 23 orang. Sampel digunakan adalah total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan dokter menuliskan resep sesuai dengan formularium dengan nilai p=0,006. Tidak ada hubungan sikap (p=0,070), keyakinan (0,159), dan ketersediaan obat (0,487) dengan kepatuhan tenaga medis dalam menuliskan resep sesuai formulasi nasional. Kepada kepala RSUD KH.Kuala Tungkal agar melakukan upaya meningkatkan pengetahuan dengan melakukan seminar formularium sesuai resep nasional secara berkala, melakukan advokasi kepada Pemda agar membuat aturan terkait penulisan resep tersebut.
Read More
B-2121
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive