Ditemukan 32901 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Tri Agustina Rosita; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Ede Surya Darmawan, Nana Mulyana, Trihono
Abstrak:
Read More
Tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, masih substansial. Program desentralisasi dan disparitas tinggi memperburuk kondisi ini. Konsep pembangunan berwawasan kesehatan (Health in All Policies/HiAP) sangat penting untuk menggerakkan upaya lintas sektor secara efektif. Penguatan sistem pelayanan primer, termasuk program promotif, preventif, dan pengurangan risiko penyakit, memerlukan reformasi dalam sistem kesehatan. Peran tenaga kesehatan masyarakat (Kesmas), yang memiliki delapan kompetensi dasar, sangat penting dalam membangun strategi kesehatan masyarakat dan menjalankan intervensi berdasarkan determinan masalah kesehatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis untuk kebijakan penempatan ASN Tenaga Kesehatan Masyarakat di desa, baik melalui konten, konteks, proses, dan aktor kebijakannya. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sistem kebijakan, metode pengumpulan data melalui telaah kebijakan, wawancara mendalam semi terstruktur, dan FGD, kemudian dilakukan analisis isi (content analysis). Konten Kebijakan meliputi latar belakang, ukuran dan tujuan, serta definisi dalam kebijakan. Konteks kebijakan mempertimbangkan kondisi sosial budaya, dan politik. Proses kebijakan melibatkan sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, dan disposisi. Aktor kebijakan meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, dan organisasi non-pemerintah. Dengan mempertimbangkan keempat aspek kebijakan, penempatan ASN Tenaga Kesmas di desa diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Public health challenges in Indonesia, which is the country with the fourth largest population in the world, remain substantial. Decentralization programs and high disparities exacerbate this condition. The concept of health-oriented development (Health in All Policies/HiAP) is very important to drive cross-sector efforts effectively. Strengthening the primary care system, including promotive, preventive and disease risk reduction programs, requires reform in the health system. The role of public health workers (Kesmas), who have eight basic competencies, is very important in developing public health strategies and implementing interventions based on determinants of health problems. The aim of this research is to find out how the policy for placing ASN Community Health Workers in villages is analyzed, both through content, context, process and policy actors. Using a qualitative descriptive research method with a policy system approach, data collection methods through policy reviews, in-depth semi-structured interviews, and FGDs, then content analysis was carried out. Policy content includes background, measures and objectives, as well as definitions in the policy. The policy context considers socio-cultural and political conditions. The policy process involves resources, communications, organizational characteristics, and dispositions. Policy actors include the Ministry of Health, Ministry of PDTT Villages, and non-governmental organizations. By considering the four policy aspects, the placement of ASN Public Health Workers in villages is expected to be able to improve the health status of village communities in a comprehensive and sustainable manner
T-7159
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nella Savira Liani; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Puput Oktamianti, Nana Mulyana, Angger Rina Widowati
Abstrak:
Read More
Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesian merupakan salah satu hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN belum standar dan belum seimbang dengan ASN, yang didorong oleh kekosongan regulasi yang mengatur terkait pengembangan karier tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah, baik yang dikelola oleh swasta maupun BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten, proses, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan-konteks yang saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem, sehingga diperoleh output berupa rekomendasi kebijakan. Tuntutan berupa adanya kepastian hukum dalam pengembangan karier tersebut muncul dari tenaga kesehatan non-ASN dan pihak rumah sakit selaku pemberi kerja. Proses pembuatan rancangan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN telah dimulai sejak tahun 2019, terbentur pada kurang kuatnya dukungan regulasi hingga lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Disposisi pembuat kebijakan belum seirama dengan disposisi aktor lainnya. Keberlanjutan dan percepatan pembuatan kebijakan ini dapat didorong dengan mengoptimalkan peran stakeholder melalui strategi advokasi yang tepat.
Competency, scientific and career development in the professional field is one of the rights of medical personnel and health workers mandated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, the career development of non-ASN health workers is not yet standardized and not balanced with that of ASN, which is driven by the lack of regulations governing this career development. The aim of this research is to conduct an analysis of career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals, both those managed by the private sector and state-owned companies. This research is a qualitative research. The variables analyzed include demands, support, resources, actors, content, processes, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, and environmental contexts that influence each other as a system, so that output is obtained in the form of policy recommendations. Demands for legal certainty in career development arise from non-ASN health workers and hospitals as employers. The process of drafting a career development policy for non-ASN health workers began in 2019, hampered by a lack of strong regulatory support until Law Number 17 of 2023 concerning Health was issued. The disposition of policy makers is not yet in line with the disposition of other actors. Sustainability and acceleration of policy making can be encouraged by optimizing the role of stakeholders through appropriate advocacy strategies.
T-6944
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Lutfiyah Rizqulloh; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi, Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Rarit Gempari, Dede Mulyadi
Abstrak:
ABSTRAK Anggaran dibidang kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Whistleblowing system mampu secara efektif mengubah aktivitas tindakan tidak etis di organisasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penentu intensi melakukan whistleblowing system pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan dengan melihat persepsi pegawai terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, perlindungan hukum whistleblower, sikap profesionalisme, pelaporan internal, pelaporan eksternal, anonim, dan hotline. Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain Cross Sectional, pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik proportionate random sampling. Responden penelitian sebanyak 98 orang dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Analisis data dilakukan dengan chi square dan regresi logistik. Hasil penelitian mendapatkan bahwa intensi melakukan whistleblowing system pada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan berhubungan dengan persepsi pegawai terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, sikap profesionalisme, perlindungan hukum whistleblower, pelaporan internal, dan hotline. Persepsi pegawai terhadap pelaporan eksternal dan anonim tidak berhubungan dengan intensi melakukan whistleblowing system pada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan. Sebaiknya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan reformasi pelaporan dari website menjadi aplikasi WBS Kemenkes untuk memberikan kemudahan dalam mengakses dan penggunaan, serta membuat Standard Operating Procedure (SOP) perlindungan hukum whistleblower untuk memperjelas perlindungan whistleblower. Kata kunci: Whistleblowing system, perlindungan hukum, whistleblower, sikap profesionalisme, pelaporan internal crime of corruption. Whistleblowing system capable of effectively revamp the unethical actions of the activities in the organization. The presence of this research aims to know the determinants of intention whistleblowing system at State Civil Apparatus of in the Ministry of Health to look at the perception of employees on organizational commitment, organizational culture, protection whistleblower, an attitude of professionalism, internal reporting, external reporting, anonymous, and hotlines. Through quantitative approach with the design using Cross-Sectional, sampling using a probability sampling technique with proportionate random sampling. The respondents of the research as much as 98 people at the Directorate General of Health Services, The Development and Empowerment of Human Resources for Health, Directorate General of Disease Control and Prevention, and the Directorate General of Pharmaceutical and Health tools with data analysis using chi-square and logistic regression. The results obtained that intention whistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in the Ministry of Health is related to employee perception of organizational commitment, organizational culture, an attitude of professionalism, protection whistleblowers, internal reporting, and hotlines. Employee perceptions of external and anonymous reporting are not related to the intention of whistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in the Ministry of Health. We recommend that the Inspectorate General of the Ministry of Health reform the reporting from the website into the application of WBS Kemenkes to give ease of access and usage and make Standard Operating Procedure to legal protection whistleblowers to clarify the protection of whistleblowers. Key words: Whistleblowing system, legal protection, whistleblower, professionalism attitude, internal reporting
Read More
T-5463
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rasta Naya Pratita; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Helen Andriani, Roy Himawan, Desak Ernawati
Abstrak:
Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan. WHO menyatakan bahwa 80% keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. Salah satu masalah strategis SDM kesehatan adalah pengembangan karier. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN khususnya bagi Apoteker, serta belum ada sinkronisasi program pengembangan karier Apoteker yang dimiliki oleh organisasi profesi Apoteker dengan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terkait proses formulasi kebijakan dan analisis stakeholder. Data yang digunakan adalah data sekunder dari telaah dokumen dan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada para informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stakeholder mendukung dan berkomitmen pada program pengembangan karier Apoteker. Organisasi profesi Apoteker bersama pemerintah dinilai menjadi aktor yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pola yang diharapkan sesuai untuk pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker adalah melalui sertifikasi kompetensi dan program pendidikan spesialisasi. Namun, Proses interaksi dan advokasi antar stakeholder masih belum maksimal antara pihak regulator dan pihak organisasi profesi, serta pihak user/payer belum banyak tersosialisasi terkait program pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar stakeholder dan organisasi profesi dapat menginisiasi pembuatan Policy Brief terkait pengembangan karier Apoteker sebagai bentuk advokasi
Read More
T-6104
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Risma Wardiani; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Adang Bachtiar, Pahrudin Saputra
Abstrak:
Read More
Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan mengenai impementasi Permenkumham No. 217 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kebijakan turunan dari Dirjenpas Nomor PAS.32.PK.01.07.01 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Rutan-Lapas. Kebijakan ini menjadi kebijakan utama untuk menyelesaikan masalah kesehatan di UPT Rutan-Lapas yang merupakan tempat Warga Binaan dan Tahanan menjalani pelanggaran hukum. Kondisi Rutan-Lapas di Indonesia memiliki jumlah penghuni yang melebihi kapasitas/overcrowded sampai 109%, di wilayah Banten mencapai 211% sehingga termasuk dalam populasi rentan dalam penyebaran penyakit dan merupakan populasi kunci mengingat faktor risiko dari riwayat Warga Binaan dan Tahanan yang rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, catatan dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori model Van Metter Van Horn (1975) yang terdiri dari dimensi; Standar dan Aturan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi interaksi, dan Koordinasi, Karakteristik badan pelaksana dan Sikap pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta Disposisi dan kecenderungan dari pelaksana kebijakan. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas wilayah Banten sudah di implementasikan oleh seluruh aktor implementasi namun dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi Van Metter Van Horn (1975) ditemukan kendala-kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu adanya pelayanan promotif dan rehabilitatif yang belum sesuai standar, pemanfaatan sumber daya anggaran yang belum maksimal, SDM kesehatan yang belum merata, fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan belum lengkap dan dalam kondisi rusak, variabel komunikasi dan koordinasi yang belum memiliki kontrol, karakter dan sikap pelaksana yang belum memiliki penilaian baku, variabel ekonomi, sosial, dan politik memerlukan komitmen lintas kementerian yang perlu dipenuhi, serta variabel kecenderungan dan disposisi belum ada penguatan dan monitoring evaluasi yang berkesinambungan. Hal tersebut harus dipenuhi agar implementasi kebijakan pelayanan kesehatan di UPT Rutan-Lapas dapat dilakukan secara maksimal.
This research had interest in the implementation of Permenkumham No. 217/2011 that concerning Guidelines for Health Services within the Ministry of Law and Human Rights and derivative policies from Dirjenpas No. PAS.32.PK.01.07.01/2016 concerning Basic Service Standards for Health Care in Prisons. This policy is the main policy to solve health problems in Technical Implementation Unit Prison and Detention Center which is a place where Prisoners and Detainees are in violation of the law. The condition of prisons in Indonesia has an overcrowded population up to 109%, in the Banten area it reaches 211% so in the vulnerable population easily spread of disease and key population considering the risk factors from the history of vulnerable Prisoners and Detainees. This study used qualitative descriptive research method. Sources this study are from laws and regulations, literature, document records, observations, in-depth interviews, and focus group discussions. Used purposive sampling to determine research informants. This research uses Van Metter Van Horn's (1975) model theory which consists of dimensions; Standard and Regulation of Policy, Resources, Interorganizational Communication, Characteristic of The Implementing Agencies, Economic Social and Politics Condition, The Dispositions of Implementors. The results show health service policies in Technical Implementation Unit Prison and Detention Center Banten region have been implemented by all implementation actors, but from the variables that affect the implementation of Van Metter Van Horn (1975), Obstacles were found in supporting the performance process of policy implementation, such as: promotive and rehabilitative services that are not like standard, utilization of budget resources have not been maximized, health human resources aren’t distributed well, health service infrastructure facilities are incomplete and in damaged condition, communication and coordination variables hasn’t control yet, character and attitude of implementers don’t have a standard assessment, economic, social, and political variables require cross-ministerial commitments, and tendency and disposition variables that haven’t been strengthened and monitored by continuous evaluation. This must be fulfilled so that the implementation of health service policies in Technical Implementation Unit Prison and Detention Center Banten Region can be running optimally.
T-6742
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dewi Tri Nugraheni; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Adang Bachtiar, Amal Chalik Sjaaf, Yetty Azriani, Dwi Kartika Rahayuningtyas
Abstrak:
Read More
Dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Daerah Terpencil Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan kebijakan Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 27 tahun 2021 tentang Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes). Kebijakan ini telah ditetapkan dan dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan nomor HK.02.02/I/10434/2021, namun dalam pelaksanaan kebijakan terkendala dalam pendayagunaan lulusan dan penghentian rekrutmen peserta pada tahun 2022 di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, menganalisis faktor-fakor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Padinakes di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid Assessment Procedure (RAP). Teknik pengumpulan data dengan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terutama pada implementasi pendayagunaan lulusan padinakes Poltekkes Kemenkes Jakarta III ke Fasyankes DTPK dan DBK. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan adalah capaian indikator program padinakes belum sesuai tujuan kebijakan, sosialisasi dengan Pemerintah Daerah belum berjalan baik, semua pembiayaan menggunakan APBN, struktur organisasi Pemerintah Daerah bukan bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan, sikap Pemerintah Daerah yang belum patuh dalam pendayagunaan program padinakes, Pemerintah Daerah belum terlibat dalam perencanaan kouta, rekrutmen, monitoring dan evaluasi, dan pendayagunaan peserta, belum ada sanksi tegas untuk Pemerintah daerah yang tidak mendayagunakan lulusan padinakes. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat melakukan revisi kebijakan; penyesuaian indikator program dengan tujuan kebijakan; advokasi ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk sanksi ke Pemerintah Daerah; pendampingan ke Pemerintah Daerah dalam proses replikasi program nusantara sehat; membuat tracer study khusus; penyempurnaan e-Padinakes; peningkatan kapasitas dan menetapkan SK tim pengelola; menetapkan SK pendayagunaan peserta program studi lain yang tidak ada di kebijakan (Fisioterapi); rutin monitoring dan evaluasi Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan Fasyankes DTPK dan DBK
In an effort to fulfill health workers in Health Service Facilities (Fasyankes) in Remote Areas, Borders and Islands (DTPK) and Health Problem Areas (DBK), the Indonesian Ministry of Health issued a policy Ministry of Health Regulation number 27 of 2021 concerning the Health Worker Higher Education Affirmation Program (Padinakes). This policy has been determined and implemented at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III since 2021 based on the Decree (SK) of the Head of the Health Human Resources Development and Empowerment Agency number HK.02.02/I/10434/2021, but the implementation of the policy is constrained in the utilization of graduates and the termination of recruitment of participants in 2022 at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy on education and utilization of health workers, analyze the driving and inhibiting factors in the implementation of the Padinakes policy at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure (RAP) design. Data collection techniques were in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs) and document review. The results of this study indicate that policy implementation has not gone well, especially in the implementation of the utilization of graduates of the Jakarta III Health Polytechnic to DTPK and DBK health facilities. Factors that hinder the implementation of the policy are the achievement of Padinakes program indicators that are not in accordance with policy objectives, socialization with local governments has not gone well, all financing uses the state budget, the organizational structure of the local government is not responsible to the Ministry of Health, the attitude of local governments that have not complied with the utilization of the Padinakes program, local governments have not been involved in planning quota, recruitment, monitoring and evaluation, and utilization of participants, there are no strict sanctions for local governments that do not utilize Padinakes graduates. Therefore, the Ministry of Health is expected to revise the policy; adjust program indicators with policy objectives; advocate to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance for sanctions to local governments; assist local governments in the process of replicating the healthy archipelago program; create a special tracer study; improve e-Padinakes; increase capacity and determine the management team decree; determine the decree on the utilization of participants in other study programs that are not in the policy (Physiotherapy); routine monitoring and evaluation of the Poltekkes Kemenkes Jakarta III and DTPK and DBK health facilities.
T-6889
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Willyana Syafriyanti/ Pembimbing: Anhari Achadi/ Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Titin Eka Sugiatini, Titi Suniarti
Abstrak:
Read More
Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang AKI tertinggi di Provinsi Lampung. Laporan profil kesehatan Lampung Utara menyebutkan bahwa terjadi trend kenaikan AKI pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 sebagai upaya penguatan dalam pelayanan kesehatan ibu guna mencegah kematian ibu maupun bayi, termasuk didalamnya mengatur terkait pelayanan kesehatan masa hamil (antenatal). Disisi lain, Puskesmas sebagai layanan primer diharapkan mampu melaksanakan pelayanan antenatal tersebut sesuai standar sebagai penguatan upaya preventif. Dinas Kesehatan Lampung Utara telah mendistribusikan alat USG kepada Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara, guna mendukung pelakanaan pelayanan antenatal di Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan antenatal di Puskesmas Negara Ratu dan Puskesmas Cempaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun pelayanan antenatal terpadu dengan program kesehatan jiwa serta pencatatan dan pelaporan belum optimal dilaksanakan. Komunikasi sudah dilakukan dengan baik. SDM dan fasilitas masih kurang. Para pelaksana kebijakan bersikap mendukung namun belum terdapat mekanisme pemberian reward yang diberikan. Sudah terdapat SOP terkait pelayanan antenatal dan koordinasi antar Puskesmas dengan BPM sudah berjalan dengan baik. Mayoritas ibu hamil mendukung dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan antenatal, namun masih ditemukan kendala dan tantangan dalam mendorong partisipasi ibu hamil dalam melakukan pelayanan antenatal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan upaya optimaliasi pada implementasi kebijakan pelayanan antenatal dan juga peningkatan pada sumber daya dan dukungan masyarakat guna mendukung proses impelementasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Antenatal, Puskesmas.
Lampung Utara Regency is one of the districts with the highest MMR contribution in Lampung Province. Lampung Utara health profile report states that there has been an increasing trend of MMR in the last 5 years, namely from 2017-2021. The Ministry of Health has issued Permenkes Number 21 of 2021 as an effort to strengthen maternal health services to prevent maternal and infant deaths, including regulating health services during pregnancy (antenatal). On the other hand, the Public Health Center as the primary service is expected to be able to carry out the antenatal service according to standards as a strengthening of preventive efforts. Lampung Utara Health Office has distributed ultrasound kits to Public Health Center in Lampung Utara Regency, to support the implementation of antenatal care at the Public Health Center. The purpose of this study was to determine the implementation of antenatal care policies at the Public Health Center of Negara Ratu and Public Health Center of Cempaka. This research was a qualitative research. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of antenatal care policies has been running, but integrated antenatal care with mental health programs and recording and reporting have not been optimally implemented. Communication has been done well. Human resources and facilities were still lacking. Policy implementers were supportive but there was no reward mechanism yet. There were already SOPs related to antenatal care and coordination was going well. The majority of pregnant women support and participate in conducting antenatal care, but there were still obstacles and challenges in encouraging the participation of pregnant women in conducting antenatal care. In conclusion, the implementation of antenatal care policies has been running, but not optimal. Efforts are needed to optimize the implementation of antenatal care policies and also increase the resources and community support for support the implementation process.
T-6605
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Afriani Tinurbaya; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Atik Nurwahyuni, Wahyu Sulistiadi, Anita Basuki, Yanuardo Ganda Drabenzus
Abstrak:
Tesis ini membahas gambaran implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan untuk melihat kinerja dari implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan modifikasi model implementasi kebijakan Edward III (1980) serta Van Meter & Van Horn (1975) untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan, yaitu dilihat dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, struktur birokrasi dan karakteristik badan pelaksana, disposisi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan belum optimal: belum ada indikator yang mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, serta output kebijakan masih ada yang belum sesuai pedoman. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan masih ditemukan ada kendala, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan belum jelas, sumber daya belum memadai, sosialisasi kebijakan masih terbatas, masih ada ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan, penerapan SOP belum optimal, dan mekanisme pengawasan terhadap implementasi kebijakan belum jelas. Oleh sebab diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan perencanaan pelatihan Tenaga Kesehatan.
This study described health worker training planning policies to see the performance of the implementation policies. This study uses qualitative approach through in-depth interviews and document observation. The analysis was carried out using the policy implementation model of Edward III (1980) and Van Meter & Van Horn (1975) to analyze factors that influence the process of the implementation policies, such as size and policy objectives, resources, communication between organization and implementation of activities, bureaucratic structure and characteristics of implementing agencies, disposition, social, economic and political environment, and implementation policies. The results show that the performance of planning policy implementation for health worker training was not optimal: the training program has not been based on training needs, and there are still policy outputs that are not in accordance with the guidelines. Factors influencing the implementation of the health worker training planning policies are still found to have obstacles: the size and objectives of the policy are not yet clear, the resources are inadequate, the socialization of the policy is still limited, the inconsistencies in policy implementation, the application of SOP is not optimal, and supervision mechanisms are not yet clear. This is necessary to evaluate these factors for successful policy implementation.
Read More
This study described health worker training planning policies to see the performance of the implementation policies. This study uses qualitative approach through in-depth interviews and document observation. The analysis was carried out using the policy implementation model of Edward III (1980) and Van Meter & Van Horn (1975) to analyze factors that influence the process of the implementation policies, such as size and policy objectives, resources, communication between organization and implementation of activities, bureaucratic structure and characteristics of implementing agencies, disposition, social, economic and political environment, and implementation policies. The results show that the performance of planning policy implementation for health worker training was not optimal: the training program has not been based on training needs, and there are still policy outputs that are not in accordance with the guidelines. Factors influencing the implementation of the health worker training planning policies are still found to have obstacles: the size and objectives of the policy are not yet clear, the resources are inadequate, the socialization of the policy is still limited, the inconsistencies in policy implementation, the application of SOP is not optimal, and supervision mechanisms are not yet clear. This is necessary to evaluate these factors for successful policy implementation.
T-6691
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Siti Yunianti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Vonny Nouva Tubagus, Anna Kurniati
Abstrak:
Read More
Permenkes Nomor 14 tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan sebagai peraturan dan pedoman yang berlaku dan diimplementasikan sejak Mei 2022. Implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes melibatkan banyak stakeholder yang terdiri dari berbagai unsur yang tergabung dalam komite bersama adaptasi, pemerintah daerah, dan fasyankes tempat adaptasi. Hal ini tentunya akan menjadi suatu proses yang kompleks, banyak tantangannya serta membutuhkan kolaborasi dan koordinasi. Tesis ini bertujuan untuk diketahui efektivitas implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes tahun 2022-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan menggunakan teori Donabedian sebagai grand design dan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, Edward III, dan Matland yang sejalan dengan teori efektivitas. Penilaian efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem (struktur, proses, hasil) dan melihat lima indikator efektivitas yaitu ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, waktu, dan lingkungan. Kemudian dalam penilaian keefektifan implementasi kebijakan juga dilihat dari elemen-elemen yang terkait dengan implementasi kebijakan, fokus pada penelitian ini adalah sumber daya, komunikasi, disposisi para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan kriteria ini didapatkan pelaksanaan kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes, dinilai belum berjalan efektif. Disarankan untuk mengukur ekuitas, mutu, kompetensi, dan kecepatan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Hal ini memastikan fasyankes untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyederhanaan proses administrasi yang berbelit-belit untuk menghindari kendala yang mungkin timbul serta penting untuk melakukan global camparison dalam memahami dan mengadopsi praktik terbaik dari sistem kesehatan di negara-negara lain dan penilaian indeks kepuasan dan komitmen untuk bekerja di Indonesia.
Minister of Health Regulation Number 14 of 2022 concerning Adaptation Program for Indonesian Specialists Graduates Abroad in Health Care Facilities has been established as applicable regulations and guidelines and implemented since May 2022. The implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities involves many stakeholders consisting of various elements who are members of the joint adaptation committee, local governments, and health facilities where adaptation. This will certainly be a complex process, many challenges and requires collaboration and coordination. This thesis aims to determine the effectiveness of the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities in 2022-2023. This research uses a qualitative approach with a case study method using Donabedian theory as a grand design and Van Meter policy implementation theory Van Meter Van Horn, Edward III, and Matland which are in line with effectiveness theory. Assessment of effectiveness in policy implementation in this study is carried out with a system approach (structure, process, results) and looks at five effectiveness indicators, namely policy accuracy, implementation, targets, time, and environment.Then in assessing the effectiveness of policy implementation is also seen from elements related to policy implementation, the focus of this research is resources, communication, disposition of implementers, and economic, social, and political environment. Based on this criterion, it was found that the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities was considered to have not been effective. It is recommended to measure the equity, quality, competence, and speed of the adaptation program for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities. This ensures health facilities to provide quality health services. Simplification of convoluted administrative processes to avoid obstacles that may arise and it is important to conduct a global camparison in understanding and adopting best practices of health systems in other countries and assessment of satisfaction index and commitment to work in Indonesia.
T-6847
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ahmad Sidratul Muntaha; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Ascobat Gani, Kurnia Sari, ZamhirIslamie, Saefullah
Abstrak:
Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting
Read More
T-5787
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉