Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di dunia, Negara Indonesia menempati peringkat kedua kasus TB terbanyak di dunia. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat satu kasus TB terbanyak di Indonesia dan Kota Depok menempati peringkat 10 besar kasus TB di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok telah membentuk inovasi Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) sebagai wadah komunikasi antara masyarakat, lintas program dan lintas sektor dalam melakukan penanggulangan tuberkulosis melalui kegiatan penemuan, pendampingan pengobatan, dan sosialisasi tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Kampung Peduli Tuberkulosis yang sudah dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, kebijakan), aspek proses (komunikasi, disposisi, struktur birokrasi), serta aspek output (hasil implementasi KAPITU) sudah berjalan baik di Kelurahan Mampang dan Suka Maju Baru. Implementasi KAPITU sempat tidak berjalan pada Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama karena adanya pergantian petugas dan petugas yang pindah kerja. Pada Kelurahan Cilodong dan Pasir Putih masih kurangnya sumber daya manusia, tidak tersedianya anggaran, belum optimalnya komunikasi dan disposisi sehingga menyebabkan implementasi KAPITU belum berjalan optimal. Selanjutnya faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi implementasi KAPITU. Kesimpulan implementasi KAPITU yang berjalan dengan baik berbanding lurus dengan capaian indikator program TB yang juga baik. Kelurahan yang menunjukkan implementasi program KAPITU yang baik, seperti Mampang dan Suka Maju Baru, memiliki capaian yang lebih baik, Selanjutnya Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama juga menunjukkan adanya peningkatan capaian program setelah satgas KAPITU mulai berjalan kembali. Kelurahan yang belum mengimplementasikan KAPITU dengan baik, seperti Cilodong dan Pasir Putih, juga menunjukkan capaian program TB yang belum baik.

Tuberculosis is still a health problem in the world, Indonesia ranks second in the world  for the most TB cases. West Java Province ranks first in the number of TB cases in  Indonesia and Depok City ranks in the top 10 for TB cases in West Java Province. The  Depok City Government has formed the Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU)  innovation as a means of communication between the community, across programs and  across sectors in preventing and controlling tuberculosis through discovery activities,  treatment assistance, and tuberculosis socialization. This study aims to analyze how the  implementation of the Kampung Peduli Tuberkulosis policy has been carried out. This  study uses qualitative methods and data collection is carried out through in-depth  interviews and document reviews. The results of the study indicate that the input aspects  (human resources, budget, facilities, policies), process aspects (communication,  disposition, bureaucratic structure), and output aspects (results of KAPITU  implementation) have been running well in Mampang and Suka Maju Baru Sub-districts.  The implementation of KAPITU was not running in Sawangan Baru and Sawangan Lama  Sub-districts due to changes in officers and officers who moved jobs. In Cilodong and  Pasir Putih Sub-districts, there was still a lack of human resources, unavailability of  budget, suboptimal communication and disposition, which caused the implementation of  KAPITU to not run optimally. Furthermore, social, economic, and political  environmental factors also influenced the implementation of KAPITU. The conclusion is  that the implementation of KAPITU that is running well is directly proportional to the  achievement of TB program indicators which are also good. Sub-districts that show good  implementation of the KAPITU program, such as Mampang and Suka Maju Baru, have  better achievements. Furthermore, Sawangan Baru and Sawangan Lama Sub-districts  also show an increase in program achievements after the KAPITU task force started  operating again. Sub-districts that have not implemented KAPITU properly, such as  Cilodong and Pasir Putih, also show poor achievement of TB program indicators.

Keselamatan pasien merupakan indikator utama dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Salah satu instrumen evaluasi keselamatan pasien adalah akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan oleh lembaga independen di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) berdasarkan data hasil akreditasi rumah sakit tahun 2024 oleh LARS DHP. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari 569 rumah sakit yang terakreditasi. Analisis dilakukan terhadap hubungan antara karakteristik rumah sakit dan faktor-faktor kelembagaan terhadap capaian SKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit telah memenuhi seluruh SKP secara administratif. Variabel kepemilikan rumah sakit dan kebijakan organisasi-manajemen menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap pencapaian SKP (p < 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pencapaian SKP tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar teknis, tetapi juga oleh dukungan struktural dan tata kelola manajemen rumah sakit. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemantauan pasca akreditasi yang lebih menyeluruh untuk memastikan bahwa capaian administratif juga tercermin dalam praktik keselamatan pasien secara nyata.

Patient safety is a key indicator in ensuring the quality of healthcare services. One of the  instruments used to evaluate patient safety is hospital accreditation, conducted by an  independent body under the supervision of the Ministry of Health. This study aims to  analyze the achievement of Patient Safety Goals (SKP) based on the 2024 hospital  accreditation data from LARS DHP. A descriptive-analytic study with a quantitative  approach was employed using secondary data from 569 accredited hospitals. The  analysis examined the relationship between hospital characteristics and institutional  factors with SKP achievement. The findings show that most hospitals have fulfilled all  SKP indicators administratively. Hospital ownership and organizational-management  policies were found to have a statistically significant relationship with SKP achievement  (p < 0.05). These results suggest that the successful attainment of SKP is not solely  determined by compliance with technical standards but is also influenced by structural  support and hospital governance. The study recommends the need for more  comprehensive post-accreditation monitoring to ensure that administrative compliance  is effectively translated into real improvements in patient safety practices.

Obesitas merupakan salah satu tantangan utama dalam kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan prevalensi yang terus meningkat, terutama pada kelompok usia produktif di wilayah perkotaan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hidup, peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM), serta beban ekonomi terhadap sistem kesehatan nasional. Jepang berhasil menurunkan prevalensi obesitas melalui kebijakan Metabo Law, yaitu program skrining tahunan dan intervensi gaya hidup berbasis risiko metabolik yang terintegrasi dalam sistem asuransi nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan adopsi kebijakan Metabo Law ke dalam sistem kebijakan kesehatan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain studi kebijakan, yang didukung oleh kerangka teori Policy Cycle (pada tahap adopsi kebijakan) dan Diffusion of Innovation. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari sektor akademik, pembuat kebijakan, dan praktisi klinis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian obesitas di Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan belum terintegrasi dalam sistem skrining kesehatan nasional secara berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan di Jepang terbukti efektif berkat dukungan regulasi, pendanaan, serta komitmen multisektoral yang kuat. Potensi adopsi kebijakan serupa di Indonesia cukup besar, khususnya dalam konteks reformasi sistem kesehatan, bonus demografi, dan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan penyesuaian terhadap konteks lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan politik dan lintas sektor.
Kesimpulannya, kebijakan skrining tahunan berbasis risiko metabolik seperti Metabo Law memiliki potensi sebagai strategi nasional pengendalian obesitas di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup integrasi skrining ke dalam kebijakan nasional, penguatan peran pemerintah daerah, serta pengembangan pendekatan edukatif dan regulatif yang berkelanjutan, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.