Ditemukan 36545 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Ria Ardiningtyas; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Atik Nurwahyuni, Nur Ardianto Utomo, Herta Puspitasari
Abstrak:
Read More
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program asuransi kesehatan sosial wajib yang bertujuan mencapai cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Meskipun seluruh pekerja formal wajib menjadi peserta JKN, banyak perusahaan tetap menyediakan asuransi kesehatan kumpulan komersial (private health insurance/PHI) bagi karyawannya. Fenomena ini menunjukkan adanya koeksistensi antara sistem jaminan kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemberi kerja untuk tetap menyediakan PHI di tengah kewajiban kepesertaan JKN serta memahami hubungan antara kedua sistem tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-method dengan dominasi kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari kelompok pemberi kerja, perusahaan asuransi, dan pialang asuransi. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen regulasi JKN serta data polis dan klaim asuransi kesehatan kumpulan. Analisis data primer dilakukan menggunakan analisis tematik, sedangkan data sekunder dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pemberi kerja untuk menyediakan PHI dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor utama, yaitu faktor institusional, karakteristik produk asuransi, serta faktor strategi dan tujuan perusahaan. Faktor institusional meliputi tekanan regulatif, ekspektasi karyawan, dan praktik industri. Faktor karakteristik produk mencakup perbedaan cakupan manfaat, akses layanan, kualitas dan kenyamanan pelayanan, administrasi, serta fleksibilitas manfaat antara JKN dan PHI. Faktor strategi perusahaan berkaitan dengan upaya meningkatkan produktivitas, menarik dan mempertahankan talenta, serta memperkuat employee value proposition. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PHI dipersepsikan sebagai pelengkap JKN yang memberikan nilai tambah melalui peningkatan akses, fleksibilitas, dan pengalaman layanan kesehatan. Mekanisme Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) berpotensi memperkuat hubungan komplementer antara JKN dan PHI melalui koordinasi pembiayaan yang lebih terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan PHI oleh pemberi kerja tidak semata-mata merupakan respons terhadap keterbatasan JKN, tetapi juga merupakan bagian dari strategi organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan penciptaan nilai bagi karyawan.
Indonesia’s National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) is a mandatory social health insurance program designed to achieve universal health coverage. Despite mandatory JKN enrollment for all formal-sector employees, many employers continue to provide private group health insurance (PHI) as an additional employee benefit. This phenomenon reflects the coexistence of social health insurance and private health insurance and warrants further investigation. This study aims to analyze the factors influencing employers’ decisions to maintain PHI alongside JKN and to understand the relationship between the two schemes. This study employed a mixed-method approach with qualitative dominance. Primary data were collected through in-depth interviews with representatives of employers, insurance companies, and insurance brokers. Secondary data were obtained from the analysis of JKN-related regulations, group health insurance policy documents, and claims data. Primary data were analyzed using thematic analysis, while secondary data were analyzed using descriptive and comparative approaches. The findings indicate that employers’ decisions to provide PHI are influenced by three major groups of factors: institutional factors, insurance product characteristics, and corporate strategic objectives. Institutional factors include regulatory pressure, employee expectations, and industry practices. Insurance product characteristics encompass differences in benefit coverage, access to services, service quality and convenience, administrative processes, and benefit flexibility between JKN and PHI. Corporate strategic factors relate to improving productivity, attracting and retaining talent, and strengthening the employee value proposition. The study found that PHI is perceived as complementary to JKN by providing additional value through enhanced access, flexibility, and healthcare service experience. Furthermore, the Coordination of Benefits (CoB) mechanism has the potential to strengthen the complementary relationship between JKN and PHI through more integrated healthcare financing arrangements. This study concludes that employers’ provision of PHI is not merely a response to perceived limitations of JKN but also forms part of a broader organizational strategy for human capital management and employee value creation.
T-7709
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
368.382 THA j
[s.l.] :
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fidhi Mei Adha Yani Putri; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Bernadi Mubarok
Abstrak:
PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama (PKS), Coordination of Benefit (CoB), Implementasi, Kendala, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Read More
S-9027
Depok : FKM-UI, 2016
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Praitno Margomgom; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Febriansyah Budi Pratama
Abstrak:
Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan olehberbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas haltersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkanPermenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakardalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmeramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalammemberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil daripenelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumakan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkankarena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masihmeragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yangmasih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumkomprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.
Kata Kunci: Fraud, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kebijakan, Kecurangan, Permenkes Nomor 36 Tahun 2015
Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started onJanuary 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done byvarious party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry ofHealth Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rulesabout fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative whichask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy.The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraudprevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers inIndonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to lesseffective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraudexperts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counterfraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is thelack of commitment of District Health Offices and healthcare providers tocooperate.
Keywords: Fraud, Fraudulent Act, Indonesia National Health Insurance (JKN),Minister of Health Decree Number 36/2015, Policy.
Read More
Kata Kunci: Fraud, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kebijakan, Kecurangan, Permenkes Nomor 36 Tahun 2015
Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started onJanuary 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done byvarious party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry ofHealth Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rulesabout fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative whichask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy.The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraudprevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers inIndonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to lesseffective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraudexperts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counterfraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is thelack of commitment of District Health Offices and healthcare providers tocooperate.
Keywords: Fraud, Fraudulent Act, Indonesia National Health Insurance (JKN),Minister of Health Decree Number 36/2015, Policy.
S-9052
Depok : FKM UI, 2016
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hurun In; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianti Permanasari, Andi Saputro
S-7962
Depok : FKM-UI, 2013
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nuim Mubaraq; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Mardiati Nadjib, Vetty Yulianty Permanasari, Mohammad Edison, Revaldi R.
T-3979
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Relita Lelis Meiliyawati; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Pinky Evianty
Abstrak:
Kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi semakin meningkatsehingga menyebabkan permohonan terhadap pengajuan polis asuransi jugameningkat. Oleh karena itu perusahaan asuransi dituntut untuk memberikanpelayanan yang profesional. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagaisalah satu perusahaan asuransi yang memiliki banyak peserta asuransi sehinggasemakin banyak permintaan penerbitan polis khususnya pada asuransi kesehatankumpulan. Namun dari banyaknya permintaan penerbitan polis yang ada, masihditemukan proses penerbitan yang tidak tepat waktu. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui gambaran penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT.Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012.Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, metode pengambilan datayang digunakan adalah dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) terhadap Seksi Analisa Bisnis & Underwriting divisi bisnis kumpulan PTAsuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera serta dilengkapi beberapa data sekunderuntuk mendukung hasil penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor internal (SDM, SOP,Peralatan/Mesin) dan faktor eksternal (Kelengkapan Data & Dokumen) sangat berpengaruh pada ketepatan dan keterlambatan penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012.Hasil penelitian menyarankan perlu ditingkatkan kualitas SDM, kinerja dan sistem informasi yang ada.
Kata Kunci : Penerbitan Polis, Asuransi
Public awareness has increased insurance causing a plea for filinginsurance also increased. Therefore, insurance companies are required to provideprofessional services. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera as one of theinsurance companies that have many participants so that more and more demandfor insurance policies issued specifically on health insurance bundles. But fromthe number of requests the issuance of an existing policy, still found the processof publishing an ill-timed. This study aims to describe a collection of healthinsurance policies issued at the PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012.This study uses a qualitative study, data collection method used is by wayof in-depth interviews to Section Analysis Business & Underwriting businessdivision set PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and include some secondarydata to support the research.The results show that internal factors (HR, SOP, Equipment / Machinery)and external factors (Completeness of Data & Document) is very influential inaccuracy and delay the issuance of a health insurance policy set in PT. AsuransiJiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012. The results suggest the need to improve thequality of human resources, performance and system information.Keywords : Publishing Policy, Group InsuranceBibliography : 17 (1996-2011)
Read More
Kata Kunci : Penerbitan Polis, Asuransi
Public awareness has increased insurance causing a plea for filinginsurance also increased. Therefore, insurance companies are required to provideprofessional services. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera as one of theinsurance companies that have many participants so that more and more demandfor insurance policies issued specifically on health insurance bundles. But fromthe number of requests the issuance of an existing policy, still found the processof publishing an ill-timed. This study aims to describe a collection of healthinsurance policies issued at the PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012.This study uses a qualitative study, data collection method used is by wayof in-depth interviews to Section Analysis Business & Underwriting businessdivision set PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and include some secondarydata to support the research.The results show that internal factors (HR, SOP, Equipment / Machinery)and external factors (Completeness of Data & Document) is very influential inaccuracy and delay the issuance of a health insurance policy set in PT. AsuransiJiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012. The results suggest the need to improve thequality of human resources, performance and system information.Keywords : Publishing Policy, Group InsuranceBibliography : 17 (1996-2011)
S-7687
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dikky Khairianto; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Tubagus Sehabuddin
Abstrak:
Skripsi ini membahas mengenai perhitungan tarif premi produk asuransi kesehatan rawat inap kumpulan di PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. Penulisan ini dilakukan untuk mengkaji penetapan tarip premi produk asuransi kesehatan rawat inap kumpulan di PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk menggunakan data morbiditas pengalaman perusahaan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana pada penelitian ini merupakan pengaplikasian formula yang telah ada dengan menggunakan data empiris PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya tarip premi yang digunakan untuk kedepannya adalah tarip premi yang baru, agar premi yang dikenakan kepada peserta cukup untuk membayar klaim dan biaya-biaya yang akan datang. Namun selain menggunakan tarip premi yang baru, dalam menetapkan tarip premi juga di perlukan data klaim calon tertanggung untuk dapat di analisis besaran premi yang sesuai dikenakan kepada calon tertanggung.
Kata kunci: PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk, Proses Perhitungan, Tarif Premi
Read More
Kata kunci: PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk, Proses Perhitungan, Tarif Premi
S-8781
Depok : FKM UI, 2015
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hasbullah Thabrany
368.382 THA j
Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014
Buku (pinjaman 1 minggu) Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yus Baimbang Bilabora; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Kurnia Sari, Enny Ekasari
T-3810
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
