Abstrak:

---

Abstrak: Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendala yaitu sosialisasi dilakukan baru sebatas pada sebagian pegawai Itjen belum dilakukan secara keseluruhan. Belum ada Tim Khusus terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus. Belum dibuat peraturan turunan dari Internal Audit Charter (IAC). Belum ada sistem reward dan punishment. Belum ada dokumentasi kertas kerja pengawasan. Kebijakan belum terinternalisasi. Kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan belum tercapai dengan optimal berdasarkan PerKa BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kapabilitas APIP. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu. Kata kunci: IACM, Kapabilitas APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan The capability of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is the ability to carry out supervisory tasks consisting of three interrelated elements of capacity, authority, and competence. The objective of the research is to analyze the implementation of the policy of enhancing the capability of APIP in the Inspectorate General of the Ministry of Health. The study used qualitative analysis with in-depth interview method and literature study. The result shows that there are some obstacles: the socialization done only to some employees of Itjen; no Special Team on the process of improving APIP capability; the time and task division is unclear; has no special budget yet; There has not been a derivative rule from the Internal Audit Charter (IAC); no reward and punishment system; no documentation of supervision working papers; The policy has not been internalized. The conclusion is that the implementation of the policy has not been reached optimally based on PERKA BPKP Number PER-1633/K/JF/2011. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of APIP enhancement policy. The suggestion is to consistently socialize to employees within the Inspectorate General, make Standard Operating Procedures (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously. Keywords: IACM, Capability of APIP, Inspectorate General of the Ministry of Health

Abstrak: ABSTRAK Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RI telah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaian tingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatan audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untuk memperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasi pengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dan telaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistem kendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan program penjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untuk evaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar audit serta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksana kebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yang melaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yang mengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlu melengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminan mutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapat perhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalah perlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan. Kata kunci : Kendali mutu audit; Inspektorat Jenderal; Permenpan 19/2009; PKMA In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditing standards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen-PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI has established an audit quality control system, but based on the assessment of APIP capability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fully implemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need to perform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepth information related to how the implementation of quality control audit in Itjen Kemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done by comparing the information obtained from several different informants and comparing the results of the document review. The result of the research shows that Itjen Kemenkes has built an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fully implemented according to audit quality control measures in PER-PAN RB Number 19 of 2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, it has not yet designed and has not established the quality assurance and improvement programme so that there is no mechanism for evaluation / review and assessment on the conformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on the application of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal the implementation of audit quality control is from the aspect of communication is still not optimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementing the policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs the main task of its function so that the need for a section / team that coordinate to conduct monitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to the implementation of quality control of audit, besides need to complete guidance / SOP which arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitment of all policy implementers. Key words : Audit quality control; Inspectorate General; Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009; PKMA

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baikbila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina;koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.
Kata Kunci :Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

---

This research aimed to analyze the implementation of Health AdministratorFunctional Position policy at Ministry of Health office using analytical modelfrom Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well whenin accordance with the regulations. This research used qualitative method usingin-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at theMinistry of Health office. The results showed that the policy implementation ofHealth Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to beimproved in terms of communications, resources, disposition and bureaucraticstructure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement andAdminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors;internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems
Key words:Policy, Policy Implementation, Functional Position of Health Administrator

Abstrak:

---

Abstrak: Komunikasi adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu peneliti akan menganalisis formulasi kebijakan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa temuan dari riset nasional seperti Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dan Riset Kesehatan Dasar 2013, diperkuat dengan sejumlah penelitian lainnya serta pemberitaan di media yang menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan dan program kesehatan yang belum berhasil mencapai target yang antara lain disebabkan tidak berjalannya fungsi komunikasi secara optimal sehingga masyarakat belum bisa memahami dan mendukung kebijakan dan program kesehatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan telaah dokumen.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat di Kementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanya pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya.

Peneliti menyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi atau kehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat, selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti juga merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunan nasional.

Abstrak: Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional bidang kesehatan. Evaluasi menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan secara penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Penilaian mandiri dalam evaluasi Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mempercepat Reformasi Birokrasi. Penelitian merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasi sudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM, masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuan kerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut. Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, vii Universitas Indonesia

Abstrak: Anak usia sekolah yang sehat merupakan asset pembangunan bangsa. Keberadaan makanan di sekolah sangat penting , karena akan memenuhi 25-36% kebutuhan energi harian anak. Kebiasaan makan yang tidak sehat (kurang gizi) dapat menyebabkan stunting (perlambatan pertumbuhan anak); penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes dan osteoporosis, sementara untuk jangka pendek dapat menyebabkan dental caries, anemia, overwight dan obesitas. Hasil pengujian Badan POM tahun 2008-2010, menunjukkan 40-44% jajanan anak sekolah secara nasional tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Kebijakan Aksi Nasional menuju pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang aman bermutu dan bergizi, merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu pangan jajanan anak sekolah dengan cara memberdayakan komunitas sekolah secara mandiri mengawasi pangan jajanan di lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Aksi Nasional PJAS di kota Batam beserta efektitasnya dengan menggunakan analisa implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen.. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Aksi Nasional PJAS di kota Batam sudah terlaksana cukup baik namun tidak berjalan efektif, karena ketidaktepatan dalam menentukan indikator kinerja, tidak ada NSPK terkait peran, tugas dan tanggung jawab kelompok pelaksana, tidak ada strukturisasi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan tidak ada dukungan langsung dari DPRD dan Pemerintah kota Batam. Komitmen dari pemerintah daerah kota Batam masih kurang, karena pengawasan pangan jajanan anak sekolah ini belum menjadi prioritas dalam pembangunan kota Batam. Kata kunci : Pangan jajanan anak sekolah, efektifitas, mandiri, Batam

Abstrak: Abstrak

Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically.