Ditemukan 40979 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Wydia Savitri; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Amal C. Sjaaf, Umar Fahmi Achmadi, Kasmida, Hafnizar
Abstrak:
Read More
Tesis ini membahas implementasi kebijakan penandaan pacta label obat bebas dan obat bebas terbatas di Provinsi DKI Jakarta yang menemui banyak kendala, dengan pendekatan model sistem. Desain penelitian ini menggunakan pendeka!an kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Untuk meningkntkan validitas data, dignnakan data primer dan data seknnder. Hasil penelitian menyarankan implementasi kebijakan penandaan pada label obat bebas dan obat bebas terbatas di Provinsi DKI Jakarta perlu mempethatikan beberapa faktor antara lain komunikasi tepat sasaran surnber daya meliputi staf yang kompeten dan kebijakan dibuat oleh stakeholder berwenang berdasarkan evidencedisposisi meliputi komitmenpenegakan sanksi rlan pemberian penghargaan, serta struktur birokrasi yang baik.
This thesis is focused on scrutinizing the obstacles found during the implementation of labeling policy on over the counter drugs in DKI Jakarta Province using model system. The design Qf the research is a qualitative approach. It is aimed to explore deeper explanation on how the policy is implemented. Data validation is gained by using the primary and secondary data. Result: It is suggested that there are several factors effects the implementation of labeling policy on over the counter drugs .in DKI Jakarta province. Those factors are targeted communication; human resources including competent human resources and policy making actors, supporting scientific evidence; disposition including commitment, sanction enforcement, and stewardship program; excellent bureaucratic organization.
T-3118
Depok : FKM UI, 2009
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Irwan; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; PengujiL Pujiyanto; Tepy Usia, Efizal
T-3105
Depok : FKM UI, 2009
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rachmi Setyorini; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Ratu Ayu Dewi Sartika, Wachyu Sulistiyadi, Tepy Usia
T-3180
Depok : FKM-UI, 2010
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sondang Widya Estikasari; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmita; Penguji: Ratu Ayu Dewi Sartika, Pandu Riono, Hafnizar, Nur Ratih Purnama
Abstrak:
Read More
Indonesia telah mengadopsi kebijakan akses obat ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) sejak tahun 2006 dengan target waktu pencapaian pada akhir tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini dilujukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009, dengan pendekatan model sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Peningkatan validitas data dilakukan dengan menggunakan data primer maupun data sekunder sena triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan belum dapat melaksanakan kebiiakan obal ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) di Provinsi DKI Jakarta sesuai target waktu. Penelitian menyarankan implementasi kebijakan tersebut perlu memperhatikan komunikasi kebijakan yang intensif kepada Iintas sektor terkail, optimalitas penggunaaan sumber daya, ketersediaan insentif yang berdampak Iangsung bai pelaksana kebUakan, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tempat layanan obat ARV.
Since 2006, Indonesia has adopted universal access policy for antiretroviral drug which is targeted to be achieved by the end ot' 2009. Therefore, the thesis is focused on examining the readiness of government authority in health sector in implementing the policy in DKI Jakarta Province 2009 by using model system. The design of the research is a qualitative approach. It is intended to explore deeper information on the policy implementation process. To ensure data validity, the research was done by using primary data obtained from in depth interview and secondary data from document assessment. Furthermore, data triangulation was also conducted. The result of the research showed that govemment authority in health sector is not able to achieve universal access for antiretroviral drug by the target time yet. It is suggested that the iinplementation of universal access for antiretroviral drug should consider several factors, i.c. intensive policy communication among related stakeholders, optimality in utilizing the resources, the availability of appropriate incentive for policy implementer, and strong coordination between central and district government and with the health facilities that offer antiretroviral therapy as well.
T-3086
Depok : FKM-UI, 2009
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Untung Setiawan; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Helen Andriani, Murti Komala Dewi, Hari Sulistiyono
Abstrak:
Read More
Fenomena gunung es di Indonesia, yaitu terkait penyalahgunaan obat sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Dampak peredaran penyalahgunaan obat-obat Tramadol tidak hanya pada sisi kesehatan saja melainkan pada aspek sosial ekonomi masyarakat serta keamanan dan ketertiban. Badan POM telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan POM No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan yang tujuannya adalah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah atas obat-obat tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di Jakara khususnya penyaluran obat Tramadol oleh PBF. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada teori Van Metter Van Horn. Ada 6 Pedagang Besar Farmasi (PBF) di 5 wilayah kotamadya propinsi DKI Jakarta yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di Jakarta belum optimal. Faktor ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya manusia yang belum optimal, belum ada anggaran khusus, fasilitas sudah cukup baik, komunikasi antar organisasi yang terdiri dari transmisi, konsistensi dan kejelasan sudah optimal karena sosialisasi perka sudah baik, karakteristik badan pelaksana belum optimal dalam hal hubungan antar organisasi karena terkendala pada koordinasi lintas sektoral, fragmentasi sudah optimal, disposisi pelaksana yang terdiri dari pemahaman, arah penerimaan dan intensitas sudah optimal, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung implementasi kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu sumber daya manusia, anggaran dan hubungan antar organisasi. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya tim evaluasi dan monitoring kebijakan bersama antara BBPOM di Jakarta dan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta sehingga hambatan-hambatan yang terjadi di wilayah Jakarta terkait Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Background: The tip of iceberg phenomenon in Indonesia, which is related to drug abuse, is already at an alarming stage. The effects of Tramadol drug abuse are not only on the health side but on the socio-economic aspects of society as well as security and order. The POM Agency has issued Head of POM Agency Regulation No.10 Year 2019 regarding Guidelines for the Management of Certain Drugs which are often misused with the aim of protecting the public from misuse and misuse of certain drugs. PBF is a distribution company for certain drugs which is suspected to still be a gap for the distribution of certain drugs such as Tramadol. This study aims to determine the implementation of the policy of managing certain drugs which are often abused in Jakarta specifically the distribution of tramadol drugs by PBF. Subjects and Methods: This study used a qualitative approach by means of interviews and document review, this research was conducted in March to June 2020. The main informants in this study were BPOM officials, BBPOM in Jakarta, Jakarta Provincial Health Office and 6 PBF. The variables studied were the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations, disposition of implementers, and the social, economic, political environment. Data were collected by interview and document review. Data were analyzed descriptively. Result: the implementation of policies on the management of certain drugs which are often abused in Jakarta, especially the distribution of Tramadol drugs by PBF has not been optimal. The size and objectives of the implementation policy are optimal. Resources in the form of budgets have not been allocated specifically, facilities are good, HR is not optimal in terms of numbers, Characteristics of implementing agencies in the form of relationships between organizations are not optimal and fragmentation is good, Communication between organizations namely transmission, consistency and clarity is optimal, Implementing disposition in the form of understanding , the direction of acceptance and intensity is good, and social, economic and political environmental factors have supported the implementation of the policy. Conclusion: The performance of the implementation of policies on the management of certain drugs which are often abused in the Jakarta area, in particular the distribution of Tramadol Medicines in the Regulation of the Head of POM RI Number 10 of 2019 based on the theoretical variable Van meter and Van horn approach in general has not been optimally implemented.
T-5833
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Edward Lumban Raja; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Prastuti Soewondo, Rismasari, Ida Ayu Agung Mardiani
Abstrak:
Read More
Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi. Kata kunci: implementasi kebijakan, Uji kompetensi, Tenaga Kesehatan
One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission subvariable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test Keywords: policy implementation, competency test, health workers
T-6920
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cindy Margaretha; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Dadun, Iyehezkiel
Abstrak:
Read More
Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor. Kata Kunci: Disabilitas, Analisis Implementasi, Pencegahan COVID-19.
The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation. Keywords: Disability, Implementation Analysis, Prevention of COVID-19.
T-6212
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Widha Dianasari; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Budi Hidayat, Asih Liza Restanti, Imelda Ester Riana
Abstrak:
Latar belakang: Pemerintah menetapkan Peraturan BPOM No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional yang dalam praktiknya mendorong semua produsen obat tradisional (OT) melakukan pengujian produk terhadap sepuluh parameter keamanan dan mutu obat tradisional. Sepuluh parameter tersebut antara lain organoleptik; kadar air; cemaran mikroba; jumlah aflatoksin; cemaran logam berat; kesanaan berat; waktu hancur; volume terpindahkan; kadar alkohol; dan pH. Namun demikian, pengujian terhadap kesepuluh parameter tersebut membutuhkan SDM, fasilitas (laboratorium) dan dana yang besar. Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap produsen kelompok UMKM dalam bentuk sertifikat CPOTB Bertahap dimana produsen tetap dapat memproduksi OT meskipun tidak memiliki fasilitas lengkap (termasuk laboratorium). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan tentang Kemanan dan Mutu OT tahun 2019 oleh Produsen OT di level UMKM. Mengingat peraturan ini merupakan peraturan tingkat nasional tetapi dilaksanakan di level daerah maka factor komunikasi, disposisi menjadi perlu diperhatikan. Selain itu, karena peraturan ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh produsen OT di Indonesia maka variabel lingkungan social dan ekonomi juga perlu diperhatikan.
Metode: Dalam menganalisis implementasi peraturan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional tahun 2019 melalui pelaksanaan pengujian sepuluh parameter uji, studi dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data dari berbagai sumber. Kuesioner dibagikan kepada seluruh UMKM di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan untuk mendapatkan gambaran kinerja UMKM dalam hal keamanan dan mutu obat tradisional. Ketiga provinsi dipilih secara purposive dengan memperhatikan representasi tiap regional, temuan kasus TMS, serta jumlah UMKM terbanyak sehingga penelitian ini dapat menggambarkan implementasi kebijakan (Peraturan No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional) di Indonesia, dengan kondisi yang beragam. Untuk analisa mendalam, data tersebut didukung dengan hasil wawancara terhadap UMKM, Balai POM, Badan POM serta Gabungan Pengusaha Jamu. Adapun kinerja implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model variabel karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, disposisi dan lingkungan social dan ekonomi.
Hasil: Dari sepuluh parameter uji keamanan dan mutu obat tradisional yaitu organoleptik; kadar air; cemaran mikroba; jumlah aflatoksin; cemaran logam berat; keseragaman bobot; waktu hancur; volume terpindahkan; kadar alkohol; dan pH., hanya tiga di antaranya yang diuji oleh sebagian besar UMKM di tiga provinsi yaitu organoleptis, kadar air dan keseragaman bobot. Sumber daya manusia dan fasilitas, terutama tidak adanya laboratorium, menjadi faktor internal yang menjadi penghambat UMKM untuk melakukan pengujian keamanan dan mutu OT sebelum diedarkan
Read More
Metode: Dalam menganalisis implementasi peraturan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional tahun 2019 melalui pelaksanaan pengujian sepuluh parameter uji, studi dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data dari berbagai sumber. Kuesioner dibagikan kepada seluruh UMKM di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan untuk mendapatkan gambaran kinerja UMKM dalam hal keamanan dan mutu obat tradisional. Ketiga provinsi dipilih secara purposive dengan memperhatikan representasi tiap regional, temuan kasus TMS, serta jumlah UMKM terbanyak sehingga penelitian ini dapat menggambarkan implementasi kebijakan (Peraturan No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional) di Indonesia, dengan kondisi yang beragam. Untuk analisa mendalam, data tersebut didukung dengan hasil wawancara terhadap UMKM, Balai POM, Badan POM serta Gabungan Pengusaha Jamu. Adapun kinerja implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model variabel karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, disposisi dan lingkungan social dan ekonomi.
Hasil: Dari sepuluh parameter uji keamanan dan mutu obat tradisional yaitu organoleptik; kadar air; cemaran mikroba; jumlah aflatoksin; cemaran logam berat; keseragaman bobot; waktu hancur; volume terpindahkan; kadar alkohol; dan pH., hanya tiga di antaranya yang diuji oleh sebagian besar UMKM di tiga provinsi yaitu organoleptis, kadar air dan keseragaman bobot. Sumber daya manusia dan fasilitas, terutama tidak adanya laboratorium, menjadi faktor internal yang menjadi penghambat UMKM untuk melakukan pengujian keamanan dan mutu OT sebelum diedarkan
T-6383
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Indriaswari Widhakuswara; Pembimbing: Masyitoh; PengujI: Jaslis Ilyas, Indriya Purnamasari
Abstrak:
Read More
Menurut Riset Tenaga Kesehatan 2017, hanya 79,8% Puskesmas dan 83,2% rumah sakit yang menghitung kebutuhan nakes sesuai dengan standar sehingga banyak fasyankes milik pemerintah yang kesulitan dalam melakukan manajemen ASN dan merekrut nakes non-ASN untuk membantu mengoperasikan institusi pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi harapan pemerintah untuk menanggapi persoalan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dan menganalisis implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 di DKI Jakarta dan Depok dibatasi pada proses mekanisme penetapan kebutuhan dan pengadaan PPPK dengan menggunakan teori implementasi Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan menelaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah kebijakan memiliki dua tujuan dari dua perspektif yang berbeda (pemenuhan formasi ASN dan pemenuhan serta pemerataan SDM kesehatan berdasarkan RPJMN), tidak ada ukuran kebijakan, ketersediaan sumber daya sudah memadai, komunikasi yang belum optimal, prosedur pelaksanaan yang masih memiliki banyak kendala, perbedaan disposisi pada setiap daerah, dan kinerja implementasi kebijakan yang tidak bisa dinilai karena tidak adanya ukuran kebijakan. Akibat dari kinerja implementasi yang tidak dapat diukur, penelitian ini menemukan adanya peran kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. Penelitian ini merekomendasikan untuk menetapkan ukuran kebijakan, menguraikan mekanisme kepegawaian yang masih berbenturan dengan ASN, mengembangan sistem informasi ASN, dan melakukan sosialisasi kebijakan dengan menyeluruh.
According to the Health Workforce Research in 2017, only 79.8% of Puskesmas and 83.2% of hospitals calculated the need for health workers according to the standard, so many government-owned health facilities have difficulty in managing ASN and recruiting non-ASN health workers to help operate health service institutions. Government Regulation No. 49/2018 on the Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK) is the government's hope to respond to these problems. This study was conducted to determine the objectives and analyze the implementation of the PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 in DKI Jakarta and Depok limited to the process of determining the needs and procurement mechanism of PPPK using the implementation theory of Van Horn and Van Meter. This research was conducted using a case study design with a qualitative approach. Researchers used in-depth interviews to collect primary data and reviewed documents to obtain secondary data. The results of this study are that the policy has two objectives from two different perspectives (fulfillment of ASN formations and fulfillment and equitable distribution of health human resources based on RPJMN), there is no policy measure, adequate resource availability, lack of communication, implementation procedures still have many obstacles, each region has different implementing dispositions, and policy implementation performance cannot be assessed due to the absence of policy indicators. As a result of implementation performance that cannot be measured, this study found a role of policy target in the implementation of PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. This study recommends establishing policy indicators, outlining staffing mechanisms that still clash with ASN staffing mechanisms, developing ASN information systems, and comprehensive policy socialization.
S-11250
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sri Puji Wahyuni; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Puput Oktamianti, Reggy Stephanus Sobari, Fachrudin Ali
T-4224
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉