Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 34746 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Ukik Kusuma Kurniawan; Promotor: Hadi Pratomo; Ko-promotor: Sudarti Kresno, Sri Adioetomo, Moertiningsih; Penguji: Sudijanto Kamso, Masliana Bangun Sitepu, Rina Herarti, Rita Damayanti, Dian Ayubi, Adang Bachtiar
D-247
Depok : FKM-UI, 2011
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Hariyanti; Promotor: Budi Utomo; Kopromotor: Sabarinah B. Prasetyo; Penguji: Meiwita Budiharsana, Kemal Nazaruddin Siregar, Rita Damayanti, Tris Eryando, Wendy Hartanto, Sudibyo Alimoeso
Abstrak:
Unmet need KB merupakan kondisi perempuan aktif seksual yang ingin menunda atau membatasi kehamilan tetapi tidak menggunakan KB. SDKI 2017 melaporkan unmet need KB perempuan kawin 10,6% dengan variasi provinsi 6% sampai 24%. Ini berarti pada saat survei sekitar 5,5 juta perempuan kawin berisiko mengalami kehamilan tidak diinginkan. Angka unmet need KB dalam dua dekade terakhir tidak berubah. Penelitian ini mengkaji determinan sosiodemografik unmet need KB di Indonesia. Melalui data SDKI 2017, pengukuran unmet need dengan cara non-kalender dan cara kalender dilakukan pada perempuan potensial hamil (n=32.110) dan perempuan potensial hamil yang ingin menunda atau membatasi kehamilan (n=26.436). Perhitungan unmet need cara non-kalender mendasarkan pada status penggunaan KB saat survei, sedangkan cara kalender mendasarkan status penggunaan KB dalam kurun waktu 69 bulan jelang survei. Regresi logistik digunakan dalam analisis determinan sosio- demografik unmet need KB. Indonesia dengan konteks angka putus pakai KB yang relatif tinggi, 29% dalam satu tahun, pengukuran unmet need KB dengan cara kalender lebih sesuai dibanding cara non-kalender. Unmet need KB pada perempuan potensial hamil dengan cara non-kalender 11,7% dan cara kalendar 14,7%. Perbedaan sekitar 3% ini menyangkut tambahan hampir 1,6 juta perempuan berisiko kehamilan tidak diinginkan. Pemerintah perlu mengantisipasi dengan menyusun kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kehamilan tidak diinginkan di layanan primer. Perempuan yang terpapar informasi KB oleh tenaga kesehatan, suami bekerja, tinggal di perdesaan, dan tinggal di Jawa-Bali berisiko lebih rendah terhadap kehamilan tidak diinginkan. Sumber informasi baik dari petugas KB, media informasi dan komunitas, umur perempuan, paritas, pendidikan perempuan, pekerjaan perempuan, sosial ekonomi rumah tangga, dan pendidikan suami tidak mempengaruhi unmet need KB. Hasil studi menyarankan penggunaan pengukuran unmet need KB cara kalender dan mempersiapkan layanan primer yang tanggap terhadap risiko kehamilan tidak diinginkan, penguatan konseling oleh tenaga kesehatan, penataan pola pelayanan KB yang lebih sesuai dengan karakteristik perempuan di perkotaan, pemerataan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau masyarakat miskin, diharapkan dapat menurunkan unmet need KB.
Read More
D-424
Depok : FKM-UI, 2020
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Radhica El Shalawa; Pembimbing: Tris Eryando; Penguji: Sabarinah Prasetyo, Zahrofa Hermiwahyoeni
Abstrak: Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana. Tingkat putus pakai alat kontrasepsi modern di Indonesia masih terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 25%. Angka tersebut masih di atas target nasional yaitu sebesar 24.6%. Kejadian putus pakai pada kelompok wanita yang masih membutuhkannya akan tergolong ke dalam unmet need dan berpotensi pada kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadinya putus pakai kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh kurang optimalnya pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menganalisis data hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 untuk mengetahui hubungan antara kualitas penyedia layanan keluarga berencana dengan tingkat putus pakai kontrasepsi modern dengan menggunakan uji chisquare dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan putus pakai alat kontrasepsi modern setelah di adjust oleh paritas dan interaksi antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan paritas. Wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara buruk memiliki risiko 2,2 lebih tinggi untuk putus pakai alat kontrasepsi modern dibandingkan dengan wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyedia layanan secara merata pada seluruh fasilitas pelayanan keluarga berencana untuk dapat meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dan meningkatkan cakupan pengguna kontrasepsi baru.
Kata kunci: Kualitas Penyedia Layanan Keluarga Berencana, Putus Pakai Kontrasepsi Modern
The continued use of contraception is one indicator of the success of the family planning program. The rate of discontinuation using modern contraceptives in Indonesia is still quite high at 25%. This figure is still above the national target of 24.6%. Contraceptive discontinuation in the group of women who still need it will be classified as unmet need and potential for unwanted pregnancy. The occurrence of contraceptive discontinuation can be influenced by suboptimal services provided by family planning service providers. This research is a descriptive analytic study using cross sectional research design. This study analyzes data of the 2018 Population and Family Development Population Program Performance and Accountability Survey to determine the relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation using the chi-square test and logistic regression. This study found that there was a significant relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation after being adjusted by parity and the interaction between the quality of family planning service providers with parity. Women who received poor quality of family planning services had a 2.2 higher risk of discontinuing use of modern contraceptives compared to women who received good quality of service. Therefore, it is necessary to improve the quality of services evenly in all family planning service facilities to be able to increase the continuity of contraceptive use and increase the coverage of new contraceptive users.
Keywords: Modern contraceptive discontinuation, Quality of family planning service providers
Read More
S-10343
Depok : FKM UI, 2020
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Musafah; Promotor: Tris Eryando; Kopromotor: Martya Rahmaniati Makful, Meiwita Paulina Budiharsana; Penguji: Besral, Kemal Nazaruddin Siregar, Wendy Hartanto, Sudibyo Alimoeso
Abstrak:
Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor-faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.
Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan.
Read More
D-510
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Tri Aprilliana Wulandari; Pembimbing: Toha Muhaimin; Penguji: Besral, Rahmadewi
Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need keluarga berencana di Indonesia yang menggunakan data SDKI tahun 2002-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor yang berhubungan dengan unmet need KB di Indonesia adalah umur wanita, status pekerjaan, tempat tinggal, jumlah anak masih hidup, pengetahuan KB dan diskusi dengan suami. Faktor yang paling signifikan berhubungan dengan unmet need KB di Indonesia pada tahun 2002 yaitu umur wanita, pada tahun 2007 yaitu jumlah anak masih hidup, pada tahun 2012 yaitu diskusi dengan suami, sedangkan pada tahun 2017 yaitu jumlah anak masih hidup. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam melaksanakan program KIE dapat mengandalkan kader-kader, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan penyebaran informasi mengenai KB dan pentingnya berdiskusi dengan pasangan di media massa yang dibuat secara persuasif
Read More
S-9974
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Dyah Utari; Promotor: Purnawan Junadi; Kopromotor: Tris Eryando, Wendy Hartanto; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita P. Budhiharsana, Soewarta Koesen, Trihono;, Kemal Nazaruddin Siregar
Abstrak:
ABSTRAK Kebijakan desentralisasi Indonesia yang ditetapkan tahun 1999 membawa implikasi terhadap program kementerian dan badan dari tingkat nasional, termasuk program Keluarga Berencana. Penelitian ini melihat implikasi kebijakan desentralisasi terhadap mix kontrasepsi. Data yang digunakan adalah data SDKI tahun 1997, 2003, 2007, dan 2012. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakan desentralisasi mempengaruhi program KB pada sisi sumber daya manusia, kelembagaan, pendanaan, serta sarana dan prasarana. Mix kontrasepsi merupakan akibat dari keputusan pemilihan kontrasepsi di level individu, yang dipengaruhi utamanya oleh persepsi terkait biaya yang dikeluarkan. Sehingga akseptor lebih memilih metode suntik dibandingkan dengan metode lain. Saran yang dapat dirumuskan adalah memasukkan program KB di dalam Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh layanan KB. Kata Kunci: kebijakan desentralisasi, KB, mix kontrasepsi Policies have a major role in the field of fertility and population. Indonesia's decentralization policy established in 1999 has implications for family planning programs. This study aims to see the implications of decentralization policy on contraceptive mix. The data used are SDKI data in 1997, 2003, 2007, and 2012. With a mixed approach between quantitative and qualitative research, decentralization policy results have influenced the family planning program on human resources, institutional, funding, and facilities and infrastructure. The variables that influence the selection of contraception at the individual level are the perceptions related to the lower costs incurred when choosing injection methods compared to other methods. The suggestion that can be formulated is to incorporate the family planning program in Minimum Service Standards (Standar Pelayanan Minimal) so that the community does not need to spend the cost to obtain family planning services. Key words: Decentralization, Family Planning, Mix Methode Contraception
Read More
D-381
Depok : FKM-UI, 2018
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Fajar Tri Ramadhan; Pembimbing: Sutanto Priyo Hastono; Penguji: Artha Prabawa, Rahmadewi
S-9988
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Efriza; Promotor: Meiwita P. Budiharsana; Ko Promotor: Tris Eryando; Penguji: Sabarinah B. Prasetyo, Muhammad Nur Aidi, Dewi Susanna, Martya Rahmaniati Makful, Nana Mulyana, Harimat Hendarwan
Abstrak: Demam berdarah dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes sp. Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi endemis DBD. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan pola dan model spasial determinan kasus DBD tahun 2015-2017 dengan analisis Geographically Weighted Generalized Poisson Regression (GWGPR). Hasil analisis memperlihatkan 68% kecamatan endemis DBD dan 41%-47% kecamatan dengan incidence rate > 49. Pola sebaran kasus DBD berbentuk clustered pada lokasi yang berdekatan (I>0). Teridentifikasi 18 kecamatan yang konsisten selama 3 tahun dengan jumlah kasus tinggi dan sekitarnya juga tinggi, sembilan kecamatan merupakan hot spot area dan 10 kecamatan adalah low spot area. Model GWGPR determinan kasus DBD (PHBS, rumah sehat, sarana air bersih, jamban, kepadatan penduduk, suhu, kelembaban udara dan curah hujan) mampu menjelaskan variasi naik turunnya jumlah kasus DBD sebesar 73,28%-78,61% sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain diluar model. Model GWGPR spesifik di setiap kecamatan dan dapat dijadikan rujukun menyusun strategi penanggulangan kasus DBD dan dapat direplikasi untuk monitoring dan evaluasi program.
Read More
D-434
Depok : FKM-UI, 2021
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ruwayda; Promotor: Sutanto Priyo Hastono; Kopromotor: Evi Martha, Kemal Nazaruddin Siregar; Penguji: Anhari Achadi, Rita Damayanti, Ade Jubaedah, Muldiasman, Dwi Tyastuti
Abstrak:

ABSTRAK

Latar Belakang: Tingginya angka kematian ibu dan neonatus di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang belum mencapai target. Kinerja bidan desa, sebagai ujung tombak pelayanan, dipandang sebagai salah satu faktor krusial yang dapat ditingkatkan melalui supervisi dari bidan koordinator puskesmas. Meskipun demikian, data menunjukkan pelaksanaan supervisi fasilitatif KIA di provinsi Jambi pada tahun 2022 dan 2023 baru mencapai 10.86% dan 17.38% dari target 90%. Khususnya di kabupaten Muaro Jambi, capaiannya lebih rendah lagi, yaitu 11.64% (2022) dan 15.07% (2023). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas supervisi demi mengoptimalkan kinerja bidan dalam pelayanan KIA.
Tujuan: Mengetahui pengaruh model integrasi midwifery opinion leader dan supervisi fasilitatif terhadap kinerja bidan dan dampaknya pada cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jambi tahun 2025.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods exploratory sequential design terdiri dari 3 tahap yaitu tahap I diawali scoping review, studi pendahuluan dan uji coba instrumen dilanjutkan identifikasi kebutuhan model menggunakan metode kualitatif dengan desain phenomenology. Tahap II meliputi pengembangan model, panel expert, pelatihan dan uji coba model. Tahap III dilakukan uji model terhadap kinerja bidan dengan indikator standar kompetensi kinerja (SKK) dan cakupan pelayanan KIA dengan penelitian quasi experiment pretest-posttest with control designs. Populasi adalah seluruh bidan desa/pustu di provinsi Jambi. Sampel yaitu kelompok intervensi sebanyak 60 responden (di kabupaten Muaro Jambi) dilakukan intervensi model integrasi MOL dan supervisi fasilitatif, sedangkan kelompok kontrol 60 responden (di kota Jambi) dilakukan hanya supervisi fasilitatif. Waktu penelitian pada bulan Mei 2024 hingga Agustus 2025, analisis data dengan univariat, bivariat dan multivariat (Difference in Difference).
Hasil: Berdasarkan identifikasi kebutuhan ditemukan subtema: kinerja bidan, kebutuhan supervisi dan model supervisi. Selanjutnya dilakukan pengembangan model supervisi dengan pendekatan teori COM-B, supportif supervision, midwifery leadership dan coaching sehingga diperoleh model midwifery opinion leader (MOL) yang dapat diintegrasikan dengan program supervisi fasilitatif KIA puskesmas. Hasil uji penerimaan model diperoleh hasil skor tertinggi yaitu sikap terhadap penggunaan rata-rata 4.9 dan terendah yaitu persepsi manfaat dengan skor 4.71. Hasil analisis diff in diff diketahui pada 2 kelompok sebelum dan sesudah intervensi terhadap skor standar kompetensi kerja: penataan pelayanan 1.36(0.24-1.60), asuhan bayi baru lahir 2.36(0.75-3.12) pemeriksaan kehamilan 1.33(0.48-1.82), pemeriksaan ibu bersalin 1.93(1.72-3.65) dan asuhan ibu nifas 1.43(0.30-1.74).Uji dampak model terhadap cakupan KIA yaitu: kunjungan ibu hamil ke-4 (K4)18.25(3.83-22.08), persalinan nakes (PN) 15.53(3.47-19.00), kunjungan nifas (KNF) 15.59(3.41-19.00), kunjungan neonatal lengkap (KNL) 14.35(9.97-24.33), kunjungan bayi (KBY) 19.08 (7.26-26.35) dan kunjungan balita (KBAL) 5.81 (16.14-21.95).
Kesimpulan dan Saran: Model integrasi Midwifery Opinion Leader (MOL) dan supervisi fasilitatif berpengaruh dalam meningkatkan kinerja bidan dalam pelayanan KIA. Disarankan mempertimbangkan model ini dalam kegiatan program supervisi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas.

ABSTRACT


Background: The high maternal and neonatal mortality rates in Indonesia are influenced by various factors, including the quality of maternal and child health (MCH) services, which have not yet reached their targets. The performance of village midwives, as the frontline of service delivery, is seen as a crucial factor that can be improved through supervision by health center coordinator midwives. However, data shows that the implementation of facilitative MCH supervision in Jambi province in 2022 and 2023 has only reached 10.86% and 17.38% of the 90% target. In Muaro Jambi district, in particular, the achievement was even lower, at 11.64% (2022) and 15.07% (2023). This gap indicates the need for strategic interventions to improve the quality of supervision in order to optimize the performance of midwives in MCH services.
Objective: To determine the effect of the midwifery opinion leader integration model and facilitative supervision on midwives' performance and its impact on the coverage of maternal and child health services in Jambi Province in 2025.
Research Method: This research is a mixed methods exploratory sequential design consisting of 3 stages, namely stage I, which begins with a scoping review, preliminary study, and instrument testing, followed by the identification of model requirements using a qualitative method with a phenomenology design. Stage II includes model development, expert panel, training, and model testing. Phase III involved testing the model on midwives' performance using standard competency performance (SKK) indicators and MCH service coverage using a quasi-experimental pretest-posttest with control designs. The population consisted of all village midwives/health workers in Jambi Province. The sample consisted of an intervention group of 60 respondents (in Muaro Jambi district) who underwent the MOL integration model intervention and facilitative supervision, while the control group of 60 respondents (in Jambi city) only underwent facilitative supervision. The research period was from May 2024 to August 2025, with data analysis using univariate, bivariate, and multivariate (Difference in Difference) methods.
Results: Based on the identification of needs, the following sub-themes were found: midwife performance, supervision needs, and supervision models. Subsequently, a supervision model was developed using the COM-B theory, supportive supervision, midwifery leadership, and coaching approaches, resulting in a midwifery opinion leader (MOL) model that can be integrated with the KIA puskesmas facilitative supervision program. The model acceptance test results showed the highest score for attitude toward use, with an average of 4.9, and the lowest score for perceived benefits, with a score of 4.71. The results of the diff in diff analysis showed that in the two groups before and after the intervention, the standard work competency scores were: service management 1.36 (0.24-1.60), newborn care 2.36 (0.75-3.12), pregnancy check-ups 1.33 (0.48-1.82), maternity check-ups 1.93 (1.72-3.65), and postpartum care 1.43 (0.30-1.74). The model's impact on MCH coverage was as follows: fourth antenatal visit (K4) 18.25 (3.83-22.08), skilled birth attendance (PN) 15.53 (3.47-19.00), postnatal visit (KNF) 15.59 (3.41-19. 00), complete neonatal visits (KNL) 14.35 (9.97-24.33), infant visits (KBY) 19.08 (7.26-26.35), and toddler visits (KBAL) 5.81 (16.14-21.95).
Conclusion and Recommendations: The integration model of Midwifery Opinion Leader (MOL) and facilitative supervision has an impact on improving midwives' performance in maternal and child health services. It is recommended to consider this model in maternal and child health supervision program activities at health centers.

Read More
D-603
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Triseu Setianingsih; Promotor: Purnawan Junadi; Kopromotor: Adang Bachtiar, Penguji: Sudijanto Kamso, Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Soewarta Kosen, Artha Budi Susila Duarsa, Aria Kusuma
Abstrak: Di Indonesia Angka kematian neonatus masih belum mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yaitu 19/1000 KH (SDKI,2012).Sebagian besar kematian neonatal yang terjadi setelah 6-48 jam pasca kelahiran dapat dicegah dengan perawatan bayi baru lahir yang tepat dan dimulai segera setelah melahirkan melalui Kunjungan neonatal pertama (KN1) yang adekuat dan sesuai standar (WHO,2012). Namun kualitas pelayanan KN1 masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara multivel faktor-faktor yang mempengaruhi Kunjungan neonatal pertama dari berbagai level.
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan didukung oleh penelitian kualitatif. Sampel yang digunakan untuk masing-masing level adalah 1014 ibu bayi untuk level 1, 95 orang pengelola desa untuk level desa, 51 pengelola Program kesehatan anak Puskesmas untuk level 3 dan 13 pengelola Program kesehatan anak kabupaten untuk level 4 yang ada di 8 Propinsi di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui analisis univariat, bivariat, multivariat dengan Regresi Logistik dan permodelan Multilevel dengan menggunakan analysis multilevel regression logistic random intercept model dengan menggunakan Program Stata 14.0. Metode triangulasi digunakan dalam studi kualitatif untuk menjaga validitas data.
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian KN1 askes sebesar 47.5% lebih tinggi dibanding KN1 berkualitas yaitu 29.3 %. Hasil pemodelan multilevel menunjukkan bahwa variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap KN1 Akses dan kualitas adalah Penolong persalinan dengan PValue.0.000 dan OR=3.359 untuk KN1 akses dan PValue 0.04 dan OR = 3.035 untuk KN1 kualitas. Pada permodelan akhir, secara bersama-sama kontribusi semua level pada KN1 akses sebesar 57.27 % sedangkan untuk KN1 kualitas sebesar 87.76%. Berdasarkan penerapan manajemen mutu total sebagian besar 52.6 % Puskesmas berada pada fase 2 dan Level 2 yaitu masih berorientase ke Proses belum mengarah ke penerapan Total manajemen mutu (TQM). Penelitian ini menunjukkan kesesuaian pola hubungan antara enabler dan result sesuai pola dalam EFQM model.
 
Disarankan kepada Dinas Kesehatan kabupaten dan Kementerian Kesehatan, untuk mengupayakan dan menjamin keberadaan dan pendistribusian bidan di setiap desa dan mengoptimalkan perencanaan tenaga kesehatan (bidan) sesuai PMK N0.33 Tahun 2015. Disarankan kepada Puskesmas untuk mengupayakan kontak antara petugas kesehatan dengan ibu bayi sebelum kelahiran bayi untuk meningkatkan akses pada periode berikutnya yaitu KN1. Perlu adanya kerjasama dan kemitraan yang baik antara puskesmas dengan pengelola desa untuk menguatkan keberdayaan desa dalam bidang kesehatan sehingga pada level individu ibu menjadi lebih berdaya dan memiliki peluang yang besar untuk membawa anaknya dalam pelaksanaan KN1 , selain itu untuk meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas perlu adanya supervisi dan penerapan SMM (Sistem Manajemen Mutu) Puskesmas misalnya melalui penerapan ISO untuk menjamin Pelayanan Prima dan pengelolaan Puskesmas yang berkualitas.
 
 
Neonatal mortality rate in Indonesia is still experiencing a decrease from 2007 up to 2012, namely 19/1000 KH (IDHS, 2012) .Most of neonatal deaths that occur after 6-48 hours after birth can be prevented with newborn care is appropriate and started soon after birth through the first neonatal visit (KN1) adequate and appropriate standards (wHO, 2012). However KN1 service quality still does not meet the expected target.
 
This study aims to analyze multivel factors affecting neonatal visit was the first of a variety of levels. This research is a quantitative research was supported by qualitative research. The sample used for each level is 1014 mothers of infants to level 1, 95 managers of the village to the village level, 51 managers of health programs Child Health Center for level 3 and 13 managers Program child health districts to level 4 in 8 Provinces in Indonesia , The data analysis was done through univariate, bivariate, and multivariate logistic regression modeling Multilevel analysis using multilevel logistic regression models with random intercept using the program Stata 14.0. Triangulation method used in a qualitative study to maintain the validity of the data.
 
The results showed that the achievement KN1 askes by 47.5% higher than the quality KN1 ie 29.3%. Multilevel modeling results indicate that the variables that most influence on KN1 Access and quality are labor Helper with PValue.0.000 and OR = 3.359 for KN1 access and pvalue 0:04 and OR = 3,035 for KN1 quality. At the end of the modeling, jointly contribute to the KN1 access all levels of 57.27% while for KN1 quality of 87.76%. Based on the application of total quality management largely PHC 52.6% are in Phase 2 and Level 2 is still berorientase to process not yet led to the implementation of total quality management (TQM). This study demonstrated the suitability of the pattern of relationships between enablers and the result according to the pattern in the model EFQM.
 
Suggested to the District Health Office and the Ministry of Health, to seek and ensure the presence and distribution of midwives in every village and optimize the planning of health professionals (midwives) in accordance PMK N0.33 Year 2015. It is suggested to contact the health center to seek health care workers with the baby's mother before birth baby to improve access in the next period that is KN1. The need for cooperation and partnership between local health centers with managers of the village to strengthen the empowerment of villagers in the health sector so that at the level of individual mothers become more empowered and have a great opportunity to bring his son in the implementation KN1, in addition to improving the quality of management of PHC need for supervision and implementation of QMS (quality Management System) health centers for example through the implementation of ISO to guarantee the quality Service and quality management of the health center.
Read More
D-347
Depok : FKM-UI, 2016
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive