Abstrak: Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Serang dari tahun 2014-2016 selalu mencapai 100% setiap tahun dan 30% digunakan untuk kegiatan KIA. Namun, capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya kunjungan antenatal K4 menunjukkan penurunan dan belum mencapai target (75%). Penelitian kualitatif ini dilakukan di Dinas Kesehatan, 2 (dua) Puskesmas dengan cakupan K4 tinggi dan 2 (dua) Puskesmas dengan cakupan K4 rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk program KIA, dana operasional untuk kegiatan preventif dan promotif hanya mengandalkan dana BOK, pengawasan pencatatan pelaporan bidan masih lemah, serta frekuensi pergantian kader yang relatif tinggi. Kata Kunci: Bantuan Operasional Kesehatan, Puskesmas, Kunjungan Antenatal K4 The Health Operational Aid Fund (BOK) has been 100% absorped during 2014- 2016 in health centers in Serang city. Out of the total fund, 30% has been used for KIA program activities. However, coverage of maternal and child health services especially K4 antenatal visit tend to decrease and has not reached the target (75%). This qualitative research was conducted in District Health Office, 2 (two) health centers with high K4 coverage and 2 (two) Puskesmas with low K4 coverage. The result showed that Puskesmas has shortage in human resources and infrastructure facilities for KIA program, while funding to support preventive and promotive activities was only rely on BOK funds. In addition, midwife reporting was found insufficient, and high turn over of cadres has lead to poor performance. Key words : community health centre, health operational fund, K4 antenatal visit

Abstrak: Program BOK di Kabupaten Kuningan meningkatan dana operasional Puskesmas tahun 2011 dan 2012 menjadi 2 kali lipat, tetapi hal tersebut tidak berbanding positif dengan pencapaian cakupan indikator SPM bidang kesehatan. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan berdasarkan variabel kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan antara Bulan Maret-April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di Kabupaten Kuningan tahun 2011-2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmas khususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidak berpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderung menurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.

---

BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of public health centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive with the achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that the implementation of BOK programs in public health centers of Kuningan District has not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors that influence implementation of the BOK policy in public health centers of Kuningan District, based on variable environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, as well as the characteristics and capabilities of executing agencies.

This study uses a qualitative method and conducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centers with the Health Department informant number 23. Implementation of BOK programs in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the public health center especially operational to preventive and to promotive activities. But this is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends to decrease and the item does not reach the target is likely to increase.

Abstrak: Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas di KotaDepok dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 meningkat sebesar 25,56%. Tingginya serapan dana tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Hasil capaian KN1 di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,11%, sehingga perlu dievaluasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cipayung, Puskesmas Cinere, Puskesmas Cilodong dan Puskesmas Tapos dengan metoda kualitatif dan mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusiadan sarana prasarana dalam mengelola BOK dan program kesehatan anak. Namun,ketersediaan dana operasional rutin (BOP) untuk melakukan kunjungan luar gedung relatif terbatas, sehingga Puskesmas mengutamakan dana BOK. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tiap Puskesmas menetapkan rencana pelaksanaan berdasarkan capaian program tahun sebelumnya dengan melibatkan lintas program di Puskesmas. Dana BOK dimanfaatkan untuk kunjungan neonatus resiko tinggi,penyuluhan dan pendataan sasaran oleh kader kesehatan.

---

The Health Operational Fund (BOK) to support programs in 2013 in Depok hasincreased 25,56% as compared to 2012. This should be followed by an increase incoverage of the first neonatal visit (KN1). Performance of KN1 in the year 2013decreased by 6,11%, so it is needed to evaluate the use of BOK. The study wasconducted at the District Health Office level and covering 4 health centers, namelyCipayung, Cinere, Cilodong and Tapos using qualitative approach and consideredcost and coverage variables. The results showed that there was no shortage onhuman resources and facility to manage the Puskesmas Operational funds (BOK)and neonatal health programs. The availability of routine operational funds (BOP)is limited so that the health center has been relying on BOK fund to supportoutreach programs. Each health center set up Plan of Action based on previousprograms achievement involving various relevant programs. The fund was used forhigh risk neonatal visit, counseling and mapping the target by cadres.

Abstrak: Latar belakang : Adanya keterbatasan biaya operasional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas menbuat pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan program Bantuan Operasional Puskesmas sebagai dukungan operasional Puskesmas yang disalurkan melalui mekanisme Tugas Pembantuan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penelitian ini membandingkan pemanfaatan dana BOK dan capaian indikator Gizi dan KIA di Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dan jumlah penduduk terbanyak serta APBD kesehatan yang besar 18,89% dengan Kabupaten Ciamis yang luas wilayah dan jumlah penduduknya hanya sepertiga dari Kabupaten Bogor dan APBD kesehatan kecil 6,8%. Indikator Gizi dan KIA yang diteliti adalah indikator Program Gizi dan KIA dalam RPJPN 2005- 2025 yaitu D/S, Pn dan KN1.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana BOK dan capaian indikator gizi dan KIA Puskesmas di Kabupaten Bogor dan Ciamis tahun 2013-2014 serta mengetahui faktor pendorong & penghambatnya.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan data sekunder dari laporan tahunan BOK Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten, serta dokumen terkait pelaksanaan BOK lainnya.
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 4 (empat) Puskesmas di dua Kabupaten tersebut sesuai dengan teori sistem yaitu input, process dan output didapatkan hasil bahwa Input BOK yang terdiri dari 15 (lima belas) unsur sangat berperan dalam pemanfaatan dana BOK. Proses adalah fungsi manajemen yang dijalankan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mengoptimalkan unsur-unsur input agar tercapai ouput yang optimal. Faktor pendukung pemanfaatan BOK salah satunya adalah Dana BOK merupakan satu- satunya sumber dana yang membiayai UKM melalaui kegiatan promotif dan preventif. Salah satu faktor Penghambatnya adalah pengurangan alokasi pembiayaan kesehatan dari dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif berdampak pada capaian indikator SPM bidang kesehatan.
Kesimpulan: Dari pemanfaatan dana BOK Puskesmas di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis dari sisi input, proses dan outputnya terdapat peningkatan capaian indikator Program Gizi dan KIA tahun 2013-2014. Peningkatan capaian indikator Gizi dan KIA tahun 2013-2014 di Kabupaten Bogor adalah D/S 3,2%, Pn 3,09%, KN1 1,55%, sedangkan di Ciamis yaitu D/S 8,87%, Pn 8,8% dan KN1 2,48%.

Abstrak: ABSTRAKBantuan Operasional Kesehatan (BOK) bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Tahun 2010, Kabupaten Bandung Barat mendapatkan alokasi untuk BOK sebesar Rp. 1.132.000.000,- yang terdistribusi di 31 Puskesmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui nilai realisasi penyerapan BOK untuk pelayanan kesehatan reproduksi di 31 Puskesmas Kabupaten Bandung Barat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah jenis Puskesmas, ketenagaan, manajemen internal Puskesmas, sumber dana dan kebijakan daerah mengenai peningkatan kapasitas Puskesmas. Hasil penelitian menunjukan realisasi yang dicapai tahun 2010 sebesar Rp. 903.859.550,- atau sekitar 80% dari Pagu BOK tahun 2010, sedangkan besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan reproduksi sebesar Rp. 246.789.000 atau 22% dari pagu BOK. Dari alokasi tersebut paling banyak dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak dan pelayanan KB. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mencapai target MDGs terkait dengan sasaran 4 dan 5 untuk penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Hasil studi kualitatif di 3 Puskesmas menunjukan BOK sangat bermanfaat dalam peningkatan pelayanan di Puskesmas termasuk cakupan pelayanan kesehatan reproduksi. Kegiatan yang paling banyak di lakukan oleh Puskesmas adalah pelayanan di Posyandu dengan komponen perjalanan paling banyak. Agar realisasi BOK mencapai 100% maka ketepatan diterima anggaran awal tahun merupakan hal penting selain pendampingan dari pihak Dinas Kesehatan dalam Penyusunan POA. Selain itu program untuk pengembangan Puskesmas dan dukungan anggaran dari APBD agar tetap tersedia sehingga derajat kesehatan di Kabupeten Bandung Barat dapat meningkat dan mampu terwujudnya Indonesia Sehat, Mandiri dan Berkeadilan.

---

ABSTRACTHealth Operational Assistance (BOK) aims to assist improve the performance of Public Health Center and their networks in organizing health services in promotive and preventive. In 2010, West Bandung District get allocation funds for the BOK which is Rp. 1.132.000.000 that distributed at 31 public health centers. This research used a quantitative and qualitative approaches to determine the realizable value of the absorption of Health Operational Assistance for reproductive health services in 31 Public Health Center located in West Bandung District. Independent variables are the type of public health centers, resources, internal management of public health center, financial resources, and regional policies on the improvement of Public Health Center capacity. The results of these studies show the realization that achieved in 2010 was Rp. 903,859,550 or about 80% from the BOK Ceilings 2010, while the amount allocated for the reproductive health services was Rp. 246 789 000 or 22% from the BOK Ceilings. The allocation most widely used for the improvement of maternal and child health services and family planning services. This is consistent with effort to achieve the the MDGs (numbers 4 and 5) realted with the target of reducingmaternal and child mortality. The results of the qualitative study in 3 health centers showed that Health Operational Assistance is very helpful in improving services in Public Health Center, including coverage of reproductive health services is increasing. The activities that most widely performed by public health center is a component of Posyandu services in the most widely trip. In order to realization of Operational Assistance Health up to 100% then the accuracy of revenue budget in beginning years are essential besides the assistance from Health Office in the preparation of Plan Of Action (POA). Program to development of public health centers and support from the regional budget in order to remain provided so that the degree of health in West Bandung District can be improved and capable of realization of Healthy Indonesia, Independent and Equitable.

Abstrak:

ABSTRAK Masih tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bintan dan rendahnya anggaran kesehatan masyarakat di daerah menyebabkan Puskesmas belum maksimal dalam menjalan fungsi strategisnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk melihat efektifitas BOK dalam percepatan MDGs di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 dan Tahun 2012. Hasil penelitian diketahui bahwa Bantuan Operasional Kesehatan belum efektif dalam mendukung percepatan MDGs. Hal ini disebabkan karena pegawai masih berorientasi pada uang lumpsum, peruntukkan kegiatan lebih besar diluar program tujuan MDGs dan menurunnya anggaran kesehatan dari APBD setalah ada BOK. Saran: agar Dinas Kesehatan melakukan advokasi kepada legislatif dan executive untuk mempertahankan dan meningkatkan anggaran kesehatan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja program yang dibiayai BOK dan meningkatkan pembinaan ke lapangan untuk memaksimalkan pencapaian MDGs 2015.

---

 

ABSTRACT The persistently high maternal mortality rate in the District of Bintan and low areas of public health budget led health centers have not been up in running the strategic function. The study was a qualitative research design with case studies that aim to see the effectiveness of the BOK in the acceleration of MDGs in Bintan regency in Riau Islands Province 2011 and Year 2012. Survey results revealed that the Operational Health Support not been effective in supporting the acceleration of the MDGs. This is because employees are oriented journey?s expences, greater activity outside the designated program goals MDGs and declining health budgets from existing budgets After BOK. Advice: Health Department to advocate for legislative and executive to maintain and improve the health budget, supervise and evaluate the performance of programs financed by BOK and improve guidance to the field to maximize the achievement of the MDGs by 2015.

Abstrak: Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di Puskesmas Jakarta Barat. Pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi merupakan salah satu upaya pemenuhan pelayanan kesehatan yang komperehensif dengan memadukan layanan konvensional dan juga tradisional. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dan dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian ini diukur dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program kesehatan tradisional terintegrasi di Puskesmas Jakarta Barat sudah cukup baik. Variabel komunikasi dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Namun, variabel sumber daya dan disposisi masih terdapat kendala dalam hal kurangnya tenaga kesehatan yang dilatih, fasilitas, dan juga komitmen dalam melaksanakan program tersebut. Implementasi program pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di Puskesmas Jakarta Barat pada tahun 2019 ini sudah sebanyak 6 dari 8 puskesmas kecamatan.