Ditemukan 37431 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Kebijakan Swadana sesuai Kepmendagri no.92/1993 dan Kepres no.38/1991 memberikan kewenangan Rumah Sakit dalam penggunaan pendapatan fungsionalya secara langsung, bertujuan terciptanya manajemen Rumah Sakit yang sehat dan mandiri, peningkatan peran serta dan tanggug jawab masyarakat dan perbaikan ksejahteraan karyawan. Kemudian UU no.1/2004 dan PP no.23/2005 yang memberikan fleksibilitas bagi Rumah Sakit dalam pola pengelolaan keuangannya yang disebut Badan Layanan Umum (BLU), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum clan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem pengelolaan keuangan Swadana dan BLU dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah diterapkan di RSUD Tangerang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan analisis terhadap dokumen-dokumen rumah sakit dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Rumah Sakit. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa penganggaran dalam pengelolaan keuangan Swadana menerapkan metode hystorical budgeuing dan penyustman anggaran seeara &dim up dan menggunakan format Rencana Kerja Atiggarau (RICA), dan harus mendapatkan pengesahem Bupati dan DPRD. Sedangkan penganggaran dalam pengelolaan keuangan BLU masih menerapkan metode hystorical budgeting dan penyusunan anggaran masih swam. buuom up, sehingga dalam metode dan prosedur penyusunan anggaran antara Swadana dan BLU harnpir sama yang diterapkan di RSUD Tangerang, seharusnya RSUD Tangerang telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja sesuai &Ivau pola pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan format isian reneana kerja telah sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), sehingga penganggaran RSUD Tangerang telah menerapkan Reneana Bisnis dan Anggaran yang sesuai dengati penganggaran BLU, dan penganggarannya hams diketahui Bupati dan tak memerlukan pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa palaksanaan anggaran Swadana harus mendapatkan persetujuan bupati dan pengesahan DPRD, dan harus sesuai dengan digit dan keIompok anggaran dan tertuang dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) sehingga pelaksanaan anggaran Swadana sangat strik dan tidak boleh mengadakan pergeseran anggaran, sehingga tidak efisien dan saldo anggaran harus masuk ke kas Dearah dan penggunaannya hams persetujuan Bupati dan DPRD, sehingga tidalk efektif dan produktif. Sedangkan pelaksanaan anggaran BLU sangat fleksibel karena diberikan keleluasan dalam pengelolaan keuangan path batas-batas tertentu yang dapat dikeeualikan dari ketentuan yang berlaku umum, sehingga tidak harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),dan menerapkan praktek bisnis yang sehat yang menyelanggarakan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian la.yanan yang bemutu dan berkesimbangunan, dan dapat mengadakan perubahan anggaran dengan diketahui Bupati dan tak perlu pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif, serta saldo anggaran dapat dipergunakan sebagai investasi/belanja modal daft dapat dimasukkan ke dalam RBA tahun anggaran beikutnya sehingga pelaksanaan anggaran lebih efisien dan produktif.
Self-financing Policy according to the Domestic Minister Decree number 9211993 and the President Decree number 38/1991 provide hospital authorities to use its functional income directly. This policy is aimed at creating healthy hospital management and its self-adjusting, as well as exagurating societies participation and reponsibilities and employees' welfare as well. In addition to the constitution number 1/2004 and the government constitution number 23/2005 that gives flexibilities to the government office in financial management, by the name of Public Services Board (Badan Layanan Umum—BLU) is aimed at increasing services to the public in the frame of increasing public welfare and educating nation way of life. This research is aimed at knowing the comparison of the Self-financiang Management System and the Public Services Institution in budgeting plan and budgeting implementation run at the Tangerang Domestic Public Hospital. The research is qualitative descriptive, in which the data collection is done through analysis of existing documents and deep interview with related persons at the hospital. From the research it is found that budgeting in self-financing management uses hystorical budgetting system by its means butt= up and uses the form of Budgeting Work Plan assigned by Bupati and legislative. In the meantime, the budgeting and financial management of BLU is still using hystorical budgeting methode by its means the buttom-up line as assigned the similarity of methode in budgeting plan between self-financing and public service board implemented at Tangerang Hospital. Meanwhile, it is a must that Tangerang Domestic Hospital already implemented performance bases budgeting inline with the financial management system of BLU. While the form of working plan should be based on Budgeting and Business Plan (Rencana Bisnis dan Anggaran-RBA) as used in BLU financial system, in which it is assigned by Bupati needless the endorsement of legislative in order to be more efective. Through this research it is found that self-financing implementation should be assigned by Bupati and endorsed by the legislative strictly bases on the digit and budgeting group as listed in working plan (Daftar Rena= Kerja-DRIC). This is assigned that the use of self-financing budget is highly strick and nomore change of budgeting. This system causes inefficiency, infective and unproductive approved by namely financial rest should be posted into domestic treasurer book keeping while its uses should be assigned by Bupati and legislative. Principly bases of BLU budgeting implementation is highly flexible by giving full authorities in using finance by the frame that is generally ak.nowleged. By this system, the use of finance is not strictly follow the Budgeting Plan Document (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-DPA). But the manager has a flexibilities to implement a healthy business ethiques by riming organization function based on good and clean management system in providing quality and continually improvement of sevices. In practice, the manager can change the budgeting plan by assigned of Bupati and not necessarily endorsement of legislative while the budgeting rest can be used as investment and put into previous year budgeting plan to be more efficien, effective and productive.
Rumah sakit merupakan suatu usaha pelayanan kesehatan yang perlu dikelola secara profesional. Dengan perubahan status rumah sakit pemerintah menjadi unit swadana, saat ini rumah sakit pemerintah tidak lagi dipandang sebagai suatu lembaga sosial melainkan sudah beralih menjadi lembaga sosio ekonomi. Dengan demikian rumah sakit pemerintah juga harus dikelola secara efektif dan efisien. Agar dapat mengelola keuangan secara efektif dan efisien diperlukan adanya informasi akuntansi yang akurat. Oleh karena itu sebagai syarat menjadi unit swadana harus menggunakan sistem akuntansi accrual basis dalam pengelolaan keuangan rupiah sakit.Rumah Sakit Umum Tangerang sudah menerapkan sistem akuntansi accrual basis untuk akuntansi pendapatan dan biaya rumah sakit. Hal ini didukung oleh pendapat dari Wakil Direktur Umum dan Keuangann. Sejauh ini Rumah Sakit Umum Tangerang belum pemah melakukan evaluasi terhadap jalannnya pelaksanaan sistem akuntansi seeara accrual. Untuk mengetahui sudah seberapa jauh pelaksanaan sistem accrual basis di Rumah Sakit Umum Tangerang perlu ditelaah secara mendalam.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penatalaksanaan sistem akuntansi pendapatan dan biaya di Rumah Sakit Umum Tangerang, setelah lima tahun menjadi unit swadana daerah. Metodologi yang dipakai adalah metode telaah data dan observasi langsung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, menggunakan check list serta penelusuran dokumen. Kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Dari hasil pcnelitian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi accrual basis mulai diaplikasikan untuk akuntansi pendapatan dan biaya di Rumah Sakit Umum Tangerang ,walaupun masih dalam tahap awal. Masih banyak dijumpai berbagai kendala dalam pelaksanaannya, sehingga masih perlu terus menerus disempurnakan. Sementara itu untuk pertanggung jawaban keuangan rumah sakit ke pemerintah daerah masih menggunakan sistem akuntansi cash basis . Hal ini mengakibatkan sampai saat ini rumah sakit menggunakan dua sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangannya.Sebagai saran untuk penyempumaan sistem akuntansi pendapatan dan biaya di Rumah Sakit Tangerang adalah dengan membuat pedoman tertulis yang teknis operasional untuk akuntansi pendapatan dan biaya sehingga dapat dijadikan acuan bagi staf akuntansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masih perlu disosialisaikan kembali akan pentingnya sistem akuntansi rumah sakit kepada seluruh staf di rumah sakit agar dapat dibuat suatu komitmen secara menyeluruh untuk menjalankan sistem akuntansi ini. Selain itu juga perlu dilakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengelolaan keuangan rumah sakit dengan menggunakan sistem akuntansi accrual basis, seperti yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negri No : 92 tahun 1993, sehingga dapat membantu rumah sakit untuk berkonsentrasi pada satu sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangannya.Kepustakaan : 17 (1989-2000)
A hospital constitutes a health service that should be managed professionally. With the change of status of government hospitals into self-funding units, nowadays a government hospital is not any more considered as a social institute, but has changed into a socio-economic institute. Thus government hospitals should also be managed effectively and efficiently. In order to operate its finances in an effective and efficient way, accurate accounting information is needed Therefore as a condition to become a self-funding unit, an accrual basis accounting system should he used in the financial management of a hospital.The Tangerang General Hospital has applied an accrual basis accounting system for the hospital's accounting of income and expenditures. This is supported by the opinion of the Vice Director for General Matters and Finance. So far the Tangerang General Hospital has never carried out any evaluation on the course of the implementation of the accounting system in a accrual way. To know in how far the accrual basis system has been implemented an in-depth study is needed.This research has the aim to evaluate the implementation of the accounting system for income and expenditures at the Tangerang General Hospital, after it has become a regional self-funding unit for five years. The methodology used is that of data examination and direct observation. The data are obtained through in-depth interviews, by using checklists and document investigation. Afterwards a descriptive analysis was made with a qualitative approach.From the results of research the conclusion could be made that the accrual basis accounting system has been applied for the accounting of income and expenditures at the Tangerang General Hospital, although still at a beginning stage. Many obstructions are still found in its implementation, so that it still needs continuous completion. Meanwhile for the hospital's financial responsibility to the regional government the cash basis accounting system is still in use Therefore until now the hospital still uses a dual accounting system in its financial management.As a proposal for the perfection of the accounting system for income and expenditures at the Tangerang Hospital a technical operational written guide shoal be compiled for income and expenditure accounting, as reference for the accounting staff in carrying out their task and function. The importance of the accounting system for the hospital should be resocialized to the entire hospital staff in order that a comprehensive commitment can be made to implement this accounting system. Besides, the regional government should be approached to form a policy for financial hospital management by using the accrual basis accounting system, as cast in the Decree of the Minister for Home Affairs year 1992 year 1993, in order to assist the hospital in concentrating on one accounting system in its financial management.Bibliography: 17 (1989 - 2000)
Program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin atau Askeskin bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pelayanan Askeskin di RSUD Kabupaten Tangerang menghadapi masalah penggunaan obat non formularium karena menjadi beban rumah sakit. Penelitian ini keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan obat bagi masyarakat miskin sesuai pedoman pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini berada dalam lingkup farmako ekonomi dengan disain comparative non experimental study dengan cara Pengukuran Sesudah Kejadian (PSK) atau ex-post pacto. Hasil penelitian menunjukan bahwa obat-obat formularium untuk pelayanan Askeskin tidak mencakup seluruh pelayanan obat untuk penyakit atau penderita yang di Rawat inap RSUD Kabupaten Tangerang. Dari 432 nama obat yang digunakan dalam pelayanan Askeskin terdapat 125 obat non formularium. Pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap bangsal kelas III Askeskin lebih banyak obat non formularium yang diberikan oleh dokter lama (lama kerja lebih dari 5 tahun) dan dokter dengan status kerja sebagai residen. Jenis obat non formularium banyak diberikan pada pasien lakilaki dan umumnya diberikan untuk pasien NCB KMK (Neonatus Cukup Bulan Kurang Masa Kehamilan), serta diresepkan paling banyak pada pasien yang dirawat di ICU. Melihat apa yang dapat disimpulkan dari hasil penulisan, dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan rawat inap rumah sakit terhadap pasien miskin dan menjadi telaah bagi pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan diusulkan agar jenis obat non formularium yang banyak digunakan dimasukkan ke dalam jenis formularium.
Health care program for poor community or Askeskin as a mean to upgrade access and health service quality for needy community in order to reach the optimal degree of health community. Askeskin service at Tangerang Regency Public Hospital faces a non formularium medicines?s using problem because it becomes a responsibility for hospital. This research intends to evaluate medicines service for poor community according to health care for poor community?s manual. This research will be in farmaco economics area with comparative non experimental study design or ex-post facto. Result of the research shows that fomularium medicines for Askeskin service do not include all medicine service for illness or the sicks who take care at Tangerang Regency Public Hospital. From 432 medicine names which used in Askeskin service contain 125 non formularium medicines. Health service for patients of class III ward Askeskin much more non formularium medicines which given by senior doctors (more than 5 years of work time ) and doctors with resident statues. Many kinds of non formularium medicine given to men patients and generally given to MNC KMK patients, the patients who stay in ICU too. Looking at the result that can be concluded, it can be a reference to upgrade ward service of Hospital to poor community and be a study for interested parties toward upgrading of community health service on a whole scale. And suggested in order to kinds of non formularium medicines that many used may be included in formularium kinds.
Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sebagai institusi pelayanan kesehatan masyarakat, dalam era globalisasi berusaha meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan, Salah satu indikator untuk menjaga kualitas pelayanan adalah peningkatan kinerja perawat pelaksana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja perawat dan pengaruh kinerja perawat terhadap kepuasan perawat terhadap keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan sampel berjumlah 57 perawat di RSUD Majalengka. Tehnik pengambilan sampel dengan tehnik Simple Random Sampling. Sampel dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Metode analisa data dilakukan dengan tahapan univariat dan bivariat (correlation pearson dan regresi linier sederhana). Hasil penelitian menyatakan pengaruh pelatihan terhadap kinerja perawat sebesar 18,4%, dan pengaruh kinerja perawat erhadaap keuasan perawat terhadap keuangan sebesar 12%. Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan untuk meningkatkan kepuasan perawat terhadap keuangan maka kinerja perawat di RSUD Majalengka perlu ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan pelatihan bagi perawat baik yang dilaksanakan didalam maupun diluar rumah sakit. Kata Kunci: Pelatihan, Kinerja Perawat, Kepuasan Perawat terhadap Keuangan
Majalengka general hospital as a community health services institution, in this era of globalization, trying to increase health services quality including care services. One of the indicator to maintain services quality is nurses performance improvement with continuosly train nurses in order to improve the performance. This research is aimed at analyzed the influence of training toward nurse’s performance and the influence of nurse’s performance toward their financial satisfaction. The research is a quantitative with using 57 nurses as respondent and conducted in April-May 2011. Data analysis methods was done by following univariate, and bivariat (pearson’s correlation and simple linier regression). The result of research finding shows that training has significant influence to nurse’s performance is 18,4%, and nurse’s performance has significant influence to nurse’s satisfy towards financial is 12 %. Based on this research, the management of Majalengka Hospital is recommended to increase improvement effort by training out door or in door. Key Words : Training, Nurse’s Performance, Nurse’s Financial Satisfaction