Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Risnandar Nasution, Herqutanto. Yuliana
HSJI Vol.7, No.2
Jakarta : Depkes. HSJI, 2016
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rahimul Yakin; Pembimbing: Syahrizal Syarif; Penguji: Nurhayati Adnan, Renti Mahkota, Edi Setiawan Tehuteru
T-4896
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aziza; Pembimbing: Dadan Erwandi; Penguji: Abdul Kadir, Hendra, Deni andrias, Diantika Prameswara
Abstrak:
Read More
Petugas penanggulangan bencana memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya membantu populasi paling rentan dalam mencapai tujuan kesehatan global. Dalam penelitian Curling & Simmons (2010), didapatkan 74% petugas penanggulangan bencana yang mengalami distres sedang atau berat. Tesis ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan distres pada petugas penanggulangan bencana di Palang Merah Indonesia Tahun 2024. Metode penelitian ini adalah gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif yang biasa disebut dengan nama Mixed Methods Research dengan desain eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 139 responden, 38 petugas (27,3%) dengan tingkat distres rendah dan 101 petugas (72,7%) dengan tingkat distres sedang-tinggi dan gejala paling tinggi adalah gejala psikologis (57,45%). Hasil analisa bivariat ditemukan faktor yang berhubungan secara signifikan (p-value≤0,05) dengan tingkat distres adalah variabel masa kerja p-value 0,031, mendapatkan pelatihan p-value 0,046, hubungan interpersonal p-value 0,043, jadwal kerja p-value 0,011, variabel dukungan sosial p-value 0,008, dan variabel dukungan anggota keluarga p-value 0,000. Variabel yang dominan berhubungan dengan distres adalah dukungan anggota keluarga yang ditunjukkan oleh nilai OR paling besar 5,75 kali (OR 5,75 95%CI 2,45-13,48). Selanjutnya dilakukan uji interaksi didapatkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan anggota keluarga dengan jadwal kerja terhadap distres. Pada petugas yang jadwal kerja buruk, petugas dengan dukungan anggota keluarga buruk berisiko 44,03 kali lebih tinggi untuk mengalami distres sedang-tinggi dibandingkan petugas dengan dukungan anggota keluarga baik setelah dikontrol variabel umur. Saran dari penelitian ini agar dapat dilakukannya family gathering dan dibuatkannya kegiatan setiap minggunya untuk menyalurkan hobi berupa olahraga dan senam pada petugas penanggulangan bencana guna untuk refreshing. Serta menentukan standar dan kebijakan yang jelas berupa sistem istirahat bergantian terkait dengan jadwal kerja pada saat dilokasi bencana, sehingga dapat mengurangi terjadinya distres pada petugas.
Disaster response workers have a critical role in efforts to help the most vulnerable populations achieve global health goals. In research by Curling & Simmons (2010), it was found that 74% of disaster management officers experienced moderate or severe distress. This thesis aims to analyze factors related to distress among disaster management officers at the Indonesian Red Cross in 2024. This research method is a combination of quantitative and qualitative research which is usually called Mixed Methods Research with an explanatory design. The results showed that of the 139 respondents, 38 officers (27.3%) had low levels of distress and 101 officers (72.7%) had medium-high levels of distress and the highest symptoms were psychological symptoms (57.45%). The results of the bivariate analysis found factors that were significantly related (p-value≤0.05) to the level of distress, namely the variable length of service, p-value 0.031, receiving training, p-value 0.046, interpersonal relationships p-value 0.043, work schedule p-value 0.011 , the social support variable has a p-value of 0.008, and the family member support variable has a p-value of 0.000. The dominant variable related to distress is the support of family members as indicated by the highest OR value of 5.75 times (OR 5.75 95%CI 2.45-13.48). Furthermore, an interaction test was carried out and it was found that there was a relationship between the support of family members and work schedules on distress. For officers with poor work schedules, officers with poor family support are 44.03 times more likely to experience moderate-high distress than officers with good family support after controlling for the age variable. The suggestion from this research is that family gatherings can be held and activities are created every week to channel hobbies in the form of sports and gymnastics among disaster management officers in order to refresh themselves. As well as determining clear standards and policies in the form of an alternating rest system related to work schedules at disaster locations, so as to reduce the occurrence of distress among officers.
T-7104
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Gracia Risnawaty; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Kurnia Sari, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Mazda Novi Mukhlisa, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Perjalanan kesehatan, yang akrab disebut sebagai perjalanan medis, kini sedang menjadi hal yang menarik minat banyak individu yang mencari layanan perawatan medis berkualitas di luar negeri. Malaysia menjadi salah satu destinasi terkenal bagi masyarakat Indonesia yang mencari pelayanan kesehatan internasional, dan Pulau Penang menjadi tujuan utama warga Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 telah terjadi penurunan yang signifikan kunjungan medis ke Penang dikarenakan lock down. Namun setelah dibukanya kembali kunjungan medis di Malaysia, terjadi peningkatan yang signifikan dan hal tersebut membawa dampak kerugian nilai valuta asing yang cukup besar bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui studi kasus pemanfaatan pelayanan kunjungan medis Warga Negara Indonesia (WNI) ke Penang. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan design penelitian cross sectional. Lokasi di wilayah Indonesia dengan jumlah populasi 500.000 WNI. Sampel penelitian sebesar 97 responden dengan instrumen penelitian menggunakan data primer (kuesioner). Hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas responden melakukan pemanfaatan pelayanan kunjungan medis rata-rata sebanyak dua kali, dengan persepsi baik terhadap kualitas pelayanan. Umur, pekerjaan, pendapatan dan riwayat Penyakit memiliki hubungan yang signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan kunjungan medis ke Penang Dimana variabel yang paling besar peranannya dalam mempengaruhi terhadap pemanfataan pelayanan kesehatan kunjungan medis ke Penang adalah pendapatan. Dari hasil penelitian tersebut, pelayanan kesehatan di masa depan harus selalu mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan dan mengurangi biaya dalam pengobatan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah WNI yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di negara lain, yaitu mengutamakan kepentingan pasien, ketepatan dalam pengobatan, meningkatkan pelayanan dokter, perawat dan staf yang ramah dan cekatan, dan memberikan kenyamanan fasilitas pelayanan.
Health tourism, commonly known as medical tourism, is currently capturing the interest of many individuals seeking quality medical care services abroad. Malaysia stands out as a well-known destination for Indonesian citizens seeking international healthcare services, with Penang Island being a primary destination. Since the COVID-19 pandemic, there has been a significant decline in medical visits to Penang due to lockdown measures. However, with the reopening of medical visits in Malaysia, there has been a substantial increase, leading to significant losses in foreign exchange value for Indonesia. This study aims to investigate a case study on the utilization of medical visit services by Indonesian citizens (Warga Negara Indonesia - WNI) to Penang. The research employs a quantitative approach with a cross-sectional study design, focusing on a population of 500,000 Indonesian citizens. The research sample consists of 97 respondents, and data collection utilizes primary data through questionnaires. The research findings indicate that the majority of respondents utilize medical visit services an average of two times, with a positive perception of service quality. Age, occupation, income, and medical history have significant relationships with the utilization of medical visit services to Penang. Among these variables, income plays the most significant role in influencing the utilization of medical visit services to Penang. Based on the study results, future healthcare services should prioritize enhancing service quality while reducing treatment costs. Steps to decrease the number of Indonesian citizens utilizing healthcare services abroad include prioritizing patient interests, ensuring accuracy in treatment, improving the services of doctors, nurses, and staff to be friendly and efficient, and providing comfortable service facilities.
T-6852
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Raden Roro Mega Utami; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Wiku Adisasmito, Adang Bachtiar, Sutrisno, Muhammad Hayyan Ul Haq
Abstrak:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia(HAM) mengamanatkan bahwa hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungandari ancaman adalah hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara.Keadaan Negara Indonesia yang strategis menimbulkan berbagai jenis ancaman yangberimplikasi pada pertahanan negara. Ancaman menjadi dasar utama penyusunan desainsistem pertahanan negara baik yang bersifat aktual maupun potensial. Permen Pertahanan(Permenhan) Nomor 19 tahun 2015 membagi ancaman menjadi tiga jenis berdasarkanbentuk dan jangka waktunya, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida.
Keberlangsungan eksistensi NKRI saat ini dan di masa yang akan datang, akan sangatdipengaruhi oleh perkembangan ancaman yang majemuk, termasuk ancaman hibrida,yang salah satu manifestasinya adalah kemungkinan penggunaan agen biologis sebagaisenjata biologis dalam bioterorisme. Saat ini bioterorisme masih dipandang sebelah matakarena dianggap belum terjadi di Indonesia. Sehingga belum ada payung hukum yangjelas terkait bioterorisme. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metodepenelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam mengenai kesiapan Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesiamenghadapi ancaman bioterorisme, didukung oleh pandangan pakar (expert judgement) dan penelusuran dokumen sebagai upaya menjaga validitas data.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasipermenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkansosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakanPermenhan Nomor 19 tahun 2015. Akibatnya, tujuan utama pengintegrasian seluruhpower komponen utama dan pendukung menjadi tidak tercapai dengan baik. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam penanggulangan ancaman bioterorisme belum ditetapkan dalam suatu roadmap yangjelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasilintas sektor. Langkah yang perlu dilakukan adalah membuat suatu roadmap di bawahpayung hukum yang jelas agar seluruh komponen pertahanan negara siap menghadapiancaman bioterorisme.
Republic of Indonesia Law Number 28 regarding Basic Human Rights (Hak AsasiManusia, HAM) states that rights to personal protection, a feeling of safety, andprotection from threats is a basic human right that should be provided by the country.Indonesian contextual circumstances pose various potential threats to the safety of thecountry. These threats are the primary cause for developing a good defense system in thecountry that is able to tackle real and potential threats. Defense Ministry RegulationNumber 19 year 2015 classifies threats into three based on the type and duration,including military threats, non-military threats, and hybrid threats.
Continuous existenceof NKRI into the future is greatly affected by the development of multiple threats,including hybrid threats. One possibility is the use of biological agents as weapons inbioterrorism. Currently, bioterrorism does not receive adequate attention, owing to thefact that it has not occurred in Indonesia. Therefore, there is no defined law with regardsto bioterrorism. This is a qualitative analytic study. Informants were chosen using apurposive approach. It was done under the consideration that detailed informationregarding readiness of the National Defense Component of Republic of Indonesia in theface of bioterrorism threats is crucial. Data collected from informants is supported byexpert judgment for triangulation purpose.
The results show that there are obstacles in theimplementation of the Ministry of Defense regulations in the environment on the Ministryof Defense. These include direct socialization of the primary policies of Regulation of theMinistry of Defense Number 19 Year 2015 has yet to be conducted. Hence, the primaryaim of integrating the entire primary and supporting strength components are not wellachieved. Coordination between the Ministry of Defense, the national guard, with theministry or other organizations in overcoming the threat of bioterrorism have yet to bedefined in a clear roadmap as there are obstacles in communication, coordination, andsynchronization between sectors. The next step is to determine the urgency ofbioterrorism, to form a consideration across sectors regarding the importance of formingregulations to encompass overcoming bioterrorism in Indonesia.
Read More
Keberlangsungan eksistensi NKRI saat ini dan di masa yang akan datang, akan sangatdipengaruhi oleh perkembangan ancaman yang majemuk, termasuk ancaman hibrida,yang salah satu manifestasinya adalah kemungkinan penggunaan agen biologis sebagaisenjata biologis dalam bioterorisme. Saat ini bioterorisme masih dipandang sebelah matakarena dianggap belum terjadi di Indonesia. Sehingga belum ada payung hukum yangjelas terkait bioterorisme. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metodepenelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam mengenai kesiapan Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesiamenghadapi ancaman bioterorisme, didukung oleh pandangan pakar (expert judgement) dan penelusuran dokumen sebagai upaya menjaga validitas data.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasipermenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkansosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakanPermenhan Nomor 19 tahun 2015. Akibatnya, tujuan utama pengintegrasian seluruhpower komponen utama dan pendukung menjadi tidak tercapai dengan baik. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam penanggulangan ancaman bioterorisme belum ditetapkan dalam suatu roadmap yangjelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasilintas sektor. Langkah yang perlu dilakukan adalah membuat suatu roadmap di bawahpayung hukum yang jelas agar seluruh komponen pertahanan negara siap menghadapiancaman bioterorisme.
Republic of Indonesia Law Number 28 regarding Basic Human Rights (Hak AsasiManusia, HAM) states that rights to personal protection, a feeling of safety, andprotection from threats is a basic human right that should be provided by the country.Indonesian contextual circumstances pose various potential threats to the safety of thecountry. These threats are the primary cause for developing a good defense system in thecountry that is able to tackle real and potential threats. Defense Ministry RegulationNumber 19 year 2015 classifies threats into three based on the type and duration,including military threats, non-military threats, and hybrid threats.
Continuous existenceof NKRI into the future is greatly affected by the development of multiple threats,including hybrid threats. One possibility is the use of biological agents as weapons inbioterrorism. Currently, bioterrorism does not receive adequate attention, owing to thefact that it has not occurred in Indonesia. Therefore, there is no defined law with regardsto bioterrorism. This is a qualitative analytic study. Informants were chosen using apurposive approach. It was done under the consideration that detailed informationregarding readiness of the National Defense Component of Republic of Indonesia in theface of bioterrorism threats is crucial. Data collected from informants is supported byexpert judgment for triangulation purpose.
The results show that there are obstacles in theimplementation of the Ministry of Defense regulations in the environment on the Ministryof Defense. These include direct socialization of the primary policies of Regulation of theMinistry of Defense Number 19 Year 2015 has yet to be conducted. Hence, the primaryaim of integrating the entire primary and supporting strength components are not wellachieved. Coordination between the Ministry of Defense, the national guard, with theministry or other organizations in overcoming the threat of bioterrorism have yet to bedefined in a clear roadmap as there are obstacles in communication, coordination, andsynchronization between sectors. The next step is to determine the urgency ofbioterrorism, to form a consideration across sectors regarding the importance of formingregulations to encompass overcoming bioterrorism in Indonesia.
T-5296
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Irawati Siregar; Pembimbing: Wiku Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Mardiati Nadjib, Usra Hendra Harahap, Kusman Suriakusumah
Abstrak:
Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadappengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakanrehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspekkesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwakebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspekkesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu jugadari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapatmengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkanterganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwakebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiapwarga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakanperintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnyaprajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untukdirehabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotikapada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugassehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukumanpenjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilakupenyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkanprajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika.Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untukmerehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakanPanglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelakupenyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan.Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwaprajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya,untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itudiperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution)yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI. Kata kunci: Rehabilitasi, narkotika, rehabilitasi narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI).
This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drugusers on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy forthe rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health,social, legal, defense security, and politics aspects are known that therehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, theeffects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the socialaspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere withperformance of duties that ultimately resulted in the disruption of theimplementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitationin mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authorityholder must submit and execute commands of the law so that all citizens,especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated.Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier onsoldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security.Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are gettingcloser to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissalallows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate.There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitatetheir soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI CommanderLetter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers byproviding criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in theinterests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute itscore functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the militaryinstitution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) thatthe military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiersalso be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry outtheir duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.Keywords:Rehabilitation, narcotics, drug rehabilitation, the Indonesian National ArmedForces (TNI)
Read More
This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drugusers on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy forthe rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health,social, legal, defense security, and politics aspects are known that therehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, theeffects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the socialaspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere withperformance of duties that ultimately resulted in the disruption of theimplementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitationin mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authorityholder must submit and execute commands of the law so that all citizens,especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated.Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier onsoldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security.Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are gettingcloser to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissalallows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate.There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitatetheir soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI CommanderLetter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers byproviding criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in theinterests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute itscore functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the militaryinstitution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) thatthe military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiersalso be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry outtheir duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.Keywords:Rehabilitation, narcotics, drug rehabilitation, the Indonesian National ArmedForces (TNI)
T-4133
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nur Inda Fadhlika Qoyum; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Adib Abdullah Yahya, Syanti Ayu Agraini
Abstrak:
Kepatuhan merupakan bentuk kinerja individu dalam organisasi, dipengaruhi olehfaktor internal dan eksternal. Terhambatnya pengajuan klaim akibat tidaklengkapnya resume medis menjadi masalah serius di era JKN. Ketidaklengkapanpengisian ini cerminan dari kinerja dokter yang tidak patuh. Penelitian inimenganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dokter dalammengisi resume medis pasien JKN tahun 2016. Digunakan desain cross sectionaldengan pendekatan kuantitatif dilanjutkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan hubungan yang bermakna antara jenis pendidikan dengan kepatuhandokter. Sedangkan faktor umur, jenis kelamin, masa kerja, status kepegawaian,format resume medis, reward dan sanksi, serta dukungan manajemen tidakberhubungan. Dari pendekatan kualitatif didapatkan peran staf lain seperti perawatdan petugas administrasi penting. Saran untuk RS: evaluasi berkala, penilaiankinerja, sosialisasi saat rapat, dan melibatkan dokter dalam membuat formatresume medis.Kata kunci:Resume medis, kepatuhan dokter, kinerja, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Read More
B-1835
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nur`aini Attahiroh; Pembimbing: Fatma Lestari; Penguji: Dadan Erwandi, Yuni Kusminanti
S-9040
Depok : FKM UI, 2016
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Agusti Medika Putri; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Adang Bachtiar, Anna Kurniati, Agus Hadian Rahim
Abstrak:
Read More
Dokter spesialis dibutuhkan dalam penguatan layanan kesehatan spesialistik di Indonesia terutama penanganan penyakit dengan tingkat morbiditas dan mortalitas tinggi, namun masih terjadi disparitas di wilayah Indonesia. Upaya mengatasi isu tersebut, perubahan kebijakan program adaptasi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang semula berbasis institusi pendidikan menjadi fasilitas pelayanan kesehatan. Implementasi program ini tentunya menjadi tantangan bagi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri, dimana dokter spesialis tersebut harus memberikan layanan spesialistik kepada masyarakat sekaligus beradaptasi terhadap sistem layanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian bertujuan melakukan analisis pelaksanaan adaptasi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri di rumah sakit sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi program adaptasi di rumah sakit. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskriptif serta kualitatif. Penelitian kuantitatif melalui pengisian kuesioner di 14 rumah sakit lokasi penempatan sesuai kriteria inklusi dengan responden dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri, pendamping, manajemen rumah sakit serta perawat. Penelitian kualitatif dilaksanakan di salah satu rumah sakit lokasi penempatan sesuai kriteria inklusi. Hasil penelitian menyarankan pengalaman dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri bekerja di rumah sakit Indonesia dapat mendukung pelaksanaan adaptasi berjalan dengan baik; perlu format pelaporan yang seragam bagi pendamping bagi dokter spesialis; Ketersediaan obat dan alat kesehatan di rumah sakit penempatan adaptasi serta penyediaan fasilitas tempat tinggal yang belum memadai menjadi hambatan dalam pelaksanaan adaptasi.
Specialist doctors are needed to strengthen specialist health services in Indonesia, especially in the treatment of diseases with high morbidity and mortality rates, but there are still disparities in Indonesia. Efforts to overcome this problem include changing the program’s policy for Indonesian foreign-trained specialist doctors, originally based on educational institutions, to health service facilities. Implementing this program is certainly a challenge for Indonesian foreign-trained specialist doctors, where these specialist doctors must provide specialist services to the community while adapting to the health service system in hospitals. The study aims to analyze the implementation of the adaptation of Indonesian foreign-trained specialist doctors in hospitals as a form of evaluation of the implementation of the adaptation program. The study used a quantitative method with a descriptive and qualitative design. Quantitative research through filling out questionnaires at 14 hospitals where placements were carried out according to the inclusion criteria with respondents who were Indonesian foreign-trained specialist doctors, assistants, hospital management, and nurses. Qualitative research was carried out at one of the hospitals where placements were carried out according to the inclusion criteria. The results of the study suggest that the experience of specialist doctors who are Indonesian citizens who graduated abroad who work in Indonesian hospitals can support the implementation of adaptation to run well; the need for a uniform reporting format for assistants for specialist doctors; The availability of medicines and medical devices at home, the placement of health facilities, and the provision of inadequate housing facilities are obstacles in implementing adaptation.
T-7167
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nawaliah; Pembimbing: Yovsyah; Penguji: Helda, Dhora Yufita N
Abstrak:
Read More
Peningkatan tren persalinan caesar menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap praktik menyusui, khususnya pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persalinan caesar dengan pemberian ASI eksklusif di Indonesia berdasarkan data SKI 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Prevalensi ibu yang memberikan ASI eksklusif adalah 24.7% dan prevalensi ibu yang melahirkan melalui persalinan caesar adalah 30.2%. Adanya hubungan signifikan antara persalinan caesar dan pemberian ASI eksklusif (p < 0.001), ibu yang melahirkan secara normal memiliki peluang 1.579 kali lebih besar untuk memberikan ASI eksklusif (CI 95%: 1.196-2.083). Persalinan caesar yang cukup tinggi berkontribusi terhadap rendahnya cakupan ASI eksklusif. Selain itu, tingkat pendidikan ibu, tempat tinggal, status ekonomi, keinginan kehamilan, tempat persalinan, praktik IMD dan pemberian prelakteal juga menunjukkan hubungan signifikan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
The increasing trend of cesarean deliveries raises concerns about its impact on breastfeeding practices, particularly exclusive breastfeeding. This study aims to determine the relationship between cesarean delivery and exclusive breastfeeding in Indonesia based on 2023 SKI data. This study uses a cross-sectional design. The prevalence of mothers practicing exclusive breastfeeding is 24.7%, and the prevalence of mothers giving birth via cesarean section is 30.2%. There is a significant association between cesarean delivery and exclusive breastfeeding (p < 0.001), with mothers who gave birth vaginally being 1.579 times more likely to practice exclusive breastfeeding (95% CI: 1.196-2.083). The relatively high rate of cesarean section contributes to the low coverage of exclusive breastfeeding. Additionally, the mother's educational level, place of residence, economic status, desire for pregnancy, place of delivery, practice of immediate skin-to-skin contact (IMD), and pre-lactation feeding also show significant associations with the success of exclusive breastfeeding.
S-11900
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉