Abstrak: ABSTRAK PBPU) atau disebut sebagai peserta mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional. Data yang diambil adalah data primer yang diperoleh dengan membagi kuesioner kepada 33 pedagang di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan peserta bukan penerima upah (PBPU) patuh dalam membayar iuran JKN sebesar 72%. Peserta bukan penerima upah di Pasar Gunung Batu sebagian besar terdiri atas perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 57,6%. Sebagian besar pedagang memiliki latar belakang pendidikan SMA sebesar 45,5%. Rata-rata umur peserta adalah 42,48 tahun dengan median 43 tahun. Peserta bukan penerima upah sebagian besar memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 2-3 orang sebanyak 57,6%. Sebagian besar peserta JKN telah mengikuti program selama lebih dari 3 tahun dan mengambil iuran kelas 2 (48,5%). Peserta sebagian besar memiliki jenis usaha seperti makanan, sembako, pakaian dan sayuran dengan pendapatan rata-rata peserta sebesar Rp3.777.272. Risiko penyakit tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan peserta, 100% dengan riwayat penyakit dan membutuhkan pengobatan serta 60% peserta yang sedang tidak sakit tetap membayar iuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif dan sanksi tidak mempengaruhi kepatuhan peserta secara signifikan. Namun, sikap yang ditunjukkan peserta terhadap program JKN ini cukup positif. Pembayaran iuran belum menjadi norma bagi masyarakat. Walaupun peserta tidak setuju dengan adanya sanksi namun mereka merasa sanksi cukup efektif untuk membuat peserta patuh membayar iuran. Kata Kunci: iuran, kepatuhan, PBPU, peserta mandiri This study discusses the compliance of non-wage earners (PBPU) or referred to as independent participants. The type of research used is descriptive quantitative with crosssectional design. The data taken is primary data that are obtained by dividing questionnaires to 33 traders in Gunung Batu Market, Bogor City. The results of the analysis show that the compliance level of non-wage earners (PBPU) is compliant in paying JKN contributions of 72%. Non-wage participants in Pasar Batu Batu consisted mostly of 19 women with a percentage of 57.6%. Most traders have a high school education background of 45.5%. The average age of the participants was 42.48 years with a median of 43 years. Non-wage participants mostly had 2-3 persons as much as 57.6%. Most of the participants of JKN have attended the program for more than 3 years and take the 2nd class contribution (48.5%). Participants mostly have business types such as food, basic foods, clothing and vegetables with average income of participants of Rp 3,777,272. The risk of disease does not significantly affect the compliance of participants, most of 60% participants still pay dues even though not ill. The results of the analysis show that the attitude, subjective norms and sanctions do not significantly affect the participant's compliance. However, the attitude shown by the participants towards the JKN program is quite positive. Tuition payments have not become the norm for society. Although the participants did not agree with the existence of sanctions but they felt sanction effective enough to make the participants dutifully pay dues. Keyword: compliance, non-wage earners, paying contribution, PBPU

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mepengaruhi perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor Tahun 2016 berdasarkan faktor peredisposi, faktor pendukung, faktor pendorong. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa umur responden terbanyak baik yang tidak patuh bayar iuran maupun patuh iuran adalah 25-35 juta, dengan mayoritas perempuan, berpendidikan SMA, kelas perawatan yang dipilih kelas 1, lama menjadi peserta BPJS Kesehatan > 6 bulan, dan mempunyai penghasilan keluarga kurang dari 3 juta. Dari hasil analisis fasilitas pembayaran mayoritas melakukan pembayaran melalui ATM dengan waktu tempuh dari rumah ke tempat pembayaran kurang dari 15 menit. Mereka mayoritas mengetahui informasi cara pembayaran melalui saudara/kerabat dekat yang menurut mereka kejelasan informasi yang diberikan cukup jelas. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor meningkatkan monitoring dan evaluasi penatalaksanaan dan pengendalian mutu layanan ke peserta.

Abstrak: Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25% yang ditelepon petugas dengan rincian 23% telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53% yang berkomitmen membayar dengan 2,3 % peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien.
Kata Kunci: Implemantasi; Tele Collecting; Tunggakan Iuran; BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang

---

Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target. Of the total delinquent participants, only 55.25% were called by officers with details of 23% of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53% committed to paying 2.3% of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid / inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures (SOP), and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting.
Keywords: Implemantation; Tele Collecting; Unpaid Contributions; BPJS for Health Branch Office of Tangerang

Abstrak: Pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2020. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang terdampak karena kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka membayar iuran JKN sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau pemberi kerja. Penelitian ini mencoba menganalisis persepsi peserta PBPU terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana keputusan responden terhadap kepesertaan JKN ke depan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional dengan sampel sebanyak 100 responden, yang merupakan peserta PBPU dengan studi kasus pedagang di Pasar Asemka Jakarta Barat. Analisis data dilakukan dengan tabulasi dan uji statistik chi square dan t-test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 52 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kebijakan, dan sebanyak 54 persen responden menyatakan akan berhenti membayar iuran JKN. Persepsi yang buruk sejalan dengan pilihan responden untuk berhenti membayar iuran JKN, dan bermakna secara statistik. Variabel lain yang juga sejalan dan bermakna secara statistik adalah tingkat pendapatan. Sementara pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam layanan JKN tidak bermakna secara statistik. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan kenaikan iuran JKN termasuk konsekuensinya, baik melalui diseminasi langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: Kenaikan Iuran, Persepsi, Sikap, Pengalaman, Pengetahuan, Keputusan, JKN, PBPU. \ The government increases national health insurance contributions starting January 1, 2020. Non-Wage Worker Participants (PBPU) are the participants affected by the policy. This is because they pay JKN contributions themselves, without the help of the government or employers. This study tries to analyze the PBPU participant's perception of the policy and how the respondent's decision on JKN membership going forward. This study uses a cross sectional study design with a sample of 100 respondents, who are PBPU participants with a case study of traders in the West Jakarta Asemka Market. Data analysis was performed by tabulation and chi square statistical test and t-test. The results found that 52 percent of respondents had a negative perception of the policy, and as many as 54 percent of respondents said they would stop paying JKN contributions. Poor perception is in line with respondents' choice to stop paying JKN contributions, and is statistically significant. Another variable that is also in line and statistically significant is the level of income. While knowledge, attitude and experience in JKN services are not statistically significant. The results of this study suggest the need to provide a correct understanding to the community related to the increase in JKN contributions, including the consequences, both through direct and indirect dissemination. Keywords: Increase in Contribution, Perception, Attitude, Experience, Knowledge, Decision, JKN, PBPU

Abstrak: Pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2020. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang terdampak karena kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka membayar iuran JKN sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau pemberi kerja. Penelitian ini mencoba menganalisis persepsi peserta PBPU terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana keputusan responden terhadap kepesertaan JKN ke depan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional dengan sampel sebanyak 100 responden, yang merupakan peserta PBPU dengan studi kasus pedagang di Pasar Asemka Jakarta Barat. Analisis data dilakukan dengan tabulasi dan uji statistik chi square dan t-test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 52 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kebijakan, dan sebanyak 54 persen responden menyatakan akan berhenti membayar iuran JKN. Persepsi yang buruk sejalan dengan pilihan responden untuk berhenti membayar iuran JKN, dan bermakna secara statistik. Variabel lain yang juga sejalan dan bermakna secara statistik adalah tingkat pendapatan. Sementara pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam layanan JKN tidak bermakna secara statistik. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan kenaikan iuran JKN termasuk konsekuensinya, baik melalui diseminasi langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: Kenaikan Iuran, Persepsi, Sikap, Pengalaman, Pengetahuan, Keputusan, JKN, PBPU. \ The government increases national health insurance contributions starting January 1, 2020. Non-Wage Worker Participants (PBPU) are the participants affected by the policy. This is because they pay JKN contributions themselves, without the help of the government or employers. This study tries to analyze the PBPU participant's perception of the policy and how the respondent's decision on JKN membership going forward. This study uses a cross sectional study design with a sample of 100 respondents, who are PBPU participants with a case study of traders in the West Jakarta Asemka Market. Data analysis was performed by tabulation and chi square statistical test and t-test. The results found that 52 percent of respondents had a negative perception of the policy, and as many as 54 percent of respondents said they would stop paying JKN contributions. Poor perception is in line with respondents' choice to stop paying JKN contributions, and is statistically significant. Another variable that is also in line and statistically significant is the level of income. While knowledge, attitude and experience in JKN services are not statistically significant. The results of this study suggest the need to provide a correct understanding to the community related to the increase in JKN contributions, including the consequences, both through direct and indirect dissemination. Keywords: Increase in Contribution, Perception, Attitude, Experience, Knowledge, Decision, JKN, PBPU

Abstrak: Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kata kunci: BPJS Kesehatan, Peserta Mandiri, Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than noncompliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (pvalue = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. Key words: BPJS Kesehatan, Independent Participants, Compliance in Payment Premium of BPJS Health.

Abstrak: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit menular penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada balita di dunia, khususnya di negara berkembang terutama Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari enam negara dengan kasus ISPA pada balita terbanyak di dunia dengan insiden yang cukup tinggi. Beberapa faktor yang berkaitan dengan ISPA pada balita diantaranya yaitu faktor sosio-demografi, seperti usia Ibu, faktor sosioekonomi seperti pendidikan orang tua dan faktor lingkungan. DKI Jakarta memiliki beberapa permasalahan yang umum terjadi di kota besar seperti masalah Kependudukan, pekerjaan, dan polusi udara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 dan 2020, seperti usia ibu, tingkat Pendidikan ibu, tingkat Pendidikan ayah, jumlah perokok, jumlah industri, jumlah kendaraan bermotor, dan ruang terbuka hijau (RTH) secara statistic. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu desain studi ekologi berdasarkan tempat yang mencakup 44 kecamatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya korelasi terhadap kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita di Provinsi DKI Jakarta yaitu usia ibu (p = 0.011, r = 0.381), jumlah perokok (p = 0.007, r = 0.422), dam ruang terbuka hijau (p = 0.048, r = 0.325). sementara itu, untuk tingkat Pendidikan ibu, tingkat Pendidikan ayah, jumlah kendaraan bermotor, dan jumlah industri menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dengan kejadian ISPA pada balita di Provinsi DKI Jakarta.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85% peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15% yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Kata kunci : kepatuhan membayar iuran, BPJS kesehatan

---

This study aimed to determine the factors that influence the contributions compliance of West Jakarta BPJS Health Beneficiary independent participants (PBPU) in 2017. This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85% of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15% who did not obediently pay dues. Economic, socio-demographic, and socio-psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p-value 0,004. There was no significant correlation between socio-demographic and socio-psychological factors with BPJS Health contribution compliance.

Keywords : Willingness to pay, social health insurance, health insurance premium