Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Gina Tania; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Purnawan Junadi, Zulvi Wiyanti
Abstrak:
Di era JKN ini, rumah sakit dituntut harus efisien dalam mengendalikan biaya layanan agar tidak melebihi tarif INA CBGs dengan catatan mutu layanan harus tetap terjaga dengan baik. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan menganalisis biaya berdasarkan tarif rumah sakit dan klaim INA CBGs pada pasien peserta BPJS kasus sectio caesarea di RSUD dr. Doris Sylvanus pada Januari sampai Agustus Tahun 2016.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui biaya yang tidak dibayar sesuai tarif rumah sakit sebesar Rp 1.708.663.354 (42%). Biaya pelayanan persalinan sesar ringan sesuai tarif rumah sakit pada kelas 1 sebesar Rp 10.267.710,-, kelas 2 sebesar Rp 9.441.399,- dan kelas 3 sebesar Rp 8.591.730,-. Komponen biaya tertinggi adalah biaya tindakan operasi. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang tarif pelayanan Sectio caesarea.
Kata Kunci : tarif rumah sakit, tarif INA CBGs, Sectio Caesaria.
In this National Health Insurance period, hospital ospitals are required to be efficient in controlling the cost of services so as not to exceed the tariff of INA CBGs with the quality record of the service must be maintained properly. This quantitative descriptive study aims to analyze the cost of Sectio caesarea of BPJS participants based on hospital rates and INA CBGs rates in dr. Doris Sylvanus regional public hospital on January until August 2016.
The result revealed that the unpaid cost according to hospital rates is Rp 1.708.663.354 (42%). The cost of light cesarean delivery service according to hospital rates in grade 1 is Rp 10,267,710,-, 2nd grade is Rp 9,441,399,- and grade 3rd is Rp 8,591,730,-. The highest cost component is the cost of surgery. So it is necessary to review the hospital rates of cesarean delivery service.
Keywords : hospital rate, INA CBGs rate, Sectio Caesaria
Read More
Berdasarkan hasil penelitian diketahui biaya yang tidak dibayar sesuai tarif rumah sakit sebesar Rp 1.708.663.354 (42%). Biaya pelayanan persalinan sesar ringan sesuai tarif rumah sakit pada kelas 1 sebesar Rp 10.267.710,-, kelas 2 sebesar Rp 9.441.399,- dan kelas 3 sebesar Rp 8.591.730,-. Komponen biaya tertinggi adalah biaya tindakan operasi. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang tarif pelayanan Sectio caesarea.
Kata Kunci : tarif rumah sakit, tarif INA CBGs, Sectio Caesaria.
In this National Health Insurance period, hospital ospitals are required to be efficient in controlling the cost of services so as not to exceed the tariff of INA CBGs with the quality record of the service must be maintained properly. This quantitative descriptive study aims to analyze the cost of Sectio caesarea of BPJS participants based on hospital rates and INA CBGs rates in dr. Doris Sylvanus regional public hospital on January until August 2016.
The result revealed that the unpaid cost according to hospital rates is Rp 1.708.663.354 (42%). The cost of light cesarean delivery service according to hospital rates in grade 1 is Rp 10,267,710,-, 2nd grade is Rp 9,441,399,- and grade 3rd is Rp 8,591,730,-. The highest cost component is the cost of surgery. So it is necessary to review the hospital rates of cesarean delivery service.
Keywords : hospital rate, INA CBGs rate, Sectio Caesaria
S-9621
Depok : FKM UI, 2018
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Minar Napitupulu; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Atik Nurwahyuni, Kurniasari, I. Ichsan Hanfi, Emmy Salman
B-1653
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Regina Frety Veronica; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Fenderia Laorensi S.
Abstrak:
Era JKN sudah menjadi isu nasional bagi Negara Indonesia sejak lama. Rumahsakit sebagai penyedia layanan kesehatan harus segera berbenah diri. Denganskema pembayaran yang berubah dari fee for services menjadi Case based groupmenuntut rumah sakit untuk berlaku efisien dalam menggunakan sumber dayaseperti: obat dan tindakan medis maupun penunjang medis. Siloam HospitaslBalikpapan mengalami selisih dalam penagihan oleh karena itu dilakukan analisaterhadap faktor-faktor yang merugikan keuangan dengan metode perbandinganpada clinical pathway dan metode kualitatif pada informan. Didapatkan bahwaclinical pathway yang ada belum menjadi pengendali mutu dan biaya. Sehinggaharus dilakukan review terhadap penggunaan clinical pathway karena dibutuhkanpengendali biaya dan mutu dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit khususrumah sakit dengan skema pembayaran Case based group.Kata kunci:JKN, Clinical Pathway, Tarif, Efisiensi
JKN era has become a national issue for the State Indonesia since long time .Hospital as a health care provider must immediately improve itself . By changingthe scheme of payment of fees for services became Case -based group requireshospitals to apply efficient use of resources such as drugs and medical proceduresand medical support . Siloam Hospitals Balikpapan has difference in billingtherefore conducted an analysis of the factors that the financial adverse by themethod of comparison on clinical pathways and qualitative methods to informant .It was found that the existing clinical pathways have not become a controllingquality and costs . So it should be a review of the use of clinical pathways becauseit takes control of cost and quality in health care in special hospitals hospitals withCase payment scheme based group.Key words :JKN , Clinical Pathway , Tariff , Eficiency
Read More
JKN era has become a national issue for the State Indonesia since long time .Hospital as a health care provider must immediately improve itself . By changingthe scheme of payment of fees for services became Case -based group requireshospitals to apply efficient use of resources such as drugs and medical proceduresand medical support . Siloam Hospitals Balikpapan has difference in billingtherefore conducted an analysis of the factors that the financial adverse by themethod of comparison on clinical pathways and qualitative methods to informant .It was found that the existing clinical pathways have not become a controllingquality and costs . So it should be a review of the use of clinical pathways becauseit takes control of cost and quality in health care in special hospitals hospitals withCase payment scheme based group.Key words :JKN , Clinical Pathway , Tariff , Eficiency
B-1737
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Genoveva Maditias Dwi Pertiwi; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Prastuti Soewondo, Amal Chalik Sjaaf, Elga Ria Vinensa, Isnaini Ashar
Abstrak:
Stroke merupakan salah satu penyakit cerebrovaskuler yang masih menjadi masalah besar dalam kesehatan masyarakat di dunia. American Stroke Association melaporkan bahwa dalam penanganan stroke dengan fasilitas yang tidak memadai dan tidak terintegrasi akan berkontribusi terhadap kematian, kecacatan, dan biaya perawatan yang tinggi. Oleh sebab itu untuk diperlukan kolaborasi tim professional dan implementasi perawatan berbasis bukti pada pelayanan stroke. Clinical Pathway (CP) merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan yang berisi langkah-langkah perawatan pasien dan berbasis bukti. Rumah Sakit Mitra Husada telah menetapkan CP Stroke Infark sejak tahun 2019 karena termasuk dalam 10 besar penyakit terbanyak. Sementara itu capaian indikator mutu Kepatuhan Terhadap CP Stroke Infark pada tahun 2020 belum mencapai standar. Apabila hal ini terus terjadi maka Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) di Rumah Sakit Mitra Husada tidak akan tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional untuk menganalisis hubungan kepatuhan terhadap CP Stroke Infark dengan tarif perawatan di RS Mitra Husada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 72 pasien (38.3%) yang ditatalaksana patuh sesuai CP, artinya hasil ini belum mencapai standar (80%). Didapatkan Rata-rata tarif seluruh pasien stroke infark yang dirawat inap sebesar Rp. 4.955.564.- Terdapat 18 pasien (18.8%) yang ditatalaksana patuh terhadap CP memiliki tarif> rata-rata tarif seluruh pasien, sedangkan terdapat 52 pasien (81.2%0 yang ditatalaksana tidak patuh tergadap CP memiliki tarif > rata-rata tarif seluruh pasien. Terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan terhadap CP stroke Infark, komplikasi, dan kelas rawat dengan tarif perawatan. Rumah sakit perlu mengkaji ulang isi CP dan melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan CP dalam rangka mewujudkan Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu.
Read More
B-2275
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nelly Noviyanti; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Kurnia Sari, Tri Prabowo, Mohamad Hendriyanto
Abstrak:
Sistem pembayaran INA-CBGs merupakan pembayaran berdasarkan tarif pengelompokkan diagnosis yang mempunyai kedekatan secara klinis dan homogenitas sumber daya yang dipergunakan. Rumah sakit akan mendapat pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok diagnosis. Sistem ini telah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penghitungan tarif pelayanan hemodialisis dengan mentode Activity Based Costing. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada layanan tindakan hemodialisis terdapat selisih antara rata-rata biaya satuan dengan Menggunakan metode Activity Based Costing pada mesin Nipro maupun mesin Fresenius. Biaya dengan metode tersebut diketahui lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif HD BPJS maupun tarif RS. Hal itu menunjukkan dengan Menggunakan metode Activity Based Costing memberikan keuntungan bagi rumah sakit
The INA-CBG payment system is a paymend basd on the rate of grouping diagnoses that have clinical closeness and homogeneity of the resources used. Hospitals will be paid based on the average cost spent by a diagnostic group. This system has been implemented by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in order to improve service quality. This study aims to determine the description of the calculation of hemodialysis service rates using the Activity Based Costing method. The research is a quantitative research with a descriptive design. The results of this study indicate that in the hemodialysis service there is a difference between the average unit cost using the Activity Based Costing method on the Nipro machine and the Fresenius machine. Costs with this methods are known to be lower when compared to HD BPJS rates and hospital rates. This shows that using the Activity Based Costing method provides a advantage for the hospital.
Read More
The INA-CBG payment system is a paymend basd on the rate of grouping diagnoses that have clinical closeness and homogeneity of the resources used. Hospitals will be paid based on the average cost spent by a diagnostic group. This system has been implemented by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in order to improve service quality. This study aims to determine the description of the calculation of hemodialysis service rates using the Activity Based Costing method. The research is a quantitative research with a descriptive design. The results of this study indicate that in the hemodialysis service there is a difference between the average unit cost using the Activity Based Costing method on the Nipro machine and the Fresenius machine. Costs with this methods are known to be lower when compared to HD BPJS rates and hospital rates. This shows that using the Activity Based Costing method provides a advantage for the hospital.
B-2201
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yaslina; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Sandi Iljanto, Dian Ekowati
Abstrak:
Abstrak
RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.
The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation. The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment.
Read More
RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit.
The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.
B-1530
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muhammad Rizal; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Agus Rahmanto
Abstrak:
Skripsi ini membahas kebijakan tarif cukai pada minuman berpemanis (sugarsweetened beverages) yang diterapkan di negara Arab Saudi, Amerika Serikat, Barbados, Chili, Filipina, Inggris, Jerman, Meksiko, Perancis, Spanyol, dan Zambia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan penerapan kebijakan tersebut terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis dan kejadian overweight dan obesitas. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang dilakukan pada 20 artikel terpilih dengan tahun publikasi dari 2010-2020. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tarif cukai dapat menurunkan konsumsi minuman berpemanis, sehingga berpotensi mencegah kejadian overweight dan obesitas. Keberhasilan penerapan kebijakan tarif cukai ini didorong oleh beberapa faktor seperti dukungan antar lembaga, skema pajak yang diterapkan, hingga kesadaran masyarakat. Kata kunci: Tarif cukai, kebijakan pajak, minuman berpemanis This thesis discusses the implementation of excise tax policy on sugar-sweetened beverages (SSB) in various countries, such as Saudi Arabia, United States, Barbados, Chili, Philippine, United Kingdom, Germany, Mexico, France, Spain, and Zambia as an effort to prevent noncommunicable diseases. The aim is to find out the relationship between the application of the policy to the decrease in consumption and the incidence of overweight and obesity. This study is a qualitative research with a literature review approach on 20 published articles between 2010-2020. The results showed that excise tax policy can reduce the consumption of SSB, so that it could potentially prevent overweight and obesity. The successful implementation of the excise policy encourages several factors such as inter-agency support, scheme of tax applied, to public awareness. Key words: Excise tax, tax policy, sugar-sweetened beverages
Read More
S-10332
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Riza Haniputra; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Budiman Widjaja, Rudy Pou
Abstrak:
Dengan diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada 1Januari 2014, rumah sakit dihadapkan pada 2 dua tarif, yaitu tarif rumah sakit yangdisusun berdasarkan biaya satuan sesuai dengan amanat BLU, dan tarif INA-CBG rsquo;s yangmerupakan tarif paket yang akan dibayarkan atas pelayanan rawat inap pasien BPJS.Terdapat perbedaan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perbedaan sistempembayaran tersebut mengakibatkan adanya perbedaan selisih penerimaan rumah sakitantara tarif INA-CBG rsquo;s dengan tagihan klaim rumah sakit berdasar pada tarif rumahsakit, jasa pelayanan dan jasa sarana rumah sakit.
Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan menggunakan data sekunder klaim tagihan pasien rawat inap BPJSRSUD Kudungga bulan Februari-Mei 2017 sebanyak 1187 klaim, dan data primerwawancara mendalam beberapa informan. Hasil dari penelitian ini didapatkan selisihpositif sebesar Rp. 755.096.435,- 13 pada penerimaan total rumah sakit pada seluruhkelas ruang perawatan, selisih positif pada jasa pelayanan sebesar Rp. 845.964.814,- 40 , dan selisih negatif pada jasa sarana rumah sakit sebesar Rp. 90.868.379,- -3.
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan rumah sakit adalah melakukan upaya kendalimutu dan kendali biaya dengan efisiensi rumah sakit, meningkatkan jumlah kunjunganpada ruang perawatan yang memberikan selisih positif, standardisasi pelayanan melaluipenerapan clinical pathway dan formularium obat serta melakukan pengembanganSIMRS. Upaya kendali mutu dan biaya harus dilakukan rumah sakit sebagai langkahstrategis dalam implementasi program JKN.
Kata Kunci: Tarif Rumah Sakit, Tarif INA-CBG's, Perbedaan, Jasa Pelayanan, JasaSarana
With the implementation of the National Health Insurance JKN program on January 1,2014, the hospital is faced with two tariffs, namely hospital tariff based on unit cost inaccordance with BLU mandate, and INA CBG 39 s tariff which is the package rate to bepaid for patient care of BPJS. There is a difference in the health service payment system, the difference between the payment system resulted in differences in hospital admissionsbetween INA CBG 39 s tariffs and hospital claims based on hospital tariffs, hospital servicesand services.
This research is a qualitative research using secondary data claims of BPJSinpatients of RSUD Kudungga in February May 2017 as many as 1187 claims, andprimary data of in depth interviews of several informants. The results of this study founda positive difference of Rp. 755,096,435, 13 on total hospital admissions for allclasses of treatment rooms, positive difference in service cost of Rp. 845,964,814, 40 , and the negative difference in hospital facilities is Rp. 90.868.379, 3.
Thefollow up plan to be performed by the hospital is to make quality control and cost controlefforts with hospital efficiency, increase the number of visits in the treatment room whichprovide positive difference, standardization of services through the implementation ofclinical pathway and drug formulary and develop SIMRS. Efforts to control the qualityand cost must be done by the hospital as a strategic step in the implementation of JKNprogram.
Keywords Hospital Rates, INA CBG's Rates, Differences
Read More
Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan menggunakan data sekunder klaim tagihan pasien rawat inap BPJSRSUD Kudungga bulan Februari-Mei 2017 sebanyak 1187 klaim, dan data primerwawancara mendalam beberapa informan. Hasil dari penelitian ini didapatkan selisihpositif sebesar Rp. 755.096.435,- 13 pada penerimaan total rumah sakit pada seluruhkelas ruang perawatan, selisih positif pada jasa pelayanan sebesar Rp. 845.964.814,- 40 , dan selisih negatif pada jasa sarana rumah sakit sebesar Rp. 90.868.379,- -3.
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan rumah sakit adalah melakukan upaya kendalimutu dan kendali biaya dengan efisiensi rumah sakit, meningkatkan jumlah kunjunganpada ruang perawatan yang memberikan selisih positif, standardisasi pelayanan melaluipenerapan clinical pathway dan formularium obat serta melakukan pengembanganSIMRS. Upaya kendali mutu dan biaya harus dilakukan rumah sakit sebagai langkahstrategis dalam implementasi program JKN.
Kata Kunci: Tarif Rumah Sakit, Tarif INA-CBG's, Perbedaan, Jasa Pelayanan, JasaSarana
With the implementation of the National Health Insurance JKN program on January 1,2014, the hospital is faced with two tariffs, namely hospital tariff based on unit cost inaccordance with BLU mandate, and INA CBG 39 s tariff which is the package rate to bepaid for patient care of BPJS. There is a difference in the health service payment system, the difference between the payment system resulted in differences in hospital admissionsbetween INA CBG 39 s tariffs and hospital claims based on hospital tariffs, hospital servicesand services.
This research is a qualitative research using secondary data claims of BPJSinpatients of RSUD Kudungga in February May 2017 as many as 1187 claims, andprimary data of in depth interviews of several informants. The results of this study founda positive difference of Rp. 755,096,435, 13 on total hospital admissions for allclasses of treatment rooms, positive difference in service cost of Rp. 845,964,814, 40 , and the negative difference in hospital facilities is Rp. 90.868.379, 3.
Thefollow up plan to be performed by the hospital is to make quality control and cost controlefforts with hospital efficiency, increase the number of visits in the treatment room whichprovide positive difference, standardization of services through the implementation ofclinical pathway and drug formulary and develop SIMRS. Efforts to control the qualityand cost must be done by the hospital as a strategic step in the implementation of JKNprogram.
Keywords Hospital Rates, INA CBG's Rates, Differences
B-1939
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Deo Farhan; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Pujiyanto, Wilda Alvernia Lumban Gaol
Abstrak:
Sejak awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, banyak sekali permasalahan yang timbul. Permasalah yang banyak menyita perhatian beberapa pihak terkait penyelenggaraan JKN adalah mengenai sistem tarif INA-CBGs. Sistem INA-CBGs diterapkan agar ada standar pengelompokan tarif RS yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan mendorong efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan. Terjadinya selisih negatif di beberapa kasus pada penggunaan sistem INA-CBGs membuat RS harus lebih pintar dalam mengelola biaya. Maka guna mencapai standar pengelompokan biaya dalam sistem INA-CBGs yang sesuai, ada beberapa faktor yang harus dikaji ulang dalam pembuatan sistem tersebut, seperti lama perawatan, tingkat perawatan, pemakaian obat, diagnosa maupun jenis RS. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisa perbedaan biaya riil dengan INA-CBGs pada perawatan pasien rumah sakit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari pencarian online yaitu google scholar, Neliti, dan GARUDA. Hasil pencarian literatur yang masuk dalam karakteristik inklusi berjumlah 8 artikel dari tahun 2013-2021 yang membahas perbandingan tarif riil RS dengan INA-CBGs yang didalamnya terdapat faktor-faktor pemungkin adanya selilih tarif. Hasil Penelitian didapatkan faktor kelas perawatan, lama perawatan, tingkat perawatan, diagnosa, jenis perawatan, pemakaian obat, clinical pathway, dan jenis RS. Kesimpulan yang didapatkan adalah beberapa faktor menunjukan signifikan berpengaruh, lama perawatan dan clinical pathway menjadi masalah utama meningkatnya biaya dan mengakibatkan adanya selisih negatif yang merugikan RS. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki clinical pathway yang berjalan di RS dan juga mengkaji ulang pembentukan tarif INA-CBGs dilihat dari rata-rata lama perawatan di RS, sehingga INA-CBGs tidak lagi dibawah tarif RS.
Since the beginning of the implementation of the National Health Insurance, many problems have arisen. The problem that has attracted the attention of several parties regarding the implementation of JKN is the INA-CBGs tariff system. The INA-CBGs system is implemented so that there is a standard for classifying hospital rates to be paid by BPJS Health and to encourage efficiency without reducing service quality. The occurrence of negative differences in several cases in the use of the INA-CBGs system makes hospitals have to be smarter in managing costs. So in order to achieve the standard cost grouping in the appropriate INA-CBGs system, there are several factors that must be reviewed in the manufacture of the system, such as length of treatment, level of care, drug use, diagnosis and type of hospital. The purpose of this study was to determine the analysis of the difference in real costs with INA-CBGs in hospital patient care in Indonesia. This study uses a literature review method that uses secondary data from online searches, namely Google Scholar, Neliti, and GARUDA. The results of the literature search that are included in the inclusion characteristics are 8 articles from 2013-2021 which discuss the comparison of real hospital rates with INA-CBGs in which there are factors that allow for tariff differences. The results of the study obtained factors of treatment class, length of treatment, level of care, diagnosis, type of treatment, drug use, clinical pathway, and type of hospital. The conclusion obtained is that several factors show a significant effect, length of treatment and clinical pathways are the main problems increasing costs and resulting in a negative difference that is detrimental to the hospital. The recommendations given are to improve the clinical pathways that run in hospitals and also review the formation of INA-CBGs rates in terms of the average length of stay in hospitals, so that INA-CBGs are no longer below hospital rates.
Read More
Since the beginning of the implementation of the National Health Insurance, many problems have arisen. The problem that has attracted the attention of several parties regarding the implementation of JKN is the INA-CBGs tariff system. The INA-CBGs system is implemented so that there is a standard for classifying hospital rates to be paid by BPJS Health and to encourage efficiency without reducing service quality. The occurrence of negative differences in several cases in the use of the INA-CBGs system makes hospitals have to be smarter in managing costs. So in order to achieve the standard cost grouping in the appropriate INA-CBGs system, there are several factors that must be reviewed in the manufacture of the system, such as length of treatment, level of care, drug use, diagnosis and type of hospital. The purpose of this study was to determine the analysis of the difference in real costs with INA-CBGs in hospital patient care in Indonesia. This study uses a literature review method that uses secondary data from online searches, namely Google Scholar, Neliti, and GARUDA. The results of the literature search that are included in the inclusion characteristics are 8 articles from 2013-2021 which discuss the comparison of real hospital rates with INA-CBGs in which there are factors that allow for tariff differences. The results of the study obtained factors of treatment class, length of treatment, level of care, diagnosis, type of treatment, drug use, clinical pathway, and type of hospital. The conclusion obtained is that several factors show a significant effect, length of treatment and clinical pathways are the main problems increasing costs and resulting in a negative difference that is detrimental to the hospital. The recommendations given are to improve the clinical pathways that run in hospitals and also review the formation of INA-CBGs rates in terms of the average length of stay in hospitals, so that INA-CBGs are no longer below hospital rates.
S-11560
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Naura Parida; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Ascobat Gani, Pujiyanto, Fadhilah, Muhammad Aras
Abstrak:
Read More
Pembayaran dengan sistem paket seringkali menimbulkan terjadinya selisih antara tarif paket INA-CBG dengan biaya pelayanan rumah sakit yang dianggap tidak mencukupi. Pembiayaan terbesar BPJS kesehatan terhadap penyakit katastropik adalah penyakit jantung dengan biaya sebesar 8,6T dan merupakan kasus terbanyak dibandingkan dengan kasus katastropik lainnya. RSWS merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Kawasan timur Indonesia dan menaungi sebuah instalasi pusat jantung terpadu. Pada tahun 2019, dr. Khalid Saleh, selaku Dirut di RSUP Wahidin Sudirohusodo, di dalam jumpa persnya menyatakan bahwa terjadi tunggakan oleh pihak BPJS Kesehatan yang mencapai ratusan miliar rupiah. Besarnya tunggakan tentunya akan memengaruhi proses pelayanan dan penangan pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar selisih yang terjadi antara biaya pelayanan penyakit jantung koroner dengan tarif INA-CBGs di RSWS dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya selisih. Penelitian ini adalah penelitian mix method dengan observasional analitik menggunakan pendekatan cross-sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 112 data pasien PJK yang menjalani rawat inap di RSWS. Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih positif sebesar 171.908.682 jika dihitung secara keseluruhan namun jika dilihat perkasus terhadap selisih negatif pada kasus angina pektoris. Faktor yang mempengaruhi terjadinya selisih biaya pelayanan dan tari INA-CBG pada penyakit jantung koroner adalah Tingkat keparahan (p-value = 0,000), lama hari rawat (p-value = 0,001), dan pelayanan medis (p-value = 0,002). Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya selisih biaya adalah adanya tindakan operasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi selisih biaya yang terjadi di rumah sakit dengan melakukan subsidi silang, menginformasikan kepada pihak-pihak tertentu, mengadakan pertemuan dengan DPJP, dan membatasi tindakan-tindakan yang melebihi tarif rumah sakit pada kasus yang sifatnya tidak urgent. Rumah sakit perlu mengendalikan biaya agar tidak terjadi selisih negatif yang lebih besar antara pelayanan rumah sakit dengan tarif yang ditentukan BPJS dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan. Terus melakukan kendali mutu pelayanan yang efektif sebagaimana panduan praktik klinis.
Payment with a package system often result in a difference between the INA-CBG package rates and hospital service cost, which are considered insufficient. The largest BPJS health financing for catastrophic diseases is heart disease, with a cost of 8.6T, and it is the most common case compared to other catastrophic cases. RSWS is the highest referral hospital in Eastern Indonesia and houses an integrated heart center installation. In 2019, Dr. Khalid Saleh, as the President Director of RSUP Wahidin Sudirohusodo, stated in a press conference that there were arrears from BPJS Health reaching hundreds of billions of rupiah. The large amount of arrears will certainly affect the service and handling process for patients. This study aims to determine the magnitude of the difference between the cost of coronary heart disease services and the INA-CBGs rates at RSWS and the factors that influence the occurrence of the difference. This research is a mixed-method study with observational analytics using a cross-sectional approach. The sample used in this study was 112 data of CHD patients who underwent inpatient treatment at RSWS. The results showed a positive difference of 171.908.682 when calculated as a whole, but when viewed per case, there was a negative difference in cases of angina pectoris. Factors that influence the difference in service costs and INA-CBG rates in coronary heart disease are the severity level (p-value = 0.000), length of stay (pvalue = 0.001), and medical services (p-value = 0.002). Interview result indicated that the most influential factor in the cost difference is the presence of surgical procedures. Efforts are made to overcome the cost difference that occurs in hospitals by conducting crosssubsidies, informing certain parties, holding meetings with DPJP, and limiting actions that exceed hospital rates in cases that are not urgent. Hospitals need to control costs so that there is no greater negative difference between hospital services and the rates determined by BPJS while still paying attention to the quality of service. Continue to carry out effective quality control of services as guided by clinical practice guidelines.
T-7060
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
