Masalah kesehatan mental pada pekerja merupakan hal yang tidak boleh dianggap remeh karena dapat mengganggu produktivitas pekerja itu sendiri maupun instansi. Tesis ini membahas hubungan work-life balance, motivasi dan faktor demografi dengan kepuasan kerja pegawai yang bekerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross- sectional. Sampel sebesar 150 dari 338 pegawai diambil secara simple random sampling. Data dikumpulkan dengan cara responden mengisi kuesioner secara online karena Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Data dianalisis dengan uji chi square dan regresi logistik ganda menggunakan program SPSS. Hasil penelitian mendapatkan 59,3% pegawai merasa tidak puas bekerja, 56,7% pegawai memiliki work-life balance tidak seimbang dan 54,7% memiliki motivasi kerja tinggi. Work-life balance, umur dan lama bekerja tidak berhubungan dengan kepuasan kerja dalam penelitian ini sedangkan motivasi dan pendidikan berhubungan dengan kepuasan kerja. Pegawai dengan motivasi tinggi merasa lebih puas dengan pekerjaannya dibanding yang motivasinya rendah. Pegawai yang bependidikan rendah lebih merasa puas dengan pekerjaannya dibanding pegawai yang berpendidikan tinggi. Saran yang dapat diberikan adalah pemberian insentif, diklat secara berkala, pembagian tugas sesuai beban kerja secara proporsional dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang baik.

---

Mental health problems in workers are things that should not be underestimated because they can interfere with the productivity of workers themselves and agencies. This thesis discusses the relationship between work-life balance, motivation and demographic factors with job satisfaction of employees who work at the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. This research is a quantitative study with cross-sectional design. 59.3% of employees were not satisfied working, 56.7% of employees had an unbalanced work-life balance and 54.7% had high work motivation. Work-life balance is not statistically related in this study while motivation is related to employee job satisfaction, employees who have high motivation feel more satisfied with their work than those with low motivation. Demographic factors related to employee job satisfaction are education. Low-educated employees are more satisfied with their work than highly educated employees after being controlled by work-life balance and motivation. Age and length of work are not related to employee job satisfaction. Suggestions that can be given based on the results of the study are the provision of incentives, regular training, division of tasks according to workload proportionally and the use of good information and communication technology to help employees achieve work-life balance and satisfaction.

Ketidaksiapaan seorang perempuan remaja untuk hamil, melahirkan dan mengasuh dapat mengakibatkan tidak tercapainya perkembangan anak. Dalam meningkatkan perkembangan anak yang optimal, diperlukan kondisi perawatan pengasuhan yang dapat meningkatkan kesehatan, nutrisi, keamanan dan keselamatan, pengasuhan responsif, serta peluang belajar sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek kehamilan remaja terhadap perawatan pengasuhan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data integrasi Susenas Kor Maret dan Riskesdas tahun 2018. Pengukuran kelas perawatan pengasuhan menggunakan analisis kelas laten. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi MPlus Versi 8.3. Perawatan pengasuhan terdiri dari 5 komponen yaitu kesehatan, nutrisi, keamanan dan keselamatan, pengasuhan responsif, serta peluang belajar sejak dini. Hasil penelitian menunjukkan proporsi anak yang dikandung oleh ibu remaja sebesar 31,7%. Terdapat 3 kelas perawatan pengasuhan dalam penelitian ini yang dapat dinamakan kelas dukungan perawatan pengasuhan yang komprehensif, GESID, dan PAUD. Dari 5 komponen perawatan pengasuhan, 3 di antaranya kesehatan, nutrisi dan peluang belajar sejak dini terungkap dibutuhkan oleh semua anak, serta 2 komponen (keamanan dan keselamatan, serta pengasuhan responsif) dibutuhkan oleh kelas tertentu. Sebanyak 62% ibu hamil membutuhkan perawatan pengasuhan komprehensif bagi anaknya, lebih tinggi dibanding ibu usia 20 tahun ke atas (10%). Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa anak yang dikandung ibu remaja ini 2 kali lebih membutuhkan dukungan perawatan pengasuhan komprehensif dibanding anak yang dikandung oleh ibu berusia 20 tahun ke atas. Ibu remaja memerlukan bimbingan semua komponen perawatan pengasuhan. Karena isu perawatan pengasuhan adalah lintas bidang dan lintas sektor, maka koordinasi program lintas SKPD sangat penting untuk meningkatkan kesehatan, kecukupan nutrisi, dan peluang belajar sejak dini, serta sesuai kebutuhan masing-masing kelas.

Latar Belakang: Perkawinan anak merupakan bagian dari pelanggaran hak anak. Paska berlakunya UU Perkawinan No.16 Tahun 2019, terkait perubahan Batasan usia dari 16 menjadi 19 tahun, jumlah dispensasi perkawinan anak meningkat 2-3 kali lipat dan 99,9% perkara yang masuk ke pengadilan agama dikabulkan di Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi diatas rata-rata nasional, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di peringkat ke-8 tertinggi nasional di tahun 2025. Tujuan: mengeksplorasi determinan pengambilan putusan dan merumuskan integrasi pertimbangan kesehatan reproduksi dalam putusan dispensasi kawin guna memperkuat perlindungan hak anak di Provinsi Kalimantan Selatan Metode: menggunakan desain multiphase mixed methods yang terdiri dari tiga tahap. Tahap satu melakukan telaah kebijakan, telaah dokumen perkara dispensasi kawin, wawancara mendalam dan FGD dengan hakim serta pemangku kepentingan terkait. Tahap dua dilakukan pengembangan model intervensi. Tahap tiga melakukan uji coba intervensi melalui pre-experimental (one group pre & post-test) untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap hakim. Hasil: Analisis regresi logistik menemukan bahwa variabel paling dominan yang memengaruhi hakim untuk menolak permohonan adalah hasil pemeriksaan psikologis (OR=174,037) dan pemeriksaan kesehatan (OR=10,505). Ditemukan fenomena "pergeseran prosedural", di mana penurunan dispensasi di pengadilan diikuti lonjakan pernikahan tidak tercatat (siri) guna menghindari kerumitan administratif. Pertimbangan mengenai "alasan mendesak" masih subjektif dan cenderung menggunakan narasi standar (template). Intervensi Buku Panduan terbukti secara signifikan meningkatkan skor rata-rata pengetahuan hakim (56,05 ke 87,91) dan sikap (70,13 ke 81,76) Kesimpulan dan Saran: Model penguatan putusan berbasis kesehatan reproduksi efektif meningkatkan kapasitas hakim. Disarankan adanya standarisasi format "Resume Medis Yuridis" dan pengembangan sistem rujukan otomatis pasca-putusan untuk mencegah migrasi risiko ke jalur pernikahan siri.

Background: Child marriage constitutes a violation of children's rights. Following the enactment of Marriage Law No. 16 of 2019, which raised the minimum marriageable age from 16 to 19 years, the number of child marriage dispensation requests surged two- to three-fold, with a 99.9% approval rate for cases submitted to religious courts in Indonesia. South Kalimantan Province maintains child marriage rates significantly above the national average, ranking as the 8th highest province nationally in 2025 Objectives: This study aims to explore the determinants of judicial decision-making and formulate the integration of reproductive health considerations into child marriage dispensation rulings to strengthen the protection of children’s rights in South Kalimantan Province Metode: This research employed a multiphase mixed-methods design consisting of three phases. Phase one involved policy reviews, a review of marriage dispensation case documents, and qualitative exploration through in-depth interviews and focus group discussions (FGDs) with judges and relevant stakeholders. Phase two focused on the development of an intervention model. Phase three involved a pre-experimental trial (one-group pre- and post-test) to measure changes in judges' knowledge and attitudes Results: Logistic regression analysis revealed that the most dominant variables influencing judges to reject dispensation requests were the results of psychological examinations (OR=174.037) and reproductive health assessments (OR=10.505). A "procedural shifting" phenomenon was identified, where a decline in court-sanctioned dispensations was followed by a surge in unregistered (siri) marriages as a means to circumvent administrative complexity. Findings indicate that judicial interpretations of "urgent reasons" remain highly subjective and often rely on standardized narrative templates. The Guidebook intervention was proven to significantly improve judges' average knowledge scores (from 56.05 to 87.91) and attitude scores (from 70.13 to 81.76) Conclusion and Recommendations: The model for strengthening judicial decisions based on reproductive health is effective in increasing judges' capacity. It is recommended to standardize the "Juridical Medical Resume" format and develop an automatic referral system for post-decision assistance to prevent risk migration toward unregistered marriages