Abstrak: Latar Belakang Rujukan merupakan suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melahirkan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau secara horizontal, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan pendekatan peningkatan, pencegahan , penyembuhan, dan pemulihan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sejak tahun 2000 memiliki status sebagai rumah sakit perusahaan jawatan, tetapi untuk kedepan status rumah sakit akan berubah lagi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) . Perubahan status rumah sakit ini mengarah pada kegiatan organisasi sebagai badan usaha, sehingga rumah sakit harus mulai berubah dalam melakukan manajemennya, lebih berorientasi ke manajemen bisnis. Tujuan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme prosedur rujukan yang diterapkan oleh RSUP Fatmawati Jakarta mengingat telah ditetapkan sebagai pusat rujukan pelayanan Bedah Orthopaedi. Metode Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, lokasi penelitian di RSUP Fatmawati Jakarta. informan adalah rujukan pasien rawat jalan, rawat inap, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2005. Alat ukur penelitian dengan kuesioner, panduan wawancara, check list. Variabel penelitian meliputi input, proses, output. Hasil penelitian Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan kurang dipahami, SOP kurang sosialisasi oleh RSUP Fatmawati Jakarta sebagai pemberi pelayanan, SDM dari segi kualitas & kuantitas dokter spesialis sesuai standar, perawat mahir masih kurang, sarana dan fasilitas lokasi ruang ter pencar-pencar, alat kesehatan kurang tersedia lengkap, ruang rawat inap kelas 1 tidak ada. Dalam observasi dan cek dokumen diketemukan bahwa rujukan balik ke RS pengirim belum pernah diberikan. Prosedur rujukan pasien di RSUP Fatmawati Jakarta tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan, RSUP Fatmawati sebagai RS unggulan nasional sekaligus sebagai RS Pusat Rujukan pelayanan Bedah Orthopaedi, pelaksanaannya masih belum optimal, SDM Medis cukup tapi perawat masih kurang, sarana dan fasilitas belum memadai, sosialisasi kepada masyarakat kurang. Saran, RSUP Fatmawati dapat lebih meningkatkan komitmen untuk melaksanakan sistem rujukan, mengupayakan kelancaran komunikasi dengan semua jenjang rujukan. Kata kunci : Prosedur Rujukan, Rumah Sakit

---

Back Ground Reference is a system of health service implementation, which results a delegation of responsibility on both sides toward a disease case or health problem vertically or horizontally, with an aim to increase any health level through a complete heath service based on the approach of improvement, prevention, curing and recovery. Rumah Sakit Umum Fatmawati since year 2000 has had a status as a service company hospital, however for the next future the status will be changed into Public Service Division (BLU). The status change of this hospital refers to an organization program as a business so this hospital has to start to change its management and be more oriented toward business management. Objective The aim of this research is to find out a mechanism Reference procedure which has been applied by RSUP Fatmawati Jakarta considering it has been pointed as a Reference Center of Orthopedics Surgery Service Methods The informants are referrals of on going patients and on stay patients that were conducted in July 2005. The measuring tools of the results were questionnaire, interview guidelines and check list. The variable of the research includes input, process and output. Results The result of the finished research shows that the policy is not really understandable, the Standard Operational Procedure (SOP) is not socialized well by RSUP Fatmawati Jakarta as the giver of the service, Human Resource in qualitatively and quantitatively of medical specialists is on the proper standard, skilled nurses are lacking, media and facilitation of room location are dispersed, health equipments are still uncompleted, and there is no first class room for a stay service. In some observation and document check, there is found something that the return reference to the hospital sender has not been given. The procedure of the patient reference is not suitable with its available guidelines. Conclusions Conclusion, the service of RSUP as a National Superior Hospital and Reference Center for Orthopedics Surgery Service, is not optimum yet in applying its system. There are enough medical Human Resources but lacking of skilled nurses, media and medical facilitation and socialization to the public. Suggestion, RSUP Fatmawati could improve its commitment more to carry out the reference system, and make a serious effort for the smoothness of communication with the whole reference levels. Keywords : Reference procedure, Hospital

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataaan bahwa angka pemanfaatan tempat tidur (TT) di wilayah Kabupaten Subang pada tahun 2000 sebesar 73,7%, angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 1999 sebesar 49,7%. Dalam pengembangan rumah sakit (RS) diperlukan studi kelayakan, sederhana atau kompleksnya tergantung dari kemampuan biaya. Secara umum aspek-aspek yang akan dikaji dalam studi kelayakan meliputi : aspek hukum, sosial-ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan aspek keuangan. RSUD Subang adalah RS Tipe C, terletak di daerah Ciereng tepatnya di JI. Brigjen Katamso No. 37. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas dan diperkirakan dibutuhkan dana untuk investasi yang cukup besar, maka perlu dikaji apakah rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas ini layak untuk direalisasikan ? Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan gambaran mengenai kelayakan dari rencana pengembangan jumlah TT di ruang perawatan kelas dengan melakukan penilaian dari segi ekonomis dengan cara menghitung Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Benefit Cost Ratio (BCR). Jenis penelitian ini merupakan penelitian operasional (operational research) untuk studi kelayakan berupa studi kasus, dengan menggunakan data sekunder 4 tahun terakhir (trend analysis). Kemudian melakukan analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan RSUD Subang. Merujuk hasil analisis faktor internal di wilayah cakupan RSUD Subang, terlihat bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan pada saat ini masih belum terlayani, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengacu kepada data demografi dan angka kunjungan pasien ke RS di Kabupaten Subang maka didapatkan jumlah TT untuk kebutuhan RS di Kabupaten Subang sebanyak 2145 TT (belum dikurangi dengan TT di RSUD sebanyak 150 TT), untuk ruang perawatan kelas sebanyak 243 IT. Namun disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia dan standar ruang dari Dir Jen Yan Med DepKes RI maka didapatkan sebanyak 40 TT, dengan perincian 10 TT di VIP, 14 TT di Utama I dan 16 TT di Utama II, dengan menggunakan rata-rata LOS selama 3 hari. Dengan perkembangan agribisnis dan agroindustri di daerah Subang menjadikan peluang besar bagi RSUD dalam rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas. Perkembangan pola morbiditas di RSUD Subang merupakan potensi pasar yang tidak mungkin diabaikan. Melihat pola penyakit yang ada, pengembangan layanan RSUD Subang pada tahap awal dipusatkan pada layanan rawat inap. Selanjutnya mulai diselenggarakan kegiatan yang mengikuti perkembangan RS itu sendiri dan kegiatan manajemen administrasi pendukungnya. Selanjutnya melakukan perhitungan/proyeksi keuangan untuk mengetahui kelayakan dari sisi ekonomis. Dari perhitungan ini didapatkan skema biaya investasi dan pendanaan sebesar Rp 1.994.762.000,00. Nilai NPV selama periode 15 tahun sebesar Rp 2.021.249,00. Nilai NPV pada perhitungan ini lebih besar dari 0, maka rencana investasi ini dapat diterima. Benefit Cost Ratio yang didapat adalah 2,01, Hasil perhitungan IRR (internal Rate Of Return) kegiatan RS ini adalah 27,92%. Dengan nilai IRR lebih besar dari nilai bunga kredit investasi sebesar 17,90% maka dari hasil perhitungan ini dapat dinilai layak dan RS dapat melanjutkan proyek ini. Untuk merealisasikan rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas, maka disarankan agar pihak manajemen RSUD Subang segera mencari investor untuk melakukan kerjasama dalam hal investasi untuk peralatan medik atau penunjang dengan konsep bagi hasil antara pemilik / penyandang dana dengan pihak RS supaya masyarakat segera mendapatkan fasilitas pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan adanya kerjasama ini sudah dapat dipastikan akan menurunkan biaya investasi, tetapi dari pendapatan yang dihasilkan tidak mengganggu terhadap arus kas. Disamping biaya operasional, juga dapat ditekan yang pada akhirnya akan mampu memberikan cost benefit ratio yang menguntungkan bagi organisasi RSUD Subang.

---

 

Feasibility Analysis of the Inpatient Bed Quantity Development at RSUD Subang, 2002The background of this study was based on the fact of bed occupancy rate in the District of Subang increased out of 49,7% in 1999 to 73,7% in 2000. Hospital development needs feasibility study, how simple and complex the hospital depends on its cost capability. In general, the aspects that would be reviewed in the feasibility study are as follows: legal, social-economy and culture, market and marketing, technique and technology, management, and financial. In this study, the researcher would like to know whether the plan of inpatient bed development is feasible to be done or not due to this project would need lavish money to be invested. So, the aim of this study was to obtain the description about the feasibility of inpatient bed development in RSUD Subang by using economical assessment i.e. Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Benefit Cost Ratio (BCR). The study was an operational research for feasibility study that was conducted in RSUD Subang (a Type C-Hospital). The study used secondary data in the last 4 years (trend analysis) and analyzed the internal and external factors in the environment of RSUD Subang. Based on the result of internal factors analysis in coverage area of RSUD Subang, was shown that health care need was inadequate not only the quantity but also the quality. Referring to demography data and patient visit rate in the District of Subang was obtained the need of bed quantity for hospital in the district of Subang were 2145 beds (including the number of beds in RSUD Subang as much as 150 beds), and the need of bed quantity fOr inpatient class were 243 beds. However, based on the available land and room standard from MOH was obtained 40 beds, in details distributed as follows: 10 beds in the VIP room, 14 beds in the Main 1 room, and 16 beds in the Main II room by using average length of stay: 3 days. The agribusiness and agro industry development in the District of Subang becomes a big opportunity for RSUD Subang in developing its inpatient beds quantity. The morbidity pattern in RSUD Subang was also a market potential that could not be ignored. So, the preliminary step of health care development in RSUD Subang was focused on inpatient service. Furthermore, it would be held the activities that follow the hospital development itself and supporting administration management activities. Based on the financial projection was obtained the scheme of investment cost and financing as much as Rpl.994.762.000,00. Besides, NPV for 15 year-period was Rp2.021.249,00. NPV was obtained from this calculation showed more than 0 (zero). It means that the investment plan is feasible. Benefit cost ratio that obtained was 2,01. Internal rate of return that obtained was 27,92%. The IRR was higher than investment interest rate: 17,90%, it means that the project is feasible. In order to the realization of inpatient bed development plan could work out, it is recommended to the management of RSUD Subang to look for investors to conduct the collaboration in medical equipment investment by using profit sharing concept between the owner and the hospital management side. Such collaboration will decrease the investment cost and the revenue that gained will not disturb the cash flow. Suppressing operational cost will give cost benefit ratio for the hospital.

Abstrak: ABSTRAK Nama : Maria louisa Rumateray Program Studi : Kajian Administrasi Rumah sakit Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan gizi di instasi gizi RSUD Wamena sesuai Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Pembimbing : Dr.Dra.Dumilah Ayuningtyas,MARS. Kegiatan pelayanan gizi yang baik di Rumah Sakit harus terorganisasi dengan baik dan didukung oleh sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran, kebijakan dan prosedur pelayanan yang benar. Kegiatan pelayanan gizi di Rumah Sakit meliputi pelayanan gizi rawat jalan, pelayanan gizi rawat inap, penyelengaraan makanan, penelitian dan pengembangan. Dari empat kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit ternyata yang di lakukan hanyalah dua pelayanan yaitu pelayanan gizi rawat jalan dan penyelengaaraan makanan, karena keterbatasan waktu maka fokus penelitian saat ini hanya melihat tentang proses penyelenggaraan makanan yang kegiatannya meliputi perencanaan menu, pengadaan bahan, penerimaan dan penyimpanan, persiapan dan pengolahan makanan, distribusi makanan, penyajian makanan. Permasalahan yang terdapat di instalasi gizi adalah proses penyelenggaraan makanan belum berjalan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Informan dari penelitian ini yaitu Direktur, kepala bidang penunjang, kepala bidang instalasi gizi, kepala bidang perencanaan dan umum, kepala sub bagian keuangan ( bendahara pengeluaran) juru masak dan pramusaji. Pengumpulan data dilakukan di RSUD Wamena pada bulan April sampai dengan Juni 2019 dengan cara observasi, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kulitatif dan untuk menjamin validitas data dilakukan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelengaraan makanan di instalasi Gizi RSUD Wamena telah mengunakan Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) 2013, tetapi dalam pelaksanaanya panduan tersebut belum sepenuhnya di implementasikan. Kata kunci: Penyelengaraan makanan, Pelayanan gizi, Rumah sakit ABSTRACT Name : Maria louisa Rumateray Study Program : Hospital Administration Study Title : Factors that influence nutritional services at the hospital Wamena according to the Hospital Nutrition Service Guidelines Counsellor : Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS. Good nutrition service activities in hospitals must be well organized and supported by human resources, facilities and infrastructure, budgeting, policies and correct service procedures. Nutritional service activities at the Hospital include nutrition outpatient services, inpatient nutrition services, food administration, research and development. limited time, the focus of the current research is only to look at the process of food administration whose activities include menu planning, material procurement, receipt and storage, preparation and processing of food, distribution of food, presentation of food. The problems found in nutrition installations are that the process of organizing food has not been carried out in accordance with the Hospital Nutrition Service Guidelines. This research is a type of qualitative research. The informants from this study were the Director, the head of the supporting field, the head of the field of nutrition installation, the head of planning and general affairs, the head of the sub-section of finance (treasurer of expenditure) the cook and waiter. Data collection was conducted at Wamena General Hospital in April to June 2019 by means of observation, in-depth interviews and document tracking. Data analysis was carried out in a descriptive manner and to ensure data validity triangulation techniques were carried out. The results showed that the organization of food in the Nutrition installation of Wamena General Hospital had used the 2013 Hospital Nutrition Service Guidelines (PGRS), but in its implementation the guidance had not been fully implemented. Keywords: Food delivery, nutrition services, hospitals

Abstrak: Penanggulangan Tuberkulosis merupakan salah satu program nasional yang wajib dilaksanakan oleh setiap fasyankes. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2018 diatur bahwa Pengobatan TB dengan penyulit atau dengan penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh FKRTL. Permasalahan SDM, kurang sarana dan prasarana yang mendukung, belum sesuainya pelaksanaan penanggulangan TB merupakan beberapa kendala yang dihadapi RS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem (input, proses, dan output) dalam pelayanan TB di RSUD Cempaka Putih untuk kemudian memberikan usulan yang dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan TB di RS Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dolumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggaran untuk poli TB sudah mencukupi dan metode baik alur, SOP, dan kebijakan lainnya sudah sesuai standar. Begitu pula halnya dengan dengan penemuan dan penanganan kasus TB serta surveilans TB di RS. Akan tetapi, RS masih memiliki kendala dalam kurangnya jumlah SDM dan pelatihan TB, bangunan poli TB masih belum sesuai peraturan yang berlaku, promosi kesehatan di RS yang masih perlu dikembangkan dengan penggunaan media lainnya, pengendalian faktor risiko terutama kepatuhan penggunaan APD yang perlu ditingkatkan, dan perlunya peningkatan edukasi dan promosi dalam pemberian kekebalan dan pemberian obat pencegahan. Kendala lain di luar penelitian ini adalah kebijakan yang belum mendukung dalam pelayanan TB di RS. Perbaikan dan peningkatan dalam semua faktor tersebut diperlukan untuk mengembangkan layanan TB di RS

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan kesehatan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan. Undang Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Selanjutnya dikeluarkan Permenkes 129/Menkes/ PER/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjadi panduan bagi daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan SPM di Rumah Sakit. Salah satu model pengukuran yang sudah dikenal dan terbukti secara efektif untuk mengukur mutu manajemen adalah dengan pendekatan Malcolm Baldrige Assessment. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mutu kinerja RSUD Cempaka Putih. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dengan melihat gambaran pencapaian SPM sebelum dan sesudah akreditasi. Posisi skor kinerja RSUD Cempaka Putih berdasarkan MBA didapatkan hasil 259 (self assessment) dan atau 241 (penilaian peneliti), maka masuk dalam kisaran/ rentang 0-275, berada dalam jenjang predikat early development. RSUD Cempaka Putih dapat mengembangkan bagian yang menjadi opportunity for improvement. MBA dapat digunakan untuk melakukan penilaian mutu organisasi secara umum dan juga secara khusus seperti penilaian yang dilakukan untuk melihat pencapaian SPM sebelum dan sesudah akreditasi di RSUD Cempaka Putih.

---

Basic health care is a basic and essential type of public service to meet the needs of society in socio-economic and governance. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 of 2009 on hospital article 40 paragraph 1 mentioned that in an effort to improve the quality of hospital services must be done accreditation periodically at least 3 years. Subsequently issued Permenkes 129 / Menkes / PER / II / 2008 on Minimum Service Standards that become guidance for the region in implementing the SPM in the Hospital. One well-known and proven measurement model that effectively measures quality management is the Malcolm Baldrige Assessment approach. The purpose of this research is to analyze the quality of RSUD Cempaka Putih performance. The type of this research is descriptive analytic research with qualitative approach by looking at the achievement of MSS before and after accreditation. The position of RSUD Cempaka Putih performance score based on the MBA obtained 259 results (self assessment) and / or 241 (assessment of researchers), then entered in the range / range 0-275, is in the level of early development predicate. RSUD Cempaka Putih can develop part which become opportunity for improvement. The MBA can be used to assess the quality of the organization in general as well as in particular the assessment undertaken to see the achievement of MSS before and after accreditation at RSUD Cempaka Putih. Basic health care is a basic and essential type of public service to meet the needs of society in socio-economic and governance. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 of 2009 on hospital article 40 paragraph 1 mentioned that in an effort to improve the quality of hospital services must be done accreditation periodically at least 3 years. Subsequently issued Permenkes 129 / Menkes / PER / II / 2008 on Minimum Service Standards that become guidance for the region in implementing the SPM in the Hospital. One well-known and proven measurement model that effectively measures quality management is the Malcolm Baldrige Assessment approach. The purpose of this research is to analyze the quality of RSUD Cempaka Putih performance. The type of this research is descriptive analytic research with qualitative approach by looking at the achievement of MSS before and after accreditation. The position of RSUD Cempaka Putih performance score based on the MBA obtained 259 results (self assessment) and / or 241 (assessment of researchers), then entered in the range / range 0-275, is in the level of early development predicate. RSUD Cempaka Putih can develop part which become opportunity for improvement. The MBA can be used to assess the quality of the organization in general as well as in particular the assessment undertaken to see the achievement of MSS before and after accreditation at RSUD Cempaka Putih.

Abstrak: Menurunnya utilisasi Klinik CST disebabkan oleh kurangnya komitmen, monitoring dan evaluasi terutama dari pimpinan rumah sakit terhadap klinik CST, Implementasi kebijakan dan prosedur layanan CST belum optimal dan sumber daya manusia belum sesuai standar kompetensi. Perlunya monitoring dan evaluasi terjadwal dan kontinyu terhadap pelaksaan SPO bekerjasama dengan tim PMKP, koordinasi dengan dinas kesehatan dan PKVHI untuk pelatihan petugas CST, analisis beban kerja perawat dan petugas rekam medis, merevisi Surat Keputusan Direktur RS terkait nama ketua tim CST, advokasi Pemda untuk kejelasan kebijakan terkait layanan CST dan meningkatkan anggaran layanan HIV di rumah sakit, perlu pemahaman prosedur pengklaiman layanan CST bagi ODHA peserta JKN. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja terkait