Abstrak:

ABSTRAK Nama : Juanna Soehardy Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul Tesis : Analisis KesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk melihat kesiapanRumah Sakit Budi Kemuliaan dalam Perubahan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) Jaminan Kesehatan Nasional(JKN), maka peneliti mengadakan penelitian dengan analisis kualitatif dari tahun 20142016. Dilakukan wawancara mendalam dengan 8 informan yaitu : Pemilik Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Komite Medik, Ketua Tim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Unit MPKR Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam dan verifikator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selain itu dilakukan telaah dokumen yang relevan mengenai kesiapan organisasi, kesiapan sistem Administrasi, kesiapan Manajemen Keuangan, dan kesiapan manajemen Medis. Penelitian ini menemukan Rumah Sakit Budi Kemuliaan sudah melakukan beberapa kesiapan, yaitu : kesiapan organisasi (Keputusan Direksi, terbentuk Tim Pengendali Jaminan Kesehatan Nasional), kesiapan administrasi (Persyaratan menjadi FKTL dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), kesiapan manajemen keuangan (Sistem Tarif INA-CBG’s, keterlambatan klaim ke BPJS, Klaim yang direvisi, Pembayaran Jasa Medis Dokter), kesiapan manajemen medis  (Penyusunan clinical pathway), dan yang masih perlu dilakukan yaitu  pengurusan akreditasi baru, pengiriman klaim yang tepat waktu serta pengisian klaim yang tepat waktu, menyusun clinical pathway Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam, Staf Medik Fungsional Anak, Staf Medik Fungsional Mata , Staf Medik Fungsional Saraf. Penelitian ini mengusulkan adanya kebijakan dari Direksi mengenai dokter-dokter harus mau mengisi resume medis tepat waktu, membuat diagnosa yang tepat, menyusun clinical pathway,  adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi, mengurus akreditasi baru versi 2012. Kata kunci : Keterlambatan klaim, Klaim yang direvisi, clinical pathway.

---

ABSTRACT Name : Juanna Soehardy Study Programe : Hospital Administration Public Health Faculty University of Indonesia Thesis Title : Readiness Analysis Hospital Budi Kemuliaan in changes as anAdvanced Health Facilities National Health Insurance To see the readiness Hospital Budi Kemuliaan in the Amendment as Advanced Health Facilities National Health Insurance, the researchers conducted research with a qualitative analysis of the years 2014-2016. Conducted in-depth interviews with eight informants: Own Hospital Budi Kemuliaan, Director, Deputy Director, Chairman of the Medical Committee, Chairman of the National Health Security Control Team, Head of Unit MPKR Social Security Agency and Health Branch Batam verifier Social Security Agency of Health. Additionally conducted study of relevant documents concerning the readiness of the organization, system readiness Administration, Financial Management preparedness and readiness of medical management. This study found the Hospital Budi Kemuliaan already done some preparation, namely: the readiness of the organization (Decision of the Board of Directors, formed Control Team National Health Insurance), the readiness of administration (Conditions become FKTL of BPJS), readiness of financial management (System Rates INA-CBG's, delay claims to BPJS, claims revised, Payment Services medical Doctor), readiness of medical management (preparation of clinical pathways), and that still needs to be done, namely the maintenance of a new accreditation, sending claims on time and charging claims timely, compiling clinical pathways SMF Disease , SMF Child, Eyes SMF, SMF Neuroscience. This study proposes a policy of the Board of Directors of the doctors have to fill in a timely medical resume, make a proper diagnosis, compiling clinical pathways, their SIMRS integrated, the new 2012 version takes care accreditation. Keywords: Delay claims, claims revises, clinical pathway

Abstrak: Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Kredensial BPJS, Proses Manajemen, Rumah Sakit Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program. The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program. Key: National Health Insurance, Credentials BPJS, Management Process, Hospital

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang hubungan komponen quality of work lifedengan kinerja perawat di bagian keperawatan Rumah Sakit Budi KemuliaanBatam Era Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015.Metodologi penelitian bersifat kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitianini untuk melihat hubungan antara sembilan komponen variabel independenQuality of Work Life yaitu : keterlibatan karyawan, kompensasi, rasa amanterhadap pekerjaan, keselamatan lingkungan kerja, rasa bangga terhadap institusi,pengembangan karir, fasilitas, penyelesaian masalah dan komunikasi dengankinerja perawat di Bagian Keperawatan Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam.Responden berjumlah 100 perawat.Karakteristik responden dari umur terbanyak usia 20-29 tahun (40%) dan30-39 tahun (39%), pendidikan rata-rata D3 keperawatan (87%), status pegawaiterbanyak adalah pegawai tetap (88%) dan lama bekerja terbanyak diatas3 tahun (59%). Analisis bivariat dengan Chi Square dan uji korelasiSpearman didapatkan hubungan yang signifikan dengan kinerja perawatadalah komponen keterlibatan karyawan, kompensasi dan keselamatan lingkungankerja. Analisis lanjut regresi logistik didapatkan komponen yang mempunyaihubungan signifikan adalah keterlibatan karyawan, kompensasi, rasa amanterhadap pekerjaan, keselamatan lingkungan kerja, pengembangan karir.
Kata kunci : QWL, Kinerja

---

This Research assess the relationship between Quality Of Work Life(QWL) components and the performance of nurses in the Budi KemuliaanHospital Batam Era National Health Insurance 2015.Research metodology : quantitative, cross-sectional design. These QWLcomponents are employee participation, compensation, job security, workenvironment safety, a sense of pride in the institution, career development,facilities, conflict resolution and communication.Respondents were amounted to 100 nurses.The age of majority of respondents is 20-29 years (40%) and 30-39 years(39%) average education is Diploma o f n u r s i n g (87%), the statusof most employees are permanent employee (88%) and working periode isover 3 years (59%). Bivariate analysis with Chi Square and Spearmancorrelation test found a significant relationship between components ofemployee participation, compensation and work environment safety with thenurses performance. Further multiple logistic analysis found asignificant relationship between components of employee participation,compensation, job security, work environment safety and career development withthe performance of nurses.
Keywords : Quality of Work Life, Performance

Abstrak: Tesis ini membahas analisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Aisyiyah Bojonegoro. Kebijakan implementasi KRIS JKN ini akan berdampak pada tata kelola rumah sakit perlunya penyesuaian kebutuhan pada sumber daya rumah sakit dan manajemen rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 & Kepdirjenyankes Nomor HK.02.02/I/1811.2022. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro dengan cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta terbesar di Bojonegoro, tahun 2021 jumlah pasien rawat inap sebesar 50% jaminan JKN dan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN Perkembangan program JKN dengan adanya peningkatan jumlah peserta JKN dan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (RS swasta 63.8%). Peningkatan pemanfaatan JKN dengan proporsi pembiayaan rawat inap yang terbesar. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menjalankan implementasi kebijakan KRIS JKN mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas

Abstrak: Tesis ini membahas kelayakan dan kesiapan Rumah Sakit (RS) Awal Bros Panam di Pekanbaru menjadi RS Kelas B di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Standar pelayanan, SDM, peralatan dan sarana prasarana yang dimiliki RS saat ini telah melebihi standar RS kelas C. Perubahan sistem pembayaran fasilitas kesehatan menjadi prospective payment dengan Indonesian Case based group (INACBG), menetapkan tarif INACBG RS kelas B lebih tinggi daripada RS kelas C. Desain penelitian adalah operasional (operational research) dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari RS Awal Bros Panam, RS Awal Bros Pekanbaru dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Pekanbaru. Tahap pertama penelitian adalah penilaian kelayakan perubahan kelas RS dengan menggunakan standar Permenkes no 56 tahun 2014. Kemudian tahap kedua menilai kesiapan rumah sakit melalui analisis situasi era JKN dengan membandingkan jumlah kasus dan klaim INACBG antara RS Kelas C dan Kelas B. Hasil penelitian menunjukkan RS Awal Bros Panam telah layak dan siap untuk berubah menjadi RS kelas B berdasarkan standar pelayanan, SDM, peralatan dan bangunan serta sarana prasarana. Namun masih tetap harus melengkapi beberapa kekurangan pada standar-standar tersebut. Ruang lingkup analisis situasi masih berfokus pada aspek internal sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut analisis kondisi eksternal RS seperti kebijakan Pemerintah dan Kebijakan BPJS Cabang Pekanbaru untuk benar-benar memastikan kelayakan dan kesiapan RS. Kata kunci : Rumah sakit, kelayakan dan kesiapan, Rumah sakit kelas C, Rumah sakit kelas B, Jaminan Kesehatan Nasional. This thesis discusses the feasibility and ability of Awal Bros Panam Hospital to become class B hospital by considering National Health Insurance era. The current standard of services, human resources, equipment and infrastructure owned by hospital has exceeded the standard of class C hospital. Changes in payment system with prospective payment known as INACBG, determine INACBG rate for class B Hospital is higher than the class C hospital. This study is an operational research, by collecting primary and secondary data from Awal Bros Panam Hospital, Awal Bros Pekanbaru Hospital and Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Pekanbaru branch. The first stage of the study is by assessing the feasibility of the changes using the regulation from Ministry of Health number 56, 2014. The second stage is by assessing the ability of hospitals through the situational analysis which comparing the number of cases and claims INACBG between Class C hospital and Class B hospital. The results showed Awal Bros Panam hospital has been feasible and able to become class B hospital based on the standard of services, human resources, equipment, buildings, and infrastructure. However there are some standards that still must be completed. The further analysis of external conditions such as the Government and BPJS policies must be considered to ascertain feasibility and ability of Awal Bros Panam Hospital to become class B hospital. Keywords: Hospitals, feasibility and ability, class C Hospital, class B Hospital, the National Health Insurance.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Weny Rinawati Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis biaya perawatan stroke berdasarkan Clinical Pathway di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dalam pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional Latar belakang. Masalah yang sering dihadapi pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional adalah kesenjangan biaya perawatan pasien stroke dengan tarif INA-CBGs. Hal ini terkait dengan biaya perawatan dan Clinical Pathway. Tujuan. Mengetahui biaya perawatan pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Metoda. Penelitian kuantitatif deskriptif mengikutsertakan 277 subjek penyakit stroke yang diperoleh di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta selama Januari – Juni 2015. Biaya perawatan stroke dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan menggunakan metode activity based costing dan Clinical Pathway. Hasil. Biaya satuan perawatan stroke iskemik dan stroke hemoragik berdasarkan Clinical Pathway, dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tanpa memperhitungkan jasa medis berturut-turut adalah Rp 311,860,860.83 dan Rp 585,083,610.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 321,682,940.73 dan Rp598,929,450.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif IDI adalah Rp 318,360,860.73 dan Rp 594,333,610.01; tanpa memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis adalah Rp30,361,681.00 dan Rp25,698,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 40,183,761.00 dan Rp 39,544,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan IDI adalah Rp 36,861,681.00 dan Rp 34,948,199.46. Simpulan: Dijumpai selisih biaya perawatan berdasarkan biaya satuan dan Clinical Pathway, baik yang memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, maupun tanpa memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, dengan tarif layanan existing dan tarif INA-CBGs Kata kunci : biaya, Clinical Pathway, INA-CBGs, stroke

---

ABSTRACT Name : Weny Rinawati Study Program : Hospital Administration Title : Cost of stroke treatment based on Clinical Pathway in National Brain Center Hospital, Jakarta Background. Problem often encountered in patient care National Health Insurance is the gap between the cost of stroke treatment with INA-CBGs tariff. This is related to the cost of treatment and the Clinical Pathway. Aim. Knowing the cost of stroke treatment in the National Brain Center Hospital Jakarta. Methods. Descriptive quantitative study involving 277 subjects stroke obtained at the National Brain Center Hospital Jakarta during January - June 2015. The cost of stroke treatment are calculated based on the unit cost using activity-based costing method and Clinical Pathway. Results. The unit cost of ischemic stroke and hemorrhagic stroke treatment by Clinical Pathway, taking into account investment costs and salary costs, regardless of medical services is IDR 311,860,860.83 and IDR 585,083,610.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based hospital is IDR 321,682,940.73 and IDR 598,929,450.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based IDI is IDR 318,360,860.73 and IDR 594,333,610.01; without taking into account investment cost, salary cost, and medical services are IDR 30,361,681.00 and IDR 25,698,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based hospital is IDR 40,183,761.00 and IDR 39,544,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based IDI is IDR 36,861,681.00 and IDR 34,948,199.46. Conclusion. Found difference in the cost of stroke treatment is based on unit cost and Clinical Pathway, both of which take into account the investment, salaries, and medical services cost, and without taking into account investment, salaries, and medical services cost, with existing services and tariff rates INA-CBGs Keywords: Clinical Pathway, cost, INA-CBGs, stroke

Abstrak:

---

Abstrak: Latar belakang : Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan menggunakan mekanisme tarif paket INA-CBGs, yang menuntut rumah sakit untuk mengelola pelayanan secara efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan. Namun dalam praktiknya, rumah sakit sering menghadapi selisih tarif negatif, yaitu kondisi ketika biaya riil pelayanan melebihi tarif klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen dalam mengatasi selisih tarif pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di RS Wijaya Kusumah Kuningan dengan menggunakan kerangka Input, Proses, dan Output. Metodologi Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan mixed-method, yaitu mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari dokumen klaim pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional periode Januari–Desember 2024, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari manajemen rumah sakit, tenaga medis, keperawatan, unit casemix, case manager, serta tim kendali mutu dan kendali biaya. Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif, sementara data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 8.514 Surat Eligibilitas Peserta (SEP) rawat inap, sebanyak 2.735 SEP (32%) mengalami selisih tarif negatif dengan total nilai mencapai Rp3.771.224.647. Selisih tarif negatif paling banyak terjadi pada kelas perawatan 3, yang juga merupakan kelas dengan volume pasien tertinggi. Lama hari rawat (Length of Stay/LOS) yang melebihi standar INA-CBGs, variasi pelayanan klinis, keterbatasan penerapan Clinical Pathway , serta keterbatasan jumlah dan peran case manager menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya selisih tarif. Dari sisi proses, alur pengajuan klaim telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih ditemukan kendala berupa kelengkapan berkas klaim dan perlunya perbaikan dokumen berdasarkan feedback BPJS Kesehatan. Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen dalam pengendalian biaya pelayanan rawat inap di RS Wijaya Kusumah belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan kebijakan pengendalian biaya berbasis analisis risiko, optimalisasi peran case manager, penerapan dan evaluasi Clinical Pathway  secara konsisten, serta monitoring selisih tarif secara berkelanjutan agar selisih tarif negatif dapat ditekan tanpa menurunkan mutu pelayanan kesehatan.

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era

Abstrak: ABSTRAK Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372 Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional; Sectio Caesaria; Rumah Sakit ABSTRACT The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies. The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017. The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372 It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance. Keywords: National Health Insurance; Sectio Caesaria; Hospital