Abstrak: ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat (CoB) Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016. Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT. Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB. Kata kunci: CoB, Badan Usaha, BPJS Kesehatan This thesis discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits (CoB) In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach. The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016. Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT. Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co-ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products. Key words: CoB, Business Entity, BPJS Kesehatan

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017. Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional; membeli; pedagang kaki lima; Bogor This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017. Key words: National Health Insurance ; purchasing ; street vendors ; Bogor

Abstrak: Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan TingkatPertama (FKTP) merupakan gatekeeper dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat.Sementara saat ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di puskesmasbelum maksimal, puskesmas sebagai gatekeeper belum menjadi prioritas utama dalampemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yangberkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oeh peserta JKNdengan menggunakan literature review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalahProquest, PubMed, Google Scholar, dan Garuda Ristekbrin. Pada hasil pencarian,ditemukan sebanyak 16 studi terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi dikatakan bahwapemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN masih cukup rendah. Sebagianbesar studi mendapatkan bahwa mereka yang lebih memanfaatkan pelayanan kesehatandi puskesmas adalah peserta JKN dengan usia di atas 46 tahun, dengan tingkatpendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pengetahuan yang baik tentangJKN, memiliki aksesibilitas layanan yang mudah dan memadai, memiliki persepsi yangbaik terhadap kesehatan, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sikap petugaskesehatan dan JKN.Kata kunci:Faktor-faktor, peserta JKN, pemanfaatan pelayanan kesehatan, puskesmas,literature review.

Abstrak:

---

Abstrak: Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit. Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada. Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU. Kata Kunci : Rumah Sakit TNI AD, Badan Layanan Umum, Era Jaminan Kesehatan Nasional

Abstrak: Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014, BPJS mewajibkan kepesertaan bagi Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, dari data yang diperoleh peneliti, di wilayah Tangerang dari total 7707 Badan Usaha terdapat 1185 Badan Usaha yang belum mendaftar BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran persepsi badan usaha terkait kepesertaannya dalam program JKN di wilayah Tangerang tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam pada informan kunci yaitu pihak HRD perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang biasa berurusan dengan BPJS Kesehatan. Variabel yang diteliti menggunakan teori 3 atribut kepuasan pelanggan oleh Dutka yaitu atribut produk, atribut pelayanan, atribut pembelian dan ditambahkan dengan teori Tafal yaitu peraturan dan sanksi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepesertaan Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dipengaruhi oleh persepsi Badan Usaha. Persepsi Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan beragam, baik dari segi pelayanan di fasilitas kesehatan maupun pelayanan dari pegawai di kantor BPJS Kesehatan Tangerang. Badan Usaha yang sudah mendaftar BPJS Kesehatan menjadi peserta karena BPJS Kesehatan bersifat wajib dan keterpaksaan dari peraturan . Bagi Badan Usaha yang belum mendaftar karena pelayanan yang diberikan BPJS belum baik dan merasa keberatan dengan beban iuran yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan. .Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai yang diterapkan pada program JKN , dan juga beban karyawan BPJS Kesehatan Tangerang yang tidak seimbang dengan jumlah peserta yang harus dilayani.
Kata Kunci: Kepuasan Pelanggan, Badan Usaha, BPJS Kesehatan

---

Based on Peraturan BPJS Kesehatan No.1 tahun 2014, BPJS require the participation of enterprises in the JKN (National Health Insurance Program). However, from the data obtained by researchers, in the Tangerang area of total 7707 enterprises, there are 1185 enterprises that have not signed up in BPJS Kesehatan Tangerang. The purpose of this study to known perception of the enterprises related their membership of BPJS Kesehatan Tangerang. The research is use qualitative study using in-depth interview techniques to key informants that the HRD company or company representative that is used to dealing with BPJS. Variables studied using the theory of three attributes of customer satisfaction by Dutka which product attributes, service attributes, attributes the purchase and added with Tafal theory that rules and sanctions. Results from the study show that the coverage of the enterprises in the JKN is influenced by the perception of enterprises. Perception Enterprises against BPJS diverse, both in terms of services in health facilities and services of an employee in the office BPJS Tangerang. Enterprises that have signed up BPJS be a participant because BPJS is compulsory and compulsion of regulation. For those entities that have not signed up for the service provided has not been good BPJS and objecting to the burden of dues to be paid to BPJS. .This Is due to a lack of understanding of the values that applied to the program JKN, as well as personnel expenses BPJS Tangerang are not balanced by the number of participants to be served.
Key words: Customer Satisfication, enterprises, BPJS Kesehatan

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi KesehatanKomersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit (CoB) dalam JaminanKesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalamPeraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program JaminanKesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaranrespon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehinggadapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian inidilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian inimenjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB,kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi,perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoByang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yangmenjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJSKesehatan.Kata Kunci:Coordination of Benefit, CoB, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional,Asuransi Kesehatan Komersial

---

Focus of this study is Description of Commercial Health InsuranceResponse to Coordination of Benefit (CoB) Policy in Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). This study is based on several aspects in Peraturan Badan PenyelenggaraJaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PenyelenggaraanKoordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. The purpose ofthis study is to know description of commercial health insurance response toCoordination of Benefit (CoB) policy in Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Thisresearch used qualitative research method. The results of this study explain thatthere are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competenceof related parties for the implementation of CoB, the understanding of socializationmaterials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism ofCoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB thatbecome the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB withBPJS Kesehatan.Key Words:Coordination of Benefit, CoB, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional,Commercial Health Insurance