Abstrak: Pemerintah Indonesia sejak 2014 menetapkan pengadaan obat melalui e-katalog, dan mewajibkan faskes pemerintah untuk melaksanakan kebijakan obat e-katalog untuk mendukung JKN. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi e-katalog obat di RSUD Pulangpisau tahun 2016. Data dikumpulkan melalui indepth interview, observasi dan telaah dokumen. Implementasi e-katalog obat belum berjalan dengan baik. Ditemukan masalah kekosongan obat karena distributor memprioritaskan Pulau Jawa, ketidak-tepatan rencana kebutuhan obat, kesulitan internet, pekerjaaan manual, minimnya dana, kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan obat e-katalog. Sulit untuk distributor menyediakan buffer sebagai solusi penyimpanan dan penjualannya, karena bisa tidak terjual. Disarankan perlunya komitmen penyedia, serta kesiapan dan ketersediaan obat sesuai dengan kontrak. Selain itu agar rumah sakit menyediakan koneksi internet yang stabil dan lebih cepat, membuat sistem informasi rumah sakit. Agar manajemen rumah sakit memperhatikan ketersediaan obat, tenaga dan sarananya, dan mengalokasi dana yang lebih besar, membuat instalasi farmasi sebagai unit sentral, membayar tagihan obat ke distributor sesuai term of payment, dan melaksanakan tata kelola sebagai UPT dinas kesehatan. Agar Dinas Kesehatan Pulangpisau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-catalog, membuat pelatihan pedoman perencanaan kebutuhan obat yang baik, pelatihan membuat rencana kebutuhan obat bagi petugas dinas kesehatan dan rumah sakit.

---

The Indonesian government has since 2014 set up drug procurement through e-catalogs, and requires government faciities to implement e-catalog drug policies. This study aimed to find out the implementation of e-catalog of drugs in RSUD Pulangpisau 2016. Data collected through indepth interview, observation and document review. The study found that e-catalog implementation faced many problems, i.e, drug stock out as the distributor prioritized Java, inaccurateness of the drug requirement planning, internet difficulties, manual work, the lack of needed funds and facilities for the e-catalog services. It was difficult for distributors to provide buffers as their storage and sales solutions, as they may not unsold. It is recommended that the drug providers committed and provide just enough drugs as stated in the contract. In addition, it is suggested that hospital provide a stable Internet connection, develop hospital information system. The management should pay attention to the availability of medicines, personnel and facilities, allocate more funds, make pharmaceutical installations as central units, pay the drug bills to the distributors according to the term of payment, and implement better governance. The district health office should monitor and evaluate the implementation of e-catalogs, provide training on good drug guideline, and drug requirement planning.

Abstrak: Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented a work health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of 2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff. This study aims to obtain in-depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure (RAP), data collecting by in-depth interview, observation and document review. This study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment. In this research, there are some obstacles based on six variables from van meter and van horn theory so that the implementation of employee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented. Suggestions recommended in this study include socializing and monitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees in the hospital, local governments allocate special budgets for occupational health to worker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation of occupational health policy for hospital staff.

Abstrak: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.

Abstrak: Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS sangat penting karena tidak hanya bermanfaat bagi pasien untuk mendorong perilaku sehat, mencegah pasien berobat ulang dan juga menjaga kualitas hidup pasien, meningkatkan status kesehatan staf Rumah Sakit, serta berdampak pula pada peningkatan mutu layanan dan citra nama baik rumah sakit itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi bahwa masih ada beberapa orang yang merokok di Lingkungan Rumah Sakit dan masih ditemuinya sebagian petugas pemberi pelayanan kesehatan yang tidak melakukan konseling terhadap pasien/ kliennya. Meskipun telah ada Tim PKRS namun implementasi PKRS di RSUD Pringsewu dirasa masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penentu Belum Optimalnya Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS pada RSUD Pringsewu pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Promosi Kesehatan di Rumah Sakit PKRS Pada Rumah Sakit Umum RSUD Pringsewu Kabupaten Pringsewu dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belumlah berjalan secara optimal. Faktor penentu yang mempengaruhi implementasi PKRS di RSUD Pringsewu adalah kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal, proses komunikasi yang belum efektif dan struktur birokrasi yang belum melibatkan banyak sektor serta belum adanya SOP terkait pelaksanaan PKRS.

---

Implementation of Health Promotion in Hospital HPH is very important because it is not only beneficial for patient to encourage healthy behavior, but also to the prevent patient from re treatment and maintain the patient 39 s quality of life, improve the health status of hospital staff, and also impact on improvement of service and prestige good name of the hospital it self. Based on the observation result, there are still some people who smoke in the Hospital environment and still meet some health service providers who do not counsel to patients clients. Although HPH Team has existed, implementation of HPH in Pringsewu is Hospital is still not optimal. This study aims to know the Determinant Factor of Optimal Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu is Hospital in 2018. This research is a qualitative research through primary data collection and secondary data. The result of research shows that Implementation of Health Promotion in Hospital HPH at Pringsewu General Hospital is influenced by 4 factors, these are communication, resources, disposition and bureaucracy structure has not run optimally yet. The determinant factors affecting the implementation of HPH in Pringsewu is Hospital are the quality and quantity of human resources that have not been optimal, the communication process has not been effective and the bureaucratic structure has not involved many sectors and the lack of SOP related to the implementation of HPH.

Abstrak: Kondisi geografis dan akses yang sulit masih menjadi kendala dalamefektifitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di NTT yang menyebabkan munculnyamasalah 3T dan tingginya AKI dan AKB. Jalan keluar yang ditempuh antara lainadalah Revolusi KIA NTT dengan penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK).Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pemanfaatan RTKoleh ibu hamil di Manggarai Barat NTT tahun 2016. Pemanfaatan rumah tungguberhubungan faktor predisposisi (predisposing factors), faktor pemungkin (enablingfactors) dan faktor penguat (reinforcing factors).Metode penelitian ini adalah Mixed Method Research dengan desaineksplanatoris. Penelitian ini mengambil jumlah sampel survey sebanyak 100responden dengan metode multistage random sampling jumlah respondenwawancara mendalam 29 responden. Analisis data menggunakan program StatisticalProduct and Service Solutions (SPSS) program Nvivo 11 Plus. Analisis kuantittatifmenggunakan metode Chi Square Test.Hasil penelitian terdapat 19% ibu hamil menggunakan RTK di ManggaraiBarat tahun 2016. Wawancara mendalam menunjukkan bahwa keberadaan RTKberdampak positif bagi banyak ibu hamil dari geografis sulit dan ibu hamil yangberesiko tinggi.
Hasil analisis kuantitaf dari faktor predisposisi (predisposing factors)menunjukkan bahwa umur (p=0.38), pendidikan (p=0.301), pengetahuan (p=0.201),pekerjaan (p=0.68), kondisi ekonomi (p=0.592), sikap (p=0.452) dan faktor sosialbudaya tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan RTK diManggarai Barat. Faktor ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan mempunyaihubungan bermakna (p=0.038) serta ketersediaan sarana transportasi juga bermakna(P=0.04). Faktor ketersediaan kendaraaan dijelaskan oleh faktor jarak dan faktorgeografis. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) seperti keluarga (p=0.201), masyarakat (p=1), tenaga kesehatan (p=0.26) dan pemerintah (p=0.345) tidak bermakna terhadap pemanfaatan RTK di Manggarai Barat tahun 2016.

---

Bad goegraphic condition and bad access to health facility still remain to bethe big problem in effectivity of maternity care in NTT Province, Indonesia. The badaccess to the facility causes the problems of 3 Lates (Tiga Terlambat) and still highof MMR and IMR. One of the wayouts of the problems is the revoluiton of Motherdan Infant Health care in NTT since 2009 with providing maternity waiting houses(MWH) near facility of health care.The aim of the study is to determine the effectivity of using maternity waitinghouses in district of Manggarai Barat, Province of NTT, in 2016. The use of MWHlink to the factors of: predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors.This research uses Mixed Method Research with explanatory design. Totalsurvey samples are 100 respondents using multistage random sampling method andtotal indepth interview samples are 29 respondents. The analisys of data using thesoft ware program of Statistical Product and Service Solutions (SPSS) and Nvivo 11Plus.The result of the survey is 19% pregnant women used MWH in ManggaraiBarat in 2016. Indepth Interview shows the fact that the use of MWH have a positiveimpact for many pregnant women from the villages with bad geographic conditionsand the pregnant women with high risk maternity. The quantitative analysis showingthe result that the predisposing factors: age (p=0.38), education (p=0.301),knowledge (p=0.201), work (p=0.68), socio-economic condition (p=0.592), attitude(p=0.452) and socio-cultural factors had no significant relation with the use of MWHin Manggarai Barat in 2016. The factors of heath facility and healt care provider(p=0.038) and the presence of transportation facility (car or vehicles) (p=0.04) havesignificat relation with the use of MWH. The reinforcing factors: family (p=0.201),public figures (p=1), health care provider (p=0.26) and government (p=0.345) had nosignificant relationship with the use of MWH in Manggarai Barat, 2016.

Abstrak: Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhakmemperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinyapenyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah juga wajib memberikanimunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada tahun 2017, Kota Depokberstatus KLB difteri dengan 12 kasus suspect difteri dan 1 orang meninggal. Kota Depokmerupakan wilayah yang berpotensi transmisi penyakit menular tinggi karena padatpenduduk dan mobilitas tinggi. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satuprogram dari kebijakan imunisasi yang lama dilaksanakan namun belum menemuikeberhasilan yang diharapkan. Analisis implementasi ditujukan untuk melihat bagaimanapengimplementasian program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumenterkait, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan6 (enam) variabel. Hasil penelitian didapatkan bahwa standar dan sasaran kebijakanbelum tercapai sepenuhnya. Sumber daya terkendala berdasarkan indikator insentif yangbelum dirasakan secara optimal dalam menunjang optimalnya penyelenggaraan IDL diPuskesmas. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksanaterkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomidan politik baik, namun kondisi sosial belum mendukung. Kesimpulan didapatkan bahwaimplementasi IDL di Kota Depok masih memiliki kendala di setiap variabelnya dan perludilakukan proses pemenuhan variabel yang kurang. Rekomendasi penelitian ini yaitukeberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik darisisi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristikpelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Hambatan program yangada bisa diatasi dengan mengoptimalkan wewenang Puskesmas sebagai pembina wilayah.

---

Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.

Abstrak: Posbindu PTM merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikanpenyakit tidak menular melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dinifaktor risiko penyakit tidak menular. Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTMdi Kota Bogor pada tahun 2017 hanya 12,96% belum mencapai target yang diharapkanyaitu 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kegiatanPosbindu PTM di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam,Focus Group Discussion (FGD), telaah dokumen dan observasi. Informan penelitianterdiri dari 11 informan wawancara mendalam dan 24 informan FGD. Observasidilakukan di 2 Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilpenelitian berdasarkan aspek standar dan tujuan kebijakan sudah cukup mendukungnamun untuk sasaran peserta Posbindu PTM belum semua informan mengetahui, aspeksumber daya manusia tenaga dan kompetensi kader masih kurang, anggaran berasal daridana APBD dan BOK, sarana prasana sudah cukup memadai namun untuk media promosipreventif masih kurang, aspek komunikasi antar pelaksana kegiatan sudah terjalin namunbelum efektif terutama pada penyebaran informasi mengenai sasaran dan jadwal kegiatan,aspek karakteristik badan pelaksana untuk hubungan dan proses koordinasi sudah terjalinnamun belum optimal terutama kordinasi tugas antar kader, aspek sikap pelaksanapetugas sudah cukup baik namun sikap dan motivasi kader masih kurang belum semuanyaterlibat aktif pada kegiatan, aspek dukungan lingkungan sosial belum optimal hadirnyatokoh masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan, dukungan dana sudah cukupmendukung dari bantuan masyarakat, dan dukungan politik dari pemerintah daerah sudahcukup baik dengan dikeluarkannya SK Walikota. Rekomendasi perlu adanya refreshingkader dengan melakukan studi banding ke Posbindu terbaik, pelatihan secara berkala danperekrutan kader baru, pemberian reward atau pemilihan kader teladan dan PosbinduPTM terbaik, peningkatan kerja sama lintas sektor lembaga pendidikan, pemerintah danswasta.

---

Non Communicable Disease Integrated Service Post (NCDISP) is one of the efforts toprevent and control non-communicable diseases by using, will also change the language.The coverage of the community to NCDISP in 2017 only 12.96% has not reached theexpected target of 30%. This study aims to find out how the implementation of NCDISPactivities in the city of Bogor. The method used is in-depth interviews, Focus GroupDiscussion (FGD), study documents and observations. The research informants consistedof 11 informant interviews and 24 FGD informants. Observations were conducted at 2NCDISP at Mekarwangi Health Center and Cipaku Health Center. The results of researchbased on the aspects of standards and objectives that exist but still for the targetparticipants NCDISP not all information, resources and energy resources cadres are stilllacking, funds come from APBD and BOK funds, facilities are quite adequate yet forpreventive media campaign less, communication aspect between executor of activity hasnot been established but not yet effective especially at disseminating information abouttarget and schedule of activity, executor body aspect for relationship and process whichhave been intertwined but not optimal especially for duties among cadres, and others.good but the attitude and motivation of the cadres are still less actively involved activelyin the activities, the social environment is not optimally the presence of communityfigures at the time of implementation of activities, The amount of funds is enough supportfrom the public assistance, and funds from the local government is quite good with theissuance of SK Mayor. Suggestions need to be refreshed by doing cadres by conductingcomparative studies to the best NCDISP, online training and recruitment of new cadres,reward prizes or selecting best cadres and NCDISP, enhancing education, governmentand private sector cooperation.

Abstrak: Alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan disamping obat. Selain memiliki fungsi sosial, alat kesehatan juga memiliki fungsi ekonomi dan menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan. Indonesia adalah pasar yang besar untuk pemasaran alat kesehatan dengan nilai pasar sekitar 800 juta USD pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai 1,2 miliar USD pada tahun 2019 (BMI, 2015). Namun, kebutuhan alat kesehatan masih dipenuhi lebih dari 90% alat kesehatan impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik Indept Interview. Hasil penelitian: Komunikasi pada implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum efektif. Sumber daya di Universitas Gadjah Mada seperti SDM, fasilitas dan dana belum optimal. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP dalam pelaksanaan hilirisasi hasil riset alkes. Kesimpulan: Implementasi kebijakan hilirisasi hasil riset alat kesehatan di Universitas Gadjah Mada masih belum optimal dalam penyelenggaraan hilirisasi hasil riset alat kesehatan. Hambatan: Komunikasi periset Universitas Gadjah Mada dengan LKPP kurang bersinergi sehingga produk-produk yang dihasilkan yang seharusnya dapat disusun dalam tata kelola pengadaan alat kesehatan masih adanya penolakan oleh LKPP. Disposisi pada persepsi penggunaan alat kesehatan luar negeri lebih bagus mutunya serta kurangnya minat industri untuk memproduksi alat kesehatan dan pelaku usaha untuk menanamkan investasi di bidang industri alat kesehatan. Sumber daya periset secara kuantitas yang masih kurang dalam mendukung riset alat kesehatan secara konsisten, selama ini fungsi dosen sebagai tenaga pengajar dan sebagai periset. Serta laboratorium pengujian yang masih kurang bagi periset Universitas Gadjah Mada. Struktur organisasi kurang menyusun SOP tugas direktur, periset dan tim advokasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga kurangnya pencapaian tujuan dari prototype, Izin Edar, HAKI, dan komersialisasi hasil riset.

---

Medical devices are an important component of healthcare besides drugs. In addition to having a social function, medical devices also has an economic function and commodity that has promising value. Indonesia is a big markets for medical devices marketing with a market value of about 800 million USD by 2015 and is estimated to reach 1.2 billion USD by 2019 (BMI, 2015). However, the need for medical devices is still fulfilled by more than 90% of imported medical devices. This research uses qualitative method with In-depth Interview technique. Research Result of: Communication on the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University still not effective. Resources at Gadjah Mada University such as human resources, facilities and funds have not been optimal. Bureaucracy Structure, the have not SOP in the the hilirization policy implementation of medical devices research results. Conclusion: the hilirization policy implementation of medical devices research results in Gadjah Mada University is still not optimal in the hilirization implementation of medical devices research results. Obstacles: Gadjah Mada University researchers' communication with LKPP is less synergic so that the products that should be arranged in the governance of medical devices procurement are still rejected by LKPP. The disposition on the perception of the use of foreign medical devices is of better quality and the lack of industry interest in producing medical devices and business actors to invest in the medical devices industry. Research resources in quantity are still lacking in supporting the research of medical devices consistently, so far the function of lecturers as teaching staff and as a researcher. And testing laboratories are still lacking for Gadjah Mada University researchers. The organizational structure lacks the SOP of the director's job, the researchers and the advocacy team in carrying out their responsibilities resulting in a lack of achievement of the objectives of the prototype, Circulation License, HAKI, and commercialization of research results. 

Abstrak: Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional, melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas, namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua (2). Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif, dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang, yaitu Kementerian Kesehatan, Sudinkes Jakarta Selatan,Kepala Puskesmas, Dokter poli, pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan, adanyadukungan Kepala Puskesmas, SOP pelayanan, dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala, komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi (kejelasan dan konsistensi) belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana, aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah, aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training, especially training of traditional health careworkers, through the training of acupressure services for Primary Health Care, butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta, PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two (2). Thisresearch is a qualitative research, and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people, namely the Ministry of Health, Sudinkes South Jakarta, Head ofPrimary Health Care, Doctor, program implementer. Methods of data collection throughWM and document review. The result of research of input component have beenrunning, existence of support of Head of Puskesmas, service SOP, and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle, component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect (clarity andconsistency) has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers, the financing aspect has not been supportedby local regulations, the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care.

Abstrak: Tesis ini membahas implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada pendudukusia produktif di Tangerang Selatan pada tahun 2018. Variabel penelitian mengacu padateori impelementasi kebijakan Edwards III, yaitu aspek implementasi, komunikasi,disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April-Juni 2018 di Tangerang Selatan. Mengacu pada Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada informan yang bertanggung jawab untuk kegiatan Germas di tingkat daerah, yaitu kepala daerah yang dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah dan atau kepala Bappeda sertapelaksana terkait dengan kegiatan Germas yang diteliti. Dengan mempertimbangkan kemampuan laksanaan penelitian baik dari aspek pengetahuan, sumber daya dan waktu penelitian, maka lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik di dalamnya, sehingga informan yang diteliti dipersempit menjadi informan dari instansi yang bertanggungjawab pada Germas dan mempunyaitugas dalam kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik padaruang terbuka hijau. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasi Germas pada penduduk usia produktif di Tangerang Selatan dikarenakan implementasi Germas masih dititikberatkan ke dinas kesehatan, belum ada pelibatan kebijakan Germas dalam dokumen perencanaan kebijakan daerah, belum ada kajian dan mapping kegiatan Germas, belum ada perdatentang Germas, serta belum ada supervsisi dan monitoring Germas. Dari segi disposisi, pemerintah Tangerang Selatan berkomitmen untuk menyediakan sarana aktivitas fisikseabagai bagian dari perwujudan Tangerang Selatan sebagai kota layak huni dan berwawasan lingkungan.