Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector

Abstrak: Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJSKesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompokPBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitasimplementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output diBPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatifmenggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaahdokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP (Context, Input,Process, Product) dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkankomunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program KaderJKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sertaterdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32% menjadi68,80% pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59% jumlah penduduk kota Depok yangbelum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanngperlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauankembali insentif untuk Kader.
Kata kunci:Kader JKN-KIS, PBPU, Jaminan Kesehatan Nasional, Implementasi, BPJS Kesehatan

---

National Health Insurance (JKN-KIS) Cadre Program has been running for one year,since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection ofcontributions to PBPU group are the main objectives of the program. This studydiscusses the effectiveness of JKN-KIS Cadre program implementation through input,process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This typeof research is qualitative using in-depth interview, Focus Group Discussion (FGD), anddocument review. The variables studied use a combination of CIPP Model (Context,Input, Process, Product) and George Edward III Model. The result of the research showsthat communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activityof Kader JKN-KIS have been run well and in accordance with the implementationguidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32% to68.80% in January 2018 and the remaining 25.59% of the total population of Depok citythat has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are severalthings that need to be improved in this program, namely the re-management of humanresources and incentive review for the Cadre.
Key words:Cadre of JKN-KIS, PBPU, National Health Insurance, Implementation, BPJS Kesehatan.

Abstrak: Kader JKN-KIS adalah individu yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yang menjalankan sebagaian fungsi BPJS Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu, kader ini biasanya berasal dari warga atau masyarakat setempat, tugas-tugas kader adalah mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi tentang BPJS , serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran. Tujuan dari didirikannya kader adalah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU (BPJS Kesehatan) kader ini hanya fokus pada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saja. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis implementasi kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output terhadap implementasi pelaksanaan tugas Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang kota Bogor pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi serta talaah dokumen. Sumber data penelitian ini yaitu hasil analisis dari data primer melalui wawancara mendalam dan data skunder melalui talaah dokumen. Dari hasil analisa data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan talaah dokumen didapatkan informasi mengenai SDM, SOP/Kebijakan, s arana dan prasarana, gambaran proses kegiatan Kader JKN-KIS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Kader JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor masih belum optimal dengan beberapa faktor penghambat keberhasilan berupa: SDM, pengetahuan Kader,serta karakteristik peserta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja Kader JKN-KIS. Kata kunci : Kader JKN-KIS, BPJS Kesehatan KC Kota Bogor, implementasi Kader JKN-KIS

Abstrak: Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented a work health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of 2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff. This study aims to obtain in-depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure (RAP), data collecting by in-depth interview, observation and document review. This study uses the theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment. In this research, there are some obstacles based on six variables from van meter and van horn theory so that the implementation of employee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented. Suggestions recommended in this study include socializing and monitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees in the hospital, local governments allocate special budgets for occupational health to worker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation of occupational health policy for hospital staff.

Abstrak: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dantradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisisehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmasmerupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatantradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Baratmempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkandengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudahmempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan PuskesmasCiomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional diPuskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhioleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melaluiinventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya,dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatihasuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasiakupresur untuk keluhan ringan.
Kata kunci: Implementasi, kesehatan tradisional, puskesmas

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines.Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side ofconventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility thatprioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be saidimplementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff,carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller numberof health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor(District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nursesAnalisis implementasi..., Evita Diniawati, FKM UI, 2018ixUniversitas Indonesiacertified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discoverinformation of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, PuskesmasCaringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review,observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those threepuskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidancecould be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional healthservices in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas didnot implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff butcan be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minorcomplaints.
Key words: implementation, integration, traditiona l medicine, primary health care

Abstrak: Tesis ini membahas implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada pendudukusia produktif di Tangerang Selatan pada tahun 2018. Variabel penelitian mengacu padateori impelementasi kebijakan Edwards III, yaitu aspek implementasi, komunikasi,disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April-Juni 2018 di Tangerang Selatan. Mengacu pada Inpres 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada informan yang bertanggung jawab untuk kegiatan Germas di tingkat daerah, yaitu kepala daerah yang dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah dan atau kepala Bappeda sertapelaksana terkait dengan kegiatan Germas yang diteliti. Dengan mempertimbangkan kemampuan laksanaan penelitian baik dari aspek pengetahuan, sumber daya dan waktu penelitian, maka lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik di dalamnya, sehingga informan yang diteliti dipersempit menjadi informan dari instansi yang bertanggungjawab pada Germas dan mempunyaitugas dalam kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana aktivitas fisik padaruang terbuka hijau. Hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasi Germas pada penduduk usia produktif di Tangerang Selatan dikarenakan implementasi Germas masih dititikberatkan ke dinas kesehatan, belum ada pelibatan kebijakan Germas dalam dokumen perencanaan kebijakan daerah, belum ada kajian dan mapping kegiatan Germas, belum ada perdatentang Germas, serta belum ada supervsisi dan monitoring Germas. Dari segi disposisi, pemerintah Tangerang Selatan berkomitmen untuk menyediakan sarana aktivitas fisikseabagai bagian dari perwujudan Tangerang Selatan sebagai kota layak huni dan berwawasan lingkungan.

Abstrak:

---

Abstrak: Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhakmemperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinyapenyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah juga wajib memberikanimunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada tahun 2017, Kota Depokberstatus KLB difteri dengan 12 kasus suspect difteri dan 1 orang meninggal. Kota Depokmerupakan wilayah yang berpotensi transmisi penyakit menular tinggi karena padatpenduduk dan mobilitas tinggi. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satuprogram dari kebijakan imunisasi yang lama dilaksanakan namun belum menemuikeberhasilan yang diharapkan. Analisis implementasi ditujukan untuk melihat bagaimanapengimplementasian program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumenterkait, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan6 (enam) variabel. Hasil penelitian didapatkan bahwa standar dan sasaran kebijakanbelum tercapai sepenuhnya. Sumber daya terkendala berdasarkan indikator insentif yangbelum dirasakan secara optimal dalam menunjang optimalnya penyelenggaraan IDL diPuskesmas. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksanaterkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomidan politik baik, namun kondisi sosial belum mendukung. Kesimpulan didapatkan bahwaimplementasi IDL di Kota Depok masih memiliki kendala di setiap variabelnya dan perludilakukan proses pemenuhan variabel yang kurang. Rekomendasi penelitian ini yaitukeberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik darisisi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristikpelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Hambatan program yangada bisa diatasi dengan mengoptimalkan wewenang Puskesmas sebagai pembina wilayah.

---

Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.

Abstrak: Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional, melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas, namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua (2). Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif, dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang, yaitu Kementerian Kesehatan, Sudinkes Jakarta Selatan,Kepala Puskesmas, Dokter poli, pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan, adanyadukungan Kepala Puskesmas, SOP pelayanan, dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala, komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi (kejelasan dan konsistensi) belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana, aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah, aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training, especially training of traditional health careworkers, through the training of acupressure services for Primary Health Care, butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta, PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two (2). Thisresearch is a qualitative research, and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people, namely the Ministry of Health, Sudinkes South Jakarta, Head ofPrimary Health Care, Doctor, program implementer. Methods of data collection throughWM and document review. The result of research of input component have beenrunning, existence of support of Head of Puskesmas, service SOP, and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle, component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect (clarity andconsistency) has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers, the financing aspect has not been supportedby local regulations, the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care.

Abstrak: Posbindu PTM merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikanpenyakit tidak menular melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dinifaktor risiko penyakit tidak menular. Cakupan kunjungan masyarakat ke Posbindu PTMdi Kota Bogor pada tahun 2017 hanya 12,96% belum mencapai target yang diharapkanyaitu 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kegiatanPosbindu PTM di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam,Focus Group Discussion (FGD), telaah dokumen dan observasi. Informan penelitianterdiri dari 11 informan wawancara mendalam dan 24 informan FGD. Observasidilakukan di 2 Posbindu PTM di Puskesmas Mekarwangi dan Puskesmas Cipaku. Hasilpenelitian berdasarkan aspek standar dan tujuan kebijakan sudah cukup mendukungnamun untuk sasaran peserta Posbindu PTM belum semua informan mengetahui, aspeksumber daya manusia tenaga dan kompetensi kader masih kurang, anggaran berasal daridana APBD dan BOK, sarana prasana sudah cukup memadai namun untuk media promosipreventif masih kurang, aspek komunikasi antar pelaksana kegiatan sudah terjalin namunbelum efektif terutama pada penyebaran informasi mengenai sasaran dan jadwal kegiatan,aspek karakteristik badan pelaksana untuk hubungan dan proses koordinasi sudah terjalinnamun belum optimal terutama kordinasi tugas antar kader, aspek sikap pelaksanapetugas sudah cukup baik namun sikap dan motivasi kader masih kurang belum semuanyaterlibat aktif pada kegiatan, aspek dukungan lingkungan sosial belum optimal hadirnyatokoh masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan, dukungan dana sudah cukupmendukung dari bantuan masyarakat, dan dukungan politik dari pemerintah daerah sudahcukup baik dengan dikeluarkannya SK Walikota. Rekomendasi perlu adanya refreshingkader dengan melakukan studi banding ke Posbindu terbaik, pelatihan secara berkala danperekrutan kader baru, pemberian reward atau pemilihan kader teladan dan PosbinduPTM terbaik, peningkatan kerja sama lintas sektor lembaga pendidikan, pemerintah danswasta.

---

Non Communicable Disease Integrated Service Post (NCDISP) is one of the efforts toprevent and control non-communicable diseases by using, will also change the language.The coverage of the community to NCDISP in 2017 only 12.96% has not reached theexpected target of 30%. This study aims to find out how the implementation of NCDISPactivities in the city of Bogor. The method used is in-depth interviews, Focus GroupDiscussion (FGD), study documents and observations. The research informants consistedof 11 informant interviews and 24 FGD informants. Observations were conducted at 2NCDISP at Mekarwangi Health Center and Cipaku Health Center. The results of researchbased on the aspects of standards and objectives that exist but still for the targetparticipants NCDISP not all information, resources and energy resources cadres are stilllacking, funds come from APBD and BOK funds, facilities are quite adequate yet forpreventive media campaign less, communication aspect between executor of activity hasnot been established but not yet effective especially at disseminating information abouttarget and schedule of activity, executor body aspect for relationship and process whichhave been intertwined but not optimal especially for duties among cadres, and others.good but the attitude and motivation of the cadres are still less actively involved activelyin the activities, the social environment is not optimally the presence of communityfigures at the time of implementation of activities, The amount of funds is enough supportfrom the public assistance, and funds from the local government is quite good with theissuance of SK Mayor. Suggestions need to be refreshed by doing cadres by conductingcomparative studies to the best NCDISP, online training and recruitment of new cadres,reward prizes or selecting best cadres and NCDISP, enhancing education, governmentand private sector cooperation.