Abstrak: E-logistik adalah salah satu kebijakan di bidang tata kelola obat dan vaksin untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi rantai suplai obat dan vaksin, mulai diperkenalkan sejak tahun 2015, dan ditetapkan pada tahun 2017 melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Selain aplikasi e-logistik itu sendiri, dukungan dana juga diberikan bagi implementasi kebijakan ini. Namun, hingga akhir tahun 2017 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota pengguna elogistik masih rendah, yaitu sebesar 20,26%. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja implementasi kebijakan penerapan e-logistik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan selama bulan Maret sampai Juni 2019 di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Variabel yang diteliti yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian diperoleh bahwa belum terjadi rutinitas dalam penerapan e-logistik, terdapat perbedaan persepsi mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya kebijakan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas pengelola e-logistik di pusat dan provinsi, transmisi komunikasi yang belum efektif, intensitas pelaksana yang berbeda, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang mendukung. Sebagai kesimpulan kinerja implementasi kebijakan penerapan e-logistik di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 belum optimal. Untuk itu diperlukan upaya untuk menuangkan kebijakan penerapan e-logistik ini ke dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan, peningkatan kapasitas pengelola e-logistik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pengembangan e-logistik hingga menjangkau Puskesmas, serta transmisi komunikasi yang diarahkan pada peningkatan kesadaran pelaksana akan kebutuhan menggunakan e-logistik.

Abstrak: Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasional dengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.
Kata kunci : Panduan praktik klinis, fasilitas pelayanan kesehatan primer,implementasi kebijakan

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of HealthRegulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors inPrimary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the firstcontact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment ofdiseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role ofother health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructureof puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitativeresearch with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11people toexplorein depthinformation. The results showed that all three puskesmas are less ready to implementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotiveand preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement National Formularium with needed medicines in primary health care facilities, Garut Health Office makes the development of health planning in the region by integrating all a spectsandin doing renovations or create a new building puskesmas should follow technical guide lines for buildings and infrastructure of puskesmas.
Keyword : Clinical Practice Guidelines, primary health care facilities, policyimplementation

Abstrak: Program BOK di Kabupaten Kuningan meningkatan dana operasional Puskesmas tahun 2011 dan 2012 menjadi 2 kali lipat, tetapi hal tersebut tidak berbanding positif dengan pencapaian cakupan indikator SPM bidang kesehatan. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan berdasarkan variabel kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan antara Bulan Maret-April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di Kabupaten Kuningan tahun 2011-2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmas khususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidak berpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderung menurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.

---

BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of public health centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive with the achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that the implementation of BOK programs in public health centers of Kuningan District has not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors that influence implementation of the BOK policy in public health centers of Kuningan District, based on variable environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, as well as the characteristics and capabilities of executing agencies.

This study uses a qualitative method and conducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centers with the Health Department informant number 23. Implementation of BOK programs in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the public health center especially operational to preventive and to promotive activities. But this is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends to decrease and the item does not reach the target is likely to increase.

Abstrak:

---

Abstrak: Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan ProgramKesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi datadilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabelkomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitianmenunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasibelum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber dayadari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukungkebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut.Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayahKecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15% dari target total 538.262 jiwapenduduk.Kata kunci:Implementasi, KPLDH, Kebijakan Publik.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Van Meter & Van Horn, serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober sampai Desember 2020.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial, ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dan telah dilaksanakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, komunikasi antar organisasi berjalan baik, disposisi pelaksana baik, serta adanya pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kesimpulannya implementasi kebijakan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pembatasan sosial, minimnya sumber daya manusia dan kompetensi bidang kesehatan jiwa, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Rekomendasinya perlu dibuat Surat Edaran maupun Rencana Aksi Daerah tentang pelaksanaan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi termasuk upaya mitigasi

---

Depok is the first city to find cases of COVID-19 infection, until 19 October 2020 there have been 6,661 people were confirmed positive. Due to the increasing number of cases, the Depok City Government implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The implementation of these policies also affects mental and psychosocial health.
The purpose of this study is to find out the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic in Depok City, West Java Province. The research method used a qualitative approach through in-depth interviews with informants and document review with the Van Meter & Van Horn framework, and the validity of the data used triangulation of sources and methods. This research was conducted from October to December 2020. The results showed that some mental health implementation activities were not carried out due to social restrictions, policies and objectives were understood and implemented, lack of cross-sector coordination, lack of availability of human resources and competence in mental health, communication between organizations is running well, the disposition of the executor is good, as well as the influence of the economic, social and political environment. In conclusion, the implementation of mental health and psychosocial policies during the COVID-19 pandemic has not been going well due to social restrictions, lack of human resources and mental health competence, and lack of cross-sector coordination. The recommendations need to formulate neither Circular Letter nor Regional Action Plan on the implementation of mental and psychosocial health during the pandemic including mitigation efforts

Abstrak: Data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan hanya sebesar 29,5 % bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan, rendahnya pemberian ASI Eksklusif membuat pemerintah mengeluarkan PP No 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas cicalengka. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan studi literatur. Hasil Penelitian menemukan implementasi kebijakan pemberian ASI di puskesmas belum berjalan optimal terlihat dari cakupan pemberin ASI secara eksklusif yang masih rendah. Sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara keseluruhan, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus serta peggunaan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kebijakan kurang. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI secara Eksklusif. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai maupun masyarakat, dilaksanakan supervisi dalam upaya pengawalan kebijakan, menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu.

---

Data and information on the health profile of Indonesia in 2016 showed only 29.5% of infants receive exclusive breastfeeding until 6 months, the low level of exclusive breastfeeding made the government issue a regulation on exclusive breastfeeding in PP No.33 Tahun 2012. The study aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeeding at Cicalengka Public Health Center. The study used qualitative analysis with in-depth interview method, focus group discussion and literature study. The result of this study shows that breastfeeding policy implementation in health centers is not optimal, as seen from the low coverage of exclusive breastfeeding. Socialization of the policy has not been done as a whole, the time and task division is unclear and has no special budget and the use of standard operating procedures in carrying out the policy less. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of exclusive breastfeeding policy. The suggestion is to consistently socialize to employees and the public, carry out supervision in an effort to secure the policy, run the Standard Operating Procedure (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously. 

Abstrak:

---

Introduction: The Provincial Government of West Java has issued Governor of West Java Decree Number: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 concerning Oxygen Command center. An oxygen command center was formed to deal with oxygen emergencies at the peak of the Covid-19 variant of the delta in West Java July-September 2021. Evaluation is very important as lesson learning to prepare for handling emergency medical oxygen needs in the future. Purpose: Evaluate the implementation of the implementation of the oxygen command post based on the tasks contained in the Decree of the Governor of West Java Number 443/Kep.350-BUMD AND INVESTASI/2021 concerning the oxygen command post, especially at the peak of the delta variant. Methods: This research is a non-experimental research with a qualitative case study approach which is expected to answer research questions. This study uses the theoretical approach of George C. Edward III's Policy Implementation Model and William Dunn's Theoretical Decision Evaluation. The methods used in data collection were in-depth interviews with informants and document review. Result: The research shows that the oxygen command center does its job well but not optimal. In the aspect of communication, good communication has been established within the oxygen command center, more consistent communication is needed with partners outside the command center. In the aspect of resources, staff have been fulfilled and given authority, the available budget is sufficient to meet the needs of facilities in the field. The aspect of the bureaucratic structure runs optimally, the mechanism is made very detailed and routine coordination. The disposition aspect is well implemented. In evaluating the task of preparing a needs plan that is running well enough, seen from the availability of data to prepare a needs plan, distribution control by appointing a BUMD is the right choice with a yield of 12.44 tons/day of liquid oxygen and ownership of 1,634 oxygen cylinders. The coordination and synchronization that is carried out must build a common understanding of oxygen so that there are no communication errors that hinder coordination. The command center to form a secretariat/warehouse with centralized information management on the West Java Province Pikobar service is appropriate in accordance with the mandate of the governor's regulations. The monitoring carried out is also quite good and it is better to involve partners outside the oxygen command center so that they can also find out the current situation and condition of oxygen emergencies. So it can be concluded that the oxygen command center carried out its duties properly.Pendahuluan: Pemerintah Prvinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 Tentang Pos Komando Oksigen. Pos komando oksigen dibentuk untuk mengatasi kedaruratan oksigen pada puncak covid-19 varian delta di Jawa Barat Juli-September 2021. Evaluasi menjadi sangat penting sebagai pembelajaran dalam rangka mempersiapkan penanganan kebutuhan darurat oksigen medis dimasa depan. Tujuan: Mengevaluasi implementasi pelaksanaan pos komando oksigen berdasarkan tugas yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 tentang Pos Komando oksigen khususnya pada puncak varian delta. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dan Evaluasi Keputusan Teoritis William Dunn. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen. Hasil: Penelitian menunjukkan pos komando oksigen menjalankan tugas dengan baik namun belum optimal. Aspek komunikasi, sudah terbangun komunikasi yang baik didalam pos komando oksigen, diperlukan komunikasi yang lebih konsisten dengan mitra di luar posko. Aspek sumber daya, sudah terpenuhi staf dan diberikan kewenangan, anggaran yang tersedia cukup memenuhi kebutuhan fasilitas dilapangan. Aspek struktur birokrasi berjalan cukup optimal, mekanisme yang dibuat sangat detail dan koordinasi rutin. Aspek disposisi diimplementasikan dengan baik. Pada evaluasi tugas penyusunan rencana kebutuhan yang berjalan sudah cukup baik dilihat dari ketersediaan data untuk menyusun rencana kebutuhan, pengendalian pendistribusian dengan menunjuk BUMD adalah pilihan tepat dengan hasil 12,44 ton/hari oksigen cair dan kepemilikan 1.634 tabung oksigen. Pengkoordinasian dan pensikronan yang dilakukan harus membangun kesamaan pemahaman tentang oksigen sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi yang menghambat koordinasi. Pos komando membentuk sekretariat/gudang dengan pengelolaan informasi terpusat pada layanan Pikobar Provinsi Jawa Barat sudah tepat sesuai dengan amanat peraturan gubernur. Monitoring yang dilakukan juga cukup baik dan sebaiknya melibatkan mitra diluar pos komando oksigen agar juga dapat mengetahui situasi dan kondisi terkini kedaruratan oksigen. Sehingga dapat disimpulkan pos komando oksigen melaksanakan tugas dengan baik.

Abstrak: Tesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBF di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori EdwardIII. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatan tahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuan CDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metodekualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspekkeberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaaninstrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik. Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belum maksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online, dan ketersediaan sumber dana dan sarana. Kata kunci : Implementasi kebijakan, penyesuaian izin, PBF, Edward III

---

This thesis addressess key successes and constraints on the implementation ofpolicy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKIJakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results onsurveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, andthe data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicatesthat more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustmentspermission. Research using qualitative methods of content analysis and literaturereview. Results: aspects of competence and commitment to success of theofficers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination amongagencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of cleardefinition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number ofofficers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability ofresources and facilities.Key word: Policy implementation, adjustment policies, PBF, Edward III