Abstrak: Pelaksanaan akreditasi rumah sakit merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) merupakan salah satu standar akreditasi yang sangat penting di rumah sakit dan merupakan program yang baru berjalan di RSUD Cempaka Putih. Peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana kesiapan RSUD Cempaka Putih terhadap standar PMKP sesuai SNARS Edisi 1 sehingga tercipta budaya mutu dan keselamatan pasien. Jenis penelitian ini merupakan penelitian desktiptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan RSUD Cempaka Putih dalam pelaksanaan implementasi program PMKP baru sekitar 50%, masih diperlukan upaya perbaikan secara bertahap. Rencana aksi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efiesiensi pelaksanaan program PMKP di RSUD Cempaka Putih antara lain dengan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan wawasan terhadap program PMKP, peningkatan kesadaran dan disiplin staf rumah sakit, resosialisasi komunikasi dan koordinasi program PMKP serta pemenuhan manajemen data yang terintegrasi.

---

The implementation of hospital accreditation is a government effort to improve the quality of service and safety of patients in hospitals and the requirements that must be met by each hospital serving the National Health Insurance Program (JKN). Quality and Patient Safety Improvement (PMKP) is one of the most important accreditation standards in hospitals and is a new program that runs in Cempaka Putih Hospital. The researcher felt that it was necessary to find out how prepared the Cempaka Putih Hospital was towards the PMKP standard in accordance with SNARS Issue 1 so as to create a quality and patient safety culture. This type of research is desktiptif research with quantitative and qualitative approaches. Collection and analysis of quantitative data using a questionnaire then continued with the collection and analysis of qualitative data with indepth interviews. The results showed that the readiness of Cempaka Putih Hospital in the implementation of the PMKP program was only around 50%, it still needed gradual improvement efforts. Action plans that can be taken to improve the efficiency of the PMKP program implementation at Cempaka Putih Hospital include improvements in facilities and infrastructure, increased competency and insight into PMKP programs, increased hospital staf awareness and discipline, communication and coordination of PMKP programs and fulfillment of an integrated data management.

Abstrak: Keselamatan pasien merupakan inti dari mutu pelayanan. Untuk mencapainya diperlukan komitmen yang kuat dari individu dan tim. Pentingnya budaya keselamatan ditekankan dalam sebuah laporan oleh Institute of Medicine (IOM) yang mengatakan budaya keselamatan pasien perlu dikembangkan agar selanjutnya akan difokuskan dalam upaya peningkatan reliabilitas dan keamanan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil capaian pemenuhan standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dalam akreditasi Rumah Sakit berdasarkan SNARS Edisi 1. Penelitian ini menggunakan metode crossectional dari data sekunder hasil akreditasi RS yang berpedoman pada SNARS edisi 1 dalam kurun waktu tahun 2018-2019 dan khusus pada penilaian bab Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang bersumber dari basis data KARS. Kemudian dilanjutkan dengan metode kualitatif untuk mendapatkan faktor pendukung dan dan penghambat akan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan sesuai dengan syarat informan. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder dari basis data SIKARS pada tahun 2018-2019 yang diperoleh dengan persetujuan Ketua Eksekutif KARS setelah melalui kaji etik. Kemudian setelah mendapatkan data sekunder dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah dari 1271 rumah sakit yang telah diakreditasi oleh KARS tahun 2018-2019 hampir seluruh RS Kelas A, B, C dan D memenuhi secara lengkap standar fokus area 1 PMKP. untuk capaian fokus area 2, 3, 4 dan 5 PMKP, lebih banyak RS kelas A yang terpenuhii secara lengkap dibandingkan RS kelas B, C dan D. Dari uji komparatif ditemukan seluruh fokus area 1,2,3,4 dan 5 PMKP berhubungan dengan RS Kelas A,B,C dan D dengan nilai p <0,005. Faktor yang mendukung terhadap pemenuhan standar PMKP adalah adanya dukungan top manajemen, fasilitas yang mendukung budaya pelaporan mutu dan keselamatan pasien. Factor yang menghambat adalah kurangnya pelatihan yang mengenai Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Abstrak: Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut diharapkan dapat memberikan pelayanan paripurna. Dalam prosesnya itu sejalan dengan tujuan Akreditasi Rumah Sakit agar mendapatkan pengakuan mutu serta mengutamakan keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan pemenuhan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 di rumah sakit Mitra dengan menggunakan langkah-langkah dalam problem solving cycle. Penelitian ini adalah riset operasional dengan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dari sisi input terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran dan instrumen sudah maksimal meski dengan berbagai keterbatasan dan kondisi rumah sakit yang masih baru beroperasional. Dalam sisi proses untu pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sudah cukup meski pembekalan terhadap pelatihan masih minim dan terbatas pelatihan internal ataupun studi banding ke rumah sakit lain. Pengadaan sarana prasana juga masih menggunakan prioritas yang berhubungan langsung dengan pelayanan seperti pengadaan handrub dan hand soap program cuci tangan dan unit Central Sterile Supply Department (CSSD), londri dan gizi untuk peralatan dan ruangan yang sesuai standar PPI. Pembiayaan masih terkendala karena ketersediaan dana yang terbatas namun mampu dioptimalkan. Pelaksanaan instrumen yang meliputi monitoring evaluasi dinilai masih belum maksimal namun sudah berjalan dengan baik. Sebagai output capaian pemenuhan standar PPI melalui self assessment dari semua bagian input dinilai sudah cukup dan mampu untuk menghadapi porses akreditasi rumah sakit. Kesimpulannya kesiapan SDM, sarana prasarana, kebijakan/ regulasi, penganggaran serta instrumen Standar PPI sebagian besar sudah terpenuhi dan telah siap menghadapi survei akreditasi rumah sakit. Saran bagi Komite PPI dan Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Keperawatan, Manajemen Rumah Sakit serta Tim Akreditasi untuk dapat berkoordinasi secara berkesinambungan agar mendapat umpan balik, melakukan sosialisasi rutin terkait edukasi standar PPI baik kepada staf maupun pasien dan keluarga pasien sehingga mutu rumah sakit terhadap PPI dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

---

The hospital as an advanced health facility is expected to provide complete services. In the process it is in line with the objectives of Hospital Accreditation in order to get quality recognition and prioritize Patient Safety. The purpose of this study was to determine the readiness to fulfill Infection Prevention and Control standards according to SNARS first edition in Mitra Jambi Hospital in terms of problem solving cycle. The research method used is qualitative research where the data collection is done by in- depth interviews and document review. The research results show that in terms of input to human resources, facilities and infrastructure, budgeting and instruments have been maximized despite various limitations and conditions of hospitals that are still operating. In terms of the process for fulfilling human resources qualifications, it is sufficient even though training on training is still minimal and limited to internal training or comparative studies to other hospitals. Procurement of infrastructure is also still using priority directly related to services such as the procurement of hand rubs and hand soap hand washing programs and Central Sterile Supply Department (CSSD) units, laundry and nutrition for equipment and rooms that comply with Infection Prevention and Control standards. Financing is still constrained due to the limited availability of funds but can be optimized. The implementation of the instrument which includes monitoring evaluation is considered to be still not maximal but has gone well. As an output, the achievement of meeting Infection Prevention and Control standards through self-assessment from all parts of the input is considered sufficient and able to deal with the hospital accreditation process. In conclusion, the readiness of human resources, infrastructure, policies/ regulations, budgeting as well as the PPI Standard instruments have been largely fulfilled and are ready to face hospital accreditation surveys. Suggestion to Infection Prevention and Control Committee and Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Nurse Department, Hospital Management and also Accreditation Team to continuous coordination each other to achieve feedback, regularly socialization for educational of Infection Prevention and Control standard to staff and also patient with their family, goals to maintain and increasing hospital quality thorough Infection Prevention and Control.

Abstrak: Latar Belakang: PPI adalah salah satu bab dalam SNARS Edisi 1 meliputi 9 fokus area. Saat ini belum ada analisa capaian standar PPI berdasarkan kepemilikan rumah sakit dengan data sekunder SNARS Edisi 1 di Indonesia. Metode: Cross sectional menggunakan data sekunder KARS. Sampel seluruh RS terakreditasi tahun 2018-2019 yang diuji berdasarkan variable kepemilikan. Hasil dan Pembahasan: Didapatkan 1.271 RS dengan RS pemerintah (537 RS) dan RS swasta (734 RS). Fokus Area 4 nilai tertinggi pada regulasi pelayanan sterilisasi, pengelolaan linen serta nilai terendah pada penjaminan proses sterilisasi dan desinfeksi di luar CSSD, bukti pelaksanaan monitoring kepatuhan PPI dalam pelayanan sterilisasi pihak ketiga dan pihak ketiga pengelolaan linen harus memenuhi sertifikasi mutu. Fokus Area 8 nilai tertinggi pada regulasi penempatan pasien infeksi airborne, hand hygiene dan alat pelindung diri serta nilai terendah pada bukti monitoring IPCN terhadap penempatan pasien imunitas rendah, terhadap penempatan dan proses transfer pasien airborne disease serta RS menyediakan ruang isolasi tekanan negatif. Kesimpulan: Nilai tertinggi Fokus Area 4 didapatkan pada unsur regulasi pelayanan sterilisasi dan pengelolaan linen. Nilai tertinggi Fokus Area 8 didapatkan pada unsur regulasi penempatan pasien infeksi airborne, hand hygiene, alat pelindung diri

---

Background: PPI is one of the chapters in SNARS Edition 1 covering 9 focus areas. Currently, there is no analysis of the achievement of PPI standards based on hospital ownership with secondary data from SNARS Edition 1 in Indonesia. Cross sectional using KARS secondary data. Samples of all accredited hospitals in 2018-2019 were tested based on ownership variables. Results and Discussion: There were 1,271 hospitals with government hospitals (537 hospitals) and private hospitals (734 hospitals). Area 4 focuses on the highest score on regulation of sterilization services, linen management and the lowest score on the guarantee of sterilization and disinfection processes outside of CSSD, evidence of PPI compliance monitoring in third party sterilization services and third party linen management must meet quality certification. Focus Area 8, the highest score on the regulation of the placement of patients with airborne infections, hand hygiene and personal protective equipment and the lowest score on the evidence of IPCN monitoring on the placement of patients with low immunity, on the placement and transfer process of airborne disease patients and hospitals providing negative pressure isolation rooms. Conclusion: The highest value of Focus Area 4 was obtained on the elements of regulation of sterilization services and linen management. The highest value of Focus Area 8 was obtained on the elements of regulation of the placement of patients with airborne infections, hand hygiene, personal protective equipment

Abstrak: Penanggulangan Tuberkulosis merupakan salah satu program nasional yang wajib dilaksanakan oleh setiap fasyankes. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2018 diatur bahwa Pengobatan TB dengan penyulit atau dengan penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh FKRTL. Permasalahan SDM, kurang sarana dan prasarana yang mendukung, belum sesuainya pelaksanaan penanggulangan TB merupakan beberapa kendala yang dihadapi RS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem (input, proses, dan output) dalam pelayanan TB di RSUD Cempaka Putih untuk kemudian memberikan usulan yang dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan TB di RS Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dolumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggaran untuk poli TB sudah mencukupi dan metode baik alur, SOP, dan kebijakan lainnya sudah sesuai standar. Begitu pula halnya dengan dengan penemuan dan penanganan kasus TB serta surveilans TB di RS. Akan tetapi, RS masih memiliki kendala dalam kurangnya jumlah SDM dan pelatihan TB, bangunan poli TB masih belum sesuai peraturan yang berlaku, promosi kesehatan di RS yang masih perlu dikembangkan dengan penggunaan media lainnya, pengendalian faktor risiko terutama kepatuhan penggunaan APD yang perlu ditingkatkan, dan perlunya peningkatan edukasi dan promosi dalam pemberian kekebalan dan pemberian obat pencegahan. Kendala lain di luar penelitian ini adalah kebijakan yang belum mendukung dalam pelayanan TB di RS. Perbaikan dan peningkatan dalam semua faktor tersebut diperlukan untuk mengembangkan layanan TB di RS

Abstrak: Pelayanan kesehatan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan. Undang Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Selanjutnya dikeluarkan Permenkes 129/Menkes/ PER/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjadi panduan bagi daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan SPM di Rumah Sakit. Salah satu model pengukuran yang sudah dikenal dan terbukti secara efektif untuk mengukur mutu manajemen adalah dengan pendekatan Malcolm Baldrige Assessment. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mutu kinerja RSUD Cempaka Putih. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dengan melihat gambaran pencapaian SPM sebelum dan sesudah akreditasi. Posisi skor kinerja RSUD Cempaka Putih berdasarkan MBA didapatkan hasil 259 (self assessment) dan atau 241 (penilaian peneliti), maka masuk dalam kisaran/ rentang 0-275, berada dalam jenjang predikat early development. RSUD Cempaka Putih dapat mengembangkan bagian yang menjadi opportunity for improvement. MBA dapat digunakan untuk melakukan penilaian mutu organisasi secara umum dan juga secara khusus seperti penilaian yang dilakukan untuk melihat pencapaian SPM sebelum dan sesudah akreditasi di RSUD Cempaka Putih.

---

Basic health care is a basic and essential type of public service to meet the needs of society in socio-economic and governance. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 of 2009 on hospital article 40 paragraph 1 mentioned that in an effort to improve the quality of hospital services must be done accreditation periodically at least 3 years. Subsequently issued Permenkes 129 / Menkes / PER / II / 2008 on Minimum Service Standards that become guidance for the region in implementing the SPM in the Hospital. One well-known and proven measurement model that effectively measures quality management is the Malcolm Baldrige Assessment approach. The purpose of this research is to analyze the quality of RSUD Cempaka Putih performance. The type of this research is descriptive analytic research with qualitative approach by looking at the achievement of MSS before and after accreditation. The position of RSUD Cempaka Putih performance score based on the MBA obtained 259 results (self assessment) and / or 241 (assessment of researchers), then entered in the range / range 0-275, is in the level of early development predicate. RSUD Cempaka Putih can develop part which become opportunity for improvement. The MBA can be used to assess the quality of the organization in general as well as in particular the assessment undertaken to see the achievement of MSS before and after accreditation at RSUD Cempaka Putih. Basic health care is a basic and essential type of public service to meet the needs of society in socio-economic and governance. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 of 2009 on hospital article 40 paragraph 1 mentioned that in an effort to improve the quality of hospital services must be done accreditation periodically at least 3 years. Subsequently issued Permenkes 129 / Menkes / PER / II / 2008 on Minimum Service Standards that become guidance for the region in implementing the SPM in the Hospital. One well-known and proven measurement model that effectively measures quality management is the Malcolm Baldrige Assessment approach. The purpose of this research is to analyze the quality of RSUD Cempaka Putih performance. The type of this research is descriptive analytic research with qualitative approach by looking at the achievement of MSS before and after accreditation. The position of RSUD Cempaka Putih performance score based on the MBA obtained 259 results (self assessment) and / or 241 (assessment of researchers), then entered in the range / range 0-275, is in the level of early development predicate. RSUD Cempaka Putih can develop part which become opportunity for improvement. The MBA can be used to assess the quality of the organization in general as well as in particular the assessment undertaken to see the achievement of MSS before and after accreditation at RSUD Cempaka Putih.

Abstrak: Tesis ini membahas kelengkapan resume medis dan ketepatan koding diagnosis dalam potensi risiko klaim BPJS di Unit Rawat Inap RSUD Cempaka Putih Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian ditemukan ketidaklengkapan pengisian resume medis pada variabel diagnosis sekunder 46%, variabel tanda tangan dokter penanggung jawab layanan 10,5%, variabel pemeriksaan penunjang 1,6 %. Ketidaktepatan koding diagnosis pada diagnosis utama 28,2%, diagnosis sekunder 6,4% dan prosedur 6%. Didapatkan risiko klaim tertunda akibat ketidaklengkapan resume medis sebesar Rp. 159.580.200,-, dan didapatkan selisih klaim akibat ketidaktepatan koding diagnosis sebesar Rp. 7.062.100,- pada bulan November dan Rp. 4.821.400,- di bulan Desember. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SPO), pelatihan koding, pemberlakuan reward dan punishment, audit koding, pembentukan Tim Koding, dan evaluasi secara berkesinambungan oleh manajemen.

---

Analysis of medical resume completeness and the accuracy of coding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units of RSUD Cempaka Putih in 2016. This research discussed about medical resume completeness and the accuracy of coding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units of RSUD Cempaka Putih in 2016. This research used mix method approach with cross sectional design. This research found that there is still incompleteness in filling the medical record for secondary diagnostic variables 46%, the signature of in charge physician variable 10,5%, and supporting examination variable 1,6 %. Inaccuracy of coding diagnoses on primary diagnostic 28,2%, secondary diagnostic 6,4% and procedur 6%. The risk of claims is delayed due to the incompleteness of medical resume amounting to Rp. 159.580.200,- ,and obtained the difference in claims due to inaccuracy of Rp. 7.062.100,- in November and Rp. 4.821.400,- in December. The results suggested that socialization of standar operational procedur,coding practice, reward dan punishment implementation, coding audit, coding team formulation, and continous evaluation by management. 

Abstrak:

Abstrak

Penelitian ini menganalisis piutang pasien rawat jalan dalam hal nominal, lama pembayaran dan lama pelunasan, menggunakan metode deskriptif analitik. Subyek penelitian adalah seluruh dokumen kontrak kerjasama dan 3.587 nota transaksi yang terdapat pada kartu piutang tahun 2010. Hasil penelitian, bahwa nominal piutang rawat jalan tahun 2010 sebesar Rp11.012.911.833 dengan saldo piutang yang belum tertagih hingga akhir Desember 2010 sebesar 7,3%. Rata-rata lama pembayaran 55 hari , dan lama pelunasan 76 hari. Uji statistik membuktikan adanya hubungan antara: jenis instansi dengan nominal piutang, kepemilikan modal dengan lama pembayaran, jenis instansi dengan lama pelunasan, serta ada hubungan antara kepemilikan modal dan jenis usaha terhadap lama pelunasan. Sebagai saran, diperlukan evaluasi kebijakan kredit, evaluasi kinerja instansi perusahaan penjamin, perbaikan manajemen piutang serta melanjutkan penelitian analisis faktor eksternal dan internal terkait keterlambatan pelunasan piutang di RSIJ Cempaka Putih.

This study analyzes the outpatients accounts receivables in nominal terms, the length of payments and the length of repayment using the analytical descriptive method. The subjects are all contract documents and the 3.587 memorandum containing card transaction receivables in 2010. The results, outpatient account receivables for 2010 are Rp11.012.911.833 with the balance of account receivable that have not collectible until the end of December 2010 by 7.3%. The average length of payment is 55 days, and the length of repayment is 76 days. The statistical test proves the relationship between: the types of institutions with a nominal accounts, the ownership of capital with the length of payment,the type of institution with the length of repayment, and there is also a relationship between the ownership of capital and the type of business to the length of repayment. It is suggested that credit policy evaluation, corporate guarantee agencies' performance evaluation, improve account receivable management, and continuing research of the internal and external factors related to the management of account receivable in RSIJ CempakaPutih are needed.

Abstrak: Membangun budaya keselamatan pasien merupakan langkah awal dalampengembangan keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien di rumah sakitmerupakan bagian dari budaya organisasi, sehingga pengkajian tentang budayaorganisasi diperlukan untuk menjadi panduan dalam mengembangkan keselamatanpasien. Penelitian ini bertujuan mengetahui budaya keselamatan pasien di kalanganpemberi pelayanan di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung danmengidentifikasi profil budaya organisasi pada jajaran pimpinannya.Penelitian deskriptif dengan interpretasi dan analisis kualitatif ini mengambilsubyek penelitian para pemberi pelayanan dan jajaran manajemen rumah sakit, dengancara menyebarkan kuesioner dan melaksanakan Consensus Decision Making Group(CDMG). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner AHRQ (Agency for HeathResearch and Quality) membagi budaya keselamatan pasien menjadi 1.) BudayaKeterbukaan, 2.) Budaya Keadilan, 3.) Budaya Pelaporan, 4.) Budaya Belajar, 5.)Budaya Informasi. Sedangkan kuesioner Organization Culture Assesment Instrument(OCAI) menilai 6 kriteria budaya yaitu 1.) Karakter Dominan, 2.) KepemimpinanOrganisasi, 3.) Manajemen Karyawan, 4.) Perekat Organisasi, 5.) Penekanan Strategis,6.) Kriteria Keberhasilan. Budaya organisasi terbagi menjadi Tipe Clan, Adhocrazy,Market dan Hierarki.Hasil penelitian mendapatkan bahwa budaya keterbukaan, terutama kerjasamadalam unit merupakan dimensi budaya keselamatan pasien yang terkuat dan dominan.Sedangkan respons non punitive dan pencatatan merupakan dimensi yang terlemah.Tipe budaya Hierarki didapatkan sebagai tipe budaya organisasi yang dominansekaligus kuat untuk saat ini dan yang diharapkan. Hal ini menjadi panduan untukmemilih strategi peningkatan mutu melalui Competing Value Framework dalamrangka pengembangan dan peningkatan keselamatan pasien. Rencana tindak lanjutdibuat dan disepakati dalam Consensus Decision Making Group (CDMG) untukmembumikan unsur keselamatan pasien dalam visi dan misi organisasi sertapenguatan budaya keselamatan melalui pelatihan keselamatan pasien bagi seluruh staf.Blamming culture harus secara perlahan dan signifikan segera dihilangkan dalamsemua bentuk pelayanan di rumah sakit.Kata Kunci: Budaya Organisasi, Budaya Keselamatan Pasien, Budaya Hierarki,RSUD dr. H. Abdul Moeloek.

---

Building a culture of patient safety is the first step in the developmentof patient safety. Culture of patient safety in hospitals is part of the cultureof the organization, so that the assessment of organizational culture neededto be a guide in developing patient safety. This study aims to determine thepatient safety culture among providers in dr. H. Abdul Moeloek Lampungand identify organizational culture profile in the ranks of leadership.Descriptive study with qualitative interpretation and analysis of thestudy subjects took care providers and hospital management board, bydistributing questionnaires and implement the Consensus Decision MakingGroup (CDMG). The research instrument used questionnaires AHRQ(Agency for Heath Research and Quality) dividing the patient safety cultureto 1.) Cultural Openness, 2.) Cultural Justice, 3) Cultural Reporting, 4.)Cultural Learning, 5.) Cultural Information. While questionnairesOrganization Culture Assessment Instrument (OCAI) assesses six culturalcriteria, namely 1.) Dominant character, 2) Organizational Leadership, 3)Employee Management, 4.) Adhesive Organization, 5.) Strategic Emphasis,6.) Success Criteria. Organizational culture is divided into Type Clan,Adhocrazy, Market and Hierarchy.Results of the study found that a culture of openness, especiallycooperation in the unit are the dimensions of patient safety culture isstrongest and dominant. While the non-punitive responses and recording theweakest dimension. Type Hierarki culture obtained as the dominant type oforganizational culture as well strong for the current and expected. It servesas a guide to select a quality improvement strategy through CompetingValue Framework in order to develop and increase patient safety. Follow-upplan prepared and agreed in the Consensus Decision Making Group(CDMG) to ground elements of patient safety in the vision and mission ofthe organization and strengthening a culture of safety through patient safetytraining for all staff. Blamming culture must gradually and significantlysoon be eliminated in all forms of service in hospitals.Keywords: Organizational Culture, Patient Safety Culture, Patient safety,Cultural Hierarchy, RSUD dr. H. Abdul Moeloek

Abstrak: Mutu dan keselamatan pasien saat ini merupakan salah satu tuntutan utama pengguna jasa layanan rumah sakit. Bahkan menjadi salah satu elemen penilaian akreditasi rumah sakit. Namun demikian, saat ini, mutu dan keselamatan pasien RSUD Kepulauan Seribu belum terakreditasi. Dengan demikian, RSUD Kepulauan Seribu berencana meningkatkan mutu dan keselamatan pasien agar dapat terakreditasi dua tahun mendatang. Tesis ini bertujuan menyusun rencana strategis RSUD Kepulauan seribu dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk tahun 2019 2023.
Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian menggali informasi dari informan untuk mendapatkan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai bahan dasar menyusun strategi. Selanjutnya faktor faktor tersebut dianalisis menggunakan intrumen-instrumen Internal Factor Evaluation (IFE), dan Eksternal factor Evaluation (EVE), matriks I E, matriks TOWS, untuk menghasilkan strategi. Semua pegawai bersemangat melaksanakan kegiatan yang ditetapkan, sumber daya keuangan yang sangat banyak merupakan faktor kekuatan. Akan tetapi, sosialisasi visi dan misi yang belum maksimal, belum menetapkan prioritas program, dan belum melakukan pengukuran mutu dan keselamatan pasien masih menjadi faktor kelemahan RSUD Kepulauan seribu. Faktor peluang RSUD Kepulauan Seribu adalah Lembaga lintas sektor yang mendukung, sedangkan adanya gap kompetensi pegawai RSUD dengan puskesmas yang menghambat pelayanan adalah faktor ancaman yang harus diantisipasi. Skor IFE diperoleh 2,40 sedangkan skor EFE 2,31, sehingga RSUD Kepulauan Seribu berdasarkan matriks I-E berada pada kotak V. Dengan demikian, strategi paling tepat adalah hold dan maintain. RSUD Kepulauan Seribu, berdasarkan matriksTOWS, direkomendasikan melakukan penguatan arah kebijakan organisasi, optimalisasi anggaran, pemanfaatan kerjasama lintas sektor, pemantapan wawasan pegawai, dan penyusunan standar diklat, penyusunan program prioritas, pelaksanaan manajemen risiko, dan pengukuran mutu dan keselamatan pasien