Abstrak: Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi

Abstrak:

---

Abstrak: Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baikbila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina;koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.
Kata Kunci :Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

---

This research aimed to analyze the implementation of Health AdministratorFunctional Position policy at Ministry of Health office using analytical modelfrom Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well whenin accordance with the regulations. This research used qualitative method usingin-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at theMinistry of Health office. The results showed that the policy implementation ofHealth Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to beimproved in terms of communications, resources, disposition and bureaucraticstructure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement andAdminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors;internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems
Key words:Policy, Policy Implementation, Functional Position of Health Administrator

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan ProgramKesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi datadilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabelkomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitianmenunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasibelum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber dayadari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukungkebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut.Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayahKecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15% dari target total 538.262 jiwapenduduk.Kata kunci:Implementasi, KPLDH, Kebijakan Publik.

Abstrak: Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, memberikan warna tersendiri pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masuknya kesehatan ke dalam kelompok urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Seolah berupaya menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampirannya menyatakan bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan stadar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji gambaran implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya terkait penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pelatihan SDMK. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas telah dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDMK namun belum maksimal karena belum menghasilkan rumusan baku yang disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan meskipun telah menghabiskan waktu yang relatif lebih lama dari yang sewajarnya. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kemampuan para pelaksana kebijakan dalam menyusun standar kompetensi teknis yang efektif. Selain itu, bervariasinya struktur Dinas Kesehatan di berbagai daerah serta sulitnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan unit-unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan juga menjadi kendala. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas pelaksana penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga perlu berani mengambil ketegasan dalam memutuskan hasil konsensus sehingga dapat segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan.

Abstrak:

Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistem. Hal yang dilihat antara lain: instrumen kebijakan sumber daya dan manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri ataS data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer diga1i dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum di1aksanakan secara sebenarnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi. Oleh karena itu, da1am implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

---

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to prevent and remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management. This study is qualitative study to delv more information tboughtfully. In this studY, primary and secondary data will be used. Primacy data are collected from in depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Hukum, Badan Pengelola. Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents. The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective fot BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not maximalized, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not maximalized. Therefure, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementors. File Digital: 1