Abstrak:

---

Abstrak: Bervariasinya produktivitas PNS tenaga kesehatan di Puskesmas di Indonesia disebabkan adanya inefisiensi akibat kegagalan adaptasi tenaga kesehatan di lingkungan kerjanya yaitu Puskesmas dan Dinas kesehatan kabupaten kota. Jika produktivitas rendah maka berdampak pada output yang rendah yaitu SPM yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan capaian target kesehatan yang rendah. Untuk bisa mendapatkan strategi dan kebijakan antisipasi maka perlu dilakukan pengukuran berapa sebenarnya nilai produktivitas PNS tenaga kesehatan di Indonesia beserta faktor faktor predisoposisi, pendukung dan penguat yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan produktivitas PNS tenaga kesehatan berdasarkan waktu produktif dan waktu pelayanan per pasien engan faktor - faktor yang berhubungan pada Riset ketenagaan di bidang kesehatan 2017 (Risnakes): secara multilevel. Selain itu dianalisa hubungan antara produktivitas dengan ketanggapan dan kepuasan pasien serta dengan efisiensi PNS tenaga kesehatan. Penelitian ini adalah analisis lanjut menggunakan data time study Risnakes 2017. Prosedur studi dan kriteria responden merujuk pada Risnakes 2017. Untuk mengukur produktivitas digunakan 2 definsi yaitu pertama, produktivitas waktu produktif idefinisikan sebagai produktivitas yang menilai perbandingan antara waktu produktif per waktu kerja yang disediakan. Penentuan waktu produktif didasari pada pengelompokan aktivitas aktivitas di Puskesmas dijadikan 17 kelompok yang mewakili aktivitas UKM, UKP produktif lainnya, non produktif. Kedua, produktivitas waktu pelayanan per pasien didefinisikan sebagai perbandingan waktu pelayanan yang diberikan per satu pasien. Analisis penelitian dilakukan dengan uji deskriptif, uji bivariate, uji random intercept model multilevel logistic regression, uji korelasi spearman dan uji efisiensi dengan stochastic frontier analysis (SFA)

Abstrak: Indonesia masih menjadi negara yang belum terbebas dari malaria. Terdapat kesenjangan kasus malaria di Indonesia dengan prevalensi tertinggi di Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model manajemen malaria berbasis wilayah yang nantinya dikembangkan menjadi algoritma manajemen malaria berbasis wilayah. Desain penelitian ini adalah desain penelitian analitik yang menggabungkan studi ekologi dan studi potong lintang. Sampel diambil dari empat desa yang berdekatan di Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki perbedaan prevalensi malaria dan perbedaan ekosistem yaitu Desa Mata Kapore, Desa Waikarara, Desa Kahale dan Desa Karang Indah.Hasil penelitian menunjukkan terdapat variabilitas dinamika transmisi di antara keempat desa tersebut yaitu jenis parasit, densitas parasit, kepadatan nyamuk, perilaku pemajanan, jarak rumah dari tempat perindukan nyamuk. Terdapat variabilitas respons imun di antara keempat desa yaitu kadar IgG dan alel gen MSP2. Pola persebaran kasus dan alel gen MSP2 di masing-masing desa memiliki karakteristik tertentu. Ada hubungan antara jarak rumah dari tempat perindukan nyamuk (p=0,041) dan alel gen MSP2 (p=0,032) dengan densitas parasit. Model akhir menunjukkan alel gen MSP2 memiliki hubungan dengan densitas parasit.Penelitian ini menyarankan algoritma manajemen malaria berbasis wilayah yang memuat manajemen kasus, manajemen faktor risiko, integrasi dan keterlibatan lintas sektor.

---

Indonesia is not malaria-free country. There is a gap of malaria cases in Indonesia with the highest prevalence in the province of Papua, West Papua and East Nusa Tenggara.This study aims to obtain spatial management of malaria model which will be developed into an spatial management of malaria algorithms. This study design is an analytic study designs that combines ecological study and cross-sectional study. Samples taken from four adjacent villages in the district of Kodi Balaghar Southwest Sumba Regency East Nusa Tenggara Province which have differences in prevalence of malaria and ecosystem diversity. They are Mata Kapore Village, Waikarara Village, Kahale Village and Karang Indah Village.The results showed there are variabilities in the transmission dynamics among the four villages. The variabilities are the type of parasite, parasite density, density of mosquitoes, behavioral exposure, the distance of house from breeding places. There are variabilities in immune response among the four villages. They are IgG level and MSP2 gene alleles. Distribution patterns of cases distributif and MSP2 gene alleles in each village have certain characteristics. There is a association between the distance of house from breeding place (p=0,041) and MSP2 gene alleles (p=0,032) with parasite density. The final model shows MSP2 gene alleles have a relationship with parasit density.This study suggested spatial management of malaria algorithm that includes case management, risk factor management, integration and cross-sector involvement.

Abstrak: Kelahiran risiko tinggi menjadi ancaman sekaligus penyumbang terbesar kematian ibu dan anak di negara berkembang termasuk Indonesia. Data global, 810 perempuan hamil dan melahirkan meninggal tiap harinya di negara berkembang. Tujuan Penelitian untuk mengetahui gambaran kelahiran risiko tinggi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran risiko tinggi di Indonesia. Studi ini menggunakan data SDKI 2017 dengan pendekatan cross-sectional. Subyek penelitian adalah semua kelahiran terakhir dalam lima tahun sebelum survei sebesar 14.257 kelahiran. Variabel independen adalah faktor individu (pendidikan ibu dan status pekerjaan ibu), faktor suami/pasangan (diskusi tentang KB dengan suami/pasangan), faktor rumah tangga (status sosial ekonomi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga), faktor lingkungan (tempat tinggal dan wilayah), faktor demografi (umur melahirkan terakhir dan paritas), dan faktor program/layanan kesehatan dan KB (metode KB yang digunakan sebelum kehamilan terakhir dan akses informasi KB dari TV, radio, majalah/koran dan internet). Variabel dependen yaitu kelahiran terlalu muda (<20 tahun), kelahiran terlalu tua (>=35 tahun), kelahiran terlalu dekat jaraknya (<24 bulan), kelahiran terlalu banyak (4+), dan kehamilan tidak diinginkan. Analisis data menggunakan regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan proporsi kelahiran terlalu muda 8,2%, kelahiran terlalu tua 18,6%, kelahiran terlalu dekat 5,3%, kelahiran terlalu banyak 11,4%, kehamilan tidak diinginkan sebesar 8,2% dan 11,3% kelahiran berisiko (4T dan KTD). Analisis multivariat diperoleh faktor paling dominan pengaruhnya terhadap kelahiran terlalu muda adalah riwayat KB (OR=4,6; 95% CI=3,9-5,5). Sementara itu, akses informasi KB dari internet (OR=2,9; 95% CI=2,6-3,4) sebagai faktor paling berpengaruh terhadap kelahiran terlalu tua. Hasil analisis diperoleh ANC 1-3 (OR=2,1; 95% CI=1,6-2,7) dan tidak ANC (OR:2,4: 95% CI:1,7-3,2) adalah faktor paling dominan pengaruhnya pada kelahiran terlalu dekat. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kelahiran terlalu banyak adalah wilayah luar Jawa-Bali I (OR: 2,1: 95% CI: 1,8-2,4) dan luar Jawa-Bali II (OR: 3,0: 95% CI: 2,6-3,6) Paritas 4+ (OR: 72: 95% CI: 43-121) merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kehamilan tidak diinginkan. Faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kelahiran berisiko (4T dan KTD) adalah akses informasi KB dari internet (OR:2,8: 95% CI: 2,3-3,3). Program intervensi dengan meningkatkan pelayanan KB berkualitas dan akses metode alat/cara KB modern yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah kelahiran risiko tinggi. Meningkatkan penyebarluasan informasi KB melalui TV dan internet dan mendorong pemeriksaan ANC berkualitas bagi ibu hamil.

Abstrak:

Abstrak: Penelitian ini dibuat dengan tujuan menggambarkan kejadian penggunaan kontrasepsi pascasalin di Indonesia serta pengaruh masing masing pelayanan kesehatan ibu terdahap penggunaan kontrasepsi pascasalin. Penelitian ini menggunakan data sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 dengan analisis univariat dan bivariate. Populasi dalam pebelitian ini adalah perempuan pada masa pascasalin di Indonesia dan telah menyelesaikan 12 bulan periode pascasalin. Jumlah sampel yang ada untuk analisis adalah 11.704 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan anatara jumlah kunjungan antenatal, tempat persalinan dan pelayanan nifas dengan penggunaan kontrasepsi modern pascasalin. Lalu ada hubungan anatara jumlah kunjungan antenatal, tempat persalinan, penolong persalinan dan pelayanan nifas dengan penggunaan kontrasepsi tradisional pascasalin. Serta terdapat interaksi antara tempat persalinan, penolong persalinan dan pelayanan nifas dengan variabel sosiodemografi (umur, status ekonomi dan tempat tinggal) dalam mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pascasalin. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi pada perempuan postpartum akan meningkat secara substansial jika lebih banyak wanita mendapatkan pelayanan antenatal secara lengkap, bersalin di fasilitas kesehatan, dan melakukan pelayanan nifas dalam dua hari setelah melahirkan.
Kata kunci: Antenatal; kontrasepsi pascasalin; nifas; pelayanan kesehatan ibu; persalinan.

---

This study aim to describe the proportion of postpartum family planning in Indonesia and to know the association between maternal health care and the use of postpartum family planning in Indonesia. This study uses Indonesia Demography Health Survey (IDHS) 2017 with univariate and bivariate analysis. The population for this study is a women in postpartum period and completed the full 12 months of the postpartum period. The analysis uses 11,704 people as a sample. The result showed that, there is a relationship between antenatal care, place of delivery, postnatal care with modern postpartum family planning. And then, there is a relationship between antenatal care, place of delivery, attedance health worker, postnatal care with traditional postpartum family planning. There is interaction between place of delivary, attendance health worker, postnatal care with sociodemographic characteristic (age, wealth index, religion) in affecting the use of postpartum family planning. The findings suggest that contraceptive use among postpartum will increase substantially if more women use full services in antenatal care, deliver at goverment health facility and receive postnatal care within two days of delivery.
Key words: Antenatal care; childbirth; maternal care; postnatal; postpartum family planning

Abstrak: Penelitian ini membahas penyebab tingginya Rasio Rujukan Non Spesialistik pada pasienpeserta JKN di Puskesmas melalui analisis input dan proses pelayanan dan rujukan pasiendi Puskesmas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel penelitianPuskesmas yang memiliki rata-rata RRNS > 5% selama bulan Januari-Agustus 2018.Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam dan observasi. Inputdalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Keuangan(SDK), ketersediaan sarana, prasarana alat kesehatan dan obat serta pedoman. Prosesdalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi.Hasil penelitian menunjukkan RRNS tinggi dipengaruhi permasalahan dalam prosespenginputan data rujukan non spesialistik. Peneliti memberi rekomendasi kepada BPJSKesehatan supaya lebih meningkatkan pemahaman baik kepada peserta maupun pemberipelayanan kesehatan, serta rekomendasi untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuklebih meningkatkan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia(SDM), sarana prasarana dan obat.
Kata kunci:Rasio Rujukan Non Spesialistik, Puskesmas, BPJS Kesehatan.

Abstrak: Pengukuran kinerja program pengawasan pangan olahan saat ini hanya berfokus pada keamanan produk yaitu persentase makanan yang memenuhi syarat. Di sisi lain, terdapat pula indikator indeks pengawasan pangan olahan, yang baru mencakup elemen kegiatan pengawasan, laboratorium dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), namun belum mencakup elemen lainnya yang tertuang dalam pedoman FAO dan WHO tentang Food Control System Assessment Tool tahun 2019. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan kebijakan dalam penilaian sistem pengawasan pangan olahan mengacu pedoman tersebut. Penelitian ini bertujuan mengembangkan indeks pengawasan pangan olahan di Indonesia. Adapun tujuan khusus penelitian adalah: (1) memperoleh indikator untuk mengembangkan model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (2) mendapatkan model yang dapat digunakan untuk menentukan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (3) mendapatkan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (4) mengetahui hubungan kepemimpinan terhadap indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia sebagai penentu penerimaan indeks pengawasan pangan olahan; dan (5) memperoleh indikator untuk mengembangkan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada konteks desentralisasi dengan fragmentasi kewenangan pengawasan pangan olahan. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan mixed method. Tahapan penelitian dimulai dari proses penyusunan dan penajaman indikator dalam bentuk expert panel interviews dengan metode Delbecq-Nominal Group Technique (NGT). Analisis faktor sebagai pengujian validitas konstruk dilakukan untuk memperoleh model indeks pengawasan pangan olahan. Rata-rata nasional indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi adalah 55,64, dan terdapat variasi besaran indeks di berbagai provinsi. Uji hubungan kepemimpinan dengan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi menunjukkan korelasi kecil. Dalam konteks desentralisasi yang berlaku di Indonesia, berimplikasi fragmentasi kewenangan yang berpengaruh dalam sistem pengawasan pangan olahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kapasitas kepemimpinan. Berdasarkan model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi dan juga memperhatikan fragmentasi kewenangan di tingkat kabupaten/kota, maka disusunlah rancangan indikator untuk model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini berhasil menyusun model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi dan rancangan indikator di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan perlunya pengawalan untuk pengawasan pangan olahan siap saji, penguatan jejaring keamanan pangan dan analisis risiko, asesmen kepemimpinan yang lebih spesifik serta komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pangan olahan.