Ditemukan 41868 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Analisis penerapan Penganggaran berbasis Kinerja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2025, Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (PBK) terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) ODGJ Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok telah mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Meskipun capaian SPM tercatat mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, alokasi anggaran justru mengalami penurunan signifikan: dari (0,06%) pada 2023 menjadi hanya (0,02%) pada 2024 dari total anggaran Dinas Kesehatan. Kontradiksi ini mencolok, terutama ketika prevalensi gangguan jiwa di Kota Depok masih sangat tinggi 9,1% di kalangan pegawai pemerintah dan 15,3% di masyarakat umum, angka provinsi (4,4%) dan nasional (2%). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan PBK yang seharusnya mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan evidence-based. Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif terhadap komponen struktur, proses, dan komitmen daerah, untuk menilai apakah kebijakan penganggaran yang diterapkan sudah mendukung keberlanjutan layanan kesehatan jiwa secara substantif, bukan sekadar administratif.
Analysis of the Implementation of Performance-Based Budgeting for Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office in 2025,This study analyzes whether the implementation of performance-based budgeting (PBB) for the Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office reflects the actual needs in the field. Although SPM achievements reached 100% in 2023 and 2024, the allocated budget experienced a significant decline—from 0.06% in 2023 to only 0.02% in 2024 of the total Health Office budget. This contradiction is striking, especially considering the high prevalence of mental disorders in Depok: 9.1% among government employees and 15.3% in the general population, far exceeding the provincial average (4.4%) and the national rate (2%). This situation highlights serious challenges in the application of PBB, which should prioritize effectiveness, efficiency, and evidence-based principles. This study adopts a comprehensive approach by examining structural components, processes, and regional commitment to assess whether the current budgeting policy supports the sustainability of mental health services in a substantive, rather than merely administrative, manner.
As the elderly population in Khyber Pakhtunkhwa continues to grow and faces significant healthcare cost burdens, the provincial government introduced the Sehat Insaf Card (SIC), a health insurance program aimed at expanding access to hospital care. This study examines the factors influencing hospital utilization among the elderly in Khyber Pakhtunkhwa before and after the implementation of the SIC, with a particular focus on changes in utilization patterns and disparities by gender, income, and region, as well as stakeholder perspectives. Quantitative findings indicate that overall hospital use increased following SIC implementation, and the previous gender gap narrowed, with no statistically significant male–female differences observed by 2020. However, disparities persisted: elderly individuals in rural areas remained less likely than their urban counterparts to access hospital services, and although hospital use among low-income seniors improved due to reduced financial barriers, income-based inequalities remained. Stakeholder interviews revealed persistent challenges, including limited awareness of SIC benefits among the elderly and continued difficulties in remote areas due to transportation constraints and shortages in healthcare facilities, staff, and infrastructure etc. In conclusion, while the SIC has successfully expanded coverage and improved hospital utilization among the elderly, entrenched access barriers remain, highlighting the need for complementary efforts in outreach and health system strengthening to ensure that all elderly individuals can benefit equitably from the program.
Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di dunia, Negara Indonesia menempati peringkat kedua kasus TB terbanyak di dunia. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat satu kasus TB terbanyak di Indonesia dan Kota Depok menempati peringkat 10 besar kasus TB di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok telah membentuk inovasi Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) sebagai wadah komunikasi antara masyarakat, lintas program dan lintas sektor dalam melakukan penanggulangan tuberkulosis melalui kegiatan penemuan, pendampingan pengobatan, dan sosialisasi tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Kampung Peduli Tuberkulosis yang sudah dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, kebijakan), aspek proses (komunikasi, disposisi, struktur birokrasi), serta aspek output (hasil implementasi KAPITU) sudah berjalan baik di Kelurahan Mampang dan Suka Maju Baru. Implementasi KAPITU sempat tidak berjalan pada Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama karena adanya pergantian petugas dan petugas yang pindah kerja. Pada Kelurahan Cilodong dan Pasir Putih masih kurangnya sumber daya manusia, tidak tersedianya anggaran, belum optimalnya komunikasi dan disposisi sehingga menyebabkan implementasi KAPITU belum berjalan optimal. Selanjutnya faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi implementasi KAPITU. Kesimpulan implementasi KAPITU yang berjalan dengan baik berbanding lurus dengan capaian indikator program TB yang juga baik. Kelurahan yang menunjukkan implementasi program KAPITU yang baik, seperti Mampang dan Suka Maju Baru, memiliki capaian yang lebih baik, Selanjutnya Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama juga menunjukkan adanya peningkatan capaian program setelah satgas KAPITU mulai berjalan kembali. Kelurahan yang belum mengimplementasikan KAPITU dengan baik, seperti Cilodong dan Pasir Putih, juga menunjukkan capaian program TB yang belum baik.
Tuberculosis is still a health problem in the world, Indonesia ranks second in the world for the most TB cases. West Java Province ranks first in the number of TB cases in Indonesia and Depok City ranks in the top 10 for TB cases in West Java Province. The Depok City Government has formed the Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) innovation as a means of communication between the community, across programs and across sectors in preventing and controlling tuberculosis through discovery activities, treatment assistance, and tuberculosis socialization. This study aims to analyze how the implementation of the Kampung Peduli Tuberkulosis policy has been carried out. This study uses qualitative methods and data collection is carried out through in-depth interviews and document reviews. The results of the study indicate that the input aspects (human resources, budget, facilities, policies), process aspects (communication, disposition, bureaucratic structure), and output aspects (results of KAPITU implementation) have been running well in Mampang and Suka Maju Baru Sub-districts. The implementation of KAPITU was not running in Sawangan Baru and Sawangan Lama Sub-districts due to changes in officers and officers who moved jobs. In Cilodong and Pasir Putih Sub-districts, there was still a lack of human resources, unavailability of budget, suboptimal communication and disposition, which caused the implementation of KAPITU to not run optimally. Furthermore, social, economic, and political environmental factors also influenced the implementation of KAPITU. The conclusion is that the implementation of KAPITU that is running well is directly proportional to the achievement of TB program indicators which are also good. Sub-districts that show good implementation of the KAPITU program, such as Mampang and Suka Maju Baru, have better achievements. Furthermore, Sawangan Baru and Sawangan Lama Sub-districts also show an increase in program achievements after the KAPITU task force started operating again. Sub-districts that have not implemented KAPITU properly, such as Cilodong and Pasir Putih, also show poor achievement of TB program indicators.
