Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di dunia, Negara Indonesia menempati peringkat kedua kasus TB terbanyak di dunia. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat satu kasus TB terbanyak di Indonesia dan Kota Depok menempati peringkat 10 besar kasus TB di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok telah membentuk inovasi Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) sebagai wadah komunikasi antara masyarakat, lintas program dan lintas sektor dalam melakukan penanggulangan tuberkulosis melalui kegiatan penemuan, pendampingan pengobatan, dan sosialisasi tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Kampung Peduli Tuberkulosis yang sudah dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, kebijakan), aspek proses (komunikasi, disposisi, struktur birokrasi), serta aspek output (hasil implementasi KAPITU) sudah berjalan baik di Kelurahan Mampang dan Suka Maju Baru. Implementasi KAPITU sempat tidak berjalan pada Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama karena adanya pergantian petugas dan petugas yang pindah kerja. Pada Kelurahan Cilodong dan Pasir Putih masih kurangnya sumber daya manusia, tidak tersedianya anggaran, belum optimalnya komunikasi dan disposisi sehingga menyebabkan implementasi KAPITU belum berjalan optimal. Selanjutnya faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi implementasi KAPITU. Kesimpulan implementasi KAPITU yang berjalan dengan baik berbanding lurus dengan capaian indikator program TB yang juga baik. Kelurahan yang menunjukkan implementasi program KAPITU yang baik, seperti Mampang dan Suka Maju Baru, memiliki capaian yang lebih baik, Selanjutnya Kelurahan Sawangan Baru dan Sawangan Lama juga menunjukkan adanya peningkatan capaian program setelah satgas KAPITU mulai berjalan kembali. Kelurahan yang belum mengimplementasikan KAPITU dengan baik, seperti Cilodong dan Pasir Putih, juga menunjukkan capaian program TB yang belum baik.

Tuberculosis is still a health problem in the world, Indonesia ranks second in the world  for the most TB cases. West Java Province ranks first in the number of TB cases in  Indonesia and Depok City ranks in the top 10 for TB cases in West Java Province. The  Depok City Government has formed the Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU)  innovation as a means of communication between the community, across programs and  across sectors in preventing and controlling tuberculosis through discovery activities,  treatment assistance, and tuberculosis socialization. This study aims to analyze how the  implementation of the Kampung Peduli Tuberkulosis policy has been carried out. This  study uses qualitative methods and data collection is carried out through in-depth  interviews and document reviews. The results of the study indicate that the input aspects  (human resources, budget, facilities, policies), process aspects (communication,  disposition, bureaucratic structure), and output aspects (results of KAPITU  implementation) have been running well in Mampang and Suka Maju Baru Sub-districts.  The implementation of KAPITU was not running in Sawangan Baru and Sawangan Lama  Sub-districts due to changes in officers and officers who moved jobs. In Cilodong and  Pasir Putih Sub-districts, there was still a lack of human resources, unavailability of  budget, suboptimal communication and disposition, which caused the implementation of  KAPITU to not run optimally. Furthermore, social, economic, and political  environmental factors also influenced the implementation of KAPITU. The conclusion is  that the implementation of KAPITU that is running well is directly proportional to the  achievement of TB program indicators which are also good. Sub-districts that show good  implementation of the KAPITU program, such as Mampang and Suka Maju Baru, have  better achievements. Furthermore, Sawangan Baru and Sawangan Lama Sub-districts  also show an increase in program achievements after the KAPITU task force started  operating again. Sub-districts that have not implemented KAPITU properly, such as  Cilodong and Pasir Putih, also show poor achievement of TB program indicators.

Keselamatan pasien merupakan indikator utama dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Salah satu instrumen evaluasi keselamatan pasien adalah akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan oleh lembaga independen di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian indikator Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) berdasarkan data hasil akreditasi rumah sakit tahun 2024 oleh LARS DHP. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari 569 rumah sakit yang terakreditasi. Analisis dilakukan terhadap hubungan antara karakteristik rumah sakit dan faktor-faktor kelembagaan terhadap capaian SKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit telah memenuhi seluruh SKP secara administratif. Variabel kepemilikan rumah sakit dan kebijakan organisasi-manajemen menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap pencapaian SKP (p < 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pencapaian SKP tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar teknis, tetapi juga oleh dukungan struktural dan tata kelola manajemen rumah sakit. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemantauan pasca akreditasi yang lebih menyeluruh untuk memastikan bahwa capaian administratif juga tercermin dalam praktik keselamatan pasien secara nyata.

Patient safety is a key indicator in ensuring the quality of healthcare services. One of the  instruments used to evaluate patient safety is hospital accreditation, conducted by an  independent body under the supervision of the Ministry of Health. This study aims to  analyze the achievement of Patient Safety Goals (SKP) based on the 2024 hospital  accreditation data from LARS DHP. A descriptive-analytic study with a quantitative  approach was employed using secondary data from 569 accredited hospitals. The  analysis examined the relationship between hospital characteristics and institutional  factors with SKP achievement. The findings show that most hospitals have fulfilled all  SKP indicators administratively. Hospital ownership and organizational-management  policies were found to have a statistically significant relationship with SKP achievement  (p < 0.05). These results suggest that the successful attainment of SKP is not solely  determined by compliance with technical standards but is also influenced by structural  support and hospital governance. The study recommends the need for more  comprehensive post-accreditation monitoring to ensure that administrative compliance  is effectively translated into real improvements in patient safety practices.

Analisis penerapan Penganggaran berbasis Kinerja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2025, Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (PBK) terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) ODGJ Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok telah mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Meskipun capaian SPM tercatat mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, alokasi anggaran justru mengalami penurunan signifikan: dari (0,06%) pada 2023 menjadi hanya (0,02%) pada 2024 dari total anggaran Dinas Kesehatan. Kontradiksi ini mencolok, terutama ketika prevalensi gangguan jiwa di Kota Depok masih sangat tinggi 9,1% di kalangan pegawai pemerintah dan 15,3% di masyarakat umum, angka provinsi (4,4%) dan nasional (2%). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan PBK yang seharusnya mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan evidence-based. Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif terhadap komponen struktur, proses, dan komitmen daerah, untuk menilai apakah kebijakan penganggaran yang diterapkan sudah mendukung keberlanjutan layanan kesehatan jiwa secara substantif, bukan sekadar administratif.

Analysis of the Implementation of Performance-Based Budgeting for Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office in 2025,This study analyzes whether the implementation of performance-based budgeting (PBB) for the Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office reflects the actual needs in the field. Although SPM achievements reached 100% in 2023 and 2024, the allocated budget experienced a significant decline—from 0.06% in 2023 to only 0.02% in 2024 of the total Health Office budget. This contradiction is striking, especially considering the high prevalence of mental disorders in Depok: 9.1% among government employees and 15.3% in the general population, far exceeding the provincial average (4.4%) and the national rate (2%). This situation highlights serious challenges in the application of PBB, which should prioritize effectiveness, efficiency, and evidence-based principles. This study adopts a comprehensive approach by examining structural components, processes, and regional commitment to assess whether the current budgeting policy supports the sustainability of mental health services in a substantive, rather than merely administrative, manner.

Pneumonia merupakan salah satu penyebab utama kematian balita di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi pneumonia pada balita di Indonesia sebesar 15%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada balita usia 12–59 bulan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan data sekunder dari SKI 2023. Sampel berjumlah 33.132 balita usia 12–59 bulan. Analisis data dilakukan dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kejadian pneumonia adalah umur balita 24–59 bulan (OR=0,72; 95%CI: 0,57–0,90), jenis kelamin laki-laki (OR=1,36; 95%CI: 1,09–1,69), riwayat BBLR (OR=1,70; 95%CI: 1,15–2,53), status imunisasi DPT-HB-Hib lengkap (OR=1,79; 95%CI: 1,00–3,21), dan riwayat penyakit sebelumnya (OR=10,28; 95%CI: 8,27–12,77). Pada karakteristik ibu, pendidikan tinggi berhubungan dengan kejadian pneumonia (OR=1,41; 95%CI: 1,10–1,81). Faktor lingkungan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, sedangkan balita dari keluarga dengan status sosial ekonomi atas memiliki risiko lebih tinggi terkena pneumonia (OR=1,50; 95%CI: 1,05–2,13). Kesimpulan: Pencegahan pneumonia perlu difokuskan pada kelompok risiko seperti balita laki-laki, usia 24–59 bulan, riwayat BBLR, riwayat penyakit sebelumnya, dan peningkatan edukasi pada ibu serta keluarga dengan status ekonomi tinggi.

Kata kunci: Pneumonia, Balita, Faktor Risiko, SKI 2023

Pneumonia is one of the leading causes of mortality among children under five in Indonesia. Based on the 2023 Indonesia Health Survey (SKI), the prevalence of pneumonia among children under five was 15%. This study aims to identify the factors associated with pneumonia among children aged 12–59 months in Indonesia. This research employs a cross-sectional design using secondary data from the 2023 SKI. The sample consisted of 33,132 children aged 12–59 months. Data were analyzed using the chi-square test. The results show that factors associated with pneumonia include being aged 24–59 months (OR=0.72; 95%CI: 0.57–0.90), male gender (OR=1.36; 95%CI: 1.09–1.69), a history of low birth weight (OR=1.70; 95%CI: 1.15–2.53), incomplete DPT-HB-Hib immunization (OR=1.79; 95%CI: 1.00–3.21), and a history of previous illnesses (OR=10.28; 95%CI: 8.27–12.77). Among maternal characteristics, a higher education level was associated with pneumonia incidence (OR=1.41; 95%CI: 1.10–1.81). Environmental factors were not significantly associated, while children from families with higher socioeconomic status had a greater risk of pneumonia (OR=1.50; 95%CI: 1.05–2.13). In conclusion, pneumonia prevention efforts should focus on high-risk groups, including male children, those aged 24–59 months, those with a history of low birth weight or previous illnesses, and families with higher maternal education and higher socioeconomic status.  Keywords: Pneumonia, Under-Five Children, Risk Factors, SKI 2023