Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan tuberkulosis (TB) di Kota Depok berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No. 61 Tahun 2023 dengan pendekatan collaborative governance. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang mencakup lima variabel utama: dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, kapasitas kolaboratif, dampak kolaboratif, dan keberhasilan implementasi kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dinas terkait, analisis dokumen kebijakan, dan data sekunder dari laporan program TB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi belum optimal karena pertemuan lintas sektor baru diadakan satu kali dan belum melibatkan sektor bisnis serta media. Tindakan kolaboratif telah terwujud melalui inisiatif seperti Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) dan integrasi program Kids for TB, meskipun koordinasi formal masih perlu diperkuat. Kapasitas kolaboratif mengalami kendala akibat belum jelasnya indikator kinerja antar-OPD, sementara dampak kolaboratif terlihat dari peningkatan anggaran dan inovasi program meskipun masih terdapat tantangan dalam integrasi data. Keberhasilan implementasi kebijakan ditunjukkan oleh peningkatan angka penemuan kasus dan cakupan layanan, meskipun tingkat keberhasilan pengobatan menunjukkan fluktuasi.
Penelitian ini memberikan pelajaran penting terkait pentingnya kepemimpinan yang inklusif, peningkatan partisipasi seluruh unsur pentahelix, dan pengembangan sistem integrasi data lintas sektor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan penanggulangan TB di Kota Depok dan daerah lainnya untuk mencapai eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030.

---

This study aims to analyze the implementation of tuberculosis (TB) control policies in Depok City, based on Mayor Regulation No. 61 of 2023, using a collaborative governance approach. The analysis framework encompasses five main variables: collaborative dynamics, collaborative actions, collaborative capacity, collaborative impact, and policy implementation success. Data were collected through in-depth interviews with relevant agencies, policy document reviews, and secondary data from TB program reports. The results indicate that collaborative dynamics are suboptimal, with cross-sector meetings held only once and lacking involvement from business and media sectors. Collaborative actions are evident through initiatives such as Kampung Peduli Tuberculosis (KAPITU) and the integration of the Kids for TB program, although formal coordination mechanisms require strengthening. Collaborative capacity is hindered by the absence of clear performance indicators across government agencies, while collaborative impact is reflected in increased budget allocations and program innovations, albeit challenged by fragmented data integration. Policy implementation success is demonstrated by improved case detection and service coverage, though treatment success rates show fluctuations. This study highlights key lessons on the importance of inclusive leadership, enhanced participation from all pentahelix elements, and the development of cross-sector data integration systems. The findings are expected to serve as a basis for improving TB control policies in Depok City and other regions, contributing to Indonesia's goal of TB elimination by 2030.

Abstrak: Masih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi.

Abstrak: Pencapaian UHC sudah menjadi tujuan utama negara-negara di dunia dan diharapkan dapat tercapai pasca tahun 2015 dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan SPM Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 layanan kesehatan terutama bagi penderita Diabetes Melitus (DM) baru terpenuhi 12.16% dari target yang diharapkan. Maka dari itu peneliti ingin melihat pelayanan pasien DM berdasarkan UHC di DKI Jakarta yang dilhat dari 3 dimensi (Kepesertaan, Pelayanan dan Pembiayaan). Penelitian in menggunakan desain study mix-methode dengan pengambilan data sekunder dan primer (wawancara mendalam dan pengumpulan data). Hasil penelitian ini ditemukan pada dimensi kepesertaan JKN di DKI Jakarta 98.2%, skrining DM sebesar 30.1% dan temuan kasus sebesar 61.38%, selanjutnya dimensi pelayanan puskesmas dengan akreditasi pripurna 73.8%, ketersediaan poli Penyakit Tidak menular 92.9%, poli gizi 100%, pelatihan edukasi gizi 40.5% jenis obat yang tersedia (sulfonylurea, glinid, metformin) dan pemeriksaan laboratorium (Glukosa Darah, HDL, LDL, Trigelisecrrrida dan HbA1C) dan pada dimensi pembiayaan jumlah total APBD Puskesmas vs Rumah Sakit Rp.623,501,224,722 vs Rp.126,897,825,643, BLUD Rp.907,101,636,329 vs Rp.125,020,357,361 dan kategori Cost Recovery Rate < 40% (16.7 vs 16.7%), 40-60% (31 vs 50%) dan >60% (52.3 vs 33.3%). Dapat dijelaskan bahwa masih ada beberapa dimensi UHC untuk lebih ditingkatkan kembali agar dapat mencapai pelayanan berdasarkan UHC yang maksimal terutama pelayanan pada pasien DM

---

Achieving UHC has become the main goal of countries in the world and is expected to be achieved after 2015 in the form of improving the quality of health services. Based on the 2018 DKI Jakarta Province Health Service (SPM) report, health services, especially for people with Diabetes Mellitus (DM), have only been fulfilled 12.16% of the expected target. Therefore, the researcher wants to see the service for DM patients based on UHC in DKI Jakarta which is seen from 3 dimensions (Participation, Service and Financing). This research used a mix-method study design with secondary and primary data collection (in-depth interviews and data collection). The results of this study was found that JKN participation in DKI Jakarta akarta were 98.2%, DM screening was 30.1% and case findings were 61.38%, then the dimensions of primary health care services with plenary accreditation were 73.8%, non-communicable disease polyclinic availability 92.9%, 100% nutrition polyclinic, training nutrition education were 40.5% , drugs availability (sulfonylurea, glinide, metformin) and laboratory examinations (blood glucose, HDL, LDL, triglycerides and HbA1C). Dimension of financing the total amount of APBD for primary health care vs Hospital in 2019 Rp.623,501,224,722 vs Rp.126,897,825,643, BLUD Rp.907,101,636,329 vs. Rp.125,020,357,361 and in the category of Cost Recovery Rate <40% (16.7 vs 16.7%), 4060% (31 vs 50%) and >60% (52.3 vs 33.3%).It can be explained that there are still several dimensions of UHC to be further improved in order to achieve maximum UHC-based services, especially services for Diabetes Mellitus patients

Abstrak: Provinsi Sumut sebagai Provinsi ke-enam penyumbang kematian ibu terbanyak di Indonesia, penyebab tertinggi kematian ibu 33% karena perdarahan yang dapat dicegah dengan penerapan Manajemen Aktif Kala III dalam pertolongan persalinan. Berdasarkan penelitian pendahuluan, ditemukan hanya 25% bidan yang menerapkan Manajemen Aktif Kala III sesuai standar. Sisanya 75% tidak melaksanakan Manajemen Aktif Kala III, padahal bidan sebagai tenaga kesehatan utama (70%) yang melakukan pertolongan persalinan. Penelitian ini analitik dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam implementasi kebijakan untuk penerapan Manajemen Aktif Kala III pada bidan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya kebijakan yang mengakomodir penerapan MAK III pada bidan, rendahnya pengetahuan bidan tentang MAK III, belum adanya sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan bidan praktik swasta menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mengapa MAK III sebagai suatu kompetensi penting bagi bidan belum diterapkan. Kedepannya diharapkan adanya kebijakan yang secara tegas mengatur penerapan MAK III pada bidan dari dinas kesehatan dan IBI dalam menurunkan angka kematian Ibu. Kata kunci : Manajemen Aktif Kala III, Bidan Praktek Swasta

Abstrak: Radiologi gigi dan mulut tidak lepas dari efek paparan radiasi sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatur pemanfaatan peralatan radiasi dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah mengatur pelayanan radiologi di Indonesia melalui Permenkes No.24 /2020 untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan yang diselenggarakan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan meliputi sumber daya manusia dan peralatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permenkes No.24/2020 dalam pelayanan gigi dan mulut, serta untuk mengetahui apakah kebijakan ini dapat terlaksana di RS Umum dan Khusus. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep yang digunakan didasarkan pada berbagai teori top down dengan variabel yang diteliti berupa output, sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, dukungan organisasi, perhatian pers, budaya kerja, komunikasi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Permenkes No.24/2020 tidak dapat dilaksanakan di RS Khusus karena adanya perbedaan kebutuhan dengan RS Umum sehingga tidak sejalan dengan terminologi dan persyaratan yang disebutkan dalam Permenkes No.24/2020. Permenkes No.24/2020 tidak memfasilitasi tenaga spesialis radiologi dan peralatan seperti CBCT. sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Budaya kerja, komunikasi dan struktur birokrasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak tersampaikannya isi peraturan kepada pelaksana pelayanan. Organisasi profesi dan perhatian pers tidak secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tetapi penting dalam tahap perumusan kebijakan. Perlu adanya koreksi dan tinjauan ulang terhadap muatan Permenkes No.24/2020 terkait dari aspek efektivitas kebijakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

---

Dental radiology cannot be separated from the effects of radiation exposure. Radiology policies are needed to regulate the use of radiation equipment in health services. The government regulates radiology services in Indonesia through Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 to improve the quality of health services by paying attention to safety and security aspects which are organized based on the capabilities of health facilities including human resources and equipment. This study aims to analyze the implementation of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 in dental care services, and to find out whether the policy can be implemented in General and Dental Hospitals. This research is a policy analysis with a qualitative approach through in-depth interviews and document review. The conceptual framework is based on various top down theories with the variables studied in the form of output, human resources, infrastructure, funding, organizational support, press attention, work culture, communication and bureaucratic structure. The results show that Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 cannot be implemented in Dental Hospitals because there are differences in needs with General Hospitals so that they are out of sync with the terminology and requirements stated in Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020. Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 does not facilitate dental radiology specialists and equipment such as CBCT thus creating legal uncertainty. Work culture, communication and bureaucratic structure are not functioning as they should because the contents of the regulations are not conveyed to service providers. Support from organizations and press attention do not directly affect service delivery but are important in policy process. Review of the contents of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 is needed, especially related to the aspects of policy effectiveness, clarity of policy formulation, and transparency.

Abstrak:

---

Abstrak: Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan periode fundamental dalam kehidupan manusia karena pada masa ini anak berkembang dengan sangat pesat dan tidak bisa diulang lagi. Kekurangan nutrisi pada 1000 HPK dapat menyebabkan stunting. Stunting memiliki dampak pada mutu sumberdaya manusia. Di masa depan anak yang stunting akan kesusahan dalam belajar, kualitas kerja rendah dan rentan terhadap penyakiit tidak menular. Untuk mengatasi masalah stunting pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional penurunan stunting terintegrasi. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah intervensi gizi spesifik. Intervensi ini dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung stunting berupa kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik di Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian adalah pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan sudah ditemukan ada ada perbup dan indikator gizi sebagai dasar dan ukuran kebijakan. variabel kinerja implementasi kebijakan ditemukan prevalensi stunting masih diatas target indikator dan sebagian besar capaian kinerja gizi sudah tercapai. Variabel sumber daya masih terkendala dengan fasilitas yang masih kurang lengkap dan insentif khusus yang belum ada. Variabel karakteristik lembaga belum ada SOP khusus namun sudah ada SOP pelayan terkait intervensi gizi di puskesmas, fragmentasi yang baik namun SDM masih kurang. Variabel komunikasi, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan dengan jelas dan konsisten disampaikan. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Dan variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik cukup baik. Hal yang menghambat kebijakan adalah variabel sumberdaya; kinerja kebijakan; sumber daya manusia; dan lingkungan ekonomi sedangkan yang mendukung kebijakan ini adalah variabel disposisi pelaksana; komunikasi organisasi dan dukungan ekonomi, sosial dan politik.