Ditemukan 36067 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Aryani Dwi Hartanti; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Purnawan Junadi, Abdul Hafiz, Ahadi Wahyu Hidayat
Abstrak:
Read More
Penelitian ini ini bertujuan untuk melakukan analisis dan strategi mitigasi risiko, sampai dengan memberikan alternatif kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan haji terhadap obat dan perbekalan kesehatan. Dinamika penyelenggaraan kesehatan haji mempengaruhi rangkaian penyelenggaraan mulai dari di Indonesia (pra operasional), di Arab Saudi (operasional), dan kembali ke Indonesia (pasca operasional). Hasil mitigasi risiko dilakukan analisis untuk mendapatkan alternatif kebijakan terhadap faktor risiko penyelenggaraan kesehatan haji terhadap jemaah serta obat dan perbekalan kesehatan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan makna. Desain penelitian menggunakan metode mitigasi risiko Gray and Larson yang terbagi ke dalam 4 tahapan yaitu tahap identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan risiko, dan mengontrol respon risiko. Hasil penelitian menggunakan metode Risk Breakdown Structur (RBS) diperoleh 20 faktor risiko yang dikelompokkan ke dalam masa pra operasional, operasional, dan pasca operasional. Dari risiko yang diidentifikasi dilakukan analisis dan matriks yang mengkategorikan status risiko yaitu level 5 (sangat tinggi) sebanyak 8 risiko, level 4 (tinggi) 5 risiko, level 3 (sedang) 6 risiko, dan level 2 (rendah) 1 risiko. Masing-masing risiko dilakukan mitigasi sampai dengan alternatif penanganan risiko. Beberapa masukan dan saran diberikan kepada Kementerian Kesehatan (Pusat Kesehatan Haji, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian), dan Kementerian Agama sebagai alternatif kebijakan di masa mendatang.
This research aims to carry out risk analysis and mitigation strategies, up to providing alternative policies in organizing Hajj health regarding medicines and health supplies. The dynamics of Hajj health management influence the series of activities starting from Indonesia (pre-operational), Saudi Arabia (operational) and returning to Indonesia (post-operational). The results of risk mitigation are analyzed to obtain alternative policies regarding the risk factors for organizing Hajj health care for pilgrims as well as medicines and health supplies. The research method used was a qualitative research method based on meaning. The research design uses the Gray and Larson risk mitigation method which is divided into 4 stages, namely risk identification, risk assessment, risk development and risk response control. The results of research using the Risk Breakdown Structure (RBS) method obtained 20 risk factors which were grouped into pre-operational, operational and post-operational periods. From the identified risks, an analysis and matrix is carried out which categorizes the risk status, namely level 5 (very high) with 8 risks, level 4 (high) with 5 risks, level 3 (medium) with 6 risks, and level 2 (low) with 1 risk. Each risk is mitigated through alternative risk management. Several inputs and suggestions were given to the Ministry of Health (Hajj Health Center, Directorate of Management and Pharmaceutical Services), and the Ministry of Religion as alternative policies in the future.
T-7149
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Deyo Alfa Christian; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Prastuti Soewondo, Nining Mularisih, Siti Khadijah Nasution
Abstrak:
Read More
Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, Perkembangan zaman tidak hanya berdampak pada kesehatan dalam segi positif, dampak perkembangan zaman juga menimbulkan berbagai penemuan baru dari penyakit-penyakit karena ada perkembangan teknologi juga berdampak pada penularan yang semakin bertambah dan sulit diatasi pengobatannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja menjadikan kehidupan umat manusia semakin mudah, semakin maju, tetapi nampaknya umat manusia juga diharapkan kepada tantangan-tantangan atau peringatan-peringatan baru di bidang kesehatan, dimana pada kurun waktu tertentu akan ada jenis penyakit baru yang muncul. Indonesia menduduki peringkat 65 dari 180 negara dalam kematian akibat penyakit menular, maternal dan gizi, penyakit menular ini termasuk penyakit menular akibat parasit dan infeksi pernafasan, Saat terjadinya wabah transportasi publik menempati peringkat kedua setelah Rumah sakit dan tempat layanan kesehatan dalam menularkan penyakit saat terjadi wabah, Tingginya penggunaan transportasi berpotensi menularkan penyakit, KRL sebagai moda transportasi umum dengan tingkat kepadatan rata - rata 300 - 900 ribu penumpang perhari, pemerintah telah mengeluarkan peraturan protokol kesehatan dengan mengikuti perkembangan kasus dalam implementasinya dapat dilihat dari komunikasi kebijakan, Sumber Daya, Struktur birokrasi, dan sikap hingga terlihat bagaimana implementasi penanganannya saat ini implementasi pelaksanaan protokol kesehatan di KRL sudah baik dalam penggunaan masker tetapi masih kurang dalam menjaga jarak dan sistim tracing, sehingga didapatkan rekomendasi dalam pelaksanaan mitigasi kesehatan di KRL Jabodetabek
Health is one of the indicators to become superior Human Resources (HR), The development of the times not only has an impact on health in a positive aspect, the impact of the times has also led to various new discoveries of diseases because there is technological development also has an impact on transmission that is increasing and difficult to overcome treatment, . The development of science and technology not only makes the life of mankind easier, more advanced, but it seems that mankind is also expected to new challenges or warnings in the field of health, where in a certain period of time there will be new types of diseases that appear. Indonesia is ranked 65th out of 180 countries in deaths from infectious, maternal and nutritional diseases, these infectious diseases include infectious diseases due to parasites and respiratory infections, When an outbreak of public transportation ranks second after hospitals and health service places in transmitting diseases during an outbreak, The high use of transportation has the potential to transmit disease, KRL as a mode of public transportation with an average density of 300 - 900 thousand passengers per day, the government has issued health protocol regulations by following the development of cases in its implementation can be seen from policy communication, resources, bureaucratic structures, and attitudes to see how the implementation of handling is currently the implementation of the implementation of health protocols in KRL is good in using masks but still lacking in maintaining distance and tracing systems, so that recommendations are obtained in the implementation of health mitigation in KRL Jabodetabek
T-6844
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Shofi Sari Azima; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Irham Putra, Aprilia Krisliana
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja terhadap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses penganggaran telah mengikuti siklus perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Kesenjangan terjadi pada penentuan target kinerja yang masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada outcome seperti penurunan kasus HIV atau pencapaian target 95-95-95. Selain itu, belum optimalnya penggunaan sistem informasi seperti Siscobikes serta belum terintegrasinya hasil evaluasi ke dalam proses perencanaan turut memengaruhi efektivitas alokasi anggaran. Berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran dengan acuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Kesehatan, estimasi anggaran untuk menjangkau 38.588 orang sasaran adalah sebesar Rp1.610.068.963,00 namun alokasi yang tersedia masih jauh dari kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, peningkatan kapasitas perencana, serta integrasi antarsektor dalam mendukung perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi hasil guna mendukung upaya pengendalian HIV dan tercapainya ending AIDS 2030.
This study aims to analyze the implementation of performance-based budgeting policy in achieving the Minimum Service Standards (SPM) of HIV infection at the South Tangerang City Health Office in Fiscal Year 2024. A qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews, document review, and observation. The findings indicate that although the budgeting process follows the planning, approval, implementation, and evaluation cycle, it has not fully reflected the principles of performance-based budgeting. A key gap lies in the determination of performance targets, which remain administrative in nature and are not yet outcome-oriented—such as reducing HIV cases or achieving the 95-95-95 global targets. In addition, the use of integrated information systems like Siscobikes remains suboptimal, and evaluation results have not been effectively incorporated into the planning process, thereby affecting the efficiency of budget allocation. Based on budget needs calculations referring to the Minister of Health Regulation No. 6 of 2024 on Technical Standards for Fulfilling Health SPM, the estimated budget required to reach 38,588 target individuals is Rp1.610.068.963,00; however, the current allocation falls significantly short of that need. Therefore, it is necessary to strengthen performance-based budget planning, improve the capacity of planners, and promote cross-sectoral integration to support result-oriented budgeting and planning, in order to enhance HIV control efforts and achieve the 2030 AIDS elimination target.
T-7354
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Joyce Mangoma; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Helen Andriani, Apt Riswandy Wasir, S Farm,MPH, PhD
Abstrak:
Read More
Latar belakang Penggunaan obat tradisional (TM) tersebar luas secara global, sehingga menimbulkan tantangan regulasi Afrika memiliki sejarah yang kaya akan TM, yang penting untuk perawatan kesehatan. Di Binga, Zimbabwe, TM merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya. Konteks geografis dan ekonomi Binga mempengaruhi praktik TM. Undang-Undang Pengendalian Obat dan Zat Terkait (MASCA) berdampak pada kesehatan ibu, selaras dengan SDGs 3 dan 5. Studi ini menilai dampak MASCA terhadap penggunaan obat-obatan terlarang dan hasil kesehatan ibu di Binga, menawarkan wawasan tentang kerangka peraturan dan praktik kesehatan berkelanjutan. Objektif Studi ini menilai dampak Undang-Undang Pengendalian Obat dan Zat Terkait (MASCA) terhadap penggunaan obat tradisional dan hasil kesehatan ibu di Binga, Zimbabwe. Secara khusus, makalah ini mengkaji aksesibilitas, persepsi, proses pengambilan keputusan, dan pengaruh sosial budaya terkait pengobatan tradisional berdasarkan peraturan MASCA, mengevaluasi hasil kesehatan ibu termasuk komplikasi kehamilan, kematian ibu, dan hasil kelahiran. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, termasuk wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi etnografi, untuk menilai dampak MASCA terhadap penggunaan obat tradisional dan hasil kesehatan ibu di Binga, Zimbabwe. Pengambilan sampel yang bertujuan dan bersifat bola salju akan memastikan keterwakilan peserta yang beragam. Data akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hasil Studi ini mengeksplorasi dampak MASCA terhadap layanan kesehatan ibu tradisional di Binga. Temuan utama mencakup peningkatan keamanan dan kualitas namun berkurangnya ketersediaan dan keterjangkauan penyembuh karena peraturan. Persepsi yang beragam dari para praktisi mempengaruhi aksesibilitas layanan. Wanita hamil menunjukkan pandangan yang beragam, menyeimbangkan keamanan dan pembatasan. Faktor budaya, ekonomi, dan peraturan mempengaruhi keputusan antara layanan kesehatan tradisional dan modern. MASCA bertujuan untuk meningkatkan hasil namun menimbulkan tantangan dalam aksesibilitas dan penerimaan budaya. Pengamatan etnografis menyoroti interaksi yang kompleks antara praktik tradisional, kesehatan ibu, dan persepsi masyarakat. Kesimpulan Studi ini menyoroti tingginya angka kematian ibu di Distrik Binga, yang diperburuk oleh dampak buruk Penggunaan obat tradisional dan kesenjangan kesehatan lokal, meskipun terjadi penurunan secara nasional. Laporan ini merekomendasikan pendekatan yang seimbang yang mencakup dukungan keuangan dan untuk dukun, peraturan yang peka terhadap budaya, dan model layanan kesehatan yang terintegrasi. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan ibu dan menyelaraskan dengan target SDG 3.1. Mengintegrasikan praktik tradisional dengan layanan kesehatan modern, pemantauan berkelanjutan, dan membina kolaborasi dapat memastikan perawatan ibu yang aman, efektif, dan menghormati budaya. Kata Kunci: Obat tradisional, Medicines and Allied Substances Control Act (MASCA), Hasil kesehatan ibu, Aksesibilitas, Kerangka peraturan
Background Traditional medicine (TM) use is widespread globally, posing regulatory challenges. Africa has a rich history of TM, essential for healthcare. In Binga, Zimbabwe, TM is integral to social and cultural life. Binga's geographical and economic context influences TM practices. The Medicines and Allied Substances Control Act (MASCA) impacts maternal health, aligning with SDGs 3 and 5. This study assesses MASCA's effects on TM use and maternal health outcomes in Binga, offering insights into regulatory frameworks and sustainable health practices. Objective This study assesses the impact of the Medicines and Allied Substances Control Act (MASCA) on traditional medicine usage and maternal health outcomes in Binga, Zimbabwe. Specifically, it examines accessibility, perceptions, decision-making processes, and socio-cultural influences related to traditional medicine under MASCA regulations, evaluating maternal health outcomes including pregnancy complications, maternal mortality, and birth outcomes. Method This study uses qualitative- descriptive method, including interviews, document reviews, and ethnographic observations, to assess the impact of MASCA on traditional medicine usage and maternal health outcomes in Binga, Zimbabwe. Purposeful and snowball sampling will ensure diverse participant representation. Data will be analysed using thematic analysis to inform evidence-based policy recommendations. Results The study explores MASCA's impact on traditional maternal healthcare in Binga. Key findings include improved safety and quality but reduced healer availability and affordability due to regulations. Practitioners' mixed perceptions affect service accessibility. Pregnant women show diverse views, balancing safety and restrictions. Cultural, economic, and regulatory factors influence decisions between traditional and modern healthcare. MASCA aims to enhance outcomes but poses challenges in accessibility and cultural acceptance. Ethnographic observations highlight the complex interplay of traditional practices, maternal health, and community perceptions. Conclusion The study highlights the high maternal mortality ratio in Binga District, exacerbated by the adverse impact of traditional medicine use and localized health disparities, despite national declines. It recommends a balanced approach that includes financial and educational support for traditional healers, culturally sensitive regulations, and integrated healthcare models. These strategies aim to improve maternal health outcomes and align with SDG 3.1 targets. Integrating traditional practices with modern healthcare, continuous monitoring, and fostering collaboration can ensure safe, effective, and culturally respectful maternal care. Keywords: Traditional medicine, Medicines and Allied Substances Control Act (MASCA),Maternal health outcomes, Accessibility ,Regulatory frameworks
T-7026
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Emma Rahmadhanti; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Suprijanto Rijadi, Nur Ratih Purnama, Cici Sri Suningsih
Abstrak:
Pembaharuan izin harus dilakukan oleh industri obat tradisional paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan (23 Februari 2012) sesuai dengan Permenkes Nomor 006 tahun 2012. Capaian pembaharuan izin IOT di Propinsi DKI Jakarta hingga Maret 2015 belum optimal yaitu sebesar 36,36%. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pembaharuan izin IOT di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam dari 4 (empat) IOT pada bulan April-Juni 2015. Hasil penelitian menunjukkan tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana sehingga memiliki tingkat kepatuhan cukup baik. Kendala yang dihadapi dalam CPOTB terkait sumber daya finansial, karena membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pemenuhannya. Penetapan klaster terhadap kemampuan pemenuhan CPOTB bagi IOT yang terdaftar serta pendampingan dalam memenuhi seluruh persyaratan diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan pembaharuan izin IOT. Kata kunci : implementasi, industri obat tradisional, pembaharuan izin
Read More
T-4544
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asyifa Widya Wardaningtyas; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Mardiati Nadjib, Anhari Achadi, Kurnia Permitasari
Abstrak:
Read More
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan pada setiap fase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan implementasi kebijakan ILP di wilayah dengan karakteristik perkotaan, yaitu Kota Depok, melalui Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, dan Puskesmas Abadijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian ini berjumlah 33 orang yang mewakili berbagai instansi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pelayanan ILP yang diharapkan di Kota Depok adalah integrasi fasilitas layanan kesehatan primer untuk mendukung tiga fokus ILP. Integrasi ini didasari oleh jumlah fasilitas layanan kesehatan primer yang memadai di Kota Depok. Komitmen politik dari pemerintah pusat dan pemerintah kota telah siap mendukung implementasi ILP. Namun, ketersediaan kebijakan, pendanaan, SDM kesehatan, infrastruktur, obat dan alat kesehatan, serta teknologi digital belum optimal untuk menunjang implementasinya. Walaupun demikian, Kota Depok telah siap untuk implementasi ILP dengan sumber daya fasilitas layanan kesehatan primer yang ada dengan penguatan kerjasama antara Puskesmas dan jejaringnya. Kesiapan Kota Depok tercermin dari komitmen perubahan telah dibentuk melalui pemahaman dan respon positif terkait perubahan dan kemampuan perubahan yang memadai untuk mendukung implementasi ILP.
Integrated Primary Health Care (ILP) represents a significant initiative within this transformation, aimed at improving accessibility for communities across all life stages. This study aims to analyze the readiness for implementing ILP policies in an urban setting, specifically in Depok, through Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, and Puskesmas Abadijaya. A qualitative research approach was employed through in-depth interviews, observations, and document reviews, involving 33 informants representing relevant institutions. The findings indicate that the preferred service model in Depok is the integrated primary healthcare facilities to support the three core focuses of ILP. This model is supported by the adequate number of primary healthcare facilities in Depok. Political commitment from both central and local governments is established to support ILP implementation. However, challenges remain concerning the availability of policies, funding, healthcare personnel, infrastructure, medical supplies and equipment, and digital technology to fully support its implementation. Despite these challenges, Depok is prepared to implement ILP using its existing primary healthcare resources, strengthened by enhanced collaboration between public health centers and their networks. Depok’s readiness is reflected in its established commitment to change, demonstrated by a solid understanding and positive response to the reform, along with sufficient capacity for change to support ILP implementation.
T-7196
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ari Sulandari; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Enggar Utari, Lia Susanti
T-4290
Depok : FKM UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dini Puteri Astianto Pramesti; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Sundari, Supriyantoro
Abstrak:
Read More
Proses transisi rekam medis manual ke elektronik paling lambat 31 Desember 2023, tetapi setelah 11 bulan berlalu, masih 30,60% dari 107.582 fasyankes yang tekoneksi dengan SATUSEHAT. Salah satu yang belum terpenuhi koneksinya adalah rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia. Meskipun TNI dikenal dengan kedisiplinannya, tetapi dalam penerapan kebijakan rekam medis elektronik masih terbilang rendah. Pelaksana dalam penerapan rekam medis elektronik memerlukan payung hukum dan prosedur dalam bentuk kebijakan turunan sehingga menjadi kewajiban dan urgensi rumah sakit untuk segera menyusun dan mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 di Rumkital Marinir Cilandak tahun 2024 dilihat dari variabel komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya mengadopsi teori Edward III dan dimodifikasi dengan teori Merilee S Grindle dan teori Mazmanian & Sabatier. Penelitian ini merupakan penelitian policy review dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Rumkital Marinir Cilandak sudah menyelenggarakan dan berfungsi dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa poin keharusan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang belum terlaksana yaitu dari variabel komunikasi aspek transmisi kebijakan, struktur birokrasi belum tersedia kebijakan turunan dan sumber daya.
The transition from manual medical records to electronic must be completed by December 31, 2023. However, after 11 months, only 30.60% of the 107,582 health service facilities are connected to SATUSEHAT. One of the facilities that has not yet established a connection is the hospital owned by the TNI. Although the TNI is known for its discipline, the implementation of the electronic medical record policy is considered low. Implementing electronic medical records requires legal Protection and procedures in the form of derivative policies, so it becomes an obligation and urgency for hospitals to formulate and implement them promptly. This study aims to determine the readiness of the implementation of the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 at the Cilandak Marine Hospital in 2024, viewed from the variables of communication, bureaucratic structure, disposition, and resources, adopting the theory of Edward III and modified with the theories of Merilee S. Grindle and Mazmanian & Sabatier. This research is a policy review study with a case study approach using data collection methods of in-depth interviews and document review. The study results showed that the readiness to implement electronic medical records at the Cilandak Marine Hospital had been organized and functioned properly. However, several mandatory points from the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 still have not been implemented, namely, from the communication variable of the policy transmission aspect, the bureaucratic structure has not provided derivative policy and resources.
T-7209
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Meina Ridha; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Atik Nurwahyuni, Pujiyanto, Yusuf Rusmana , Fikrotul Ulya
Abstrak:
Read More
Kasus fraud di PT XYZ dalam lima tahun terakhir cukup besar dan dapat berdampak buruk kepada stabilitas keuangan dan reputasi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya POJK No.12 Tahun 2024 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud dapat menekan kerugian dan kejadian fraud di PT XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Strategi Anti Fraud di PT XYZ sesuai dengan POJK No.12 Tahun 2024 serta memberikan rekomendasi dan strategi untuk dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi fasilitas. Analisis penelitian ini menggunakan kerangka konsep dari teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dan kriteria sesuai POJK No.12 Tahun 2024. Dari hasil analisis pada variabel didapatkan bahwa penerapan strategi anti fraud pada PT XYZ belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditentukan dikarenakan POJK yang diterbitkan masih baru sehingga implementasinya juga masih baru berjalan 6 bulan di PT XYZ. Penelitian ini memberikan rekomendasi jangka pendek, yaitu untuk segera melakukan sosialisasi program dan penandatanganan pakta integritas kepada seluruh karyawan serta untuk menjabarkan uraian tugas dan tanggung jawab anggota fungsi strategi anti fraud. Rekomendasi jangka panjang, yaitu untuk mengevaluasi kecukupan jumlah SDM tim fungsi, agar tim fungsi mempunyai anggaran tersendiri untuk melaksanakan program kerja, dan perlunya infrastruktur yang mendukung.
The fraud cases at PT XYZ in the last five years are quite large and can have a negative impact on the financial stability and reputation of the company. Therefore, it is hoped that the existence of POJK No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategy can reduce losses and fraud incidents at PT XYZ. This study aims to identify challenges and obstacles in the implementation of the Anti-Fraud Strategy Policy at PT XYZ in accordance with POJK No. 12 of 2024 and provide recommendations and strategies to increase the effectiveness of the policy. This research method uses a qualitative method and uses a case study approach with in-depth interview data collection methods, document reviews and facility observations. The analysis of this study uses a conceptual framework from the policy implementation theory by George C. Edward III and the criteria according to POJK No. 12 of 2024. From the results of the analysis of the variables, it was found that the implementation of the anti-fraud strategy at PT XYZ has not fully met the specified criteria because the POJK issued is still new so that its implementation has only been running for 6 months at PT XYZ. This study provides short-term recommendations which are to immediately socialize the program and sign an integrity pact to all employees, and to outline the duties and responsibilities of the anti-fraud strategy function’s members. Long-term recommendations which are to evaluate the adequacy of the functional team's human resources, ensure the functional team has its own budget to implement the work program, and ensure the necessary supporting infrastructure.
T-7449
[s.l.] :
FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fakhira Dwi Awliyawati Saleh; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Eti Rohati, Purwati
Abstrak:
Masih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi.
Read More
T-5461
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉