Ditemukan 35209 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Ratih Oktarina; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Adang Bachtiar, Puput Oktamianti, Amila Megraini, Mira Miranti Puspitasari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu Tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang menjadi kasus TBC terbesar kedua di dunia selama bertahun-tahun. Meskipun TBC telah ditetapkan menjadi agenda prioritas kesehatan Nasional namun upaya penanggulangan penyakit ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di salah satu daerah prioritas nasional untuk penanggulangan TB, yaitu Kota Depok, indikator success reate masih di angka 68% per September tahun 2024, sementara di tahun 2022 dan 2023 adalah 85% dan 83% secara berturut-turut. Beban TBC bertambah dengan meningkatnya jumlah kasus TB-RO yang mencapai 148 kasus 2024. Di sisi lain, Kota Depok memiliki beberapa komunitas yang bergerak pada penanggulangan TBC, seperti Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Konsorsium STPI-Penabulu (KSP), komunitas bentukan pemerintah: Tim Kampung Ramah TB (KAPITU), serta masyarakat yang diberdayakan untuk mendukung upaya penemuan kasus hingga pendampingan pengobatan. Studi ini bertujuan untuk menelaah masalah penanggulangan TBC yang melibatkan para kader TBC terlatih dan kesenjangan yang ada pada kebijakan yang telah ada, selanjutnya menelaah temuan yang ada dalam kerangka pengembangan instrumen kebijakan tentang penguatan kader TBC dalam program penanggulangan TBC. Pengumpulan data antara lain melalui survey terhadap kader kesehatan yang terlibat dalam program penanggulangan Tuberkulosis sebanyak 143 responden, Focus Group Discusion (FGD) terhadap 8 (delapan) koordinator kader TB per wilayah kerja program TB, observasi terhadap kader TBC, serta wawancara mendalam terhadap 2 (dua) Pendamping Menelan Obat (PMO) atau Patient Support, penanggung jawab (PJ) program di komunitas dan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penguatan peran kader kesehatan dalam program penanggulangan Tuberkulosis di Kota Depok menjadi penting mengingat: tingginya beban TBC baik dari sisi epidemiologi, isu sosial maupun beban upaya untuk merespon amanat kebijakan di level pusat terutama untuk melaksanakan Investigasi Kontak (IK), pelacakan pasien yang mangkir, serta pendampingan pengobatan pasien hingga sembuh. Terdapat kesenjangan dalam instrumen kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan kader kesehatan yang berperan dalam program penanggulangan TBC di Kota Depok yang antara lain dapat dilihat dari Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61/2023 yang belum memiliki turunan kebijakan yang memuat peran-peran serta penghargaan yang khusus bagi kader kesehatan. Selain itu, Puskesmas sebagai perwakilan pemerintah yang memberikan penugasan langsung kepada para kader kesehatan juga belum menyediakan logistik yang teralokasi khusus bagi kader kesehatan. Sebagai alternatif solusi, diperlukan kebijakan turunan yang mendorong penyediaan logistik bagi kader kesehatan yang mendukung capaian kinerja Puskesmas dalam hal investigasi kontak melalui perencanaan kegiatan terkait penanggulangan TBC yang melibatkan kader kesehatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau instrumen kebijakan lain yang memuat peran kader di dalamnya sehingga Puskesmas memiliki dasar untuk mengalokasikan logistik bagi kader kesehatan. Di samping itu, penting bagi pemerintah Kota Depok yang tengah menyusun SK Tim dan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis untuk memasukan unsur kader kesehatan di dalam kedua instrumen kebijakan tersebut. Dengan instrumen-instrumen tersebut diharapkan terbangun komitmen dan integritas dari para kader dalam menjalankan perannya, serta pemerintah dapat menjaga keberlanjutan dalam hal pengalokasian sumber daya dalam bentuk program Kampung Ramah Tuberkulosis (Kapitu) sebagai menu wajib di kelurahan – terutama bagi kelurahan yang memiliki kantung TB.
This study is driven by the issue of Tuberculosis (TB) in Indonesia, which has ranked as the second-largest contributor to global TB cases for several years. Despite being established as a national health priority, efforts to combat this disease have not yielded significant results. In one of the national priority areas for TB control, Depok City, the success rate indicator was recorded at 68% as of September 2024, compared to 85% and 83% in 2022 and 2023, respectively. The TB burden is further exacerbated by the rise in multidrug-resistant TB (TB-RO) cases, reaching 148 cases in 2024. On the other hand, Depok City is home to several communities actively working on TB control, such as the Indonesian Tuberculosis Eradication Association (PPTI), the STPI-Penabulu Consortium (KSP), government-initiated groups like the TB-Friendly Village Teams (KAPITU), and community members empowered to support case detection and treatment assistance. This study aims to examine TB control efforts involving trained TB cadres and the gaps in existing policies. It further seeks to analyze the findings within the framework of developing policy instruments to strengthen the role of TB cadres in TB control programs. Data collection methods include surveys of 143 health cadres involved in TB control programs, focus group discussions (FGDs) with eight TB cadre coordinators from different program work areas, observations of TB cadres, and in-depth interviews with two Treatment Supporters (PMOs) or Patient Supporters, program coordinators at community and health center levels, representatives from the City Health Office, and the Regional Development Planning Agency (Bappeda). Strengthening the role of health cadres in TB control programs in Depok City is crucial, considering the high TB burden from epidemiological, social, and response workload perspectives. This includes implementing central policy mandates such as contact investigation (CI), tracking of defaulting patients, and treatment support until recovery. Policy gaps related to the empowerment of health cadres in Depok's TB control program are evident, for instance, in the Depok Mayor Regulation No. 61/2023, which lacks derivative policies outlining specific roles and rewards for health cadres. Additionally, health centers (Puskesmas), which directly assign tasks to health cadres, have not yet allocated specific logistics for their support. As an alternative solution, derivative policies are needed to promote the provision of logistics for health cadres, supporting the performance of health centers in contact investigations. This can be achieved through TB control activity planning involving health cadres and operational standards (SOPs) or other policy instruments that define the roles of cadres. Such measures would provide health centers with a basis for allocating logistics to health cadres. Moreover, it is essential for the Depok City government, currently drafting the Decree on the TB Acceleration Task Force Team and the Regional Action Plan (RAD) for Accelerated TB Control, to include the role of health cadres in both policy instruments. These instruments are expected to foster commitment and integrity among cadres in carrying out their roles, while the government ensures sustainability in resource allocation through initiatives like the TB-Friendly Village (KAPITU) program as a mandatory agenda at the sub-district level—particularly in areas with high TB prevalence.
T-7206
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tri Auri Putri Ayuningtyas; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Puput Oktamianti, Hidayat Nuh Ghazali Djajuli, Anhari Achadi
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan tuberkulosis (TB) di Kota Depok berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No. 61 Tahun 2023 dengan pendekatan collaborative governance. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang mencakup lima variabel utama: dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, kapasitas kolaboratif, dampak kolaboratif, dan keberhasilan implementasi kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dinas terkait, analisis dokumen kebijakan, dan data sekunder dari laporan program TB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi belum optimal karena pertemuan lintas sektor baru diadakan satu kali dan belum melibatkan sektor bisnis serta media. Tindakan kolaboratif telah terwujud melalui inisiatif seperti Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) dan integrasi program Kids for TB, meskipun koordinasi formal masih perlu diperkuat. Kapasitas kolaboratif mengalami kendala akibat belum jelasnya indikator kinerja antar-OPD, sementara dampak kolaboratif terlihat dari peningkatan anggaran dan inovasi program meskipun masih terdapat tantangan dalam integrasi data. Keberhasilan implementasi kebijakan ditunjukkan oleh peningkatan angka penemuan kasus dan cakupan layanan, meskipun tingkat keberhasilan pengobatan menunjukkan fluktuasi.
Penelitian ini memberikan pelajaran penting terkait pentingnya kepemimpinan yang inklusif, peningkatan partisipasi seluruh unsur pentahelix, dan pengembangan sistem integrasi data lintas sektor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan penanggulangan TB di Kota Depok dan daerah lainnya untuk mencapai eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030.
This study aims to analyze the implementation of tuberculosis (TB) control policies in Depok City, based on Mayor Regulation No. 61 of 2023, using a collaborative governance approach. The analysis framework encompasses five main variables: collaborative dynamics, collaborative actions, collaborative capacity, collaborative impact, and policy implementation success. Data were collected through in-depth interviews with relevant agencies, policy document reviews, and secondary data from TB program reports. The results indicate that collaborative dynamics are suboptimal, with cross-sector meetings held only once and lacking involvement from business and media sectors. Collaborative actions are evident through initiatives such as Kampung Peduli Tuberculosis (KAPITU) and the integration of the Kids for TB program, although formal coordination mechanisms require strengthening. Collaborative capacity is hindered by the absence of clear performance indicators across government agencies, while collaborative impact is reflected in increased budget allocations and program innovations, albeit challenged by fragmented data integration. Policy implementation success is demonstrated by improved case detection and service coverage, though treatment success rates show fluctuations. This study highlights key lessons on the importance of inclusive leadership, enhanced participation from all pentahelix elements, and the development of cross-sector data integration systems. The findings are expected to serve as a basis for improving TB control policies in Depok City and other regions, contributing to Indonesia's goal of TB elimination by 2030.
T-7185
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Maya Masita; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Sito Hatmoko, Pitut Aprilia Savitri
Abstrak:
Read More
Tuberkulosis masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program terus dilakukan demi tercapainya Eliminasi Tuberkulosis tahun 2030. Namun demikian indikator program masih belum mencapai target, salah satunya angka tuberkulosis resistensi obat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menyebutkan bahwa Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis salah satunya dengan pelibatan masyarakat dan komunitas. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas dalam pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat melalui peran kader dan organisasi kemasyarakatan pegiat tuberkulosis yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain kader puskesmas, kader tuberkulosis resisten obat (patient support), penanggung jawab program tuberkulosis puskesmas, koordinator bidang P2PM Dinas Kesehatan dan komunitas Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Diperoleh hasil penelitian bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan komunitas MSI. Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama dan Rencana Aksi Daerah. Kader dan komunitas berkontribusi dalam penemuan kasus, pendampingan pengobatan, edukasi dalam upaya pencegahan, dan dukungan sosial ekonomi serta mengurangi stigma. Implementasi kebijakan program penanggulangan tuberkulosis telah berjalan, namun belum didukung anggaran yang memadai, terbatasnya jumlah kader, kurangnya komitmen antar organisasi perangkat daerah serta masih adanya stigma di masyarakat.
Tuberculosis remains a threat to public health. Program implementation continues in order to achieve Tuberculosis Elimination in 2030. However, the program indicators still have not reached the target, one of which is the rate of drug-resistant tuberculosis. Regulation of the Minister of Health No. 67/2016 and Presidential Regulation No. 67/2021 on Tuberculosis Control states that the National Strategy for Tuberculosis Control includes community involvement. The study aims to analyze the implementation of the Tuberculosis Control Policy in Banyumas Regency in controlling drug-resistant tuberculosis through the role of cadres and community organizations of tuberculosis activists using Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory. This research is a qualitative analytic research. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included primary health care cadres, drug-resistant tuberculosis cadres (patient support), the person in charge of the primary health care tuberculosis program, the coordinator of the P2PM field of the Health Office and the Mentari Sehat Indonesia Foundation (MSI) community. The data collected were primary data and secondary data in the form of in-depth interviews and document review. The results showed that the policy standards and measures were understood by the implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Office, primary health care and the MSI community. Disposition is shown by positive attitudes in the form of joint commitments and Regional Action Plans. Cadres and communities contribute to case finding, treatment assistance, education in prevention efforts, and socioeconomic support and reduce stigma. Implementation of the TB control program policy has been running, but has not been supported by an adequate budget, limited number of cadres, lack of commitment among regional apparatus organizations, and the persistence of stigma in the community
T-6861
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Putri Galuh Inggi; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Nursofianty, Gregorius Virgianto AAP
Abstrak:
Read More
Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan ancaman serius terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Untuk menanggulanginya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan kerangka analisis implementasi kebijakan mencakup aspek konten (SDM, pendanaan, wewenang, fasilitas), konteks (sikap dan komitmen), serta proses (komunikasi dan struktur birokrasi). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memiliki pelatihan khusus dan struktur yang jelas, berbeda dengan BPJS yang telah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan. Pendanaan mulai dialokasikan, namun masih terbatas. Pembagian wewenang belum terstruktur dengan baik. Sarana pendukung cukup di BPJS, tetapi belum tersedia secara khusus di tingkat daerah. Sikap dan komitmen terhadap pencegahan kecurangan (fraud) cukup tinggi, namun belum ditopang dokumen formal seperti pakta integritas dan manajemen risiko. Komunikasi dan edukasi belum terstandardisasi, dan koordinasi lintas sektor masih menghadapi kendala. Implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) JKN di Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan aspek sumber daya, kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan menjadi perbaikan implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan di Kota Tangerang Selatan maupun daerah lain, guna mendukung tata kelola layanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.
Fraud in the implementation of the National Health Insurance (JKN) program poses a serious threat to the effectiveness and sustainability of health financing in Indonesia. To address this issue, the Ministry of Health issued Regulation Number 16 of 2019 concerning Fraud Prevention in the JKN Program. This study aims to analyze the implementation of this policy in South Tangerang City. The findings indicate that human resources at the Health Office and Puskesmas have not received specialized training and lack a clear supporting structure, in contrast to BPJS Kesehatan, which has established a dedicated team and conducted internal training. Funding has begun to be allocated but remains limited. The delegation of authority is not yet well-structured. Supportive facilities are sufficient at BPJS, but not yet adequately available at the local level. Although attitudes and commitment to fraud prevention are relatively strong, they are not supported by formal documents such as integrity pacts or risk management policies. Communication and education efforts are not yet standardized, and intersectoral coordination still faces challenges due to unclear roles and technical SOPs. the implementation of the fraud prevention policy in the JKN program in South Tangerang City has not been fully optimal and requires strengthening in resources, institutional structures, and cross-sector coordination. This study is expected to contribute to improving policy implementation both in South Tangerang and in other regions to support transparent, accountable, and fraud-free health services.
T-7270
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asyifa Widya Wardaningtyas; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Mardiati Nadjib, Anhari Achadi, Kurnia Permitasari
Abstrak:
Read More
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan pada setiap fase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan implementasi kebijakan ILP di wilayah dengan karakteristik perkotaan, yaitu Kota Depok, melalui Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, dan Puskesmas Abadijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian ini berjumlah 33 orang yang mewakili berbagai instansi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pelayanan ILP yang diharapkan di Kota Depok adalah integrasi fasilitas layanan kesehatan primer untuk mendukung tiga fokus ILP. Integrasi ini didasari oleh jumlah fasilitas layanan kesehatan primer yang memadai di Kota Depok. Komitmen politik dari pemerintah pusat dan pemerintah kota telah siap mendukung implementasi ILP. Namun, ketersediaan kebijakan, pendanaan, SDM kesehatan, infrastruktur, obat dan alat kesehatan, serta teknologi digital belum optimal untuk menunjang implementasinya. Walaupun demikian, Kota Depok telah siap untuk implementasi ILP dengan sumber daya fasilitas layanan kesehatan primer yang ada dengan penguatan kerjasama antara Puskesmas dan jejaringnya. Kesiapan Kota Depok tercermin dari komitmen perubahan telah dibentuk melalui pemahaman dan respon positif terkait perubahan dan kemampuan perubahan yang memadai untuk mendukung implementasi ILP.
Integrated Primary Health Care (ILP) represents a significant initiative within this transformation, aimed at improving accessibility for communities across all life stages. This study aims to analyze the readiness for implementing ILP policies in an urban setting, specifically in Depok, through Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, and Puskesmas Abadijaya. A qualitative research approach was employed through in-depth interviews, observations, and document reviews, involving 33 informants representing relevant institutions. The findings indicate that the preferred service model in Depok is the integrated primary healthcare facilities to support the three core focuses of ILP. This model is supported by the adequate number of primary healthcare facilities in Depok. Political commitment from both central and local governments is established to support ILP implementation. However, challenges remain concerning the availability of policies, funding, healthcare personnel, infrastructure, medical supplies and equipment, and digital technology to fully support its implementation. Despite these challenges, Depok is prepared to implement ILP using its existing primary healthcare resources, strengthened by enhanced collaboration between public health centers and their networks. Depok’s readiness is reflected in its established commitment to change, demonstrated by a solid understanding and positive response to the reform, along with sufficient capacity for change to support ILP implementation.
T-7196
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Akbar Yazil Siregar; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Ede Surya Darmawan, Wachyu Sulistiadi, Heny Lestari, Hanung Nurany
Abstrak:
Read More
Pasar rakyat merupakan fasilitas publik yang memiliki risiko kesehatan lingkungan, keamanan pangan, dan penularan penyakit apabila tidak dikelola secara terpadu. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam implementasi Program Pasar Sehat, mengidentifikasi faktor keberhasilannya, serta merumuskan praktik baik yang dapat direplikasi. Penelitian menggunakan desain kualitatif pada 11-29 Mei 2026 di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, tiga puskesmas, dan empat pasar, yaitu Pasar Anyar, Pasar Bandeng, Pasar Bersih Malabar, dan Pasar Green Lake. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 18 informan, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara tematik dengan kerangka peran organisasi publik Jones serta teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan menjalankan regulatory role melalui pembinaan, inspeksi kesehatan lingkungan, pengawasan, evaluasi eksternal, dan rekomendasi perbaikan; enabling role melalui edukasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan komunitas pasar; serta direct provision of services melalui pemeriksaan lingkungan, penyuluhan, pelatihan higiene dan sanitasi, dan pendampingan teknis. Implementasi belum sepenuhnya mencakup pengembangan Radioland serta mekanisme reward and punishment. Keberhasilan program ditopang oleh komitmen pimpinan, koordinasi lintas sektor, keterlibatan puskesmas, sumber daya manusia yang kompeten, dukungan regulasi dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten. Praktik baik utama meliputi integrasi dengan Program Kota Sehat, pembinaan berkelanjutan, pembagian peran lintas sektor, dan tindak lanjut hasil inspeksi. Disimpulkan bahwa keberhasilan Program Pasar Sehat di Kota Tangerang dibentuk oleh kombinasi kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, kolaborasi, dan layanan teknis yang berkesinambungan. Kendala implementasi yang masih terjadi adalah belum lengkapnya instrument terkait pengawasan, monitoring dan evaluasi yaitu formulir 1 dan formulir 2 yang tidak mencakup poin penilaian terhadap pelaksanaan Radioland serta penegakan promkes berbasis Reward dan Punishment, hal ini perlu menjadi perhatian dalam penerapan program sejenis kedepannya dan juga dalam penerapan One Health di Indonesia.
Traditional markets are public facilities exposed to environmental health, food-safety, and disease-transmission risks when they are not managed through an integrated governance system. This study analysed the role of the Tangerang City Health Office in implementing the Healthy Market Programme, identified the factors underlying successful implementation, and formulated replicable best practices. A qualitative design was employed from 11 to 29 May 2026 at the Tangerang City Health Office, three community health centres, and four markets: Anyar, Bandeng, Bersih Malabar, and Green Lake. Data were collected through in-depth interviews with 18 informants, observation, and document review, and were analysed thematically using Jones’s public-organisation role framework and Mazmanian and Sabatier’s policy-implementation perspective. The findings show that the Health Office performed a regulatory role through guidance, environmental health inspection, supervision, external evaluation, and corrective recommendations; an enabling role through education, technical assistance, capacity building, and market-community empowerment; and direct service provision through environmental assessments, health promotion, hygiene and sanitation training, and technical mentoring. Implementation has not yet fully incorporated community radio (Radioland) or systematic reward-and-punishment mechanisms. Programme success was supported by leadership commitment, cross-sectoral coordination, the involvement of community health centres, competent human resources, regulatory and budgetary support, and consistent monitoring and evaluation. The study concludes that successful implementation results from the interaction of institutional capacity, leadership, collaboration, and sustained technical services. Implementation challenges persist due to incomplete oversight, monitoring, and evaluation instruments, specifically Forms 1 and 2, which fail to include assessment criteria for Radioland implementation or the enforcement of health promotion measures based on a reward-and-punishment system; this issue warrants attention for future similar programs and the implementation of the One Health approach in Indonesia.
T-7631
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nazmi; Pembimbing : Purnawan Junadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Puput Oktamianti, Arianti Anaya, Ahyahudin Sodr
Abstrak:
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alat kesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalan cukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmen pemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya SDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri. Kata kunci: Implementasi kebijakan, alat kesehatan
Read More
T-4813
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cut Falia Zurlina; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Jeffri Ardiyanto, Agus Komarudin
Abstrak:
Read More
Kebijakan terkait kemandirian sediaan alat kesehatan telah diterbitkan sejak tahun 2016. Namun, jumlah izin edar dan jumlah transaksi pengadaan alat kesehatan dalam pengadaan e katalog masih didominasi oleh alat kesehatan impor. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi kemandirian dalam produksi alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada aktor kebijakan yang terlibat, asosiasi perusahaan alat kesehatan, dan pengguna alat kesehatan dan telaah dokumen. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dari aspek kebijakan, sumber daya, komunikasi, kesetaraan akses, potensi pasar, dan kualitas produk. Secara umum, kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri sudah berjalan, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak tantangan untuk dapat mencapai optimal. Lemahnya sistem tata kelola dalam pengembangan industri alat kesehatan menyebabkan implementasi kebijakan tidak optimal.
Policies related to self-reliance in medical device provision have been issued since 2016. However, the number of marketing authorizations and procurement transactions for medical devices in the e-catalog remain dominated by imported medical devices. This indicates a lack of self-sufficiency in domestic medical device production. This study aims to evaluate the implementation of policies for developing the domestic medical device industry. This research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews with involved policy actors, medical device company associations, and medical device users, alongside document analysis. The study wants to see how the policy implemented from the aspects of policy, resources, equitable access, market potential, and product quality. These aspects are then evaluated to determine whether the policy implementation aligns with the existing policy content. Generally, the policy for domestic medical device industry development is underway, however, its implementation still faces numerous challenges to achieve optimal results. Weak governance in the medical device industry's development leads to suboptimal policy implementation.
T-7459
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Iskandar Taran; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Asjikin Iman Hidayat Dachlan, Wiendra Waworuntu
Abstrak:
Read More
Pandemi Covid-19 telah mengekspos kerentanan dalam sistem kesehatan di Indonesia dan menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan di pintu masuk negara. Salah satu instrumen untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit menular yang berpotensi pandemi adalah melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara dilaksanakan oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, kapasitas unit ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kapasitas koordinasi dan komunikasi lintas sektor di pintu masuk masih lemah dan bervariasi antar wilayah, regulasi yang sudah tidak relevan, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait kelembagaan, tata kerja dan sumber daya pada UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia. Pendekatan mixed-methods dengan desain explanatory sequential digunakan dalam penelitian ini. Diawali dengan survei online terhadap 287 responden, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan 7 informan. Hasilnya, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan perlu penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan/Direktorat Jenderal yang fokus pada urusan kekarantinaan kesehatan atau bahkan badan mandiri yang mengadopsi model CDC (Center for Disease Control and Prevention) dimana fungsi surveilans, penelitian dan laboratorium berada dalam satu organisasi serta menggunakan pendekatan one-health. Meskipun tata kerja UPT telah berjalan cukup efektif dengan adanya NSPK dan SOP, namun sebagian besar SOP perlu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan kekarantinaan kesehatan terkini. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan jumlah pegawai yang tersedia yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, sehingga dibutuhkan perencanaan SDM yang lebih terukur, terstruktur, dan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.
The Covid-19 pandemic has exposed vulnerabilities in Indonesia’s health system and served as a wake-up call for the government to strengthen preparedness at the country’s points of entry. One key instrument for preventing and controlling the spread of potentially pandemic infectious diseases is the implementation of health quarantine. Health quarantine at points of entry is carried out by the Health Quarantine Technical Implementation Unit (UPT). However, these units face various challenges, such as weak and inconsistent cross-sectoral coordination and communication across regions, outdated regulations, limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient technology. This study aims to analyze policies related to institutional structure, work systems, and resources of the Health Quarantine UPT in Indonesia. A mixed-methods approach with an explanatory sequential design was used, starting with an online survey of 287 respondents, followed by in-depth interviews with 7 informants. The results show that institutional strengthening is needed, including the establishment of an Agency or Directorate General focused on health quarantine affairs—or even an independent body modeled after the CDC (Centers for Disease Control and Prevention), in which surveillance, research, and laboratory functions are integrated under one organization using a one-health approach. Although UPT work systems are relatively effective with the presence of NSPK and SOPs, many SOPs need to be updated to meet current health quarantine challenges. Additionally, a gap remains between workforce needs and available personnel, affecting the effectiveness of the UPT’s functions. Therefore, structured, measurable, and sustainable human resource planning is required to comprehensively strengthen institutional capacity.
The Covid-19 pandemic has exposed vulnerabilities in Indonesia’s health system and served as a wake-up call for the government to strengthen preparedness at the country’s points of entry. One key instrument for preventing and controlling the spread of potentially pandemic infectious diseases is the implementation of health quarantine. Health quarantine at points of entry is carried out by the Health Quarantine Technical Implementation Unit (UPT). However, these units face various challenges, such as weak and inconsistent cross-sectoral coordination and communication across regions, outdated regulations, limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient technology. This study aims to analyze policies related to institutional structure, work systems, and resources of the Health Quarantine UPT in Indonesia. A mixed-methods approach with an explanatory sequential design was used, starting with an online survey of 287 respondents, followed by in-depth interviews with 7 informants. The results show that institutional strengthening is needed, including the establishment of an Agency or Directorate General focused on health quarantine affairs—or even an independent body modeled after the CDC (Centers for Disease Control and Prevention), in which surveillance, research, and laboratory functions are integrated under one organization using a one-health approach. Although UPT work systems are relatively effective with the presence of NSPK and SOPs, many SOPs need to be updated to meet current health quarantine challenges. Additionally, a gap remains between workforce needs and available personnel, affecting the effectiveness of the UPT’s functions. Therefore, structured, measurable, and sustainable human resource planning is required to comprehensively strengthen institutional capacity.
T-7423
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mary Liziawati; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Prastuti Soewondo, Wachyu Sulistiadi, Siti Nadia Tarmizi, Rochady Hendra Setya Wibawa
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kebijakan terintegrasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat peoses belajar mengajar di Kota Depok yang efektif dalam upaya untuk menurunkan angka perokok pemula. Dengan latar belakang tingginya angka perokok pemula usia 10-14 tahun di Kota Depok tahun 2024 yang mencapai 3,1% jauh diatas angka nasional 0,5% berdasarkan SKI tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan pendekatan siklus kebijakan dan segitiga analisis kebijakan serta menilai prediksi dampak kebijakan dengan metode RIA (Regulatory Impact Anssessment) melalui wawancara mendalam, FGD, telaah dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian didapatkan perlu adanya perbaikan kebijakan terutama pada tahap implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Perbaikan kebijakan yang direkomendasikan adalah pengembangan kebijakan terintegrasi berupa penyusunan peraturan wali kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang KTR. Penilaian prediksi dampak kebijakan dilakukan dengan metode RIA menunjukkan hasil prediksi dampak positif.
This study aims to analyze the development of an integrated policy of Smokefree Areas (KTR) in teaching and learning places in Depok City that is effective in reducing the number of beginner smokers. Against the background of the high number of beginner smokers aged 10-14 years in Depok City in 2024, which reached 3.1%, far above the national rate of 0.5% based on the 2023 SKI. The research method used is policy research using the policy cycle approach and the policy analysis triangle and assessing the prediction of policy impact using the RIA (Regulatory Impact Assessment) method through in-depth interviews, FGDs, document review and field observations. The results showed that there is a need for policy improvement, especially at the policy implementation and policy evaluation stages. The recommended policy improvement is the development of an integrated policy in the form of drafting a mayoral regulation as an implementing regulation of Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning KTR. The policy impact prediction assessment carried out using the RIA method shows positive impact prediction results.
T-7178
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉