Kondisi penyakit HIV yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat baik di tingkat global, nasional maupun di Provinsi DKI Jakarta. Penularan penyakit HIV masih banyak terjadi terutama pada dewasa muda dan remaja. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan mereka yang kurang tentang faktor risiko penyakit HIV. Pemeritah Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Pelaksanaan edukasi ini sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2021 namun ada kekhawatiran dimana pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK tidak berlanjut karena rencana aksi yang tidak dilanjutkan ataupun KSD yang tidak berlanjut. Penelitian menganalisis implementasi kebijakan edukasi penyakit HIV oleh guru melalui Kegiatan Strategis Daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan enam variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh KSD terhadap variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yang berasal dari Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan guru. Hasil dari penelitian adalah Kegiatan Strategis Daerah memiliki pengaruh dalam implementasi edukasi penyakit HIV oleh guru. Pada tahun 2024 sebanyak 293 SMP Negeri (100%) dan 164 SMP Swasta, 117 SMA Negeri (100%) dan 120 SMA Swasta, 173 SMK Negeri (100%) dan 103 SMK Swasta telah melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini KSD mempengaruhi variabel Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan serta Kondisi politik. Saran untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melanjutkan KSD dan mempersiapkan kebijakan untuk memastikan edukasi tetap berjalan walau KSD tidak berlanjut.

The condition of HIV disease is still a public health problem both at the global, national and in DKI Jakarta Province. Transmission of HIV disease still occurs especially in young adults and adolescents. This happens because of their lack of knowledge about the risk factors of HIV disease. The Regional Government of DKI Jakarta Province implements the provision of HIV disease education by PJOK teachers through Regional Strategic Activities (KSD). The implementation of this education has been running well since 2021, but there are concerns that the provision of HIV disease education by PJOK teachers does not continue because the action plan is not continued or the KSD does not continue. The study analysed the implementation of HIV disease education by teachers policies through Regional Strategic Activities in DKI Jakarta Province using six variables that influence the implementation of a policy according to Van Meter and Van Horn. The purpose of this study is to determine the effect of KSD on variables that affect policy implementation. This research uses qualitative methods with informants from the Social Welfare Bureau, Education Office, Health Office and teachers. The result of the research is that Regional Strategic Activities have an influence on the implementation of HIV disease education by teachers. By 2024, 293 public junior high schools (100%) and 164 private junior high schools, 117 public high schools (100%) and 120 private high schools, 173 public vocational schools (100%) and 103 private vocational schools have implemented the policy. In this case KSD affects the variables of Policy Goals and Objectives, Policy resources, Inter-organisational communication and strengthening activities and Political conditions. Suggestions for the DKI Jakarta Provincial government to continue KSD and prepare policies to ensure education continues even if KSD does not continue.

Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.

Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff.

Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan  yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam  kepada informan dan menggunakan telaah dokumen.  Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi. Kata kunci: implementasi kebijakan, Uji kompetensi, Tenaga Kesehatan

One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission subvariable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test Keywords: policy implementation, competency test, health workers

Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor. Kata Kunci: Disabilitas, Analisis Implementasi, Pencegahan COVID-19.

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation. Keywords: Disability, Implementation Analysis, Prevention of COVID-19.

Tesis ini membahas implementasi kebijakan penandaan pacta label obat bebas dan obat bebas terbatas di Provinsi DKI Jakarta yang menemui banyak kendala, dengan pendekatan model sistem. Desain penelitian ini menggunakan pendeka!an kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Untuk meningkntkan validitas data, dignnakan data primer dan data seknnder. Hasil penelitian menyarankan implementasi kebijakan penandaan pada label obat bebas dan obat bebas terbatas di Provinsi DKI Jakarta perlu mempethatikan beberapa faktor antara lain komunikasi tepat sasaran surnber daya meliputi staf yang kompeten dan kebijakan dibuat oleh stakeholder berwenang berdasarkan evidencedisposisi meliputi komitmenpenegakan sanksi rlan pemberian penghargaan, serta struktur birokrasi yang baik.

This thesis is focused on scrutinizing the obstacles found during the implementation of labeling policy on over the counter drugs in DKI Jakarta Province using model system. The design Qf the research is a qualitative approach. It is aimed to explore deeper explanation on how the policy is implemented. Data validation is gained by using the primary and secondary data. Result: It is suggested that there are several factors effects the implementation of labeling policy on over the counter drugs .in DKI Jakarta province. Those factors are targeted communication; human resources including competent human resources and policy making actors, supporting scientific evidence; disposition including commitment, sanction enforcement, and stewardship program; excellent bureaucratic organization.