Abstrak: ABSTRAK Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, komitmen, kewenangan. Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach. The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital. Keywords: Hospital policy implementation, No Smoking Area, commitment, Authority

Abstrak: Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya. Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain, perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena-mena. Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tempat Belajar mengajar menjadi salah satu Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menjadi contoh dan peduli lingkungan sudah mentapkan UI sebagai kawasan Tanpa Rokok berdasarkan SK Rektor UI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di universitas Indonesia Tahun 2015. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan mertode wawancara mendalam dan observasi dengan pendekatan kerangka kerja logis. Hasil penelitian adalah Kawasan Tanapa Rokok UI belum memiliki indikator yang sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan dan belum optimal dalam pelaksanaannya. Faktor kendala utama adalah tidak adanya komitmen, konsistensi, ketegasan penegakan peraturan, kejelasan tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Tugas Harian KTR UI sehingga akan berdampak pada alokasi anggaran dan aktivitas dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta output yang dicapai. Kata Kunci : Evaluasi, Kawasan tanpa Rokok, Kerangka Kerja Logis

Abstrak: Epidemi tembakau adalah salah satu ancaman besar kesehatan masyarakat yang dihadapi dunia, Selain merokok, asap rokok orang lain juga berbahaya bagi kesehatan. Dilaporkan bahwa tiga dari lima orang pelajar usia 13- 15 tahun terpapar asap rokok orang lain di rumah dan tempat-tempat umum. Prevalensi merokok pada penduduk umur 10-18 mengalami peningkatan dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018. Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki peraturan tentang Kawasan Dilarang Merokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, mencegah siswa untuk mulai merokok dan menurunkan angka perokok. Penelitian dilakukan untuk menggali informasi apakah terdapat kesesuaian antara pelaksanaan dengan kebijakan KTR di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM, Observasi dan telaah dokumen. Kesimpulan didapatkan bahwa SMPK 5 Penabur dan SMPN 255 inkonsisten dalam implementasi kebijakan KTR dalam promosi kesehatan di sekolah dan merekomendasikan mendorong disposisi yang mendukung implementasi kebijakan KTR, Pembentukan struktur birokrasi, Mengalokasikan sumber daya sesuai yang dibutuhkan dan Meningkatkan komunikasi yang efektif

Abstrak: Kota Bogor sudah memiliki Perda KTR sejak tahun 2009, yang merupakan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain. Dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya hotel dan tempat hiburan bebas asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pengelola yang berhubungan dengan Kepatuhan Pelaksanaan Perda KTR pada hotel dantempat hiburan di Kota Bogor. Desain penelitian adalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitaif dengan penguatan kualitatif dan wawacara mendalam kepada Sejretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Data kepatuhan dikumpulkan menggunakan lembar observasi dan data pengelola melalui wawancara terstruktur. Kepatuhan di hotel dan tempat hiburan terhadap Perda KTR masih rendah (44,9%). Faktor yang berhubungan bermakna adalahpengetahuan dan sikap pengelola. Pengetahuan menjadi faktor yang paling berhubungan dengan nilai OR 6,6. Hambatan pelaksanaan Perda KTR di hotel dan tempat hiburan selama ini adalah sosialisasi yang tidak tepat sasaran, penyebaran media sosialisasi yang tidak merata dan penegakan hukum yang belum sesuai aturan Perda. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dengan memaksimalkan peran media massa dan meningkatkan pengawasan yang berjenjang dan terus menerus. Kata Kunci : Kepatuhan, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, Pengelola, Hotel dan tempat hiburan

Abstrak: Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang PenyelenggaraanKetertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-UndangNo.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisitertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengankebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok diKabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitianini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan denganpendekatan kualitatif dan kuantatif. Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecilKawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) danpengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value= 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masihadanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerahbelum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belumditerbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan timpengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitanPeraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentangpenggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, evaluasi, kebijakan, Kab.Lebak.

---

Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order,Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebakstill remain the second highest percentage of population aged 10 years and over withsmoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement theNo Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, datacollection is done with qualitative and quantitative approaches. The results of thestudy to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior(58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior ofknowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not beeneffective because of the persistence of the gap between the implementation and theguidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry ofHealth RI. The local government has not been responsive to the policy of NoSmoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building andsocialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is thepublication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of theuse of DBH in the Tobacco Excise policy makers.Key Words : No Smoking Area, evaluation, policy, district Lebak

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---