Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Dwi Ernawati; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Nopi Hidayat, Sri Dyah Indherawati
Abstrak: Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya.
Read More
T-5623
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Vania Putri Piani; Pembimbing: Jaslis Ilya; Penguji: Pujiyanto, Rr Simon Priyanti
S-8711
Depok : FKM-UI, 2015
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Melinda Feti Nitbani; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Ilyas, Jaslis; Ardi, Bobby
Abstrak: Skripsi ini membahas tentang gambaran proses identifikasi kasus fraud pada klaim reimbursement PT Asuransi ABC. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, data sekunder terkait dengan kasus fraud yang terjadi pada klaim reimbursement. Dari penelitian didapatkan bahwa proses identifikasi kasus fraud sudah cukup baik namun harus lebih ditingkatkan lagi pola anti-fraud dengan membangun kesadaran para pihak yang terkait dalam proses identifikasi agar kejadian fraud pada klaim reimbursement dapat dicegah sebelum terjadi peningkatan yang terus menerus. Kata Kunci : Gambaran proses identifikasi, Fraud, Klaim Reimbursement This thesis discusses the description of fraud case identification process on reimbursement claim of PT Asuransi ABC. This research uses qualitative method. Data collection was conducted through in-depth interviews, secondary data related to fraud cases that occurred on reimbursement claims. From the research it was found that the process of fraud case identification is good enough but it should be further enhanced anti-fraud pattern by building awareness of related parties in the identification process so that fraud incident on reimbursement claim can be prevented before continuous improvement. Keywords: Description of the identification process, Fraud, Reimbursement Claims
Read More
S-9410
Depok : FKM-UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Afdiman Putra; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Pujiyanto, Wachyu Sulistiadi, Armaidi Darmawan, Anastasia Yekti Heningnurani
Abstrak:
Fraud dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan tantangan serius yang berdampak pada keberlangsungan program dan mutu pelayanan kesehatan. RSUD H. Abdurrahman Sayoeti sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Kota Jambi dinilai berhasil mengelola pelayanan JKN tanpa indikasi praktik fraud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan fraud dalam program JKN di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti untuk menjamin mutu layanan kesehatan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain deskriptif, dilakukan pada April-Mei 2025. Informan penelitian terdiri dari direktur rumah sakit, Direktur Pelayanan, serta anggota tim kendali mutu dan biaya, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, serta dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan fraud di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dilakukan melalui penerapan kebijakan anti-fraud yang mengacu pada Permenkes No. 16 Tahun 2019, pembentukan tim kendali biaya dan mutu, serta sosialisasi dan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Rumah sakit juga menerapkan audit internal secara berkala dan mendorong budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan SDM terlatih dan keterpaduan antar unit kerja. Kesimpulannya, strategi pencegahan fraud yang dilaksanakan mampu memperkuat sistem layanan yang efisien dan bermutu. Disarankan agar rumah sakit meningkatkan pelatihan anti-fraud secara berkala dan memperluas koordinasi lintas unit untuk efektivitas pengawasan dan keberlanjutan program JKN.

Fraud in the National Health Insurance Programme (JKN) is a serious challenge that affects the sustainability of the programme and the quality of health services. RSUD H. Abdurrahman Sayoeti as one of the referral hospitals in Jambi City is considered successful in managing JKN services without indications of fraud practices. This study aims to analyse fraud prevention strategies in the JKN program at RSUD H. Abdurrahman Sayoeti to ensure the quality of health services. This research is a qualitative study with a descriptive design, conducted in April-May 2025. Research informants consisted of the hospital director, Director of Services, and members of the quality and cost control team, who were selected through purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews and document review, and analysed using thematic analysis method. The results showed that fraud prevention strategies at RSUD H. Abdurrahman Sayoeti were carried out through the implementation of anti-fraud policies that refer to Permenkes No. 16 of 2019, the formation of cost and quality control teams, as well as socialisation and training for health workers. The hospital also implements regular internal audits and encourages a transparent and accountable work culture. Challenges faced include limited trained human resources and integration between work units. In conclusion, the fraud prevention strategies implemented were able to strengthen an efficient and quality service system. It is recommended that hospitals increase anti-fraud training on a regular basis and expand cross-unit coordination for effective oversight and sustainability of the JKN programme.
Read More
T-7291
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hasan Sadikin; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Pujiyanto, Wahyu Sulistiadi, Muharam, Indah Kristina
Abstrak: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan JaminanSosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program AsuransiKesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasionalmenemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggitetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebutdidukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider danperusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuankesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkanpenyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif padaakses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuankesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi diAmerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensifraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program JaminanKesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupapedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitianmendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risikokejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak diRSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikansaran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untukmengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untukkepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.
Kata kunci : kecurangan, segitiga kecurangan, kebijakan pencegahan fraud,jaminan kesehatan nasional
The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS)Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health InsuranceProgram in January 2014. The implementation of a national insurance programfound the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very highbut it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack ofawareness of all parties, both from patients, providers and insurance companiesalthough such actions are felt presence. Health fraud is a serious threat to theentire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negativeimpact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health.Health fraud associated with increased health care costs in the United States. Thisstudy was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraudprevention policies towards the National Health Insurance program which is thereason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collectiontechniques such as interview guides, recorders, written records and documents.The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization ofthe risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact onthe National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provideadvice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending anduse of resources for the benefit of the National Hospital Dr. CiptoMangunkusumo.
Keywords : Fraud, fraud triangle, fraud prevention policies, national healthinsurance
Read More
T-4672
Depok : FKM UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Elfira; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Wahyu Sulistiadi, Abdul Kadir, Lies Dina Liastuti
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelayanan dan pengklaiman diRSKD. Bila terdapat ketidak sesuaian, apakaf terjadi kecurangan atau fraud.Penetilitan ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Sampel sebanyak 31 pasienJKN yang dilakukan mastektomi radikal tanpa rekonstruksi di RSKD selamaJanuari-Maret 2016. Pelayanan akan dibandingkan dengan clinical pathwaysedangkan pengklaiman akan dibandingkan dengan regulasi yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam pelayanandan pengklaiman di RSKD. Kesesuain terdapat pada pelayanan obat anestesi dankeseuaian pengklaiman pada pengklaiman ruang rawat dan dan waktu klaim.Sedangkan ketidaksesuaian pelayanan terdapat pada penempatan ruang rawat,lama hari rawat, pelaksanaan hari operasi, obat-obatan non anestesi, pemerikasaanlaboratorium post operasi. Ketidaksesuaian klaim erdapat pada diagnosa klaimyang tidak sesuai dengan resume medis. Telah dilakukan konfirmasi kepadapelaksana dilapangan dan diketahui beberapa hal penting seperti ruang rawat kelasI yang sngat tinggi permintaannya sedangkan ketersediannya terbatas, oabt-obatandiberikan oleh DPJP sesuai dengan keluhan pasien, keterbatasan waktu DPJPuntuk visite karena kegiatan di dlam dan luar RS, pemeriksaan laboratorium postoperasi dialkukan bila kondisi pasien memerlukan, dan perbedaan diagnosa yangtelah dikonfirmasi ke rekam medis pasien dan DPJP.Ketidaksesuai yang terjadi saat ini tidak mengarah kepada kecurangan atau fraudkarena adanya penjelasan yang tidak mengarah kepada kesengajaan untukmendapkan keuntungan. Manajemen RS perlu melakukan beberap hal untukmemperbiki keadaan ini seperti evaluasi atau revisi clinical pathway yang ada,memasukkan kepatuhan terhadap clinical pathway kedalam penilaian kinerja,Mentelaah kembali ketidaksesuain agar tidak berlanjut dan menimbulkan persepsiterjadinya kecurangan.Kata Kunci : pelayanan, pengklaiman, clinical pathway, kecurangan, fraud.
The purpose of this study to determine the conformfity of services and claiming inRSKD. If there are discrepancies, it is a fraud or cheating. This study is aqualitative with case study. A sample of 31 patients JKN performed radicalmastectomy without reconstruction in RSKD during January-March 2016. Theservice will be compared with the clinical pathways, while claiming to becompared with the existing regulations.The results showed that there are discrepancies in service and claiming in RSKD.There is a service conformity in the service of anesthetic services and claimingconformity in claiming ward and time of claiming. There is a service discrepancyin the placement services ward, length of stay, the implementation of theoperation schedule, non-anesthetic medication, postoperative laboratoryexamination. There is a claiming discrepancy in diagnostics claims which is notcorresponding to the medical resume. The confirmation has been doneto theimplementers in duty and note some important things like patient room class Iwhich is high demand, while the availability is limited, medicines given by DPJPaccording to the patient's complaints, time constraints of DPJP for visite times dueto other activities inside and outside the hospital, postoperative laboratoryexamination to be done when the patient's condition requires, and the difference indiagnosis had been confirmed to the patient's medical record and DPJP.The discrepancies which happened today does not lead to cheating or fraudbecause of the explanation that does not lead to the intentional for gettingadvantage. Hospital management need to do something to fix these condition suchas evaluation or revision of existing clinical pathways, clinical pathwaysincorporate compliance into performance appraisal, rechecking thediscrepanciesso that will not continue and creates the perception of fraud.Keywords: service, claiming, clinical pathways, cheating, fraud.
Read More
B-1811
Depok : FKM UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Julius Sam Tito; Pembimbing: Kemal Nazaruddin Siregar; Penguji: Popy Yuniar, Rico Kurniawan, Haruddin, Siti Anugrah Hindun
Abstrak:

Latar Belakang: Fraud dalam klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam bentuk upcoding diagnosis penyakit kardiovaskular, merupakan tantangan serius yang dapat mengancam keberlanjutan sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Penyakit kardiovaskular, sebagai penyebab beban biaya tertinggi dalam layanan rawat inap, rentan terhadap praktik kecurangan yang sulit dideteksi melalui metode konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data dan teknologi untuk mendeteksi potensi fraud secara lebih efisien. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif dengan metode supervised machine learning. Data klaim rawat inap penyakit kardiovaskular tahun 2022–2024 dianalisis berdasarkan beberapa variabel yaitu lama hari rawat, lama rawat di ICU, waktu penggunaan ventilator, jumlah diagnosis sekunder, jumlah prosedur, dan biaya RS. Proses mencakup cleansing, encoding, pseudo-labeling, feature selection, serta pelatihan model menggunakan beberapa algoritma supervised, seperti Random Forest, Tree, Gradient Boosting, Neural Network, Naïve Bayes, Logistic Regression, Support Vector Machine (SVM), dan kNN. Evaluasi kinerja model dilakukan dengan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1-score, dan AUC. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Random Forest menghasilkan performa terbaik dalam mendeteksi potensi fraud pada sebagian besar kategori diagnosis dan kelas rumah sakit. Nilai akurasi dan AUC yang dihasilkan berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Selain itu, analisis pola klaim menunjukkan adanya perbedaan distribusi biaya dan indikator klinis antara klaim normal dan klaim yang terindikasi anomali, mendukung keberadaan pola upcoding Kesimpulan: Model machine learning, khususnya Random Forest, terbukti efektif dalam mendeteksi potensi fraud upcoding diagnosis penyakit kardiovaskular pada klaim JKN. Penerapan sistem berbasis algoritma ini berpotensi menjadi alat bantu auditor dalam pengawasan klaim yang lebih akurat dan efisien. Hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem deteksi fraud terintegrasi di masa depan guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan.


 

Background: Fraud in the National Health Insurance (JKN) claims, particularly in the form of upcoding for cardiovascular disease diagnoses, poses a serious threat to the sustainability of Indonesia’s health financing system. As the leading contributor to inpatient service expenditures, cardiovascular disease claims are highly susceptible to fraudulent practices that are difficult to detect using conventional methods. Therefore, a data-driven and technology-based approach is essential for more efficient fraud detection. Methods: This study employed a quantitative exploratory approach using supervised machine learning methods. The dataset consisted of inpatient cardiovascular disease claims from 2022 to 2024. The analysis involved data cleansing, encoding, pseudo-labeling, feature selection, and model training using several classification algorithms such as Random Forest, XGBoost, and Logistic Regression. Model performance was evaluated using metrics including accuracy, precision, recall, F1-score, and AUC. Results: The results demonstrated that the Random Forest algorithm achieved the highest performance in detecting potential fraud across most diagnosis categories and hospital classes. The accuracy and AUC values indicated good to excellent classification performance. Furthermore, the claim pattern analysis revealed distinct differences in cost and clinical indicators between normal and anomaly-labeled claims, supporting the presence of potential upcoding. Conclusion: Machine learning models, particularly Random Forest, proved to be effective in detecting potential upcoding fraud in cardiovascular disease claims within the JKN program. The implementation of algorithm-based fraud detection systems can serve as a decision-support tool for auditors, enabling more accurate and efficient claim monitoring. This study provides a foundation for the future development of integrated fraud detection systems to enhance accountability and efficiency in national health financing.

Read More
T-7264
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Putri Galuh Inggi; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Nursofianty, Gregorius Virgianto AAP
Abstrak:
Kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan ancaman serius terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Untuk menanggulanginya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan kerangka analisis implementasi kebijakan mencakup aspek konten (SDM, pendanaan, wewenang, fasilitas), konteks (sikap dan komitmen), serta proses (komunikasi dan struktur birokrasi). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memiliki pelatihan khusus dan struktur yang jelas, berbeda dengan BPJS yang telah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan. Pendanaan mulai dialokasikan, namun masih terbatas. Pembagian wewenang belum terstruktur dengan baik. Sarana pendukung cukup di BPJS, tetapi belum tersedia secara khusus di tingkat daerah. Sikap dan komitmen terhadap pencegahan kecurangan (fraud) cukup tinggi, namun belum ditopang dokumen formal seperti pakta integritas dan manajemen risiko. Komunikasi dan edukasi belum terstandardisasi, dan koordinasi lintas sektor masih menghadapi kendala. Implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) JKN di Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan aspek sumber daya, kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan menjadi perbaikan implementasi kebijakan pencegahan kecurangan (fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan di Kota Tangerang Selatan maupun daerah lain, guna mendukung tata kelola layanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.

Fraud in the implementation of the National Health Insurance (JKN) program poses a serious threat to the effectiveness and sustainability of health financing in Indonesia. To address this issue, the Ministry of Health issued Regulation Number 16 of 2019 concerning Fraud Prevention in the JKN Program. This study aims to analyze the implementation of this policy in South Tangerang City. The findings indicate that human resources at the Health Office and Puskesmas have not received specialized training and lack a clear supporting structure, in contrast to BPJS Kesehatan, which has established a dedicated team and conducted internal training. Funding has begun to be allocated but remains limited. The delegation of authority is not yet well-structured. Supportive facilities are sufficient at BPJS, but not yet adequately available at the local level. Although attitudes and commitment to fraud prevention are relatively strong, they are not supported by formal documents such as integrity pacts or risk management policies. Communication and education efforts are not yet standardized, and intersectoral coordination still faces challenges due to unclear roles and technical SOPs. the implementation of the fraud prevention policy in the JKN program in South Tangerang City has not been fully optimal and requires strengthening in resources, institutional structures, and cross-sector coordination. This study is expected to contribute to improving policy implementation both in South Tangerang and in other regions to support transparent, accountable, and fraud-free health services.
Read More
T-7270
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Meina Ridha; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Atik Nurwahyuni, Pujiyanto, Yusuf Rusmana , Fikrotul Ulya
Abstrak:
Kasus fraud di PT XYZ dalam lima tahun terakhir cukup besar dan dapat berdampak buruk kepada stabilitas keuangan dan reputasi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya POJK No.12 Tahun 2024 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud dapat menekan kerugian dan kejadian fraud di PT XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Strategi Anti Fraud di PT XYZ sesuai dengan POJK No.12 Tahun 2024 serta memberikan rekomendasi dan strategi untuk dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi fasilitas. Analisis penelitian ini menggunakan kerangka konsep dari teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dan kriteria sesuai POJK No.12 Tahun 2024. Dari hasil analisis pada variabel didapatkan bahwa penerapan strategi anti fraud pada PT XYZ belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditentukan dikarenakan POJK yang diterbitkan masih baru sehingga implementasinya juga masih baru berjalan 6 bulan di PT XYZ. Penelitian ini memberikan rekomendasi jangka pendek, yaitu untuk segera melakukan sosialisasi program dan penandatanganan pakta integritas kepada seluruh karyawan serta untuk menjabarkan uraian tugas dan tanggung jawab anggota fungsi strategi anti fraud. Rekomendasi jangka panjang, yaitu untuk mengevaluasi kecukupan jumlah SDM tim fungsi, agar tim fungsi mempunyai anggaran tersendiri untuk melaksanakan program kerja, dan perlunya infrastruktur yang mendukung.

The fraud cases at PT XYZ in the last five years are quite large and can have a negative impact on the financial stability and reputation of the company. Therefore, it is hoped that the existence of POJK No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategy can reduce losses and fraud incidents at PT XYZ. This study aims to identify challenges and obstacles in the implementation of the Anti-Fraud Strategy Policy at PT XYZ in accordance with POJK No. 12 of 2024 and provide recommendations and strategies to increase the effectiveness of the policy. This research method uses a qualitative method and uses a case study approach with in-depth interview data collection methods, document reviews and facility observations. The analysis of this study uses a conceptual framework from the policy implementation theory by George C. Edward III and the criteria according to POJK No. 12 of 2024. From the results of the analysis of the variables, it was found that the implementation of the anti-fraud strategy at PT XYZ has not fully met the specified criteria because the POJK issued is still new so that its implementation has only been running for 6 months at PT XYZ. This study provides short-term recommendations which are to immediately socialize the program and sign an integrity pact to all employees, and to outline the duties and responsibilities of the anti-fraud strategy function’s members. Long-term recommendations which are to evaluate the adequacy of the functional team's human resources, ensure the functional team has its own budget to implement the work program, and ensure the necessary supporting infrastructure.
Read More
T-7449
[s.l.] : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive