Abstrak: Pengadaan barang/jasa (PBJ) saat masa pandemi COVID-19 sangatlah vital dalam keberlangsungan operasional RS. Terdapat mekanisme khusus yang tertuang dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pembaharuan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ pemerintah. PBJ paling signifikan terdapat pada kebutuhan APD serta renovasi ruangan hal tersebut membuat RS harus memiliki anggaran khusus dalam penanganan COVID-19. Kondisi tersebut membuat pengeluaran RS menjadi lebih tinggi dan keadaan tersebut akan memberi pengaruh pada kinerja keuangan RS. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan PBJ pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian didapatkan dengan cara purposive sampling diantaranya Dewan Pengawas; Direktur Utama; Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU; Unit Layanan Pengadaan; Instalasi Farmasi; Koordinator Keuangan dan BMN; Subkoordinator Akuntansi dan BMN. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ pada masa pandemi di RSPG sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan RSPG secara umum dikarenakan terdapat penerimaan bantuan dana BA BUN untuk percepatan penanganan COVID-19 dari Kementerian Keuangan. Kebijakan PBJ berpengaruh negatif terhadap rasio kas, rasio lancar dan penagihan piutang. Selain itu, berpengaruh positif terhadap imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas serta rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Dan tidak mempunyai pengaruh terhadap perputaran aset tetap dan perputaran persediaan di RSPG

Abstrak: Pada tahun 2016 sektor kesehatan menyumbang setidaknya 2 gigaton CO2 kepermukaan atmosfer atau setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 514 industri batubara setiap tahun. Volume limbah dan emisi karbon ini tidak hanya menimbulkanpencemaran lingkungan namun juga memicu terjadinya fenomena perubahan iklim yangmengancam keberlangsungan ekosistem di seluruh dunia. Sebesar 57-71% emisi karbonyang berasal dari sektor kesehatan disebabkan oleh aktivitas rantai persediaan logistik,terutama pada pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Fungsi rumah sakitsebagai fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi pasien justru menjadi kontradiktif akibatproduk sampingan dari kegiatan operasional pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaangreen procurement pihak rumah sakit dapat memastikan bahwa kegiatan perencanaanpengadaan hingga penentuan supplier mampu meminimalisir segala potensi kerusakanlingkungan yang berasal dari kegiatan produksi dan konsumsi sediaan farmasi.Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait faktor yangmempengaruhi pelaksanaan green procurement terutama pada sediaan farmasi sekaligusmengetahui potensi pengimplementasian praktik serupa pada rumah sakit di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah literature review untuk mengidentifikasifaktor-faktor terhadap green procurement di rumah sakit melalui pencarian jurnal padadatabase ScienceDirect, ProQuest, Wiley, dan PubMed. Hasil penelitian dari 10 studiterinklusi menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan greenprocurement sediaan farmasi, yakni komitmen internal, hubungan kerja sama dengansupplier, total quality management (TQM), tekanan institusional, peresepan dandispensing obat, serta manajemen sediaan farmasi yang tidak terpakai. Sementara itu diIndonesia sendiri pengadaan sediaan farmasi kini dilakukan secara daring melalui portale-procurement yang difasilitasi oleh LKPP. Kebijakan pengadaan ini ditujukan untukmendukung pelayanan kesehatan era JKN dengan melaksanakan pengadaan obat secaralebih efektif dan efisien. Walaupun belum mencapai tahap green, adanya e-procurementpada sediaan farmasi merupakan langkah awal implementasi green procurement untukmewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang aman untukpopulasi manusia maupun lingkungan hidup.Kata kunci:Pengadaan, sediaan farmasi, green procurement, lingkungan.

Abstrak: Proses pengadaan pebekalan farmasi di RSUP Dr. Kariadi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi yang digunakanan untuk pelayanan kesehatan pada pasien. Proses tersebut dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan dan Pembayaran dilaksanakan oleh Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif riset operasional untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proses pembayaran pengadaan perbekalan farmasi. Data sekunder diambil dari alur proses pembayaran pengadaan perbekalan farmasi. Data primer diperoleh dari informan yang terlibat dalam proses pengadaan perbekalan farmasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa waktu penyelesaian berita acara 20 hari, waktu pengajuan kuitansi tagihan 8 hari, verifikasi dokumen tagihan sampai pembayaran 9 hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proses pembayaran antara lain Berita Acara Penerimaan Barang tidak segera dibuat, masih ditemukannya kesalahan penulisan dalam dokumen pengadaan maupun kuitansi tagihan, pembuatan dokumen-dokumen pengadaan belum dibantu dengan software yang untuk meningkatkan efisiensi pembuatan dokumen, belum pusatkan penyelesaian dokumen pengadaan.

Abstrak: Sejak tahun 2014, proses perencanaan dan pengadaan obat di seluruh fasyankes baik institusi pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus berdasarkan katalog elektronik pemerintah. Ini merupakan upaya untuk membentuk sistem pengadaan sediaan farmasi yang lebih transparan, efektif dan efisien. Namun setelah memasuki tujuh tahun berjalan, masih sering menemui banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, peneliti ingin menilai sejauh mana efektivitas penerapan pengadaan obat dengan e-purchasing melalui e-catalogue, serta mengetahui letak masalah yang masih menghambat proses pengadaan obat di RS. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode studi kualitatif melalui cara mengumpulkan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling. Masih banyak hambatan teknis yang dihadapi saat tahap persiapan dan pengadaan obat melalui e-catalogue. Akibat hambatan yang ditemui, sebanyak 21% jenis obat FORNAS tidak dapat diadakan melalui e-catalogue pada tahun 2021. Masih perlu ditingkatkan jumlah jenis obat yang tersedia di e-catalogue serta perbaikan fitur sistem dan peningkatan keandalan sistem untuk meningkatkan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem e-catalogue

---

Since 2014, the process of planning and procuring drugs in all health facilities, both government and private institutions in collaboration with BPJS Health, must be based on the government's electronic catalog. This is an effort to establish a pharmaceutical preparation procurement system that is more transparent, effective and efficient. The research method used is a qualitative study method by collecting data by observation, in-depth interviews, and document review. Determination of informants is done by purposive sampling. There are still many technical obstacles faced during the preparation and procurement stages of drugs through e-catalogue. Even though the suitability of drug prescriptions with FORNAS is already high, as many as 21% of FORNAS types of drugs cannot be procured through e-catalogue. It is still necessary to increase the number of types of drugs available in the e-catalogue, as well as to improve the quality of information and the quality of the system, especially in terms of ease of use and reliability, in order to increase the effectiveness of use of the existing infrastructure

Abstrak:

Abstrak: Salah satu komponen pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah obat- obatan, pada kenyataannya masih banyak ditemukan pasien yang belum mendapat obat dengan jumlah dan jenis yang tepat. Selama ini penentuan pemenang lelang didasarkan pada penawaran harga terendah oleh pemasok di setiap provinsi. Namun harga bukan faktor terpenting dalam pemilihan pemasok obat, sehingga diperlukan pengembangan sistem penilaian kualitas pengadaan obat. Penelitian dilaksanakan pada perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), industri farmasi, dan rumah sakit menggunakan pendekatan mixed method untuk mengetahui gambaran pengadaan obat e-Catalogue dan bobot kriteria kualitas pemasok. Dari hasil analisis perhitungan bobot dihasilkan bobot kriteria kondisi produk 18%, akurasi 28%, pemenuhan kontrak 38%, dan pelayanan 16%. Dari analisis kebutuhan sistem ditemukan bahwa rancangan e- CataloQ yang dikembangkan seharusnya memenuhi kebutuhan waktu respon cepat, informasi akurat, kerahasiaan dan keamanan informasi terjaga, dapat diakses semua pengguna, dan mudah digunakan. Prototipe e-CataloQ memiliki kelebihan berupa masukan tentang kriteria dalam seleksi pemasok obat, dapat diakses dengan mudah melalui sambungan internet dan mudah diadaptasi untuk digunakan. Sedangkan kekurangannya antara lain tidak dapat diakses tanpa sambungan internet serta memerlukan komitmen dan kontribusi satuan kerja untuk memberikan penilaian pada transaksi yang sudah diselesaikan. Kata kunci: e-Catalogue, pengadaan obat, penilaian kualitas, prototipe

---

Drug is an essential part of National Health Coverage service, however patients often not getting the needed type and amount of drugs. The determination of auction winner has always been based on the lowest offering price in each province from suppliers. Therefore a system of drug procurement quality measurement needs to be developed. Research was carried out on representatives from National Public Procurement Agency, pharmaceutical industry, and hospital using mixed method approach to understand better about drug procurement in e- Catalogue and weighting criteria of supplier quality. From Analytical Hierarchy Process was found product condition weighted 18%, time accuracy 28%, contract fulfillment 38%, and service 16%. System needs analysis found that e-CataloQ prototype should fulfill criteria such as quick response and throughput time; information accuracy, confidentiality, and security; accessible and user-friendly. e-CataloQ prototyping has advantages such as suggestion on criteria in drug supplier selection, accessible through internet connection, and easily adapted to be used. Meanwhile the downsides are inaccessible without internet connection and needing contribution and commitment from work unit to give assessment for drug supplier after the transaction is completed. Key words: drug procurement, e-Catalogue, prototype, quality measurement.

Abstrak: Korupsi di Indonesia sudah sangat serius dengan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Studi ini menguji pengaruh tekanan kerja terhadap potensi korupsi pada panitia pengada barang/jasa di Propinsi X. Disain studi ini adalah cross sectional yang meliputi semua panitia pengadaan barang/jasa periode pengadaan tahun 2009-2014. Sampel yang diamati berjumlah 513 individu pengada barang/jasa. Pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan 2 kelompok berpotensi korupsi dan tidak berpotensi korupsi. Untuk mendapatkan model yang parsimonious dan robbus digunakan analisis multilevel regresi logistic untuk melihat pengaruh variabel tingkat individu dan tingkat instansi terhadap potensi korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitia yang mengalami tekanan kerja di tingkat individu mempunyai probabilitas 2,495 (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). Pada model-0 nilai MORinstansi =33,79 dan pada model-2 nilai MORinstansi =51,13, meningkat sebesar 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) variabel nilai PBJ memiliki rentang yang sangat lebar 0,006 ? 34184 melewati angka 1, artinya efek variasi tempat bekerja panitia PBJ sangat besar mempengaruhi potensi korupsi. Prevalensi tekanan kerja terhadap potensi korupsi sangat tinggi yaitu 93,4%. Setelah dikontrol oleh beberapa variabel konfonder, pada tingkat instansi yaitu nilai PBJ ≥ 5 Milyar signifikan mempengaruhi potensi korupsi. Dari hasil analisis epidemiologi, dapat dilakukan upaya pencegahan potensi korupsi dalam PBJ melalui jaring penyebab dengan metode ANNA (Alur Pengendalian Antikorupsi Pengadaan Barang/Jasa). Generalisasi dapat dilakukan pada populasi yang mempunyai karakteristik yang sama, prevalensi stress kerja yang sama dan jumlah angkatan kerja besar seperti propinsi X.

---

Corruption in Indonesia has become a very serious problem as shown by the low Corruption Perception Index in Indonesia. This study examines the effect of working pressure to the potency of corruption among procurement staff in Province X. This cross sectional study involved all procurement committee in the year of 2009-2014. About 513 procurement staff were recruited as study samples. The secondary data was obtained in order to determine whether the project, which samples were involved, was categorized as potentially having corruption or not. In order to acquire both parsimonious and robbust, multilevel reggression logistic analysis was used to analys the effect of each variables at the level of individual and agency toward corruption potency.The result shows that working pressure in the level of individual has a probability 2,495 times higher having potency of corruption (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). In model-0 value of MORagency =33,79 and in model-2 value MORagency =51,13, it improved for 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) of procurement value variable had very wide span of 0,006 - 34184 passed number 1, this means the effect of variation of procurement committee's working place highly affected the potency of corruption. The prevalens of working pressure is 93.4%. After controlled by some of potential confounders, in contextual level (working agency), value of procurement more than Rp. 5 billion was significantly associated with potency of corruption. From the epidemiological view, potency of corruption can be prevented through ANNA method (Alur Pengendalian Antikorupsi dalam Pengadaan Barang & Jasa/ Anti-Corruption Controlling Flow in procurement). The finding is generalized to other population with the similar characteristic, prevalens of working presure and number of employed population as province.

Abstrak:

---