Abstrak: Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja sehingga kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat dan meningkatkan produktifitas kerja. Penelitian ini menganalisa implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di Rumah Sakit X dengan metode penelitian kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dari implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang bernama Hospit dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Didapatkan sistem yang out of date, kompetensi SDM yang kurang di bidang IT. Pedoman, panduan, petunjuk teknis dan SOP mengenai Hospit ini pun tidak ada. Saran untuk permasalahan diatas adalah mengganti sistem Hospit atau mengembangkan versinya menjadi yang terbaru serta pengembangan dari kompetensi SDM di bagian IT.
Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, kebijakan, implementasi

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Provinsi Sumut sebagai Provinsi ke-enam penyumbang kematian ibu terbanyak di Indonesia, penyebab tertinggi kematian ibu 33% karena perdarahan yang dapat dicegah dengan penerapan Manajemen Aktif Kala III dalam pertolongan persalinan. Berdasarkan penelitian pendahuluan, ditemukan hanya 25% bidan yang menerapkan Manajemen Aktif Kala III sesuai standar. Sisanya 75% tidak melaksanakan Manajemen Aktif Kala III, padahal bidan sebagai tenaga kesehatan utama (70%) yang melakukan pertolongan persalinan. Penelitian ini analitik dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam implementasi kebijakan untuk penerapan Manajemen Aktif Kala III pada bidan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya kebijakan yang mengakomodir penerapan MAK III pada bidan, rendahnya pengetahuan bidan tentang MAK III, belum adanya sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan bidan praktik swasta menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mengapa MAK III sebagai suatu kompetensi penting bagi bidan belum diterapkan. Kedepannya diharapkan adanya kebijakan yang secara tegas mengatur penerapan MAK III pada bidan dari dinas kesehatan dan IBI dalam menurunkan angka kematian Ibu. Kata kunci : Manajemen Aktif Kala III, Bidan Praktek Swasta

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK
Kinerja Satuan Pemeriksa Internal (SPI) di Rumah Sakit BLU dalam pengendalian internal dirasakan masih belum optimal karena masih terdapatnya temuan auditor ekternal yang tidak terdeteksi oleh SPI dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK terhadap laporan keuangan Kemenkes Tahun 2011. Laporan tersebut menunjukan adanya kelemahan atas kegiatan pengendalian internal yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hubungan kompetensi, motivasi, independensi dan pemahaman good governance terhadap kinerja SPI di 15 Rumah Sakit BLU Kemenkes R.I Tahun 2013. Penelitian ini memiliki disain cross sectional dengan dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. Pengukuran variabel menggunakan kuesioner dengan merujuk pada penelitian sebelumnya dan analisa data dilakukan dengan regresi linier berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa dari hasil anlisis bivariat bahwa seluruh variabel mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja SPI. Sedangkan dari hasil analisis multivariat membuktikan variabel motivasi tidak berhubungan sedangkan variabel kompetensi, independensi dan pemahaman good governance memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja SPI. Variabel independensi memiliki hubungan yang paling kuat. Ditingkatnya kemampuan kompetensi, pengakuan dan kejelasan karier auditor, jaminan bekerja secara independen, dan pemahaman tata kelola yang baik akan meningkatkan kinerja SPI di rumah sakit.

---

ABSTRACT
Performance of the Internal Audit Unit (IAU) at BLU Hospital in perceived internal control is still not optimal, is still the presence of external auditors' findings were not detected by the SPI and opinions Fair With exceptions (WDP) by BPK on the financial statements of Ministry of Health in 2011 showed the weakness of the activities internal controls that need improvement. This study aimed to obtain information about the relationship of competence, motivation, independence and understanding of good governance on the performance of SPI in BLU Strathmore University Hospital in 2013. This study has a cross-sectional design using primary data and variable measurement is done with a questionnaire with reference to previous research. This study proves that the results of the bivariate analysis results prove competence, motivation, independence and understanding of good governance significantly related to the performance of SPI. In multivariable motivational variables are unrelated and independent variables have the greatest relationship. Increased ability competence, recognition of the results of the examination, warranty work independently, and understanding of good governance will improve the performance of SPI in the hospital.

Abstrak: Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.

Abstrak:

ABSTRAK

Voluntary Counseling and Testing (VCT) merupakan pintu masuk ke seluruh layanan HIV AIDS. Target VCT di Rutan Klas IIA Jakarta Timur 38%. Untuk peningkatan utilisasi VCT, disahkanlah Peraturan MenkumHAM RI berupa Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV AIDS. Tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor dalam kebijakan VCT, yaitu proses tahapan, SDM, dan sarana-prasarana, desain studi kuantitatif dan semi kualitatif dengan responden WBP, dan informan birokrat/petugas klinik. Hasil penelitian (106 orang) diketahui proses tahapan dan SDM berhubungan signifikan, sedangkan sarana prasarana tidak. Terjadi kesenjangan antara target dengan capaian utilisasi VCT . Disarankan melibatkan rutan dalam pembuatan kebijakan, perubahan alur, serta pembenahan SDM dan sarana prasarana.

ABSTRACT

Voluntary Counseling and Testing (VCT) is a key point to enter comprehensive HIV AIDS service. Target of VCT utilization at East Jakarta Prison Class IIA is 38%. To increase VCT utilization, Indonesian Ministry of Law and Human Rights approved policy which is called National Planned Action Countermeasures of HIV AIDS. The aim is to know factors of VCT policy, such as process, human resources, and infrasturctures, by used quantitative and semi-qualitative method and used WBP as respondents, policy makers and clinic officers as informants. The study (from 106 respondents) revealed that VCT utilization associated significantly with process and human resources, but not assosiated significantly with infrasturctures. There is gap between target and attainment of VCT utilization. It is recommended to involve prison in making policy, changing step, and improving human resources and infrasturctures.