Abstrak: Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi KesehatanKomersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit (CoB) dalam JaminanKesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalamPeraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program JaminanKesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaranrespon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehinggadapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian inidilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian inimenjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB,kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi,perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoByang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yangmenjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJSKesehatan.Kata Kunci:Coordination of Benefit, CoB, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional,Asuransi Kesehatan Komersial

---

Focus of this study is Description of Commercial Health InsuranceResponse to Coordination of Benefit (CoB) Policy in Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). This study is based on several aspects in Peraturan Badan PenyelenggaraJaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PenyelenggaraanKoordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. The purpose ofthis study is to know description of commercial health insurance response toCoordination of Benefit (CoB) policy in Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Thisresearch used qualitative research method. The results of this study explain thatthere are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competenceof related parties for the implementation of CoB, the understanding of socializationmaterials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism ofCoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB thatbecome the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB withBPJS Kesehatan.Key Words:Coordination of Benefit, CoB, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional,Commercial Health Insurance

Abstrak: ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat (CoB) Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016. Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT. Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB. Kata kunci: CoB, Badan Usaha, BPJS Kesehatan This thesis discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits (CoB) In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach. The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016. Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT. Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co-ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products. Key words: CoB, Business Entity, BPJS Kesehatan

Abstrak: PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama (PKS), Coordination of Benefit (CoB), Implementasi, Kendala, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Abstrak: Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan TingkatPertama (FKTP) merupakan gatekeeper dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat.Sementara saat ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di puskesmasbelum maksimal, puskesmas sebagai gatekeeper belum menjadi prioritas utama dalampemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yangberkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oeh peserta JKNdengan menggunakan literature review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalahProquest, PubMed, Google Scholar, dan Garuda Ristekbrin. Pada hasil pencarian,ditemukan sebanyak 16 studi terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi dikatakan bahwapemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN masih cukup rendah. Sebagianbesar studi mendapatkan bahwa mereka yang lebih memanfaatkan pelayanan kesehatandi puskesmas adalah peserta JKN dengan usia di atas 46 tahun, dengan tingkatpendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pengetahuan yang baik tentangJKN, memiliki aksesibilitas layanan yang mudah dan memadai, memiliki persepsi yangbaik terhadap kesehatan, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sikap petugaskesehatan dan JKN.Kata kunci:Faktor-faktor, peserta JKN, pemanfaatan pelayanan kesehatan, puskesmas,literature review.

Abstrak: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan JaminanSosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program AsuransiKesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasionalmenemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggitetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebutdidukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider danperusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuankesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkanpenyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif padaakses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuankesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi diAmerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensifraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program JaminanKesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupapedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitianmendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risikokejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak diRSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikansaran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untukmengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untukkepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.
Kata kunci : kecurangan, segitiga kecurangan, kebijakan pencegahan fraud,jaminan kesehatan nasional

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS)Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health InsuranceProgram in January 2014. The implementation of a national insurance programfound the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very highbut it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack ofawareness of all parties, both from patients, providers and insurance companiesalthough such actions are felt presence. Health fraud is a serious threat to theentire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negativeimpact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health.Health fraud associated with increased health care costs in the United States. Thisstudy was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraudprevention policies towards the National Health Insurance program which is thereason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collectiontechniques such as interview guides, recorders, written records and documents.The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization ofthe risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact onthe National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provideadvice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending anduse of resources for the benefit of the National Hospital Dr. CiptoMangunkusumo.
Keywords : Fraud, fraud triangle, fraud prevention policies, national healthinsurance

Abstrak: Kepatuhan merupakan bentuk kinerja individu dalam organisasi, dipengaruhi olehfaktor internal dan eksternal. Terhambatnya pengajuan klaim akibat tidaklengkapnya resume medis menjadi masalah serius di era JKN. Ketidaklengkapanpengisian ini cerminan dari kinerja dokter yang tidak patuh. Penelitian inimenganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dokter dalammengisi resume medis pasien JKN tahun 2016. Digunakan desain cross sectionaldengan pendekatan kuantitatif dilanjutkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan hubungan yang bermakna antara jenis pendidikan dengan kepatuhandokter. Sedangkan faktor umur, jenis kelamin, masa kerja, status kepegawaian,format resume medis, reward dan sanksi, serta dukungan manajemen tidakberhubungan. Dari pendekatan kualitatif didapatkan peran staf lain seperti perawatdan petugas administrasi penting. Saran untuk RS: evaluasi berkala, penilaiankinerja, sosialisasi saat rapat, dan melibatkan dokter dalam membuat formatresume medis.Kata kunci:Resume medis, kepatuhan dokter, kinerja, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Abstrak: Pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2020. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang terdampak karena kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka membayar iuran JKN sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau pemberi kerja. Penelitian ini mencoba menganalisis persepsi peserta PBPU terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana keputusan responden terhadap kepesertaan JKN ke depan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional dengan sampel sebanyak 100 responden, yang merupakan peserta PBPU dengan studi kasus pedagang di Pasar Asemka Jakarta Barat. Analisis data dilakukan dengan tabulasi dan uji statistik chi square dan t-test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 52 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kebijakan, dan sebanyak 54 persen responden menyatakan akan berhenti membayar iuran JKN. Persepsi yang buruk sejalan dengan pilihan responden untuk berhenti membayar iuran JKN, dan bermakna secara statistik. Variabel lain yang juga sejalan dan bermakna secara statistik adalah tingkat pendapatan. Sementara pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam layanan JKN tidak bermakna secara statistik. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan kenaikan iuran JKN termasuk konsekuensinya, baik melalui diseminasi langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: Kenaikan Iuran, Persepsi, Sikap, Pengalaman, Pengetahuan, Keputusan, JKN, PBPU. \ The government increases national health insurance contributions starting January 1, 2020. Non-Wage Worker Participants (PBPU) are the participants affected by the policy. This is because they pay JKN contributions themselves, without the help of the government or employers. This study tries to analyze the PBPU participant's perception of the policy and how the respondent's decision on JKN membership going forward. This study uses a cross sectional study design with a sample of 100 respondents, who are PBPU participants with a case study of traders in the West Jakarta Asemka Market. Data analysis was performed by tabulation and chi square statistical test and t-test. The results found that 52 percent of respondents had a negative perception of the policy, and as many as 54 percent of respondents said they would stop paying JKN contributions. Poor perception is in line with respondents' choice to stop paying JKN contributions, and is statistically significant. Another variable that is also in line and statistically significant is the level of income. While knowledge, attitude and experience in JKN services are not statistically significant. The results of this study suggest the need to provide a correct understanding to the community related to the increase in JKN contributions, including the consequences, both through direct and indirect dissemination. Keywords: Increase in Contribution, Perception, Attitude, Experience, Knowledge, Decision, JKN, PBPU

Abstrak: Pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2020. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang terdampak karena kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka membayar iuran JKN sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau pemberi kerja. Penelitian ini mencoba menganalisis persepsi peserta PBPU terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana keputusan responden terhadap kepesertaan JKN ke depan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional dengan sampel sebanyak 100 responden, yang merupakan peserta PBPU dengan studi kasus pedagang di Pasar Asemka Jakarta Barat. Analisis data dilakukan dengan tabulasi dan uji statistik chi square dan t-test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 52 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kebijakan, dan sebanyak 54 persen responden menyatakan akan berhenti membayar iuran JKN. Persepsi yang buruk sejalan dengan pilihan responden untuk berhenti membayar iuran JKN, dan bermakna secara statistik. Variabel lain yang juga sejalan dan bermakna secara statistik adalah tingkat pendapatan. Sementara pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam layanan JKN tidak bermakna secara statistik. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan kenaikan iuran JKN termasuk konsekuensinya, baik melalui diseminasi langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: Kenaikan Iuran, Persepsi, Sikap, Pengalaman, Pengetahuan, Keputusan, JKN, PBPU. \ The government increases national health insurance contributions starting January 1, 2020. Non-Wage Worker Participants (PBPU) are the participants affected by the policy. This is because they pay JKN contributions themselves, without the help of the government or employers. This study tries to analyze the PBPU participant's perception of the policy and how the respondent's decision on JKN membership going forward. This study uses a cross sectional study design with a sample of 100 respondents, who are PBPU participants with a case study of traders in the West Jakarta Asemka Market. Data analysis was performed by tabulation and chi square statistical test and t-test. The results found that 52 percent of respondents had a negative perception of the policy, and as many as 54 percent of respondents said they would stop paying JKN contributions. Poor perception is in line with respondents' choice to stop paying JKN contributions, and is statistically significant. Another variable that is also in line and statistically significant is the level of income. While knowledge, attitude and experience in JKN services are not statistically significant. The results of this study suggest the need to provide a correct understanding to the community related to the increase in JKN contributions, including the consequences, both through direct and indirect dissemination. Keywords: Increase in Contribution, Perception, Attitude, Experience, Knowledge, Decision, JKN, PBPU