Abstrak: Abstrak

Tesis ini tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kompetensi bidan dalam tata laksana awal pre-eklampsia berat di Kabupaten Ciamis tahun 2013. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain potong lintang. Populasi dan sampel adalah seluruh bidan yang melayani persalinan di puskesmas di Kabupaten Ciamis, dengan cara proporsional random sampling didapat jumlah sampel minimal sebanyak 97 bidan.

Hasil penelitian didapat 18,7% bidan yang kompeten dalam tata laksana awal pre-eklampsia berat, faktor-faktor yang berhubungan bermakna adalah umur, masa kerja, pelatihan, motivasi, dan supervisi. Motivasi merupakan faktor paling dominan, dengan nilai p 0,00 dan OR 13,7. Penyebab rendahnya kompetensi bidan karena tidak adanya buku pedoman, standar operasional yang baku, dan MgSO4.

The factors contributed to midwife's competency in early management severe preeclampsia in Ciamis Regency in 2013 was presented in this thesis. The study was conducted by using quantitative method and data analysis was based on crosssectional data collected from proportional random sampling of 107 midwifes.

The results showed that 18.7% midwifes were competent in early management severe pre-eclampsia. Some factors related to midwifes competencies such as; age, working?s period, training, motivation, and supervision. It was found that motivation was the main factor in midwifes? competency with p 0.00 and OR 13.7. The results of the study also revealed that there was no standard manual book, standard operational, and MgSO4 which caused low competency among midwifes in helping patients with severe pre-eclampsia.

Abstrak: Latar Belakang: Pandemi Covid-19 telah memberikan dimensi baru sekaligus ancaman pada dunia kerja yang tidak terbatas pada pandemi Covid-19 saja. Dalam dunia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikenal adanya kecelakaan, penyakit akibat kerja dan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Tidak semua Perusahaan memiliki staf profesional K3 atau Departemen K3 sehingga bidang ini menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Untuk menunjang keberhasilan para profesional SDM dalam menjalankan tugas terkait K3 salah satunya adalah dengan penguasaan kompetensi K3
Tujuan: Menganalisis kompetensi K3 apa saja yang harus dimiliki oleh professional SDM dalam menjalankan peran K3 pada perusahaan yang belum memiliki tenaga khusus bidang K3 dan tingkat kemahiran masing-masing kompetensi dengan pendekatan Taksonomi Bloom.
Metode: Penelitian menggunakan desain studi kualitatif, dilakukan pada manejer SDM yang bekerja pada perusahaan yang belum memiliki staf atau departemen K3 sebanyak 12 orang dan professional atau ahli K3 sebanyak 4 orang.
Hasil: Kompetensi K3 yang harus dimiliki oleh professional SDM adalah komunikasi, kinerja individu, penerapan dan pemahaman budaya perusahaan terkait K3, manajemen pemangku kepentingan dan bekerja dalam tim.
Kesimpulan: Penting bagi Perusahaan yang belum memiliki staf atau departemen K3 untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kompetensi K3 pada profesional SDM di organisasinya agar mampu menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan.

Abstrak: Kompetensi menjadi salah satu hal yang penting bagi para pemimpin pelayanan kesehatan menjalankan fungsi manajemennya, dan salah satu cara mencapai kompetensi adalah dengan melakukan pelatihan. RS Hermina Karawang telah melakukan pelatihanpelatihan yang ditujukan kepada para manajer sejak awal berdirinya di tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan pelatihan untuk memenuhi kompetensi manajer di RS Hermina Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan ACHE 2020 competencies assessment tool yang diisi oleh 10 manajer RS Hermina Karawang dan pengisiannya didampingi oleh peneliti, kemudian dilanjutkan dengan observasi dokumen terkait, wawancara mendalam, dan akhirnya memutuskan rekomendasi bagi RS Hermina Karawang melalui FGD yang dilakukan dengan beberapa informan tertentu. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa rumah sakit melakukan analisis kebutuhan pelatihan hanya berdasar penilaian subyektif atasan dan pemenuhan kewajiban jam diklat yang telah ditentukan oleh korporasi. Selain itu didapatkan kompetensi para manajer menurut ACHE 2020 masih ada yang belum kompeten, yaitu pada topik kompetensi komunikasi dan manajemen relasi serta topik keterampilan dan pengetahuan bisnis. Namun telah kompeten dalam topik kompetensi kepemimpinan, profesionalitas, dan pengetahuan lingkunan pelayanan kesehatan. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini para manajer membutuhkan pelatihan-pelatihan di bidang komunikasi dan manajemen relasi serta keterampilan dan pengetahuan bisnis dan diprioritaskan pelatihan dengan nilai rerata terendah. Pelatihan dalam topik kompetensi keterampilan dan pengetahuan bisnis adalah pelatihan dalam hal manajemen keuangan dan manajemen SDM, sedangkan pelatihan dalam topik kompetensi komunikasi dan manajemen relasi adalah pelatihan dalam hal fasilitasi dan negosiasi. Untuk rekomendasi jangka panjang sebaiknya RS Hermina Karawang menggunakan tool yang bisa digunakan untuk menganalisis kompetensi dan tentunya kebutuhan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para manajer

Abstrak: Latar belakang: Insiden keselamatan pasien didefinisikan sebagai bentukkejadian yang berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah ketika sistempemberian asuhan yang aman tidak dikelola dengan baik oleh suatu rumah sakit.Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang penting dalamsebuah rumah sakit, maka diperlukan standar keselamatan pasien yang digunakansebagai acuan bagi rumah sakit di Indonesia. Patient Safety Curriculum Guidemerupakan suatu standar pedoman baru yang di buat oleh World HealthOrganization. Hal ini meberikan adanya suatu kurikulum yang baru terkaitdengan penerapa kaidajh keselamatan pasien.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penerapan WHO PSCG padaRumah Sakit Bali Royal dan menilai kaitan penerapan tersebut pada kejadiansalah identifikasi dan perubahan kompetensi perawat yang dinilai melalui metodeOSCE.
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan one group pre-test and post-testdesign. Akan dinilai berupa efek pemberian pedoman WHO PSGC melalui suatuwork shop dan hands on pada perawat di RS Bali Royal. Evaluasi akan dilakukanterhadap perubahan kompetensi perawat melalui metode OSCE dengan kasuspemasanan infus yang berorientasi pada kaidah patient safety yang dinilaisebelum dan sesudah intervensi oleh penguji idependen. Kemudian dilakukanevaluasi terhadap penurunan kejadian salah identifikasi di RS Bali Royal. Analisisstatistik menggunakan uji normalitas, dan paired sample t-test untukmembandingkan adanya perubahan nilai OSCE dan kejadian salah identifikasisaat sebelum dan sesudah intervensi.
Hasil: Karakteristik subjek penelitian menunjukkan rerata usia adalah 28 tahun,perempuan lebih banyak dari pada laki-laki (72,3%), perawat dari unit kerja rawatinap merupakan unit kerja yang terbanyak (34%), pendidikan sampel lebih banyapada tingkatan sarjana keprawatan (57,4%), pelatihan keselamatn pasien palingbanyak pernah diikuti sebanyak satu kali (59,6%), rerata lama kerja sampel adalahdua tahun. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian intervensi berbasis WHOPSCG mampu meningkatkan kompetensi perawat dalam melakukan identifikasi(skor OSCE pre: 57,29 ± 13,81; skor OSCE post: 84,58 ± 7,37; p = 0,000) sertamampu menurunkan kejadian salah identifikasi yang diukur dalam periode satubulan sebelum dan sesudah intervensi (insiden pre: 12,50 ± 2,38; insiden post:7,25 ± 0,95; p=0,006).
Simpulan: Penerapan intervensi berbasis WHO PSCG mampu meningkatkankompetensi perawat dalam melakuka identifikasi yang dinilai melalui metodeOSCE dan mampu menurunkan kejadian salah identifikasi di RS Bali Royal.Kata
kunci: WHO PSCG, salah identifikasi, kompetensi perawat.

Abstrak: Area Reformasi Birokrasi gelombang II diantaranya reformasi di bidang peraturan perundangan dan sumber daya manusia aparatur. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menginisiasi program peningkatan kompetensi ASN sebagai salah satu syarat pengembangan karir (sistem merit). UU 5/2014 mengamanatkan pengembangan kompetensi sebagai hak tiap ASN yang berimplikasi kepada kewajiban tiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes adalah bagian ASN yang berperan penting dalam mewujudkan lulusan poltekkes yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Fakta di lapangan masih dijumpai permasalahan terkait kualifikasi dan kompetensi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes. Terbitnya UU 5/2014 ini hendaknya menjadi momentum bagi Poltekkes Kemenkes dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi dosen dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan. Untuk itu menarik ditelaah bagaimana penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN Jabfung Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes dalam kerangka kajian UU 5/2014. Lokus penelitian adalah Prodi D3 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview, foccus group discussion, telaah terhadap dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengembangan kompetensi dosen di Prodi D3 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 belum sepenuhnya direncanakan dengan baik. Belum ada proses analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dosen mengakibatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi bersifat pasif dan kurang terarah. Evaluasi pada tahap penilaian peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja dosen belum dilakukan, hanya pencatatan dan pelaporan. Rekomendasi: penguatan dukungan sumber daya yaitu SDM, instrument kebijakan, sarana prasarana, dan anggaran; penguatan koordinasi UP3K, manajemen kepegawaian dan unit terkait dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi; pengembangan system informasi yang terintegrasi untuk memperkuat dokumentasi dan sistem pemutakhiran data; dan konsistensi pelaksanaan tiap tahapan pengembangan kompetensi dosen (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

Abstrak:

Abstrak

Tesis ini membahas tentang komponen-komponen di dalam institusi pendidikan kedokteran gigi dan keterkaitannya dengan tingkat kelulusan Uji Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (UKDGI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif dengan desain analitik deskriptif.Hasil penelitian memperlihatkan komponen-komponen sarana dental unit, ketersediaan dosen, kualifikasi dosen, serta letak wilayah memiliki keterkaitan dengan tingkat kelulusan UKDGI.Adapun saran peneliti adalah:1. Revisi standar pendidikan perlu segera dilakukan;2. Pengendalian mutu institusi baik internal maupun eksternal penting untuk diperbaiki mekanismenya sehingga dapat menjamin kualitas lulusannya;3. Standar UKDGI sebaiknya dikembangkan sesuai dengan standar minimum pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan tenaga dokter gigi.

This thesis discusses the components in the dental education institutions and its association with the completion rates of Indonesian Dentists Competency Test (UKDGI). This study uses a quantitative-qualitative approach with descriptive analytic design. The results show that the components of dental unit facilities, ratio of teachers and students, teacher?s qualifications, and location of the region are associated with the completion rates of UKDGI.The researcher suggest:1. Revised educational standards need to be done immediately;2. Refinement to the quality control mechanism both internal and external are essential to ensure the quality of its graduates;3. UKDGI standards should be developed in accordance with the minimum standards of health services needed.

Abstrak: Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi

Abstrak: Supervisi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit jejaring pendidikan merupakan hal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menjaga mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan memahami dinamika supervisi 360 0 berbasis sistem informasi yang disebut e-SIPP untuk penilaian kompetensi peserta PPDS, dan bagaimana hubungannya dengan indikator mutu pelayanan pada tindakan Sectio caesarea di RSUP Fatmawati. Dilakukan studi kasus observasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui 4 tahap, yaitu 1) penetapan indikator supervisi, kompetensi dan mutu pelayanan menggunakan face validity, 2) pengambilan data supervisi, penilaian peserta PPDS dan data mutu pelayanan menggunakan aplikasi e-SIPP dan berkas rekam medik, 3) validasi respon terhadap cara penilaian 4) uji akseptabilitas sistem supervisi menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman supervisi belum selaras, faktor yang menentukan supervisi yang bervariasi bergantung kompetensi dan individual peserta PPDS serta tingkat kesulitan setiap kasus. Sistem supervisi menggunakan aplikasi e-SIPP dapat diterima oleh jajaran manajemen, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan peserta PPDS, dengan masih didapatkannya kendala teknis. Kesimpulan, diperlukan kebijakan yang mendukung sistem dan proses supervisi, pengembangan model supervisi lebih rinci, penetapan penilaian kompetesi dan indikator mutu pelayanan, serta penyempurnaan teknologi informasi

Abstrak:

---

Abstrak: Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kompetensi dengan kinerja petugas promosi kesehatan di Puskesmas se-Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan survey analitik cross sectional dengan metode peneltian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel semua variabel yaitu kompetensi intelektual, kompetensi emosional dan kompetensi sosial berhubungan dengan kinerja petugas promosi kesehatan. Untuk pengaruh dari variabel kompetensi dengan kinerja, variabel yang sangat berpengaruh adalah kompetensi emosional. Hasil penelitian diharapkan Dinas Kesehatan Kota Tangerang membuat kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dari petugas promosi kesehatan dengan memberikan pelatihan, pembinaan petugas promkes enam bulan sekali atau setahun sekali dan petugas dan pimpinan puskesmas mau dan mampu berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk mengajukan usulan diadakannya pendidikan dan latihan sehingga petugas promosi kesehatan terampil.
Kata kunci: Petugas Promosi Kesehatan, Kompetensi, Kinerja

---

This thesis aims to analyze the relationship of competence with the performance of health promotion officers at the Health Center of Tangerang City. This research use cross sectional analytic survey with quantitative research method. The results showed that the variables of all variables, namely intellectual competence, emotional competence and social competence related to the performance of health promotion officers. For the influence of competence variable with performance, highly influential variable is emotional competence. The result of the research is expected by Tangerang City Health Office to make policy to increase the competence of Health Promotion Officer by giving training, guidance of six monthly or once a year promotion officer and officer and leader of puskesmas willing and able to coordinate with health department to propose education and training skilled promotion.
Keywords: Health Promotion Officer, Competency, Performance