Ditemukan 30619 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Sinta Karolina; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Dumilah Ayuningtyas, Wirabrata dan A.W. Praptiwi
Abstrak:
Read More
Dampak resistensi antimikroba yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap isu ini. Indonesia merespon tantangan tersebut melalui penerapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2021. Meski demikian, implementasi kebijakan ini kompleks dan mengahadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan RAN pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus melibatkan 23 informan dari 8 Kementerian/Lembaga dan 3 asosiasi, melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam pada Juni – November 2023. Data dianalisis dengan kerangka tata kelola AMR yang dikembangkan oleh Anderson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek desain kebijakan, alat implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ini belum berjalan baik. Kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Resistensi Antimikroba belum efektif dalam meminimalisasi kemunculan dan penyebaran mikroba resisten, memastikan ketersediaan antimikroba yang aman, efektif, bermutu, dan terjangkau, serta penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab. Penguatan data, regulasi serta kolaborasi lintas sektor melalui perencanaan, koordinasi, serta dukungan anggaran diperlukan untuk keberlanjutan kebijakan ini.
The impact of antimicrobial resistance, encompassing health, economic, and social aspects, underscores the importance of serious attention to this issue. Indonesia has responded to these challenges by implementing The National Action Plan on Antimicrobial Resistance Control Year 2020–2024 by The Regulation of The Coordinating Minister of Human Development and Cultural Affairs of The Republic of Indonesia Number 7 of 2021. Nevertheless, the implementation of this policy is complex and faces various obstacles. This research aims to analyze the implementation of the National Action Plan (RAN) on antimicrobial resistance control in Indonesia. It is a policy analysis using a qualitative approach and a case study design involving 23 informants from 8 Ministries/Agencies and 3 associations. The study utilizes document review and in-depth interviews conducted from June to November 2023. The data were analyzed using the AMR governance framework developed by Anderson. The research findings indicate that aspects such as policy design, implementation tools, and policy monitoring and evaluation have not been effectively executed. The implementation of the National Action Plan for Antimicrobial Resistance Control has not been effective in minimizing the emergence and spread of resistant microbes, ensuring the availability of safe, effective, quality, and affordable antimicrobials, and promoting the judicious and responsible use of antimicrobials. Strengthening data, regulations, and cross-sector collaboration through planning, coordination, and budgetary support is necessary for the sustainability of this policy.
T-6870
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Margaretha Porman Arianny; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Jaslis Ilyas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Verania Andria
Abstrak:
Read More
Penelitian ini membahas penerapan collaborative governance dalam koordinasi lintas sektor di tingkat nasional pada pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR). Pada tahun 2023, kelompok penduduk Indonesia yang berusia antara 5 tahun sampai 19 tahun diperkirakan mencapai 24 persen dari total penduduk Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai sektor. Keterlibatan berbagai sektor memerlukan mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang kuat. Beberapa penelitian menunjukkan tantangan dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan nasional dengan pendekatan multisektor. Terbatasnya analisis tentang koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan remaja dapat mempengaruhi koordinasi tim pelaksana RAN PIJAR yang melibatkan 20 kementerian/ lembaga. Penelitian bertujuan memperoleh pemahaman collaborative governance dalam koordinasi pada pelaksanaan RAN PIJAR di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tinjauan pustaka untuk melengkapi data primer. Untuk menganalisis koordinasi RAN PIJAR, peneliti menggunakan “integrated framework for collaborative governance” dan hanya menekankan pada dinamika kolaborasi yang terdiri dari tiga elemen penting yaitu pelibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kemampuan bertindak secara bersama. RAN PIJAR mendukung 1) Pencapaian Indeks Perlindungan Anak, 2) menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak, 3) menurunkan prevalensi perkawinan anak, serta 4) mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda, di mana keempatnya merupakan bagian target RPJMN 2020–2024. Peneliti menyimpulkan bahwa telah menjalankan tugas dan fungsi untuk pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan RAN PIJAR, namun koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal membentuk kolaborasi lintas kementerian untuk menyelesaikan tantangan di lapangan dalam pelaksanaan program-program terkait kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja. Ketidakoptimalan dalam berkoordinasi ini disebabkan karena fokus RAN PIJAR yang luas, indikator dan target yang banyak dan tidak spesifik, keterbatasan SDM dan anggaran untuk berfungsinya tim sekretariat yang membantu tim nasional untuk pelaksanaan RAN PIJAR. Penentuan prioritas indikator outcome dan output serta evaluasi pelaksanaan RAN PIJAR dan kajian terkait harmonisasi kebijakan indikator di tingkat pusat dan daerah akan membantu terjadinya koordinasi yang lebih efektif.
This research discusses the application of Collaborative Governance in cross-sector coordination at the national level in the implementation of the National Action Plan to Enhance the Wellbeing of School-Aged Children and Adolescents (RAN PIJAR). In 2023, the Indonesian population aged between 5 years and 19 years is estimated to reach 24 per cent of Indonesia's total population. To improve the welfare of school-age children and teenagers, cooperation from various sectors is needed. The involvement of various sectors requires strong coordination and collaboration mechanisms. Several studies show challenges in coordinating and collaborating in implementing national policies with a multisector approach. Limited analysis of coordination in implementing youth welfare policies can affect the coordination time for implementing RAN PIJAR which involves 20 ministries/institutions. The research aims to gain an understanding of Collaborative Governance in coordination with the implementation of RAN PIJAR at the national level. This research uses a qualitative approach and research informants were selected using purposive sampling techniques. Apart from that, this research also uses a literature review to complete primary data. To analyse RAN PIJAR coordination, researchers use an "integrated framework for collaborative governance" and only emphasise the dynamics of collaboration which consists of three important elements, namely principled engagement, shared motivation, and the ability to act together. RAN PIJAR supports 1) achieving the Child Protection Index, 2) reducing the prevalence of violence against children, 3) reducing the prevalence of child marriage, and 4) supporting the achievement of the Youth Development Index, all four of which are part of the 2020–2024 RPJMN target. The researcher concluded that they had carried out the duties and functions for implementing cross-sector coordination in implementing the RAN PIJAR, but this coordination had not yet run optimally to form cross-ministerial collaboration to resolve challenges in the field in implementing programs related to the welfare of school-age children and adolescents. This non-optimality in coordination is due to the broad focus of the PIJAR RAN, many non-specific indicators and targets, limited human resources and budget for the functioning of the secretariat team which assists the national team in implementing the PIJAR RAN. Determining the priority of outcome and output indicators and evaluating the implementation of RAN PIJAR and studies related to harmonising policy indicators at the central and regional levels will help in more effective coordination.
T-7132
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
NaniIndriana; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Jaslis Ilyas, Puput Oktamianti, Dwi Handriyani
Abstrak:
Di Indonesia, upaya mengendalikan resistensi antimikroba salah satunya melalui dpembentukan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) dan dibentuknya Permenkes no 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit dibandingkan antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta yaitu RS Persahabatan dan RS PMI, untuk selanjutnya dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi pengendalian resistensi antimikroba yang efektif dan efisien di rumah sakit. Metode penelitian merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit Pemerintah lebih baik dari Rumah Sakit Swasta berdasarkan Permenkes No 8 Tahun 2015 tentang PPRA di Rumah Sakit. Saran yang diajukan adalah mempercepat peningkatan awwareness rumah sakit terhadap PPRA, Bagi RS Persahabatan dengan meningkatkan status tim menjadi Komite, bagi RS PMI dengan meningkatkan leadership tim PPRA. Kata kunci: PPRA, Resistensi Antimikroba, Rumah Sakit, Implementasi Kebijakan In Indonesia, an effort to control Antimicrobials Resistance at the hospital through the formation of Antimicrobials Resistance Control Commitee, and published Ministry of Health regulation no 8, 2015 about anti microbials resistance control program at the hospital. This research is to aim deeper The Implementation of The Regulation of Antimicrobials Resistance Control Program at the Hospital compare to public hospital with private hospital at Persahabatan Hospital and PMI Hospital, where next could be input in formulating the effective & efficient strategy of Antimicrobials Resistance Control at The Hospital. The research method is descriptive study with qualitative analysis through deep interview and studied document. The results concluded that the implementation of Antimicrobial Resistance Control Program in Government Hospital is better than Private Hospital based on Permenkes No. 8/2015 on PPRA at Hospital. The suggestion is to accelerate the increase of awareness of the hospital to PPRA, for Persahabatan Hospital by raising the status of the team to the Committee, for PMI Hospital by improving the leadership of PPRA team. Keywords: PPRA, Hospital, Antimicrobial Resistance, policy implementation
Read More
T-4949
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sulastri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Helen Andriani, Vetty Yulianty Permanasari, Pamian Siregar, Ayu Amalia Rachman
Abstrak:
Read More
Pengembangan bahan baku obat dalam negeri mutlak diperlukan untuk mencapai kemandirian sektor farmasi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 guna mewujudkan hal tersebut dengan mendorong kerja sama lintas sektor. Namun demikian, hingga saat ini impor bahan baku obat masih sangat tinggi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres tersebut, khususnya pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2016 dikatakan belum berhasil (unsuccessful implementation), masih terdapat kesenjangan antara tujuan dan capaian kebijakan. Dimensi kebijakan, pengoperasian, serta perencanaan implementasi dan sumber daya belum cukup baik dalam mendukung implementasi Inpres, meskipun dimensi lain, yaitu kepemimpinan, pemangku kepentingan, dan umpan balik sudah cukup baik. Selain itu, masih terdapat sejumlah dukungan kebijakan yang diperlukan industri farmasi dalam rangka pengembangan bahan baku obat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang belum cukup baik dalam mendorong keberhasilan implementasi Inpres, peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau penyusunan kebijakan baru yang diperlukan.
The development of local drug raw materials is urgently needed to achieve the independence of Indonesia's pharmaceutical sector. The government has issued Presidential Instruction No. 6/2016 to realize this by encouraging cross-sector collaborations. However, the import of drug raw materials is still very high. For this reason, this study aims to analyze the implementation of the Presidential Instruction, particularly the execution of each Ministry/Agency's responsibilities. The research was conducted using a qualitative approach by utilizing data from in-depth interviews and document review. The research showed that the implementation of Presidential Instruction No. 6/2016 was unsuccessful; there is still a gap between policy objectives and achievements. The dimensions of policy, operations, and implementation planning and resources are not good enough to support the implementation of the Presidential Instruction, although the other dimensions such as leadership, stakeholders, and feedback are quite good. Other than that, there are several policy supports that the pharmaceutical industry still needed in order to develop drug raw materials. Therefore, it is necessary to improve the dimensions that are not good enough to encourage the successful implementation of the Presidential Instruction, review the policies that have been issued by related Ministries/Institutions and/or develop the new policies as needed.
T-6869
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Isnaniyah Rizky; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Jaslis Ilyas, Purnawan Junadi,Ria Syafitri Evi Gantini, Lela Amelia
Abstrak:
Read More
Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi akses masyarakat terhadap Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Sebagaimana diketahui sampai saat ini kesediaan PODP di Indonesia masih 100% impor, hal tersebut menyebabkan PODP masih sulit di akses masyarakat. Permenkes No. 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan revisi kedua dari peraturan sebelumnya, dimana tidak adanya implementasi yang dicapai pada peraturan-peraturan sebelumnya. Pentingnya melakukan analisis kesiapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang berdampak positif dan negatif serta mampu memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan fraksionasi plasma dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi dari implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma tersebut antara lain terkait tata kelola, sistem informasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, layanan, dan politik yang didapati dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma lokal sehingga mampu menciptakan kemandirian farmasi dalam rangka mewujudkan pilar ketahanan kesehatan dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Kata kunci: Fraksionasi plasma, obat derivat plasma, farmasi
Implementing Plasma Fractionation is one of the policies carried out by the Government of Indonesia to fulfill public access to Plasma Derivative Medicinal Products (PDMPs). As is well known now, PDMPs readiness in Indonesia is still 100% imported, which causes PDMPs to be difficult for the public to access. Permenkes No. 4/2023 concerning the Implementation of Plasma Fractionation is the second revision of the previous regulation, where implementation has yet to be achieved in the previous regulations. The importance of conducting a policy readiness analysis is expected to provide information regarding factors that have positive and negative impacts and to be able to provide recommendations to stakeholders so that the plasma fractionation implementation policy can run well and in accordance with the set time targets. Factors that influence the implementation of plasma fractionation include governance, information systems, technology, financing, human resources, services, and politics, which are found to have an impact on the successful implementation of local plasma fractionation to create pharmaceutical independence in order to realize pillar of health resilience in health transformation in Indonesia. Key words: Plasma fractionation, derivate plasma, pharmaceutical
T-6732
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Maya Masita; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Sito Hatmoko, Pitut Aprilia Savitri
Abstrak:
Read More
Tuberkulosis masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program terus dilakukan demi tercapainya Eliminasi Tuberkulosis tahun 2030. Namun demikian indikator program masih belum mencapai target, salah satunya angka tuberkulosis resistensi obat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menyebutkan bahwa Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis salah satunya dengan pelibatan masyarakat dan komunitas. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas dalam pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat melalui peran kader dan organisasi kemasyarakatan pegiat tuberkulosis yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain kader puskesmas, kader tuberkulosis resisten obat (patient support), penanggung jawab program tuberkulosis puskesmas, koordinator bidang P2PM Dinas Kesehatan dan komunitas Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Diperoleh hasil penelitian bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan komunitas MSI. Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama dan Rencana Aksi Daerah. Kader dan komunitas berkontribusi dalam penemuan kasus, pendampingan pengobatan, edukasi dalam upaya pencegahan, dan dukungan sosial ekonomi serta mengurangi stigma. Implementasi kebijakan program penanggulangan tuberkulosis telah berjalan, namun belum didukung anggaran yang memadai, terbatasnya jumlah kader, kurangnya komitmen antar organisasi perangkat daerah serta masih adanya stigma di masyarakat.
Tuberculosis remains a threat to public health. Program implementation continues in order to achieve Tuberculosis Elimination in 2030. However, the program indicators still have not reached the target, one of which is the rate of drug-resistant tuberculosis. Regulation of the Minister of Health No. 67/2016 and Presidential Regulation No. 67/2021 on Tuberculosis Control states that the National Strategy for Tuberculosis Control includes community involvement. The study aims to analyze the implementation of the Tuberculosis Control Policy in Banyumas Regency in controlling drug-resistant tuberculosis through the role of cadres and community organizations of tuberculosis activists using Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory. This research is a qualitative analytic research. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included primary health care cadres, drug-resistant tuberculosis cadres (patient support), the person in charge of the primary health care tuberculosis program, the coordinator of the P2PM field of the Health Office and the Mentari Sehat Indonesia Foundation (MSI) community. The data collected were primary data and secondary data in the form of in-depth interviews and document review. The results showed that the policy standards and measures were understood by the implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Office, primary health care and the MSI community. Disposition is shown by positive attitudes in the form of joint commitments and Regional Action Plans. Cadres and communities contribute to case finding, treatment assistance, education in prevention efforts, and socioeconomic support and reduce stigma. Implementation of the TB control program policy has been running, but has not been supported by an adequate budget, limited number of cadres, lack of commitment among regional apparatus organizations, and the persistence of stigma in the community
T-6861
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fakhira Dwi Awliyawati Saleh; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Eti Rohati, Purwati
Abstrak:
Masih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi.
Read More
T-5461
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Siti Yunianti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Vonny Nouva Tubagus, Anna Kurniati
Abstrak:
Read More
Permenkes Nomor 14 tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan sebagai peraturan dan pedoman yang berlaku dan diimplementasikan sejak Mei 2022. Implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes melibatkan banyak stakeholder yang terdiri dari berbagai unsur yang tergabung dalam komite bersama adaptasi, pemerintah daerah, dan fasyankes tempat adaptasi. Hal ini tentunya akan menjadi suatu proses yang kompleks, banyak tantangannya serta membutuhkan kolaborasi dan koordinasi. Tesis ini bertujuan untuk diketahui efektivitas implementasi kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes tahun 2022-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan menggunakan teori Donabedian sebagai grand design dan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, Edward III, dan Matland yang sejalan dengan teori efektivitas. Penilaian efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem (struktur, proses, hasil) dan melihat lima indikator efektivitas yaitu ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, waktu, dan lingkungan. Kemudian dalam penilaian keefektifan implementasi kebijakan juga dilihat dari elemen-elemen yang terkait dengan implementasi kebijakan, fokus pada penelitian ini adalah sumber daya, komunikasi, disposisi para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan kriteria ini didapatkan pelaksanaan kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes, dinilai belum berjalan efektif. Disarankan untuk mengukur ekuitas, mutu, kompetensi, dan kecepatan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Hal ini memastikan fasyankes untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyederhanaan proses administrasi yang berbelit-belit untuk menghindari kendala yang mungkin timbul serta penting untuk melakukan global camparison dalam memahami dan mengadopsi praktik terbaik dari sistem kesehatan di negara-negara lain dan penilaian indeks kepuasan dan komitmen untuk bekerja di Indonesia.
Minister of Health Regulation Number 14 of 2022 concerning Adaptation Program for Indonesian Specialists Graduates Abroad in Health Care Facilities has been established as applicable regulations and guidelines and implemented since May 2022. The implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities involves many stakeholders consisting of various elements who are members of the joint adaptation committee, local governments, and health facilities where adaptation. This will certainly be a complex process, many challenges and requires collaboration and coordination. This thesis aims to determine the effectiveness of the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities in 2022-2023. This research uses a qualitative approach with a case study method using Donabedian theory as a grand design and Van Meter policy implementation theory Van Meter Van Horn, Edward III, and Matland which are in line with effectiveness theory. Assessment of effectiveness in policy implementation in this study is carried out with a system approach (structure, process, results) and looks at five effectiveness indicators, namely policy accuracy, implementation, targets, time, and environment.Then in assessing the effectiveness of policy implementation is also seen from elements related to policy implementation, the focus of this research is resources, communication, disposition of implementers, and economic, social, and political environment. Based on this criterion, it was found that the implementation of the adaptation policy for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities was considered to have not been effective. It is recommended to measure the equity, quality, competence, and speed of the adaptation program for Indonesian specialists graduates abroad in health care facilities. This ensures health facilities to provide quality health services. Simplification of convoluted administrative processes to avoid obstacles that may arise and it is important to conduct a global camparison in understanding and adopting best practices of health systems in other countries and assessment of satisfaction index and commitment to work in Indonesia.
T-6847
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tyas Setyaningsih;Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Prastuti Soewondo, Chairun Nissa, Ratna Widi Astuti
Abstrak:
Read More
Keamanan pangan mutlak diperlukan untuk kesehatan masyarakat. Perubahan konsumsi masyarakat akan pangan praktis mendorong berkembangnya pangan steril komersial setelah dikemas produksi UMK. Pangan steril komersial setelah dikemas memiliki risiko penyakit botulisme yang dapat berakibat kesakitan, bahkan kematian. Adanya risiko tersebut menjadikan pemerintah menerbitkan kebijakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan yang mewajibkan penerapan PMR Bertahap bagi UMK guna menjamin keamanan pangannya. Penelitian bertujuan untuk diketahui kinerja implementasi kebijakan PMR Bertahap. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan ukuran cukup jelas. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran, biaya dan insentif. Komunikasi belum efektif dalam fokus penyampaian materi. Karakteristik badan pelaksana belum optimal, masih terkendala dalam koordinasi stakeholder, SDM dan SPO. Disposisi pelaksana belum optimal karena kurangnya kemampuan UMK sebagai pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum cukup baik mendukung kebijakan. Kesimpulan penelitian berupa kinerja implementasi PerBPOM Nomor 10 Tahun 2023 tidak terimplementasikan (non implementation) karena belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Peningkatan efektivitas implementasi membutuhkan fasilitasi gratis pengujian F0, pengaturan tarif uji F0, penyediaan insentif, penguatan, dan pencitraan kebijakan.
Food safety is absolutely necessary for public health. Changes in people's consumption of practical food have encouraged the development of commercial sterile food after being packaged for micro and small enterprise production. Commercial sterile food after packaging has a risk of botulism which can result in illness, even death. The risk of botulism in consuming this type of food has prompted the government to issue a Food and Drug Supervisory Agency (PerBPOM) Regulation Number 10 of 2023 concerning the Implementation of the Food Safety Risk Management (PMR) Program in Processed Food Production Facilities, which requires the implementation of a Phased Risk Management Program (PMR Bertahap) for MSEs to ensure the safety of this food. For this reason, this research aims to determine the performance of the implementation of the Phased PMR policy. The research was conducted using a qualitative approach utilizing data from in-depth interviews, observations and document reviews. The results showed that the goals and measures were clearly. Resource support has not been optimal in terms of budget, costs and incentives. Communication has not been effective in disseminating policies. The characteristics of the implementing agency are not yet optimal, there are still problems in coordinating stakeholders, human resources and SPO. The disposition of the implementer is not optimal due to the lack of ability of the implementer. The economic, social and political environment is not good enough to support policy. The research conclusion is that the implementation performance of PerBPOM Number 10 of 2023 is not implemented (non-implementation) because it has not gone according to plan. Increasing the effectiveness of implementation requires free facilitation of F0 testing, setting F0 test rates, providing incentives, strengthening and branding policies.
T-6931
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ira Heriawati; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Albertus Yudha Poerwadi, Mirna Putriantiwi
Abstrak:
ABSTRAK Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RI telah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaian tingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatan audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untuk memperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasi pengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dan telaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistem kendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RB Nomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan program penjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untuk evaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar audit serta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksana kebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yang melaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yang mengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlu melengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminan mutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapat perhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalah perlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan. Kata kunci : Kendali mutu audit; Inspektorat Jenderal; Permenpan 19/2009; PKMA In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditing standards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen-PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI has established an audit quality control system, but based on the assessment of APIP capability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fully implemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need to perform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepth information related to how the implementation of quality control audit in Itjen Kemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done by comparing the information obtained from several different informants and comparing the results of the document review. The result of the research shows that Itjen Kemenkes has built an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fully implemented according to audit quality control measures in PER-PAN RB Number 19 of 2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, it has not yet designed and has not established the quality assurance and improvement programme so that there is no mechanism for evaluation / review and assessment on the conformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on the application of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal the implementation of audit quality control is from the aspect of communication is still not optimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementing the policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs the main task of its function so that the need for a section / team that coordinate to conduct monitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to the implementation of quality control of audit, besides need to complete guidance / SOP which arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitment of all policy implementers. Key words : Audit quality control; Inspectorate General; Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009; PKMA
Read More
T-5451
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉